710 likes | 1.2k Views
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. POKOK BAHASAN. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI DISIPLIN HUKUM KEJAHATAN INTERNASIONAL = OBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL BEBERAPA MASALAH PROSEDURAL
E N D
POKOK BAHASAN • HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI DISIPLIN HUKUM • KEJAHATAN INTERNASIONAL = OBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. • SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA • PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • BEBERAPA MASALAH PROSEDURAL • KETERKAITAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
HUKUM PIDANA INTERNASIONALSEBAGAI DISIPLIN HUKUM • ISTILAH DAN PENGERTIAN HPI • SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI • ASAS-ASAS HPI • KEDUDUKAN HPI DALAM ILMU HUKUM
KEJAHATAN INTERNASIONAL SEBAGAI OBJEK HPI • DASAR HUKUM PENENTUAN • UNSUR-UNSUR KEJAHATAN INTERNASIONAL • PERBEDAAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL • 22 KEJAHATAN INTERNASIONAL • KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM STATUTA ROMA
SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA • SUBJEK DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PENEGAKAN HUKUM • DIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM • MAHKAMAH AD HOC: • MAHKAMAH MILITER NUREMBERG DAN TOKYO • MAHKAMAH AD HOC YUGOSLAVIA DAN RWANDA • MAHKAMAH PERMANEN: • INTERNATIONAL CRIMINAL COURT • INDIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM: • QUATIE NATIONAL INTERNATIONAL COURT • NATIONAL/MUNICIPAL COURT: • PENGADILAN BIASA • PENGADILAN KHUSUS
MASALAH PROSEDURAL • YURISDIKSI DALAM HPI • EKSTRADISI • PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN ASING • KERJASAMA DAN BANTUAN HUKUM ANTAR NEGARA
KETERKAITAN HUKUM NASIONAL DAN HPI • PASAL-PASAL DALAM KUHP • PENGADILAN HAM DI INDONESIA: • PELANGGARAN BERAT HAM • PERADILAN HAM AD HOC
ISTILAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • INTERNATIONAL CRIMINAL LAW • INTERNATIONALE STRAFPROCESRECHT • ROLING: • INTERNATIONAL CRIMINAL LAW • SUPRANATIONAL CRIMINAL LAW
PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • M.CHERIF BASSIOUNI: • INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IS A PRODUCT OF THE CONVERGENCE OF TWO DIFFERENT LEGAL DICIPLINES WHICH HAVE EMERGED AND DEVELOPED ALONG DIFFERENT PATHS TO BECOME COMPLEMENTARY AND CO-EXTENSIVE. THEY ARE: THE CRIMINAL LAW ASPECT OF INTERNATIONAL LAW AND THE INTERNATIONAL ASPECT OF NATIONAL CRIMINAL LAW.
PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • EDWARD.M.WISE: • KEKUASAAN MENGADILI DARI PENGADILAN NEGARA TERTENTU: UNSUR ASING • PRINSIP HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL: KEWAJIBAN TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM NASIONAL • KEUTUHAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM.
PENGERTIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • ROLING: • INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IS THE LAW WHICH DETERMINES WHAT NATIONAL CRIMINAL LAW WILL APPLY TO OFFENCES COMMITTED IF THEY CONTAIN AN INTERNATIONAL ELEMENT
GEORGE SCHWARZENBERGER: • TERRITORIAL SCOPE OF MUNICIPAL CRIMINAL LAW • INTERNATIONALLY PRESCRIBED MUNICIPAL CRIMINAL LAW • INTERNATIONALLY AUTHORISED MUNICIPAL CRIMINAL LAW • MUNICIPAL CRIMINAL LAW COMMON TO CIVILISED NATIONS • INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ADMINISTRATION OF MUNICIPAL CRIMINAL LAW • INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IN THE MATERIAL SENSE OF THE WORD
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI (1) • PERKEMBANGAN INTERNATIONAL CRIMES • TRIBES = JUST CAUSE (16 M)= KAISAR JUSTINIANUS • PIRACY = INTERNATIONAL CUSTOMARY LAW • IMPERIALISME = FRANSISCO DE VITTORIA (SELF DEFENCE): • PERANG TDK BOLEH KRN PERBEDAAN AGAMA, PERLUASAN WILAYAH, KEMENANGAN PRIBADI. • SELF DEFENCE, KERUSAKAN HARUS DIMINIMALISIR • DEFINISI AGRESI, BATAS SELF DEFENCE, BATAS PENGGUNAAN KEKUATAN.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI (2) • HUGO GROTIUS = ON THE WAR AND PEACE (1625): • MRK YG MELAKUKAN PERANG DGN NIAT TDK BNR LAYAK UTK DITUNTUT • MRK YG MELAKUKAN PERANG SEC MELAWAN HUKUM BERTGJAWB ATAS AKIBAT YG TIMBUL • JENDERAL ATAU PRAJURIT YG DPT MENCEGAH PERANG DPT DIPERTGJWBKAN ATAS PERBUATANNYA.
SEJARAH PERKEMBANGAN HPI(3) - WORLD WAR I = VERSAILES AGREEMENT (PASAL 227 TENTANG PENUNTUTAN PIDANA DAN PEMIDANAAN THD PELAKU KEJAHATAN PERANG TDK BERJALAN) • 1927 LBB = WAR OF AGRESSION • PENYUSUNAN KODIFIKASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (HASIL KERJA ILC DITERIMA MU PBB THN 1953) • PENYUSUNAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL • WORLD WAR II = GENOCIDE, CRIMES AGAINST HUMANITY • LONDON AGREEMENT 1942 • NUREMBERG TRIBUNAL 1945 • TOKYO TRIBUNAL 1946
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI (4) • NUREMBERG PRICIPLES SEBAGAI PRINSIP-PRINSIP DALAM HPI • CONVENTION AGAINST GENOCIDE 1948 • ICTY 1992 • ICTR 1993 • ICC 2002 (STATUTA ROMA 1998)
ASAS-ASAS HPI • ASAS HUKUM INTERNASIONAL • PACTA SUNT SERVANDA • AU DEDERE AU PUNERE • AU DEDERE AU JUDICARE • ASAS HUKUM NASIONAL • ASAS LEGALITAS • ASAS TERRITORIAL • ASAS UNIVERSAL, DLL
KEDUDUKAN HPI DALAM ILMU HUKUM • SUATU DISIPLIN HUKUM SENDIRI • PRAKTIK HUKUM INTERNASIONAL • PRAKTIK PERJANJIAN INTERNASIONAL • MEMILIKI 4 UNSUR (ROMLI): • ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • KAIDAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM • OBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PENGERTIAN & UNSURKEJAHATAN INTERNASIONAL • M.CHERIF BASSIOUNI: • INTERNATIONAL CRIMES IS ANY CONDUCT WHICH IS DESIGNATED AS A CRIME IN A MULTILATERAL CONVENTION WITH SIGNIFICANT NUMBER OF STATE PARTIES TO IT, PROVIDED THE INSTRUMENT CONTAINS ONE OF THE TEN PENAL CHARACTERISTICS
THE TEN PENAL CHARACTERISTICS EXPLICIT RECOGNITION UNDER INTERNATIONAL LAW • IMPLICIT RECOGNITION OF THE PENAL NATURE • CRIMINALIZATION OF PROSCRIBED CONDUCT • DUTY OR RIGHT TO PROSECUTE • DUTY OR RIGHT TO PUNISH • DUTY OR RIGHT TO EXTRADATE • DUTY OR RIGHT TO COOPERATE IN PROSECUTION, PUNISHMENT, ETC • ESTABLISHMENT OF CRIMINAL JURISDICTONAL BASIS • REFERENCE TO ESTABLISH AN ICC • ELIMINATION OF THE DEFENSE OF SUPERIOR ORDERS
UNSUR-UNSUR INTERNATIONAL CRIMES • UNSUR INTERNASIONAL • DIRECT THREAT TO WORLD PEACE AND SECURITY • INDIRECT THREAT TO WORLD PEACE AND SECURITY • SHOCKING THE CONSIENCE OF HUMANITY • UNSUR TRANSNASIONAL • CONDUCT AFFECTING MORE THAN ONE STATE • CONDUCT INCLUDING OR AFFECTING CITIZENS OF MORE THAN ONE STATE • MEANS AND METHODES TRANCEND NATIONAL BOUNDARIES • UNSUR NECESSITY • COOPERATIONS OF STATES TO ENFORCE
DASAR HUKUM INTERNATIONAL CRIMES • INTERNATIONAL CUSTOMARY LAW • PIRACY, WAR CRIMES, SLAVERY • INTERNATIONAL CONVENTIONS • HIJACKING • INTERNATIONAL CONVENTIONS ON HUMAN RIGHTS • GENOCIDE
PERBEDAAN INT CRIMES & TRANSNATIONAL CRIMES • BASSIOUNI: • INTERNATIONAL ELEMENTS • ROMLI: • THE MOST SERIOUS CRIMES OF INTERNATIONAL CONCERN • YURISDICTION OF THE ICC
22 INTERNATIONAL CRIMES • BASSIOUNI (DRAFT INT CRIMINAL CODE 1954) = 143 INTERNATIONAL CONVENTIONS 1812-1979: • AGRESSION • WAR CRIMES • UNLAWFUL USE OF WEAPONS • GENOCIDE • CRIMES AGAINS HUMANITY • APHARTEID • SLAVERY AND RELATED CRIMES • TORTURE
22 INTERNATIONAL CRIMES • UNLAWFUL MEDICAL EXPERIMENTATION (AS WAR CRIMES) • PIRACY • CRIMES RELATING TO AIR COMMUNICATIONS • THREAT AND USE OF FORCE AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS • TAKING CIVILIAN HOSTAGES • UNLAWFUL USE OF THE MAIL • DRUG OFFENCES • FALSIFICATION AND COUNTERFEITING
22 INTERNATIONAL CRIMES • THEFT OF NATIONAL AND ARCHEOLOGICAL TREASURES (IN TIME OF WAR) • BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS • INTERFERRENCE WITH SUBMARINE CABLES • INTERNATIONAL TRAFFIC IN OBSCENE PUBLICATIONS • THEFT OF NUCLEAR MATERIALS • CRIMES AGAINTS ENVIRONMENTAL PROTECTION
RATIONAE MATERIAE STATUTA ROMA • PASAL 5 AYAT (1): • GENOCIDE • CRIMES AGAINST HUMANITY • WAR CRIMES • AGRESSION • AYAT 2: • TERHADAP AGRESI, MAHKAMAH AKAN MELAKSANAKAN YRUISDIKSI SETELAH SUATU KETENTUAN TENTANG DEFINISI AGRESI DITENTUKAN (Pasal 121 dan 123)
SUBJEK HUKUM DALAM HPI • INDIVIDU: • BAGIAN DARI REZIM YANG BERKUASA • BAGIAN DARI GERAKAN/KELOMPOK PEMBERONTAK DALAM SATU NEGARA • BERDASARKAN: • PRAKTIK PENGADILAN AD HOC • PASAL 1 DAN PASAL 25 AYAT (1) STATUTA ROMA
PERTANGGUNGJAWABAN • INDIVIDU = PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA • NEGARA = • KEWAJIBAN MENGADILI SETIAP PELAKU KEJAHATAN INTERNASIONAL • KEWAJIBAN BEKERJASAMA PENUH DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL • KEWAJIBAN TERHADAP VICTIMS COMPENSATION
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI • INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL • DASAR PEMBENTUKAN: LONDON AGREEMENT 8 AGUSTUS 1945 • KARAKTERISTIK: • MILITER • INTERNASIONAL • AD HOC • RATIONAE MATERIAE: • CRIMES AGAINST PEACE • WAR CRIMES • CRIMES AGAINST HUMANITY
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI • INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST : TOKYO • DASAR PEMBENTUKAN: PROKLAMASI JEND. MAC ARTHUR • KARAKTERISTIK = NUREMBERG TRIAL • RATIONAE MATERIAE: • CRIMES AGAINST PEACE • CONVENTIONAL WAR CRIMES • CRIMES AGAINST HUMANITY
NUREMBERG PRINCIPLES • TIAP ORANG YANG MELAKUKAN SUATU PERBUATAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATANNYA DAN DAPAT DIHUKUM • FAKTA BAHWA HUKUM NASIONAL TIDAK MENGANCAM DENGAN PIDANA ATAS PERBUATAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TIDAKLAH MEMBEBASKAN ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN ITU DARI TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
NUREMBERG PRINCIPLES • FAKTA BAHWA ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL BERTINDAK SEBAGAI KEPALA NEGARA ATAU PEJABAT PEMERINTAH YANG BERTANGGUNGJAWAB, TIDAK MEMBEBASKAN DIA DARI TANGGUNGJAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
NUREMBERG PRINCIPLES • FAKTA BAHWA ORANG TERSEBUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH DARI PEMERINTAHANNYA ATAU ATASAN, TIDAKLAH MEMBEBASKAN DIA DARI TANGGUNGJAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, ASAL SUATU PILIHAN MORAL DALAM KENYATAAN MUNGKIN DIBERIKAN KEPADANYA
NUREMBERG PRINCIPLES • SETIAP ORANG YANG DIDAKWA MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL MEMPUNYAI HAK UNTUK MENDAPATKAN PERADILAN YANG ADIL BERDASARKAN FAKTA DAN HUKUM
NUREMBERG PRINCIPLES • KEJAHATAN-KEJAHATAN BERIKUT INI DAPAT DIHUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL: • KEJAHATAN TERHADAP PERDAMAIAN (JUS AD BELLUM) • KEJAHATAN PERANG (JUS IN BELLO) • KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN • KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN SUATU KEJAHATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS ADALAH SUATU KEJAHATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI • DIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM: • MAHKAMAH AD HOC INTERNASIONAL: • NUREMBERG, TOKYO, ICTY, ICTR • INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) • INDIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM: • PENGADILAN NASIONAL • HYBRID MODEL: • SIERRA LEONNE, CAMBODIA, TIMOR LESTE
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI • INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (DEN HAAG) • MEKANISME PEMBENTUKAN: RESOLUSI DK-PBB TAHUN 1993 • KARAKTERISTIK: • AD HOC • PRIMACI • RATIONAE MATERIAE: • GENOCIDE • CRIMES AGAINST HUMANITY • GRAVE BREACHES OF GENEVA CONVENTION • WAR CRIMES (VIOLATION OF THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR)
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI • INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ARUSHA, TANZANIA) • MEKANISME PEMBENTUKAN: DK-PBB, 1994 • RATIONAE MATERIAE: • GENOCIDE • VIOLATION OF COMMON ARTICLE OF THE GENEVA CONVENTION 1949, AND ADDITIONAL PROTOCOL 1977 • CRIMES AGAINST HUMANITY • RATIONAE TERRITORIAE: • RWANDA 1994 • BEBERAPA NEGARA TETANGGANYA
International Criminal Court • LEGAL SPIRIT: • GENERAL: • SEMANGAT UNIVERSAL UNTUK MENGAMANKAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM DAN KEBEBASAN DASAR • SPECIFIC: • TO ACHIEVE JUSTICE FOR ALL • MENGAKHIRI IMPUNITY • MEMBANTU MENGAKHIRI KONFLIK • MEMPERBAIKI KELEMAHAN MAHKAMAH AD HOC • MENGAMBIL ALIH PENGADILAN NASIONAL • EFFECTIVE DETERRENCE
YURISDIKSI ICC SEBAGAI LEGAL PARAMETER • RATIONE MATERIAE: • BERKAITAN DENGAN POKOK PERKARA • RATIONE TEMPORIS: • BERKAITAN DENGAN WAKTU • RATIONE LOCI: • YURISDIKSI TERITORIAL • RATIONE PERSONAE: • YURISDIKSI PERSONAL/INDIVIDUAL
RATIONAE MATERIAE • PASAL 5 AYAT (1) STATUTA ROMA: • THE CRIMES OF GENOCIDE • CRIMES AGAINST HUMANITY • WAR CRIMES • THE CRIMES OF AGRRESSION • PASAL 5 AYAT (2): • KHUSUS AGRESI PENGADILAN AKAN MENETAPKAN YURISDIKSINYA SETELAH ADA KESEPAKATAN TENTANG DEFINISI.
RATIONAE TEMPORIS • PASAL 11 AYAT (1) DAN PASAL 24 STATUTA ROMA: • HANYA TERHADAP KEJAHATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 STATUTA YANG TERJADI SETELAH STATUTA BERLAKU (ASAS LEGALITAS) • PENGECUALIAN: • PASAL 12 AYAT (3) DAN 11 AYAT (2): PERNYATAAN AD HOC DARI SUATU NEGARA MENERIMA YURISDIKSI ICC UNTUK PERISTIWA YANG DILAKUKAN DI MASA LAMPAU
RATIONAE LOCI • PASAL 12 AYAT (2) (A) STATUTA ROMA • YANG TERJADI DI WILAYAH NEGARA PESERTA • YANG TERJADI DI WILAYAH NEGARA YANG MENERIMA YURISDIKSI SECARA AD HOC • YANG TERJADI DI WILAYAH YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KEAMANAN TERITORIAL, ATAU WILAYAH YANG DIPERLUAS
RATIONAE PERSONAE • PASAL 12 AYAT (2) (B) STATUTA ROMA • WARGA NEGARA DARI NEGARA PESERTA • WARGA NEGARA DARI NEGARA YANG MENERIMA YURISDIKSI SECARA ADHOC • IRRELEVANCE OF OFFICIAL CAPACITY: • PASAL 27 STATUTA ROMA: TANPA MEMBEDAKAN KAPASITAS SEBAGAI PEJABAT NEGARA ATAU PEMERINTAHAN, TERMASUK IMUNITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
RATIONAE PERSONAE • PASAL 28 STATUTA ROMA: • RESPONSIBILITY OF COMMANDERS AND OTHER SUPERIORS • PENGECUALIAN PASAL 26 STATUTA: • MAHKAMAH TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGADILI PELAKU YANG MASIH DIBAWAH USIA 18 TAHUN KETIKA KEJAHATAN YANG DITUDUHKAN DILAKUKAN
ADMISSIBILITY ICC • PASAL 17 AYAT (1) STATUTA ROMA, SUATU KASUS TIDAK DAPAT DITERIMA BILA: • SEDANG DISIDIK DAN DITUNTUT OLEH NEGARA YANG MEMPUNYAI YURISDIKSI • KASUS TELAH DISIDIK OLEH NEGARA TERSEBUT, DAN DIPUTUSKAN UNTUK TIDAK MENUNTUT SI PELAKU • PELAKU TELAH DIADILI UNTUK KASUS TERSEBUT • KASUS TERSEBUT TIDAK CUKUP GAWAT UNTUK MEBERIKAN PEMBENARAN LANGKAH LANJUT
PENGECUALIAN TERHADAP ADMISSIBILITY ICC • PASAL 17 AYAT (1) STATUTA ROMA: • BILA NEGARA TERSEBUT UNWILLING ATAU UNABLE • BILA KEPUTUSAN TIDAK MENUNTUT KARENA UNWILLING ATAU UNABLE • BILA PENGADILAN YANG TERJADI ADALAH PERADILAN SHAM PROCEEDING • UNTUK MELINDUNGI PELAKU DARI YURISDIKSI ICC • PROSES PERADILAN TIDAK INDEPENDENT DAN TIDAK MERDEKA
PENGERTIAN UNWILLING • PASAL 17 AYAT (2) STATUTA ROMA: • PROSES PERADILAN YANG TELAH ATAU SEDANG DILAKUKAN ATAU DIPUTUSKAN BERTUJUAN MELINDUNGI PELAKU DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, • TERDAPATNYA UNJUST DELAY, • PROSES PERADILAN TIDAK DILAKSANAKAN SECARA MERDEKA DAN TIDAK MEMIHAK