1 / 41

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO 16 TAHUN 2018

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO 16 TAHUN 2018. DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT. Perubahan.

buddyh
Download Presentation

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO 16 TAHUN 2018

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPERPRES NO 16 TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI BARAT

  2. Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta 4 Peraturan Presiden perubahannya

  3. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah “KegiatanPengadaanBarang/Jasa olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnyasejakidentifikasikebutuhan, sampaidenganserahterimahasilpekerjaan” Pasal 1 angka 1 PengadaanBarang/Jasa PenatausahaanKeuangan

  4. 1. JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PekerjaanKonstruksi Barang JasaKonsultansi JasaLainnya

  5. DEFINISI BARANG (PERPRES 16/2018) Barangadalahsetiapbendabaikberwujudmaupuntidakberwujud, bergerakmaupuntidakbergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakanataudimanfaatkan oleh PenggunaBarang (Pasal I angka 29)

  6. DEFINISI PEKERJAAN KONSTRUKSI (PERPRES 16/2018) PekerjaanKonstruksiadalahkeseluruhanatausebagiankegiatan yang meliputipembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunankembalisuatubangunan. ( Pasal I angka 30)

  7. DEFINISI JASA KONSULTANSI(PERPRES 16/2018) JasaKonsultansiadalahjasalayanan professional yang membutuhkankeahliantertentudiberbagaibidangkeilmuan yang mengutamakanadanyaolahpikir. ( Pasal I angka 31)

  8. DEFINISI JASA LAINNYA(PERPRES 16/2018) JasaLainnyaadalahjasa non konsultansiataujasa yang membutuhkanperalatan, metodologikhusus, dan/atauketerampilandalamsuatu system tata kelola yang telahdikenalluas di dunia usahauntukmenyelesaikansuatupekerjaan. ( Pasal I : 32)

  9. SELURUH DPA PENGADAAN BARANG/JASA = DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KECUALI BELANJA TIDAK LANGSUNG : BELANJA GAJI

  10. Unsur pelaksana pengadaan barang/jasa

  11. 2. KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PENGADAAN PERPRES 16/2018 PASAL 9 PERPRES 16/2018 PASAL 12 POKJA PEMILIHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PERPRES 16/2018 PASAL 10 SESUAI DELEGASI PA PERPRES 16/2018 PASAL 13 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PjPHP/PPHP PERPRES 16/2018 PASAL 11 PERPRES 16/2018 PASAL 15 PENYELENGGARA SWAKELOLA PERPRES 16/2018 PASAL 16

  12. tahapan perencanaan persiapan pengadaan barang/jasa

  13. Garis Besar Proses PBJ • PerencanaanPengadaanterdiriatas : Perencanaan PBJ melaluiSwakelola dan/atauPenyedia • PerencanaanPengadaandimulaisaatbersamaandenganpenyusunan RENJA

  14. Siklus APBD Pertanggung-jawaban Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pemeriksaan Rancangan DPA-SKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan Disusun Sesuai SAP RKPD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Verifikasi KUA/PPAS DPA-SKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nota Kesepakatan Penatausahaan Belanja Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pelaksanaan APBD • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Pedoman Penyusunan RKA-SKPD • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Pendapatan Belanja RKA-SKPD Pembiayaan Penatausahaan Pembiayaan RAPBD Raperda Pertanggung-jawaban APBD • Dilakukan oleh PPKD Laporan Realisasi Semester Pertama Kekayaan dan Kewajiban daerah Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Perubahan APBD APBD Akuntansi Keuangan Daerah

  15. 3. PERENCANAAN PBJ Kapan Perencanaan Pengadaan ? Di mulaisaatbersamaandenganpenyusunan RENJA APBN INPUT PAGU INDIKATIF Renja K/L KUA/ PPAS RKA PD APBD Pasal 18 ayat 2 & 3

  16. Perencanaan PBJ meliputi : Pasal 18 ayat 1

  17. Tata Cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah

  18. Cara PelaksanaanPBJ • Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat • Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Kontrak Pasal 1 angka 23 & 28,Pasal 3 ayat 3

  19. 4. PERENCANAAN MELALUI SWAKELOLA • Swakelola • Tipe swakelola • Spesifikasi/KAK • Perkiraan Biaya/RAB

  20. Tipe Swakelola Pasal 47 ayat 1 - 4

  21. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Pemenuhan PPDN dan ProdukbersertifikatSNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi Pasal 19 ayat 1&3

