1 / 28

Curriculum Vitae Drh . I Ketut Diarmita , M.P

Curriculum Vitae Drh . I Ketut Diarmita , M.P. Staf Balai Karantina Wilayah V. Ujung Pandang- Sulawesi Selatan 1989-1993 Penanggung Jawab Karantina Hewan Kabupaten Polamas , Majene dan Mamuju - Sulsel 1993- 2001 Kepala Pos Karantina Hewan Sulawesi Tengah

argus
Download Presentation

Curriculum Vitae Drh . I Ketut Diarmita , M.P

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Curriculum VitaeDrh. I KetutDiarmita, M.P • StafBalaiKarantina Wilayah V. Ujung Pandang- Sulawesi Selatan 1989-1993 PenanggungJawabKarantinaHewanKabupaten Polamas, MajenedanMamuju- Sulsel 1993- 2001 Kepala Pos KarantinaHewan Sulawesi Tengah 2002- 2004 KepalaStasiunKarantinaHewanKelas I Lembar NTB 2004-2007 KepalaBalaiKarantinaHewanKelas II Mataram NTB 2007- 2010 KepalaBalaiKarantinaPertanianKelas I Denpasar November 2010 DilantikmenjadiKepalaBalaiBesarVeteriner Regional IV Denpasarsampaisekarang.

  2. LegislasiVeteriner Legislasiveteriner yang dapatmenjadiacuanhukumolehdokterhewan Indonesia adalah : 1. UndangUndangPeternakandanKesehatanHewan No. 18/2009, 2. OIE Guidelines on Veterinary Legislation 3. Necessary Components of National Animal Health Services under the SPS -Agreement (WTO-FAO document, June 2001). 4. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992. TentangKarantinaHewan , Ikandan Tumbuhan Keempatlegislasitersebutadalahhukumutama yang sangatberkaitandanmengatursecaralangsungtentangprofesiveterinerdi Indonesia.

  3. PrinsipumumLegislasiveteriner • • Patuhpadahirarhiperundangan :Konstitusi (UUD 1945), Legislasi primer (Undang-undang) danLegislasisekunder (PeraturanPemerintah, PeraturanPresiden, PeraturanMenteri, dlsb) • Dasarhukum, Diterapkandisemuatingkatanbaikfungsionalmaupunteritorial • Konsistendenganperundanganlainnya, Baikperundangansipil, kehakimandanadministratiflainnya

  4. Bentuklegislasiveteriner • Karakternormatif , Harusnormatifdantidakmenimbulkanambiguitasdalaminterpretasinya • Pengertian/definisi, Haruslangsungmerujukkepadasubyekdenganteks yang dimaksudsangatjelas • Pihakberwenang (competent authority), Haruskonsistendenganstandar OIE untukmemastikanrantaikomando yang efisiendankepercayaanpadapihak yang menerbitkansertifikasiveteriner.

  5. Ruanglingkuplegislasiveteriner • Kesehatanhewandanketahananpanga • Keamananpangan • Kesehatanmasyarakat (penyakitzoonosis) danperlindunganhewan liar (stray animals) • Kesejahteraanhewan

  6. Sanksipidanadan administrative • Legislasiveterinerharusmengandungsanksipadatingkatan yang diperlukanuntukdapatdilaksanakannyatindakandalamperaturanperundangansecarabaik • Sanksipidana, yang diterapkanolehberwenangmenurutprosedurpidana (KUHP) • Sanksiadministratif, yang diterapkansegeradalamkasusdimanakegiatan yang dilakukandianggapmenimbulkanrisikokepadakesehatanhewan, kesejahteraanhewanataukesehatanmasyarakat

  7. KarantinaPertanian • Karantinaadalahtempatpengasingandan/atautindakansebagaiupayapencegahanmasukdantersebarnyahamadanpenyakitatauorganismepengganggudariluarnegeridandarisuatu area ke area lain didalamnegeriataukeluarnyadaridalamwilayahnegaraRepublik Indonesia;

  8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA • Pasal 10 • Tindakankarantinadilakukanolehpetugaskarantinaberupa : • a. pemeriksaan; • b. pengasingan; • c. pengamatan; • d. perlakuan; • e. penahanan; • f. penolakan; • g. pemusnahan; • h. pembebasan.

  9. KAWASAN KARANTINA   • Pasal 23 • (1) Dalamhalditemukanatauterdapatpetunjukterjadinyaserangansuatuhamadanpenyakithewankarantina, hamadanpenyakitikankarantina, atauorganismepengganggu \ tumbuhankarantinadisuatukawasan yang semuladiketahuibebasdarihamadanpenyakithewankarantina, hamadanpenyakitikankarantina, atauorganismepengganggutumbuhankarantinatersebut, Pemerintahdapatmenetapkankawasan yang bersangkutanuntuksementarawaktusebagaikawasankarantina. • (2) Pemasukandanpengeluaran media pembawahamadanpenyakithewankarantina, hamadanpenyakitikankarantina., atauorganismepengganggutumbuhankarantinakedandarikawasankarantinasebagaimanadimaksuddalamayat (1), diaturolehPemerintah.  

  10. PENYIDIKAN Pasal 30 (1) SelainpenyidikpejabatpolisinegaraRepublik Indonesia, jugapejabatpegawainegerisipiltertentudilingkungandepartemen yang lingkuptugasdantanggungjawabnyameliputipembinaanKarantinahewan, Ikan, dantumbuhandapat pula diberiwewenangkhusussebagaipenyidiksebagaimanadimaksuddalamUndang?undangNomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana, untukmelakukanpenyidikantindakpidanadibidangkarantinahewan, ikan, dantumbuhan. (2) Kewenanganpenyidiksebagaimanadimaksuddalamayat (1), tidakmengurangikewenanganpenyidiksebagaimanadiaturdalamUndang?undangNomor 9 Tahun 1985 tentangPerikanandanUndang?undangNomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasiSumberdayaAlamHayatidanEkosistemnya. (3) Penyidiksebagaimanadimaksuddalamayat (1), berwenanguntuk :   a. melakukanpemeriksaanataskebenaranlaporanatauketeranganberkenaandengantindakpidanadibidangkarantinahewan, ikan, dantumbuhan;   b. melakukanpemanggilanterhadapseseoranguntukdidengardandiperiksasebagaitersangkaatausaksidalamtindakpidanadibidangkarantinahewan, ikan, dantumbuhan;   hewan, ikan, dantumbuhan.

  11. Penyidikan • c. melakukanpenggeledahandanpenyitaanbarangbuktitindakpidanadibidangkarantinahewan, ikan, dantumbuhan; •   d. memintaketerangandanbahanbuktidariorangataubadansehubungandengantindakpidanadibidang ka. rantinahewan, ikan, dantumbuhan;   • e. membuatdanmenandatanganiberitaacara;   • f. menghentikanpenyidikanapabilatidakdidapatcukupbuktitentangadanyatindakpidanadibidangkarantina

  12. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN • BAB I. KETENTUAN UMUM • 1. Peternakanadalahsegalaurusan yang berkaitandengansumberdayafisik, benih, bibitdan/ataubakalan, pakan, alatdanmesinpeternakan, budidayaternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, danpengusahaannya. • 2. Kesehatanhewanadalahsegalaurusan yang berkaitandenganperawatanhewan, pengobatanhewan, pelayanankesehatanhewan, pengendaliandanpenanggulanganpenyakithewan, penolakanpenyakit, medikreproduksi, medikkonservasi, obathewandanperalatankesehatanhewan, sertakeamananpakan. 3. Hewanadalahbinatangatausatwa yang seluruhatausebagiandarisiklushidupnyaberadadidarat, air, dan/atauudara, baik yang dipeliharamaupun yang dihabitatnya.

  13. KETENTUAN UMUM….. • 10. Bibithewan yang selanjutnyadisebutbibitadalahhewan yang mempunyaisifatungguldanmewariskansertamemenuhipersyaratantertentuuntukdikembangbiakkan. 11. Rumpunhewan yang selanjutnyadisebutrumpunadalahsegolonganhewandarisuatuspesies yang mempunyaiciri-cirifenotipe yang khasdandapatdiwariskanpadaketurunannya. • 12. Bakalanhewan yang selanjutnyadisebutbakalanadalahhewanbukanbibit yang mempunyaisifatungguluntukdipeliharagunatujuanproduksi. • 13. Produkhewanadalahsemuabahan yang berasaldarihewan yang masihsegardan/atautelahdiolahataudiprosesuntukkeperluankonsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ataukegunaan lain bagipemenuhankebutuhandankemaslahatanmanusia.

  14. KESEHATAN HEWAN PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan Pasal 39 (1) 1. Pengendaliandanpenanggulanganpenyakithewanmerupakanpenyelenggaraankesehatanhewandankesehatanlingkungandalambentukpengamatandanpengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/ataupengobatan. (2) Urusankesehatanhewandilakukandenganpendekatanpemeliharaan, peningkatankesehatan (promotif), pencegahanpenyakit (preventif), penyembuhanpenyakit (kuratif), danpemulihankesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakansecaramenyeluruh, terpadu, danberkesinambungan. (3) Dalamrangkamengefektifkanpengendaliandanpenanggulanganpenyakithewansebagaimanadimaksudpadaayat (1), melaluiberbagaipendekatandalamurusankesehatanhewansebagaimanadimaksudpadaayat (2), Pemerintahmengembangkankebijakankesehatanhewannasionaluntukmenjaminketerpaduandankesinambunganpenyelenggaraankesehatanhewandiberbagailingkunganekosistem.

  15. PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan • Pasal 40 (1) • PengamatandanpengidentifikasianpenyakithewansebagaimanadimaksuddalamPasal 39 ayat (1) dilakukanmelaluikegiatansurveilansdanpemetaan, penyidikandanperingatandini, pemeriksaandanpengujian, sertapelaporan. (2) Menterimenetapkanjenispenyakithewan, petadan status situasipenyakithewan, sertapenyakiteksotik yang mengancamkesehatanhewan, manusia, danlingkunganberdasarkanhasilpengamatandanpengidentifikasiansebagaimanadimaksudpadaayat (1). (3) Pengamatandanpengidentifikasianpenyakithewandilakukanolehlaboratoriumveteriner yang terakreditasi. (4) Dalamhallaboratoriumsebagaimanadimaksudpadaayat (3) belumada, Menterimenetapkanlaboratoriumuntukmelakukanpengamatandanpengidentifikasianpenyakithewan. (5) Menterimenetapkanpedomanpengamatandanpengidentifikasianpenyakithewansebagaimanadimaksudpadaayat (1).

  16. PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan • Pasal 41 • PencegahanpenyakithewansebagaimanadimaksuddalamPasal 39 dilakukanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangandibidangkarantinahewan. • Pasal 42 (1) • PengamananterhadappenyakithewansebagaimanadimaksuddalamPasal 39 dilaksanakanmelalui: • penetapanpenyakithewanmenularstrategis; • penetapankawasanpengamananpenyakithewan; • penerapanprosedurbiosafetydanbiosecurity; • pengebalanhewan; • pengawasanlalulintashewan, produkhewan, dan media pembawapenyakithewanlainnyadiluarwilayahkerjakarantina;

  17. PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan • pelaksanaankesiagaandaruratveteriner; dan/atau • penerapankewaspadaandini. (2) Ketentuanlebihlanjutmengenaipengamananterhadappenyakithewansebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanMenteri. (3) Dalamrangkapengamananterhadappenyakithewanpadasentra-sentrahewanproduktifdan/atausatwa liar, Menterimenetapkankawasanpengamananbebaspenyakithewan. (4) Pemerintahmembangundanmengelolasisteminformasiveterinerdalamrangkaterselenggaranyapengawasandantersedianya data daninformasipenyakithewan. (5) Setiaporang yang melakukanpemasukandan/ataupengeluaranhewan, produkhewan, dan/atau media pembawapenyakitwajibmemenuhipersyaratantekniskesehatanhewan. (6) Menterimenetapkanmanajemenkesiagaandaruratveterineruntukmengantisipasiterjadinyapenyakithewanmenularterutamapenyakiteksotik.

  18. PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan • Pasal 43 (1) MenterimenetapkanjenispenyakithewanmenularstrategisdalamrangkapengamananterhadappenyakithewansebagaimanadimaksuddalamPasal 42 ayat (1) huruf a. (2) Pemerintahdanpemerintahdaerahsesuaidengankewenangannyamelakukanpengamananterhadappenyakithewanmenularstrategissebagaimanadimaksudpadaayat (1). (3) Pengamananterhadapjenispenyakithewanselainpenyakithewanmenularstrategissebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukanolehmasyarakat. (4) Setiaporang yang memeliharadan/ataumengusahakanhewanwajibmelakukan

  19. PengendaliandanPenanggulanganPenyakitHewan • pengamananterhadappenyakithewanmenularstrategissebagaimanadimaksudpadaayat (1) • Pasal 44 (1) PemberantasanpenyakithewansebagaimanadimaksuddalamPasal 39 meliputipenutupandaerah, pembatasanlalulintashewan, pengebalanhewan, pengisolasianhewansakitatauterdugasakit, penangananhewansakit, pemusnahanbangkai, pengeradikasianpenyakithewan, danpendepopulasianhewan. (2) Pendepopulasianhewansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukandenganmemerhatikan status konservasihewandan/atau status mutugenetikhewan. (3) Pemerintahtidakmemberikankompensasikepadasetiaporangatastindakandepopulasiterhadaphewannya yang positifterjangkitpenyakithewansebagaimanadimaksudpadaayat (1). (4) Pemerintahmemberikankompensasibagihewansehat yang berdasarkanpedomanpemberantasanwabahpenyakithewanharusdidepopulasi. (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaipemberantasanpenyakithewansebagaimanadimaksudpadaayat (1) sampaidenganayat (4) diaturdenganPeraturanMenteri.

  20. SANKSI ADMINISTRATIF • Pasal 85 (1) Setiaporang yang melanggarketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atauayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atauayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atauayat (2), Pasal 62 ayat (2) atauayat (3), Pasal 69 ayat (2), danPasal 72 ayat (1) dikenaisanksiadministratif. (2) Sanksiadmistratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatberupa: a. peringatansecaratertulis; b. penghentiansementaradarikegiatan, produksi, dan/atauperedaran; c. pencabutannomorpendaftarandanpenarikanobathewan, pakan, alatdanmesin, atauprodukhewandariperedaran; d. pencabutanizin; atau e. pengenaandenda.

  21. SANKSI ADMINISTRATIF • (3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (2) huruf a sampaidenganhuruf d diaturdenganPeraturanPemerintah. (4) Besarnyadendasebagaimanadimaksudpadahuruf e dikenakankepadasetiaporang yang: a. menyembelihternakruminansiakecilbetinaproduktif paling sedikitsebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelihternakruminansiabesarbetinaproduktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah); dan c. melanggarselainsebagaimanadimaksudpadahuruf a danhuruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). (5) Besarnyadendasebagaimanadimaksudpadaayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) daridendatersebutjikapelanggaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukanolehpejabat yang berwenangataukorporasi.

  22. KETENTUAN PIDANA • Pasal 86 Setiaporang yang menyembelih: a. ternakruminansiakecilbetinaproduktifsebagaimanadimaksuddalamPasal 18 ayat (2) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 1 (satu) bulandan paling lama 6 (enam) bulandan/ataudenda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan b. ternakruminansiabesarbetinaproduktifsebagaimanadimaksuddalamPasal 18 ayat (2) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 9 (sembilan) bulandan/ataudenda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah).

  23. KETENTUAN PIDANA • Pasal 87 Setiaporang yang melakukanpelanggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 22 ayat (4) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 9 (sembilan) bulandan/ataudenda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluhjuta rupiah). • Pasal 88 Setiaporang yang memproduksidan/ataumengedarkanalatdanmesintanpamengutamakankeselamatandankeamananbagipemakaisebagaimanadimaksuddalamPasal 24 ayat (2) dan/ataubelumdiujiberdasarkanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 24 ayat (3) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 11 (sebelas) bulandandenda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

  24. KETENTUAN PIDANA • Pasal 89 (1) Setiaporang yang melakukanpelanggaranatastindakanmengeluarkandan/ataumemasukkanhewan, produkhewan, atau media pembawapenyakithewanlainnyadaridankewilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamPasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), danPasal 59 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahundan paling lama 5 (lima) tahundan/ataudenda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratusjuta rupiah). (2) Setiaporang yang mengeluarkandan/ataumemasukkanhewan, produkhewan, atau media pembawapenyakithewanlainnyakedalamwilayahbebasdariwilayahtertularatauterdugatertularsebagaimanadimaksuddalamPasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), danPasal 60 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 5 (lima) tahundan/ataudenda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). (3) Dalamhaltindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) mengakibatkanmatinyaorang, pelakudipidanadenganpidanapenjara paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 9 (sembilan) tahundan/ataudenda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tigamiliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilanmiliar rupiah).

  25. KETENTUAN PIDANA • Pasal 90 Setiaporang yang menggunakanobathewantertentupadaternak yang produknyauntukkonsumsimanusiasebagaimanadimaksuddalamPasal 51 ayat (3) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 9 (sembilan) bulandan/ataudenda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). • Pasal 91 Setiaporang yang membuat, menyediakan, dan/ataumengedarkanobathewansebagaimanadimaksuddalamPasal 52 ayat (2) dipidanadenganpidanakurungan paling singkat 3 (tiga) bulandan paling lama 9 (sembilan) bulandan/ataudenda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enamratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satumiliardelapanratusjuta rupiah).

  26. KETENTUAN PIDANA Pasal 92 (1) Dalamhaltindakpidanadilakukanolehkorporasiataupejabat yang berwenang, pidana yang dijatuhkanadalahpidanadendadenganpemberatanditambah 1/3 (sepertiga) daripidanadendasebagaimanadimaksuddalamPasal 86 sampaidenganPasal 91. (2) Selainpidanadendasebagaimanadimaksudpadaayat (1), korporasiataupejabat yang berwenangdapatdikenaipidanatambahanberupapencabutanizinusaha, status badanhukum, atau status kepegawaiandaripejabat yang berwenang. Pasal 93 (1) TindakpidanasebagaimanadimaksuddalamPasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 danPasal 91 merupakanpelanggaran. (2) TindakpidanasebagaimanadimaksuddalamPasal 89 merupakankejahatan.

  27. y

More Related