UU No. 1 T ahun 2004 T entang Perbendaharaan Negara

1. UU No. 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara PPAKP 2013

2. KEUANGAN NEGARA LINGKUP KEUANGAN NEGARA

3. LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK Keuangan Negara Pemerintahan Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan BUMN/D Keuangan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Non Keuangan Lembaga Moneter termasuk bank sentral Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *) Lembaga Non Moneter *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

4. REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH

5. MENGAPA PERLU ?

6. F A K T A Terdapat Kelemahan di bidang : peraturan perundang-undangan; perencanaan dan penganggaran; pengelolaan perbendaharaan; audit.

7. F A K T A Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan, Perubahan kedudukan BankIndonesia Semakin meningkatnya utang Pemerintah

8. T U J U A N UNTUK MEWUJUDKANGOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

9. APA YANG HARUS DILAKUKAN ?

10. INSTITUTIONAL REFORM 1. LEGAL BASIS 2. ORGANISATION

11. PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Akuntabilitasberorientasipadahasil, • Profesionalitas, • Proporsionalitas, • Keterbukaandalampengelolaankeuangannegara, • Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri.

12. Reformasi DUA SISI

13. REFORMASI DUA SISI JURIDICO-POLITIS ADMINISTRATIF

14. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

15. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD

16. Reformasi Administratif

17. dari Financial Administration Ke Financial Management Perubahan mendasar Semangat yang melandasi let the managers manage Check & Balance Mechanism Pengendalian Paradigma Barudalam pengelolaan Keuangan Negara

18. PP PELAKSANAAN UU No 1/2004 PERBENDAHARAAN NEGARA • Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)]; • Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)]; • Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)]; • Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat (5)]; • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan [Pasal 3 ayat (6)]; • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum [Pasal 69 ayat (7)]; • Tata Cara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)]; • Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)]; • Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)]; • Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)]; • Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)]; • Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].

19. AsasUmumPerbendaharaan Negara • Asas kesatuan • Asas universalitas • Asas tahunan • Asas spesialitas • Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran

20. PengertianPerbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1) • Perbendaharaan Negara adalahpengelolaandanpertanggungjawabankeuangannegara, termasukinvestasidankekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkandalam APBN dan APBD

21. RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ay. 1) • Pelaksanaanpendapatandanbelanjanegara • Pelaksanaanpendapatandanbelanjadaerah • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarannegara • Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah • Pengelolaankas • Pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah • Pengelolaaninvesasidanbarangmiliknegara/daerah • Penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daeah • Penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD • Penyelesaiankerugiannegara/daerah • PengelolaanBadanLayananUmum • Perumusanstandar, kebijakan, sertasistemdanprosedur yang berkaitandenganpengelolaankeuangannegaradalamrangkapelaksanaan APBN/APBD

22. AsasUmum (Pasal 3) • UU tentang APBN merupakandasarbagiPemerintahPusatuntukmelakukanpenerimaandanpengeluarannegara; • Semuapengeluarannegara, termasuksubsididanbantuanlainnya yang sesuaidengan program pemerintahpusat, dibiayaidengan APBN; • Anggaranuntukmembiayaipengeluaran yang sifatnyamendesakdan/atautidakterdugadisediakandalambagiananggarantersendiri yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah.

23. PejabatPerbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10) • Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran/PenggunaBarangbagikementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya; • MenteriKeuanganadalahBendaharaUmum Negara; • Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotamengangkatBendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan/belanjapadakantor/satkerdilingkungan K/L/satkerperangkatdaerah

24. PelaksanaanPendapatandanBelanja Negara/Daerah (Psl. 11s.d 12) • Tahunanggaranmeliputisatutahunmulaidaritanggal 1 Januarisampaidengan 31 Desember; • APBN dalamsatutahunanggaranmeliputi : • Hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih; • Kewajibanpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurannilaikekayaanbersih • Penerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaranybsmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya • PenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara

25. Implikasi pada aspek : Penyusunan, Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, Audit, Pelaporan.

26. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Perubahan mendasar: Pembagian kewenangan, Sistem pembayaran, Pengelolaan kas.