  22. Penyusunan KAK Dalam swakelola perlu diperhatikan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang detil dengan memperhatikan semua aspek kebutuhan untuk pencapaian program, antara lain : Latar belakang. Obyektif /Tujuan Ruang Lingkup Batasan-batasan Asumsi-asumsi Kriteria Penerimaan Tugas dan Tanggung jawab Jadwal, Durasi dan Lokasi Berapa Biaya yang dianggarkan

  23. Penyusunan perkiraan biaya /Rencana Anggaran Biaya (RAB)

  24. 5. Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Pasal 18 ayat 7, 8

  25. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK Penyebutan merek dimungkinkan pada kondisi : Pasal 19 ayat 2

  26. Pemaketan Pengadaan • Pemaketan pengadaan berorientasi pada : Pasal 20 ayat 1

  27. Pemaketan Pengadaan (2) Larangan Pemaketan Pengadaan • Menyatukan/ memusatkan beberapa PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing • Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan • Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil • Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi Pasal 20 ayat 2

  28. Konsolidasi Pengadaan KonsolidasiPengadaanBarang/Jasaadalahstrategi PBJ yang menggabungkanbeberapapaket PBJ sejenis Konsolidasidilakukanpadatahap: Pasal 1 angka 51& pasal 21 Dilaksanakanoleh PA/KPA, PPK, dan/atau UKPBJ

  29. Manfaat Konsolidasi

  30. 6. INPUT RUP DAN UMUMKAN • Di input saatRaperda APBD disetujui Bersama Pemerintah Daerah danDPRD (T-1) • Sarana peluang kepastian pasar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bermanfaat bagi Usaha Dalam Negerisejak awal dan merupakan usaha transparansi PBJP Fungsi RUP Untuk PA : Monitoring kegiatan, manajemen asset, alatukurkinerja PPK, menyusunTEPRA Untuk PPK : panduanpelaksanaankegiatan, pemetaanbebankerja dan prognosis fisik & keuangan UntukPjPHP/PPHP : pemetaanbebankerja • Di input oleh PA dan PPK kemudiandiumumkan oleh PA melaluiaplikasi online SiRUP. Pasal 1 angka 19

  31. PENGENDALIAN KONTRAK MEMASTIKAN PELAKSANAAN KONTRAK BERJALAN SESUAI PERENCANAAN Memberikan kesadaran (awareness) terhadap pelaksanaan pekerjaan Apabilapenyediaterlambatmelaksanakanpekerjaansesuaijadwal, maka PPK harusmemberikanperingatansecaratertulisataudikenakanketentuantentangkontrakkritis KLAUSUL KONTRAK KRITIS TERTUANG DALAM KONTRAK

  32. PENGENDALIAN KONTRAK • Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaanKontrakatauterjadiKontrakKritismaka para pihakmelakukanRapatPembuktian (Show Cause Meeting/SCM). • PejabatPenandatanganKontrakmemerintahkanPenyediauntuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaanpekerjaan. • ApabilaPenyediatidakmampumencapai target yang ditetapkan pada SCM makaPejabatPenandatanganKontrakmengeluarkanSurat Peringatan (SP) kepadaPenyedia. • DalamhaltelahdikeluarkanSP ketiga dan Penyediadinilaitidakmampumencapai target yang ditetapkan, makaPejabatPenandatanganKontrakdapatmelakukanpemutusanKontraksecarasepihak dan memberikansanksikepadaPenyediasesuaiketentuan yang berlaku.

  33. SerahTerima Hasil Pekerjaan (Penyediake PPK) • Setelah pekerjaanselesai 100% (seratuspersen) sesuaidenganketentuan yang termuatdalamKontrak, Penyediamengajukanpermintaansecaratertuliskepada PPK untukserahterimabarang/jasa. • PPK melakukanpemeriksaanterhadapbarang/jasa yang diserahkan. • Apabila sudah sesuai dengan kontrak, PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. • Jika belum sesuai dengan Kontrak, PPK meminta penyedia untuk melakukan perbaikan dan pemberlakuan ketentuan kontrak Pasal 57

  34. SerahTerima Hasil Pekerjaan PPK ke PA/KPA Serah terimahasilpekerjaandari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan : • PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. • PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa. • Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 58

  35. SOP SERAH TERIMA

  36. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

More Related