1 / 29

Sistem Keuangan Dalam Sistem Perekonomian

Sistem Keuangan Dalam Sistem Perekonomian. SISTEM PEREKONOMIAN • Surplus Income Units • Deficit Spending Units. SISTEM KEUANGAN • Direct Finance or Indirect Finance • Deposit Taker or Fund Provider. SISTEM PERBANKAN • Indirect Finance • Deposit Taker and Fund Provider.

almira
Download Presentation

Sistem Keuangan Dalam Sistem Perekonomian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sistem Keuangan Dalam Sistem Perekonomian SISTEM PEREKONOMIAN • Surplus Income Units • Deficit Spending Units SISTEM KEUANGAN • Direct Finance or Indirect Finance • Deposit Taker or Fund Provider SISTEM PERBANKAN • Indirect Finance • Deposit Taker and Fund Provider

  2. Konsep Sistem Keuangan Sistem keuangan dalam suatu negara terdiri dari unit-unit lembaga keuangan baik institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank serta pasar yang saling berinteraksi secara kompleks dengan tujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial. Dalam Sistem keuangan terjadi intermediasi antara yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana, transformasi dan pengelolaan resiko serta penemuan harga pasar. Suatu sistem keuangan yang efisien dan kokoh adalah sistem keuangan yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang optimal dan mampu berkontribusi secara penuh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara secara sehat, berkelanjutan dan seimbang.

  3. Pengertian Sistem Keuangan Suatu tatanan dalam perekonomian negara yang memiliki peran terutama dalam Menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.

  4. Pengertian Sistem Keuangan Sistem keuangan sebagai suatu sistem yang terdiri atas: lembaga-lembaga keuangan yang merupakan lembaga-lembaga intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang defisit dalam suatu ekonomi; instrumen-instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan (Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto, 1993: 3).

  5. Fungsi Sistem Keuangan • Menyediakan mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, • rekening koran dan instrumen transaksi lain. • Menyediakan pembiayaan/kredit untuk mendukung • pembelian barang, jasa dan membiayai investasi. • Penciptaan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme • pembayaran. • Penciptaan uang dimaksud semua bentuk uang yang dapat • digunakan sebagai alat penukaran (medium of exchange). • Sarana tabungan sebagai wadah penyimpanan dana dalam • berbagai bentuk jenis simpanan. • Fasilitator perdagangan. • Menjadi perantara penabung dan investor.

  6. Pengertian Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan: Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution) (Kamus Perbankan Bank Indonesia) Lembaga Keuangan: Lembaga keuangan merupakan perusahaan finansial (financial business firm). Sebagai perusahaan finansial, perusahaan keuangan Beroperasi dengan modal utang (debt capital). Modal utang tersebut diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk (Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, dkk).

  7. Pengertian Formal Lembaga Keuangan Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan “Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”

  8. Metode Pengalihan Dana dalam Sistem Keuangan Metode Pembiayaan Langsung Metode Pembiayaan Semi Langsung Metode Pembiayaan Tidak Langsung

  9. Metode Pembiayaan Langsung Metode pembiayaan langsung (financing method) adalah suatu cara pemberian kredit di mana unit surplus (ultimate leaders) bertemu langsung dengan unit defisit (ultimate borrowers) tanpa melalui lembaga keuangan. Unit Defisit Arus Dana Unit Surplus Sekuritas

  10. Metode Pembiayaan Semi Langsung Proses pertukaran dana sangat tergantung pada investasi dari pihak ketiga, yaitu broker, dealer, Investment banker untuk menyelesaikan transaksi peminjaman dana tersebut. Unit Defisit Perusahaan Efek Reksa Dana Unit Surplus Sekuritas Sekunder Sekuritas Primer

  11. Metode Pembiayaan Tidak Langsung Unit surplus menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, program pensiun, reksa dana). Sementara itu unit defisit menyimpan uangnya dalam bentuk sekuritas primer (obligasi, saham commercial paper, promissory notes, repurchase agreement, banker’s acceptance, treasury bills, bill of exchange) • Bank • Dana Pensiun • Asuransi • Reksa Dana • Perusahaan Efek • Pegadaian • Modal Ventura Unit Defisit Arus Dana Arus Dana Unit Surplus Sekuritas Primer Sekuritas Sekunder