27. Pembagian kewenangan

28. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

29. PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM

30. PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Menteri Keuangan administratief beheer Comptabel beheer

31. Yang berlaku sebelum PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Keuangan Menteri Teknis administratief beheer Comptabel beheer administratief beheer

32. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer)

33. Sistem Pembayaran

34. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel Tahapan Administratif PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN CHEQUE PENGUJIAN SPM ? • Pengujian : • Substansial : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Formal • Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid

35. Pengelolaan Kas

36. DasarHukum Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007 TentangPengelolaanUang Negara/Daerah

37. Tujuan Penggunaandana yang dimilikinegarasecaraefisiendanefektif. • Menentukanjumlahkeperluankasuntukpelaksanaankegiatanoperasionalpemerintahandankegiatanpenempatan/investasi • Mendapatkansumberdana yang paling efisienuntukmembiayaikegiatan-kegiatanpemerintahan • Meminimalkan ‘Idle Cash’ • Mempercepatpenyetoranpenerimaannegara • Melakukanpembayarantepatwaktu

38. Latar Belakang • Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening • Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum • Menyulitkan perencanaan kas yang baik • Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat • Tidak efisien • Tingginya biaya pengelolaan rekening • Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal • Idle cash • Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : • Departemen/lembaga • Bendahara : uang persediaan • Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak

39. Sasaran Pengelolaan Kas Pengelolaan likuiditas • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara • Pembayaran pada saat jatuh tempo • Penerimaan segera disetor • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas • Minimalisasi idle cash • Meningkatkan pendapatan negara • Penempatan/Investasi • Buy back SUN • Mengurangi cost of financing • Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah • Mengurangi jumlah bank accounts pemerintah • Menurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)

40. Penempatan/Investasi Ketentuanpada UU No.1 Tahun 2004 tentangpenempatan/investasioleh BUN : • Pasal 7 poin h dan g • Memungkinkaninvestasidalam SUN rangkapengelolaankas. • Pasal 23 ayat 1 dan 2 • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada BI • Pasal 24 ayat 1 dan 2 • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada bank umumsesuaidenganketentuanpada bank umum yang bersangkutan • Pasal 71 ayat 1-3 • Memberikanbatasanimplementasiayat 23 selamamasatransisi, dimanadinyatakanbahwahinggasaat‘semua’ SBI digantikandengan SUN, BI akanmembayarpadatingkatsukubunga yang samadenganfasilitas BLBI

41. Penempatan/Investasi Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN : • Pasal 15 • Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN. • Pasal 36 • Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) • Melakukan investasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) • Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral

42. Implementasi Pengelolaan Kas : • Treasury Single Account (TSA) • Cash Forecasting

43. Treasury Single Account (TSA) Landasan hukum : • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) • Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2) • Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara • Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA • Di 178 KPPN

44. Prinsip-Prinsip TSA Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”

45. Langkah-langkah Penerapan TSA Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum) Penempatan idle cash pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.

46. Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT Awal : Pukul 07.00 Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB DJPBN Pengisian dana KP BOI Bilyet Giro RPK- BUN -P Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB • Rencana Kebutuhan Dana • Tambahan pukul s.d .14.00 e-kirana Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul 07.30-15.00 BO I BO I SP2D Gaji SP2D Gaji KPPN 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji 5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji Pemindahbukuan Yang berhak Bayar Kantor Pos BO II

47. Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan) Bank Indonesia (RKUN) DJPBN Bagian Pusat Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Bagian Pemda Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari Laporan BO III KPPN Laporan Laporan Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi PBB/BPHTB Wajib Bayar PBB/BPHTB Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar

48. PerencanaanKas LandasanHukum : PP Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/Daerah : • MenteriKeuanganselaku BUN atauKuasa BUN Pusat bertanggungjawabmembuatperencanaankasdanmenetapkansaldokas minimal (pasal 32 ayat (1)).

49. Latar Belakang Permasalahan yang dihadapi : • Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu • Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang. • Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara • Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus

50. Latar Belakang… Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat : • Perencanaan kas mendukung fungsi TSA • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara • Penerapan zero balance account • Perencanaan kas mendukung fungsi investasi • Minimalisasi idle cash • Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan • Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah • Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas • Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah