PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN

1. PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN  KABUPATEN/KOTA(Studi kasus: Denpasar, Kupang, Kab. Tabanan & Kab. Belu) MARTUTI BUDIHARTO HARIMAT HENDARWAN YUSLELI USMAN TATY SURYATI

2. LATAR BELAKANG Sejak pelaksanaan desentralisasi sektor kesehatan tahun 2001, SIK di berbagai tingkat pemerintahan kurang berjalan lancar Arus informasi dari Puskesmas (SP2TP) & RS (SP2RS) ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ke Dinas Kesehatan Provinsi, serta dari propinsi ke pusat kurang lancar Data & Informasi diperlukan untuk masukan dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan manajemen program kesehatan

3. LATAR BELAKANG Desentralisasi sektor kesehatan sesuai UU No. 22/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 32/2004 menuntut pembaharuan sistim informasi kesehatan kabupaten & propinsi Pembaharuan SIK kab/kota harus mencakup informasi rutin dari Puskesmas dan rumah sakit, unit pelayanan kesehatan swasta,dan UPT Dinas Kesehatan Propinsi

4. ANALISIS SITUASI KEKUATAN SIK Nas dikembangkan dengan memadukan SIK daerah dan Sistem Informasi lain yang terkait, seperti: Data fasilitas kesehatan Data berdasarkan masyarakat Data upaya kesehatan Data pembiayaan kesehatan Data SDM kesehatan Data obat dan perbekalan kesehatan Data pemberdayaan masyarakat di bidang kes Data manajemen kesehatan

5. ANALISIS SITUASI LANJUTAN KELEMAHAN Data kurang akurat Pengiriman dari puskesmas/RS tidak tepat waktu Data yang dikumpulkan terlalu banyak Memberi beban kepada petugas Kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana SIK kurang Pengolahan dan pemanfaatan data di berbagai tingkat administrasi masih belum optimal Umpan balik jarang dilakukan Perlengkapan komputer kurang memadai Dana terbatas Belum mengakomodasi data dari sektor lain

6. ANALISIS SITUASI LANJUTAN PELUANG Pemerintah daerah mempunyai peluang untuk mengembangkan SIK DA, sesuai dengan kebutuhan terutama dalam kaitan penyelenggaraan UW - SPM

7. Tantangan SIK Kebutuhan informasi untuk manajemen otonomi sektor kesehatan Penyederhanaan dan integrasi pencatatan & pelaporan data Perngembangan sumber daya manajemen SIK Optimalisasi penggunaan data untuk advokasi, perencanaan & pengelolaan program Pengembangan jaringan SIK, termasuk sektor lain dan upaya swasta Penggunaan sumber data lain yang tersedia: survei, data sektor lain

8.  TUJUAN UMUM Menyempurnakan SIK Kab/Kota dan mendaya-gunakan informasi yang tersedia sebagai masukan dalam manajemen kesehatan dan dalam proses pengambilan keputusan

9. MANFAAT Menghasilkan SIK Kab/Kota yang sesuai dengan kebutuhan manajemen desentralisasi sektor kesehatan, termasuk UW-SPM Mengoptimalkan penggunaan data untuk advokasi dan pengelolaan program kesehatan Dapat memberikan gambaran kinerja sektor kesehatan kab/kota

10. METODA PENELITIAN KERANGKA PIKIR :

11. PRINSIP UMUM DALAM PENYEMPURNAAN SIK SIK bagian integral dari Sistem Kesehatan Setiap data/informasi yang dikumpulkan harus jelas kegunaannya Setiap perubahan dalam pencatatan dan pelaporan harus dikaitkan dengan peningkatan upaya pelayanan kesehatan dan tidak menghilangkan infomasi yang penting Desain SIK harus disesuaikan dengan kemampuan menajerial unit pelaksana Tidak terjadi duplikasi data Kemampuan menggunakan alternatif sumber data lain, misalnya hasil survei, sensus dan sumber data sekunder lain

12. KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR SIK Berguna untuk kegiatan program setempat Relevan untuk monitoring Dapat diukur dan dapat dikumpulkan secara rutin Sahih, konsisten, dapat dipercaya dan sensitif pada perubahan (menunjukkan keadaan yang sebenarnya) Sederhana, mudah dipahami dan etis Mencakup indikator UW-SPM dan RPJM 2004-2009, IS 2010, kinerja sistem kes. serta kecenderungannya

13. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN TEMPAT : Provinsi Bali : kota Denpasar dan kab Tabanan Provinsi NTT : kota Kupang, Kab. Belu WAKTU : 8 Bulan ( Mei-Des.2005)

