PERMASALAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH)

1. PERMASALAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH) Dadang A. Suriamihardja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin

2. Masalah Pada Lintas Batas • Konflik tentang sumberdaya: karena letaknya di perbatasan, pengelolaan sumberdaya menjadi rumit. • Efek limpahan keberkahan: pertumbuhan/ pengembangan di suatu daerah belum tentu berberkah bagi daerah sekelilingnya. • Kontinuitas kebijakan pada perbatasan: kebijakan tata ruang di tapal batas suatu daerah tidak sesuai dengan kebijakan serupa pada daerah sekelilingnya.

3. Masalah Pada Masa Transisi • Pemerintah kabupaten dan kota dapat berpartisipasi langsung terlibat dalam “free market economy”. • Penjiwaan desentralisasi dari sisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan sebagai upaya daerah untuk meningkatkan kemandiriannya (self-reliance) • Kepemilikan oleh daerah atas nama negara mengenai sumberdaya alam agak melewati aturan dari pasal 33 UUD 45, walaupun daerah berhak atas kompensasi yang sesuai.

4. Masalah Advokasi Perundang-undangan Undang undang yang terkait dengan masalah lintas batas lingkungan hidup • UU No. 23 / 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup • UU No. 22 / 1999 tentang pemerintahan daerah • UU No. 25 / 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah • PP No. 25 / 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom

5. Masalah Kompleksitas & Ketidakpastian KOSMOSISTEM GEOSISTEM EKOSISTEM SOSIOSISTEM TEKNOSISTEM EGOSISTEM

6. Apa yang diperlukan oleh sistem pengelolaan lingkungan hidup ? • Keterpaduan pemikiran/ gagasan antara pusat dan daerah, dan antar negara secara global • Kemitra-sejajaran antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat • Pembelajaran yang menerus menuju realisasi prinsip-prinsip sosio-ekologis

7. Ciri-ciri pengelolaan modern • menerapkan azas keterpaduan, partisipasi, kepedulian, dan keadilan; • menerapkan poros komunikasi dua arah secara vertikal, horisontal, diagonal, dan sektoral; • berorientasi pada tujuan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan proses berkelanjutan; • menerapkan piranti pengelolaan yang tepat guna, relevan dengan situasi & kondisi lingkungan, dan mampu meningkatkan kinerja.

8. Aspek-aspek Penting Dalam Kerjasama Antar Daerah • Kemitraan (partnership) • Kesejajaran Gender (gender equity) • Peningkatan Kapasitas (capasity building) • Keberlanjutan (sustainability) • Niat Bekerjasama (willingness to cooperate) • Transparansi (transparency) • Kesetaraan Solusi (win-win solution) • Sikap Bertanggungjawab (accountability)

9. Keuntungan Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/ Kota • Efisiensi pemanfaatan SDM/A: sumberdaya dipandang sebagai suatu entitas yang utuh akan berimplikasi pada efisiensi pemanfaatan SDM/A, • Pengembangan ekonomi: sinergisitas berimplikasi pada pengembangan ekonomi regional, • Peningkatan kapasitas: pembelajaran bersama/ tukar pengalaman, saling mengisi pemikiran, • Perlombaan Dalam Kebaikan: bersanding dan berbagi bukan bersanding dan bersaing.

10. Instrumen Sosekbud Dalam Penyelesaian Masalah Pada PLH pertentangan (konflik) kerukunan (harmoni)

11. Contoh Penyelesaian Masalah Sosial PEMETAAN MASALAH(SUMBER SENGKETA) PROSES SENGKETA MENUJU KERJA SAMA • Ketidakjelasan aturan, • Dominasi kekuasaan, • Pelanggaran perjanjian, • Kompetisi yang tidak seimbang, • Perambatan gangguan self-organizing power sharing self-renewable, compromising sharing, compromising altogether coping with

12. Kompromi Dalam Suatu Sengketa Perlu Melibatkan Banyak Pihak Pemangku-kepentingan Pemikiran industriawan/ pertambangan dengan pemikiran pengelola lingkungan hidup mungkin merupakan dua kutub yang sangat bertentangan, tetapi dengan pihak lainnya mungkin saja sejalan Kesejalanan tidak berarti pihak yang satu terpaksa menerima kehendak pihak lainnya, tetapi mencari jalan keluar bersama dalam kerangka PLH dan pembangunan yang berkelanjutan