460 likes | 879 Views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paparan Pemeringkatan e-Government Indonesia Provinsi Jawa Barat 201 1 Kuta, 12 - 14 April 201 1. Struktur Paparan. Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5. Aspek Kebijakan 1
E N D
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Paparan Pemeringkatan e-Government Indonesia Provinsi Jawa Barat 2011 Kuta, 12 - 14 April 2011
Struktur Paparan Aspek Kebijakan1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi4 Aspek Perencanaan5
Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat* “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” Mandiri:Mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan & kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan & sumber daya air. Dinamis:Secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zamanserta berkontribusi dalam proses pembangunan. Sejahtera:Sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. “Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat yang mampu memanfaatkan teknologiinformasi & komunikasi sebagai sarana pembelajaran & peningkatan kualitas hidup” Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat) Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat* • Mewujudkan SDM Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. • Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. • Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. • Meningkatkan Daya Dukung & Tampung Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. • Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. Misi Lingkup TIK Pemprov Jabar Mendukung perwujudan Good Governance, yaitu pemerintahan yang berfungsi secara efektif, efisien, cepat-tanggap,transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan saluran dan media yang handal dalam meningkatkankualitas pelayanan kepadamasyarakat. Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat) Restra Dinas Kominfo 2009-2013, jo Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Program Jabar Cyber Province (2008-2013)* Payung utama inisiatif TIK diprovinsi Jawa Barat: 1. Jabar Cyber Province dalam pengelolaan dataSistem untuk data tidak terstruktur, sistem untuk dataterstruktur non-spasial dan sistem untuk data spasial. 2. Jabar Cyber Province dalam manajemen pemerintahan Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, inisiatif sistemperencanaan dan keuangan secara online, dan lain-lain. 3. Jabar Cyber Province dalam pelayanan masyarakatSukungan terhadap pelayanan terpadu satu pintu, situs web pemerintahan terpadu di lingkup pemerintah provinsi. 4. Jabar Cyber Province dalam pemberdayaan literasi TIKPenggelaran jaringan Internet bagi akses publik, kegiatan-kegiatan yangbersifat edukatif TIK bagi masyarakat *Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Strategi: Roadmap e-Gov Jawa Barat* *Manajemen Pembangunan e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapesitelda - 2005
Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5
Struktur Organisasi | Dinas Kominfo *Perda 21/2008
Tugas & Fungsi Dinas Kominfo* • Tugas: Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. • Fungsi:...perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik; • Fungsi:..fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik; *Perda 21/2008
Kewenangan Dinas Kominfo* • Pembangunan SI internal OPDPembangunan Sistem Informasi fungsi-fungsi yang terdapat di OPD dapat diselenggarakan OPD yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan …harus mendapat rekomendasi dari DISKOMINFO • Pembangunan SI lintas OPDPembangunan Sistem Informasi …untuk kebutuhan Sistem Informasi lintas fungsional antar OPD …hanya diselenggarakan oleh DISKOMINFO. *Kepgub 910/Kep.1274-Admbang/2009
Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5
Data & Network Control Room *Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Inkubator eGov Kecamatan (2009 - 2012) 156 Kantor Kecamatan (26 wilayah Kab/Kota)
Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5
Aplikasi Pengelolaan Data (1) • Aplikasi Data TakTerstruktur Aplikasi yang digunakanuntukpenyimpanan data dari OPD danKabupaten/Kota yang dapatdi-share antar OPD danKabupaten/Kota sesuaidengankebutuhan • AplikasiTerintegrasi Aplikasi yang bersifatdatawarehouse, dimana data dihimpundari OPD dandisajikanuntukkonsumsipimpinandaerahsebagaibahanpertimbangankebijakan, terdiridari : • Sosbudpol • Perekonomian • InfrastrukturdanLingkunganHidup • AplikasiPusdalisbangBappeda Aplikasi yang digunakanuntukmenyajikan data danhasilanalisispembangunan, termasuk data spasialprovinsijawabarat
Aplikasi Pengelolaan Data (2) • Atsisbada (AplikasiTeknologiInformasiSiklusBarang Daerah) Aplikasi yang digunakanuntukinventarisasibarangdilingkunganPemprovJawa Barat, berikutpenelusuransiklusbarang
Aplikasi Data Tak Terstruktur Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan
Aplikasi Terintegrasi (Sosbudpol, Perekonomian, Infrastruktur & LH)
Aplikasi Manajemen Pemerintahan (1) • LPSE (LayananPengadaanSecaraElektronik) Aplikasi yang digunakanuntukprosespengadaansecaraelektronik, diimplementasikansejak TA 2010 • SIPKD (SistemInformasiKeuangan Daerah) Aplikasi yang digunakanuntukpengelolaankeuangandaerah, diimplementasikanmulai TA 2011 • RKA Online Aplikasi yang digunakan untuk penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Pemprov Jabar, diimplementasikan sejak TA 2009 • E-Office Aplikasi K3 (Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi) di lingkungan Pemprov Jawa Barat, mulai diimplementasikan pada TA 2011
Aplikasi Manajemen Pemerintahan (2) • SMS Gateway LayananInformasi Aplikasi SMS yang digunakansebagai media penyebaraninformasidilingkunganPemprovJawa Barat, untuktahappertamaujicobadilakukanmulai 2010 diDinasKominfodanrencananyadigunakandi OPD PemprovJawa Barat Medio 2011
Aplikasi Pelayanan Masyarakat (1) • jabarprov.go.id Website resmi Pemerintah Jawa Barat, sebagai media informasi bagi masyarakat • infopublik.jabarprov.go.id Aplikasi yang digunakan untuk mengantisipasi Keterbukaan Informasi Publik, dimana masyarakat dapat meminta informasi melalui aplikasi ini • Samsat Online Aplikasi yang digunakan untuk Meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) • Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Konsep dan Aplikasi yang mempersingkat rentang perizinan, mulai dari izin usaha, izin rekomendasi lokasi, dll.
Aplikasi Pelayanan Masyarakat (2) • SMS JabarMembangun Aplikasi SMS yang digunakansebagai media komunikasiPimpinan Daerah ProvinsiJawa Barat denganmasyarakat. Melalui SMS inimasyarakatdapatmenyampaikanaspirasi, saran, dankritikmengenaikondisidiJawa Barat
Pelayanan Samsat (Dinas Pendapatan) Pembayaran PKB, STNK dan SWDKLLJ dapat dilakukan online di Samsat mana saja: • 35 UPPD • 11 Outlet Samsat • 5 unit Samsat Keliling
Perijinan Terpadu | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu BPPT Jawa Barat59 Perizinan62 Rekomendasi(11 Bidang)Kantor Pusat +Gerai Bogor,Gerai Cirebon Online Back-Office System Gerai di Cirebon(lima izin)Izin Perhubungan, Izin Ketenagakerjaan, Izin Bina Marga, Izin Pengelolaan Sumber Daya Air dan Izin Perikanan Gerai di Bogor (empat izin)izin perhubungan (perpanjangan izin trayek dan kartu pengawasan), izin ketenaga kerjaan (Tenaga Kerja Asing), Izin Bina Marga(Izin Serah Pakai Tanah), dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Air
Aspek Kebijakan 1 Aspek Kelembagaan 2 Aspek Infrastruktur 3 Aspek Aplikasi 4 Aspek Perencanaan 5
Framework Jabar Cyber Province* (2008-2013) *Pra-Masterplan TIK Pemprov Jabar 2009-2013
Sekian Terima Kasih