1 / 68

Your Text Here

Workshop Pengadaan Kementerian Kesehatan (Tender Dini dan HPS). Your Text Here. Linda Mikowati Kepala Seksi Wilayah Kalimantan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I. PRINSIP PENGADAAN. BERSAING. TRANSPARAN. AKUNTABEL. E F E S I E N. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF.

altheag
Download Presentation

Your Text Here

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Workshop Pengadaan • KementerianKesehatan • (TenderDinidan HPS) Your Text Here Linda Mikowati KepalaSeksi Wilayah Kalimantan DirektoratAdvokasidanPenyelesaianSanggah Wilayah I

  2. PRINSIPPENGADAAN BERSAING TRANSPARAN AKUNTABEL EFESIEN ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF EFEKTIF TERBUKA

  3. Proses PBJP secaraUmum Melalui Swakelola Secara Elektronik 1. Kebutuhan Barang dan Jasa Pemerintah 2. Diperlukan Kegiatan Pengadaan 3. Bagaimana Cara Pengadaannya (HOW) 4. Rencana Umum Pengadaan Peraturan Perundangan yang Terkait Melalui Penyedia Barang/Jasa

  4. Tahapan PBJP melaluiPenyedia SerahTerima DilakukandariPenyediakepadaPejabatPenandatanganKontraksampaidenganserahterimapekerjaankepada PA/KPA Pelaksanaan Kontrak Disusun PPK danditetapkan PA/KPA Dilakukanoleh PPK, Pokjaatau PP DilakukanolehPokjaatau PP Dilaksanakanoleh PejabatPenandatanganKontrak IdentifikasiKebutuhan, Penetapan B/J, Cara, JadwaldanAnggaran Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Setelahmenerimaperintahpengadaandari PPK kepadaKepala UKPBJ/PP Pelaksanaan Pemilihan PersiapanPemilihan PersiapanPengadaan Dilakukanoleh PPK setelah RKAKL/RKAD disetujuioleh DPR/DPRD atausetelahpenetapanPaguAnggaran K/L/Persetujuan RKA perangkat Daerah Perencanaan Pengadaan

  5. PenjelasanTahapan • PenetapanSpesifikasiteknis /KAK • Penyusunan&Penetapan HPS • Penyusunan &PenetapanRanc. Kontrak • PenetapanUangMuka, JaminanSertifikatGaransidan/atauPenyesuaianHarga • Identifikasiapakah B/J termasukdalamPengadaanLangsung, E-Purchasing atauPengadaanKhusus • Revieudok. Persiapanpengadaan • PenetapanmetodepemilihanPenyedia • PenetapanmetodeKualifikasi • Penetapanmetodeevaluasipenawaran • Penetapanmetodepenyampaiandokumenpenawaran • Penetapan jadwal pemilihan; dan • PenyusunanDokumenPemilihan PersiapanPemilihan PersiapanPengadaan PelaksanaanPemilihan PelaksanaanKontrak • PPK melaksanakan E-Purchasing dengannilai paling sedikitdiatasRp. 200 Juta • PP melaksanakan E-Purchasing dengannilai paling banyakRp. 200Juta, PengadaanLangsungdanPenunjukanLangsungdengannilaisesuaiketentuan • PokjaPemilihanmelaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepatdan PL PelaksanaanKontrakmeliputikegiatansejakpenetapan SPPBJ sampaidenganPenghentianKontrak, berakhirnyakontrakataupemutusankontrak SerahTerimaHasilPekerjaan Serah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratuspersen) sesuaiketentuan yang termuatdalamKontrak, PenyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepadaPejabatPenandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa

  6. Perencanaan? • Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhanbarang/jasaberdasarkanRencanaKerja KLPD. Identifikasikebutuhantahunanggaranberikutnyadilakukanpadatahunanggaranberjalan • PerLKPP No. 7/2018