  12. Lembaga Intermediasi Keuangan Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit

  13. Proses Intermediasi Keuangan Unit Surplus • Bank Umum • Bank Syariah • BPR/BPRS • Perusahaan Efek • Perusahaan Asuransi • Dana Pensiun • Reksa Dana • Pegadaian Unit Defisit Sekuritas Primer Sekuritas Sekunder Instrumen Utang Arus Tabungan

  14. Bentuk Lembaga Intermediasi Keuangan Depository Intermediaries Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut lembaga penghimpunan, yaitu Bank Umum, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) Contractual Intermediaries Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta yang dikenal dengan perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun Investment Intermediaries Lembaga ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang, antara lain trust fund, mutual stock, Funds, money marker funds, trust, dan investment companies.

  15. sekuritas bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan, misalnya obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, right, dan opsi (securities) Sekuritas Primer: • Saham • Obligasi • Commercial paper • Promes • dll • Sekuritas Sekunder: • • Giro • • Tabungan • • Deposito • • Polis Asuransi • • Program Pensiun • dll

  16. Pembedaan Sistem Keuangan Sistem Perbankan (Depository Financial) Suatu tatanan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis bank yang terkait satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan dengan mengikuti suatu aturan tertentu Sistem LKBB (Non Depository Financial) Suatu tatanan yang di dalamnya terdapat berbagai badan yang kegiatan usahanya secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan dananya ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan

  17. Pembedaan Sistem Keuangan Sistem Moneter sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan cadangan valuta asing Sistem Di Luar Moneter

  18. Pembedaan Sistem Keuangan Sistem Keuangan Bank Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank

  19. Sistem Keuangan Indonesia

  20. Sistem Moneter Dasar Hukum: UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 3/2004 dan Perpu No. 2/2008 (mjd UU No. 6/2009) • Pengertian dan Fungsi: • Menyelenggarakan lalu lintas pembayaran • Fungsi intermediasi • Menjaga stabilitas bunga bank • Menciptakan uang primer • Mengawasi Sistem Perbankan • Mengelola cadangan devisa • Pemangku: • Bank Indonesia • Bank Umum  Giro

  21. Sistem Perbankan • Dasar Hukum: • UU No. 7/1992 tentang Perbankan • sebagaimana telah diubah dengan • UU No.10/1998 • 2. UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah • Sistem Perbankan: • Otoritas Perbankan • Bank Pelaksana • a. Bank Umum/Bank Umum Syariah • b. BPR/BPRS

  22. Sistem Perbankan

  23. Fungsi Sistem Perbankan • Kegiatan Penghimpunan Dana • Kegiatan Penyaluran Dana • Kegiatan Pelayanan Jasa

  24. Sistem Dual Banking System Sistem Konvensional/Sistem Bunga Sistem Non Konvensional/Prinsip Syariah Bagi Hasil Sewa Menyewa Jual Beli Pinjam Meminjam Margin Keuntungan

  25. Pengertian Prinsip Syariah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah

  26. Sistem Lembaga Keuangan Bukan Bank • Sistem LKBB: • Mengeluarkan surat berharga • Investasi perusahaan • Membiayai pembangunan • Pemangku Sistem LKBB: • Perasuransian (UU No. 2/1992) • Pegadaian (PP No. 10/1990 jo. PP No.103/2000) • Dana Pensiun (UU No. 11/1992) • Pasar Modal (UU No. 8/1995) • Penjaminan (PP No. 2/2008)

  27. Sistem Lembaga Pembiayaan Dasar Hukum: Peraturan Presiden No. 9/2009 (dh Keppres No. 61/1988) • Pengertian: • Badan usaha • Melakukan kegiatan pembiayaan • Bentuk penyediaan dana atau barang modal • Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat

  28. Lembaga Pembiayaan

  29. Tugas Kesatu Hukum Perbankan tanggal 17 Maret 2012 Membuat matrik perbedaan sistem lembaga keuangan Indonesia, yang berisikan dasar hukum, pengertian, jenis lembaga, kegiatan usaha, sumber pendanaan (permodalan), pembatasan, kelembagaan, dan pengawasan, dan lainnya. Ditulis tangan Dikumpul tanggal 7 April 2014 Terlambat dikurangi 5 poin

More Related