14. DISAIN DAN JENIS PENELITIAN DISAIN PENELITIAN : Cross Sectional JENIS PENELITIAN : Penelitian terapan ( pengembangan model penelitian sistem kesehatan)

15. POPULASI DAN SAMPEL POPULASI : Seluruh Kab dan kota di seluruh provinsi di Indonesia PEMILIHAN SAMPEL : Dilakukan secara bertingkat : 1. Strata HDI dan Kapasitas Fiskal tinggi : Prov. Bali Kota Denpasar dan Kab. Tabanan. 2. Strata HDI dan kapasitas Fiskal rendah : Prov. NTT: Kota Kupang, Kab. Belu

16. VARIABEL, CARA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA VARIABEL PENGUMPULAN DATA Identifikasi dan seleksi variabel PKD, UW-SPM, IS 2010 Evaluasi sistem pencatatan : buku register, sensus harian, status penderita, kartu ibu dll. Evaluasi sistem pelaporan ANALISIS DATA

17. Penyesuaian Substansi SIK Upaya penyesuaian harus didasarkan pada situasi epidemiologi setempat dan sesuai dengan kebijakan lokal Dengan pemilihan upaya PKD yang penting dan relevan, sektor kesehatan dapat lebih mengkonsentrasikan program kesehatan hanya pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Acuan pemilihan upaya PKD Puskesmas adalah Urusan Wajib-Standar Pelayanan Minimal, disamping keadaan spesifik setempat

18. Contoh: UW-SPM: Penyelenggaraan YanKes Dasar YanKes Ibu & Bayi baru Lahir YanKes Bayi & Anak Pra Sekolah YanKes Anak Usia Sekolah & Remaja YanKes Usia Subur YanKes Kerja YanKes Usia Lanjut Yan Imunisasi YanKes Indera YanKes Jiwa Masy. Yan Pengobatan dan Perawatan Kes. Masy.

19. Temuan Lapangan Masih terjadi tumpang-tindih/duplikasi dalam pencatatan (kohort Ibu, buku KIA, status poliklinik) Sudah terdapat komputerisasi sistem pencatatan Analisis periodik SIK yang ada jarang dilakukan

20. Temuan Lapangan Data yang dikumpulkan secara rutin terlalu banyak, sehingga menimbulkan beban bagi petugas kes. pada tingkat operasional Data kurang memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan (perencanaan dan manajemen), karena masalah kualitas dan kelengkapan Adanya fragmentasi dan tumpang tindih SIK yang ada (Puskesmas, RS, laporan program, laporan proyek, laporan khusus, dll) Kurangnya umpan balik bagi unit operasional Terbatasnya sumber daya SIK

21. PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA DI DINAS KESEHATAN

22. PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA DI RSU KABUPATEN/KOTA

23. PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA DI PUSKESMAS

24. CONTOH PENGEMBANGAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Laporan RSU Kabupaten/Kota 2. Register Puskesmas 3. Laporan Puskesmas

25. HASIL SOSIALISASI 1. Propinsi Bali : menyetujui adanya pembaharuan SIK, asalkan ada persetujuan dari atasan (propinsi dan pusat) 2. Propinsi NTT : menyetujui adanya pembaharuan SIK, dengan beberapa catatan untuk diperbaiki, yaitu perlu diperbaiki atau ditambahkan sebagai berikut : Kolom alamat pada form rawat jalan Kolom nomor induk keluarga Hindarkan pengulangan penulisan nomor register Kolom diagnosa ditambahkan Pembagian umur kurang kelompok 0-4 tahun Jenis penyakit yang harus dilaporkan perlu dilengkapi Kegiatan UKS dan UKGS ditambahkan Kegiatan Rujukan ditambahkan

26. KESIMPULAN DAN SARAN Dirasakan mendesaknya kebutuhan informasi untuk manajemen desentralisasi sektor kesehatan dan perencanaan yang baik Dibutuhkan peningkatan efisiensi dan efektivitas SIK, melalui penyederhanaan dan integrasi pencatatan & pelaporan Optimalisasi penggunaan data yang tersedia untuk advokasi, perencanaan & pengelolaan program Diperlukan pengembangan jaringan SIK, termasuk informasi dari sektor terkait dan upaya swasta Dianjurkan menggunakan sumber data lain, misalnya hasil survei, sensus dan sumber data sekunder lainnya Pusat data dan informasi,bersama unit utama Departemen Kesehatan, perlu mengkoordinasikan penyempurnaan SIK pada tingkat nasional

27. TERIMA KASIH