  7. Perencanaan • Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan RKA KL/PD • Perencanaanpengadaan APBN dilakukanbersamaandenganprosespenyusunan RKAKL setelahpenetapanPaguIndikatif • Perencanaanpengadaan APBD dilakukanbersamaandenganprosespenyusunan RKAPD setelah KUAPPAS. • UntukPengadaanStrategis yang sudahteridentifikasidalam RENSTRA, Identifikasikebutuhandapatdilakukansebelumpenetapanpaguindikatif/Nota Kesepakatan KUAPPAS

  8. Kapan Perencanaan Pengadaan ? INPUT APBN PAGU INDIKATIF RenjaK/L KUA/ PPAS RKA PD APBD

  9. KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN K/L • Kementerian/ • Lembaga • (Dana APBN) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunanRenja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif. ArahKebijakandanPrioritas Pembangunan Nasional PenyusunandanPenetapanPaguIndikatif Penyusunan RKA-K/L PenetapanAlokasiAnggaran PenyusunanRenja K/L Penyusunan RKA K/L Pasal 18 ayat (2) Pasal 6 ayat (3) PenyusunanPerencanaanPengadaan PerencanaanPengadaan Pengumuman RUP Bahanmasukan JANUARI - MARET APRIL - JUNI JULI - DESEMBER

  10. Siklus APBN Penyampaian KEM & PPKF ke DPR Penetapan RKP Review BaselinePenyusunan dan PenetapanPagu Indikatif Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional Penetapan RUU APBN di DPR Penyampaian RUU APBN dari Nota Keuangan PenetapanPagu Anggaran Penetapan DIPA Pelaksanaan Anggaran Penetapan Perpres Rincian APBN

  11. IdentifikasiKebutuhan Perencanaanpengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Dilakukan melalui identifikasi kebutuhan secara obyektif: • Menuangkanmaksud, tujuan dan ruang lingkup serta output yang ingin dicapai. 2. Melakukan analisa/survey/penilaian (dariberbagaisisimisalnya: kualitas, kuantitas, kemampuan teknis, kualitas layanan, konsekuensi teknis dan biaya, dsb) • apa yang sebenarnyadibutuhkan? • Sudahkah survey pasarataucariinformasi sebanyak2nya? • kondisisaatinisepertiapa? • diperlukantimtekniskah? • Identifikasicalon Penyedia-nya • adakah gap antarakebutuhandanketersediaanbarang/jasa? • pelakuusahanyabanyakatauterbatas? • bagaimana model bisnisbidangusahabarang/jasa?

  12. IdentifikasiKebutuhan (2) 4. Adanya Cross check (kajiulang/review) antara PA/KPA, PPK danPokja: • Apakahadainformasi/pertimbangantambahandaripihak lain? • Aparesiko/konsekuensiterhadapinformasikebutuhan yang diterima • Sudahsesuaikahkebutuhandengananggaran yang tersedia • Apakahadaalternatifkebutuhan (apabilaadaperubahan) • PenyusunanSpesifikasi • Spesifikasidisusunsesuaidengankebutuhan (tidakkurangatautidakberlebihan). • Justifikasiteknis/alasanharusdisusunsehinggaspesifiksidapatdipertanggungjawabkan

  13. Kementerian/ Lembaga • RUP diumumkankembaliapabilaterdapat : • Perubahan/revisipaket • Perubahan/revisi DIPA/DPA Pengumuman RUP dilakukansetelahpenetapanalokasianggaran * Dapatditambahkandalam situs web K/L/PD, papanpengumumanresmi, suratkabar, media lainnya Perangkat Daerah Pasal 29 Pasal 22 Pengumuman RUP dilakukansetelahRancanganPerdatentang APBD disetujuiolehPemdadan DPRD Tata carapenggunaanaplikasiSiRUPditetapkandalamKeputusanDeputiBidang Monitoring-EvaluasidanPengembanganSistemInformasi

  14. PengadaanPra DIPA/DPA 12 bulan • Perencanaan • PersiapanPengadaan • PersiapanPemilihan • Proses Pemilihan • PelaksanaanKontrak • SerahTerima

  15. PengadaanSebelumAnggaranTersedia • Perencanaan • PersiapanPengadaan • PersiapanPemilihan • Proses Pemilihan • PelaksanaanKontrak • SerahTerima

  16. Tender MendahuluiTahunAnggaran / Lelang Dini Waktu Penerbitan SPPBJ Dalamhal Tender/Seleksidilakukanmendahuluitahunanggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan AnggaranatauRencanaKerjaAnggaranPerangkat Daerah sesuaidenganketentuanperundang-undangan PenandatangananKontrak PenandatangananKontrakdapatdilakukansetelah DIPA/DPA disahkan. Dalamhalpenandatangankontrakdilakukansebelumtahunanggaran, makaKontrakmulaiberlakudandilaksanakansetelahDIPA/DPA berlakuefektif.

  17. PekerjaanKonstruksi PemberlakuanStandarDokumenPemilihanPengadaanJasaKonstruksiDalamRangkaLelang Dini di Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat untukTahunAnggaran2019. SE Menteri PUPR 10 Tahun 2018

  18. PenandatangananKontrakdilakukansetelah DIPA/DPA ditetapkan.

  19. PENYUSUNAN SPESIFIKASI DAN HPS

  20. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan merek dimungkinkan pada kondisi :

  21. SPESIFIKASI TEKNIS/KAK PENYEDIA • SPESIFIKASI TEKNIS, paling sedikitberisi : • Spesifikasimutu/kualitas • Spesifikasijumlah • Spesifikasiwaktu • Spesifikasipelayanan • Barang • PekerjaanKonstruksi • JasaLainnya • KERANGKA ACUAN KERJA, paling sedikitberisi : • Uraianpekerjaan • Latarbelakang • Maksuddantujuan • Lokasipekerjaan • Produk yang dihasilkan (output) • Waktupelaksanaan yang diperlukan • SpesifikasiteknisJasaKonsultansi (kompetensitenagaahlidanbadanusaha) • Sumberpendanaandan total perkiraanbiayapekerjaan Pasal 23 ayat (2), (3), (5), (6) • JasaKonsultan

  22. UntukmemastikankeandalanSpesifikasiTeknisatauKebutuhan yang disusun, sebaiknyadilakukan: Survey Pasar, secaralangsungdatangketempatpenyedia, melaluikatalogelektronik, E-Commerce, internet MengundangPenyedia/asosiasi/pabrikanuntukmenemukenalipraktekbisnisbarang/jasa MenggunakanTenagaAhliataumengundangInstansiTeknis yang berkaitan Melihat historical pengadaandi LPSE lain Bertukarinformasidenganpengelolapengadaanlainnyaterkaitbarang/jasasejenis

  23. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan estimasi harga yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dikalkulasikan secara keahlian dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. UK 06 Menyusun Harga Perkiraan

  24. Penyusunan HPS Hargasetelahdikurangipotonganharga (apabilaada) ygdikeluarkanpabrikan/distributor/ agen/pelakuusaha Data/InformasidalamPenyusunan HPS: Hargapasarsetempatdilokasibarang/jasadiproduksi/diserahkan/ dilaksanakan Informasibiaya/hargasatuan yang dipublikasikanresmioleh K/L/PD Informasibiaya/hargasatuan yang dipublikasikanresmiolehAsosiasi Informasibiaya/hargasatuanbarang/jasadiluarnegeriuntuk tender/seleksiinternasional Hasilperbandinganhargabarang/jasasejenisdengankontrakygpernah/sedangdikerjakan Inflasitahunsebelumnya, sukubungapinjamantahunberjalandan/ataukurstengah BIvalutaasingterhadap Rupiah Perkiraanperhitunganbiayakonsultanperencana(engineer’s estimate) Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan Penetapan HPS dikecualikanuntuk: Pengadaandenganpaguanggaran paling banyakRp. 10 Juta E-Purchasing Tender pekerjaanterintegrasi

  25. Penyusunan HPS • HPS dikalkulasikansecarakeahlianberdasarkan data yang dapatdipertanggungjawabkan. • HPS disusundanditetapkanoleh PPK berdasarkan KAK • HPS digunakansebagai: • alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ataukewajaranhargasatuan; • dasaruntukmenetapkanbatastertinggipenawaranyang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/JasaLainnya; dan • dasaruntukmenetapkanbesarannilaiJaminanPelaksanaanbagipenawaran yang nilainyalebihrendah 80% (delapanpuluhpersen) darinilai HPS.

  26. Penyusunan HPS (2) • Penetapan HPS paling lama 28 (duapuluhdelapan) harikerjasebelumbatasakhiruntuk: • pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau • pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan denganprakualifikasi. • HPS tidakbolehmemperhitungkanbiayatakterduga, PPH penyediadanbiayalainnya yang tidakberkaitan. • Penyusunan HPS harusdidokumentasikan • PPK dapatmelibatkantimahli • Penyusunan HPS dikecualikanuntuk : • Pengadaandengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,- • E-purchasing, dan • Tender pekerjaanterintegrasi

  27. Penyusunan HPS (3) • Prinsipnyasumber data penyusunan HPS dapatberasaldarimanasajasepanjang data/informasitersebutdapatdipertanggungjawabkan. • Contoh-contohsumberinformasipenyusunan HPS: HargaPasarsetempat, BiayaSatuanresmi BPS/Asosiasi, NilaiKontraksebelumnya, engineer estimate, dsb. • Survey HargaPasarsetempat: • apakahsudahtermasukkeuntungan • apakahsudahtermasukpajak • apakahadapotonganharga/discount • Biaya-biaya lain (pemasangan, pengiriman, pelatihan, peralatanpendukungkerja, dsb)

  28. Penyusunan HPS (4) • Survey hargapasarkemana? • Tergantungdarinilaipengadaan. Termasukpaketuntukusahakecilatau non kecil? • Identifikasi model bisnispenyedia (Produsen/Pabrikan, Agentunggal/Distributor, Reseller, dsb) • Sangatdihindari survey hargadari “makelar”. • Perhatikankondisipasarbarang/jasa yang akandiadakan. Apabilapasarnyasudahmapan/mature, makabisasajadiambilhargaterendahsebagaiacuan HPS • PPK harusmelakukan crosscheck antaranilai HPS, NilaiAnggarandanSpesifikasiteknissesuaiidentifikasikebutuhan. • PPK harusmemperhatikanketentuan lain yang berlakudalammenyusun HPS. Misalnya UMR/UMP dan BPJS • PPK mendokumentasikan data riwayatdaninformasipendukungdalamrangkapenyusunan HPS.

  29. Secara implisit mengatur tentang syarat kompetensi penyusun HPS yang harus memiliki keahlian sesuai bidang yang akan diadakan. • Pembentukan tim pendukung atau menyerahkan kepada pihak lain yang kompeten seperti konsultan perencana merupakan pilihan bila PPK atau stafnya tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki waktu dan tenaga yang cukup bila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan. • Penyerahan penyusunan HPS kepada pihak lain bukan berarti melepaskan tanggung jawab PPK untuk memahami proses penyusunan HPS. UK 06 Menyusun Harga Perkiraan

  30. ProsesPenyusunan HPS Sebelum menandatangani HPS, PPK terlebih dahulu melakukan proses reviu untuk memperoleh keyakinan bahwa dokumen tersebut telah disusun sesuai ketentuan dengan perhitungan yang cermat dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. • HPS seharusnya menggunakan data riil utk kuantitas &harga satuannya • Harga satuan sedapat mungkin mencerminkan harga saat HPS disusun. UK 06 Menyusun Harga Perkiraan

  31. PenetapanPerkiraanHargaUntukPenyusunan HPS Barang Perhitungan HPS untukbarangharusmemperhitungkankomponenbiayaantara lain: 1) Hargabarang; 2) Biayapengiriman; 3) Keuntungan dan biaya overhead; 4) Biayainstalasi; 5) Sukucadang; 6) Biayaoperasionaldanpemeliharaan; atau 7) Biayapelatihan. Hal-halpenting a. telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya yang diperlukan agar barang yang akan diadakan dapat berfungsi efektif. telah dilakukan identifikasi harga satuan komponen-komponen tersebut sampai lokasi pekerjaan .. mempertimbangkan level saluran distribusi... telah melakukan pengujian kecermatan penjumlahan biaya-biaya komponen. Perhitungankomponenbiayadisesuaikandengansurvei yang dilakukan MemperhitungkanPajak Tidak ada bentuk atau format baku HPS pengadaan barang. PPK bebas menggunakan format atau model penyajian selama dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.

  32. Contoh Format HPS Barang

  33. PenetapanPerkiraanHargaUntukPenyusunan HPS JasaLainnya Hal-halpenting telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya yang diperlukan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang diharapkan (Service Level Agreement). telah dilakukan identifikasi mengenai dasar penetapan volume masing-masing komponen disertai asumsi-asumsi yang digunakan c. telah dilakukan identifikasi harga satuan komponen-komponen tersebut sampai lokasi pekerjaan menggunakan informasi hasil analisis pasar yang telah dilakukan. d. telah melakukan pengujian kecermatan penjumlahan biaya-biaya komponen tersebut secara keseluruhan menjadi total HPS Perhitungan HPS untukJasaLainnyaharusmemperhitungkankomponenbiayasesuaidenganruanglingkuppekerjaanantara lain: 1) UpahTenagaKerja; 2) PenggunaanBahan/Material/Peralatan; 3) Keuntungan dan biaya overhead; 4) Transportasi; dan 5) Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya

  34. Contoh Format HPS JasaLainnya

  35. PenetapanPerkiraanHargaUntukPenyusunan HPS JasaKonsultansi • a. telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya yang diperlukan menggunakan metode kerja yang telah ditetapkan dalam (KAK) : • Biaya Langsung Personil • Biaya Langsung Non Personil • telah dilakukan identifikasi mengenai dasar penetapan volume masing-masing komponen disertai asumsi-asumsi yang digunakan berdasarkan metode kerja yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja. • Menentukanmetodeperhitungan HPS: • MetodePerhitunganberbasisBiaya(cost-based rates) • MetodePerhitunganBerbasisPasar (market-based rates) • MetodePerhitunganBerbasisKeahlian (value-based rates)

  36. MetodePerhitungan berbasisBiaya(cost-based rates)

  37. BiayaLangsungPersonel • Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak • Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead cost), dan keuntungan (profit/fee). • Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam) dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut: SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x 1,1 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3

  38. BiayaLangsung Non Personel • Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan • Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya.kecualiuntukjenispekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaianaset, surveiuntukmemetakancadanganminyakbumi, pemetaanudara, surveilapangan, pengukuran, penyelidikantanahdanlain-lain. • Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai nilaiyang dibelanjakan(at cost).

  39. BiayaLangsung Non Personel Biaya Non Personel yang dapatdibayarkansecaraLumsumdiantaranya: • pengumpulandata sekunder, • seminar, • workshop, • sosialisasi, • pelatihan, • diseminasi, • lokakarya, • survei, • biayates • laboratorium, • hak cipta • dan lain-lain

  40. BiayaLangsung Non Personel Biaya Non Personel yang dapatdibayarkansecaraHargaSatuandiantaranya : • sewakendaraan, • sewakantorproyek, • sewaperalatankantor, • biayaoperasionalkantorproyek, • biayaATK, • Biayakomputerdanpencetakan, • biayakomunikasi, dantunjanganharian.

  41. BiayaLangsung Non Personel Biaya Non Personel yang dapatdibayarkanmelaluipenggantianbiayasesuai yang dikeluarkan (at cost) diantaranya: • Dokumenperjalanan, • tikettransportasi, • biayaperjalanan, • biayakebutuhanproyek, dan • biayainstalasitelepon/internet/situsweb.

More Related