Oleh Dr. D A R S O N O, M.Pd Dosen PS S-1 PGSD, PS S-2 TP dan PS PIS FKIP Unila

STANDAR PEMBIAYAAN SMA Oleh Dr. D A R S O N O, M.Pd Dosen PS S-1 PGSD, PS S-2 TP dan PS PIS FKIP Unila Jl Soekarno-Hatta 126 Margorejo,Metro Selatan, Kota Metro Telp. (0725) 44021; HP 08154170570 E-mail darsono_pgsd@yahoo.com darsono@unila.ac.id.

Bismillahirrohmaanirrohiem Assalaamualaikum w.w.

GOOD MORNING GOD BLESS TO YOU AND I

RASIONAL • Dengan adanya SPM diharapkan layanan pendidikan dapat terkendali sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah dapat teratasi.

DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

A. JENIS BIAYA • Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. • Biaya operasional, meliputi: • gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; • bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; • biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

LANJUTAN... 3. Biaya personal, meliputi biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

B. SUMBER PEMBIAYAAN • Pemerintah, bertanggungjawabuntukpemenuhanbiayainvestasi, danoperasionalpersonalia. • Pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 50% dari RAPBS yang diperlukan • Dana masyarakat termasuk dana dari orangtua/masyarakat/dunia usaha diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati orang tua; dan

LANJUTAN... • Yayasan/badan penyelenggaraan pendidikan swasta, bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan bagi penyelenggara sekolah dan wajib memperhatikan kesejahteraan gurunya. • Sumber lain, misalnya, hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. KOMPONEN YANG PERLU DIBIAYAI • Kegiatan teknis edukatif termasuk proses belajar mengajar • Kegiatan penunjang • Perawatan sarana pendidikan dan media pendidikan • Perawatan gedung, perabot, dan lingkungan sekolah. • Barang habis pakai.

Lanjutan... • Gaji dan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan • Langganan daya dan jasa • Kegiatan lain yang mengacu pada peningkatan mutu

D. SATUAN PEMBIAYAAN • Satuan biaya dapat dihitung berdasarkan biaya satuan per peserta didik per tahun atau biaya satuan per sekolah per tahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar pada SMA tersebut.

E. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA • Penentuan biaya yang dibebankan pada masyarakat/orangtua ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usul dari kepala sekolah bersama komite sekolah.

F. PELAPORAN Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Bila diperlukan pelaporan dilakukan secara terbuka sehingga dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.

Thank for your attention Good bye and see you later Dr. Darsono, M.Pd Bandar Lampung, Agustus 2010

Terima kasih SELESAI Wassalam

Oleh Dr. D A R S O N O, M.Pd Dosen PS S-1 PGSD, PS S-2 TP dan PS PIS FKIP Unila