ASSALAAMUALAIKUM WAROHMATULLAH WABAROKAATUH

1. 1 ASSALAAMUALAIKUM WAROHMATULLAH WABAROKAATUH SEMOGA KITA ADA DALAM LINDUNGAN ALLAH SWT. Selamat anda telah naik ke kelas XII

2. 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kelas XII Semester 1 MADRASAH ALIYAH NEGERI KRECEK

3. 3. PERTEMUAN 1 d i m u l a i

4. 4 STANDAR KOMPETENSI1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan Pancasla sebagai ideologi terbuka PERTEMUAN ke 1 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA A. Pancasila 1. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara 2. Fungsi pokok Pancasila 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka

5. 5. 1. Sejarah Singkat Pancasila Sejarah Pancasila diawali dengan terbentuknya BPUPKI tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUD RUMUSAN PANCASILA SELAMA SIDANG BPUPKI : Mr. Mohammad Yamin mengusulkan lewat pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ke-Tuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Mr. Mohammad Yamin dalam penyerahan naskah Rancangan UUD dalam bagian Pembukaannya (dalam bentuk tertulis) terdapat rumusan lima dasar negara yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan, Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permuasyaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Prof. Soepomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 : 1.Paham negara kesatuan 2.Warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan 3.Sistim Badan permusyawaratan 4.Ekonomi negara bersifat kekeluargaan 5.Hubungan antarbangsa yang bersifat Asia Timur Raya

6. 6 Ir. Soekarno dalam pidatonya 1 juni 1945 selain menyampaikan rumusan dasar negara juga menyampaikan istilah Pancasila sebagai dasar negara 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Rumusan di luar sidang BPUPKI yaitu tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil yang Berjumlah 9 orang termasuk ketuanya Ir. Soekarno berhasil membuat rancangan Pembukaan UUD yg terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) memuat rumusan dasar negara: 1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan makaPada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) denganketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang. Setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia Sehari setelah kemedekaan Indonesia, PPKI bersidang untuk pertama kalinya dengan menghasilkan : 1. Pancasila sebagai dasar negara, yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 2. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 3. Ir. Soekarno dan Drs. M Hatta sebagai presiden dan wakil presiden

7. 2. Fungsi Ideologi Pancasila 7 Struktur kognitif artinya : keseluruhan pengetahuan yang dapat dijadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak Bekal & jalan bagi seseorang utk menemukan identitasnya Fungsi Ideologi Pancasila Kekuatan yang mampu memberikan semangat serta mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencari tujuan Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melaksanakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma

8. 8 DISKUSIKANLAH 1 Apakah yang melatar belakangi penjajahan Jepang bersedia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI ? 2 Berhasilkah BPUPKI melaksanakan tugasnya dan apa buktinya ? 3 Pada waktu UUD 1945 diamandemen oleh MPR dimasa Reformasi. Kenapa MPR tidak melakukan amandementerhadap Pembukaan UD 1945 ?

9. JAWABAN 9 1 Karena Jepang terus mengalami kekalahan dalam melawan sekutu di bawah pimpinan AS dalam perang Asia Timur Raya dan selanjutnya menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dengan janji bersedia memberikan kemerdekaan 2 Berhasil. Buktinya : 1. rancangan rumusan dasar negara (Pancasila), 2. rancangan rumusan UUD 3 Karena amandemen terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran terhadap negara Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, sebab Pembukaan UUD 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental yaitu Pancasila sebagai dasar negara

10. 10 Pertemuan Pertama Berakhir ASSALAAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAH WABAROKAATUH

11. 11 PERTEMUAN 2 d i m u l a i

12. 12 STANDAR KOMPETENSI1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar : 1.1 Mendeskripsikan Pancasla sebagai ideologi terbuka PERTEMUAN ke 2 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA Menurut Frans Magnis Suseno IDEOLOGI TERTUTUP IDEOLOGI IDEOLOGI TERBUKA

13. 13 a. nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memper- baharui masyarakat atau bangsa. Jadi bukan berasal dari masyarakat atau bangsa, namun berasal dari sekelom- pok orang yang punya kepentingan CiRi – CiRi IDeo Logi Ter Tu tup b.adanya sifat pemaksaan terhadap penerapan ideologi tersebut C. isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan yang nyata, operasional dan diajukan dengan mutlak

14. 14 a.nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral budaya masyarakatnya sendiri Ciri - Ciri Ideo Logi Ter tutup b.ideologinya bukan berasal dari sekelompok orang melainkan berasal dari musyawarah dan konsensus dari masyarakat atau bangsanya sendiri c.nilai-nilai ideologi bersifat garis besar dan tidak langsung operasional

15. Maksud dari Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 15 Bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk memikirkan, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berhak mengembangkannya terus menerus melalui kesepakatan nasional Digali dari kepribadian bangsa sendiri yang terdiri dari kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan Alasan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Nilainya merupakan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sewaktu merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Rancangan UUD. Dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945. Jadi bukan merupakan hasil paksaan atau keyakinan perseorangan atau sekelompok orang. Isinya tidak langsung operasinal tetapi hanya memuat pokok-pokoknya saja. Sila-sila Pancasila hanya garis besarnya saja penjabarannya lebih lanjut dalam UUD dan lebih operasional lagi ke dalam perundang- undangan di bawahnya, sehingga lebih mudah membuat, merubah dan mencabutnya.

16. Faktor-faktor yang mendorong pemikiran tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka : • 1. Kenyataan bahwa proses pembangunan dan dinamika masyarakat bekembang dengan amat cepat. • Seperti misalnya pada awal abad ke 21, peran besar dibidang ekonomi tidak lagi dipegang • sepenuhnya oleh negara dan pemerintah karena kompleksitasnya relatif lamban untuk menangani • kecepatan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat akan sangat terasa pada era • globalisasi, oleh karenanya peranan swasta sangat besar, gejala ini memerlukan kejelasan sikap • secara ideologis. • 2. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme-Leninisme-Komunisme. • Jika dengan ideologi terbuka pada dasarnya kita maksudkan ideologi yang berinteraksi • secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya dan dengan dunia luar. • Bubarnya negara besar seperti Uni Sovyet yang menganut ideologi tertutup • menyebabkan kita harus hati-hati di dalam memahami, menghayati dan mengamalkan • Pancasila sehingga menjadi ideologi terbuka. Ideologi tertutup mengantarkan bubarnya • negara Uni Sovyet. Walaupun demikian Rusia dan negara-negara Eropa Timur sebagai • negara pecahan dari sekutu Uni Sovyet telah sadar dan perlu banyak berinteraksi • dengan negara barat • 3. Pengalaman sejarah politik negara kita di masa lampau (masa orde lama) sewaktu masih besarnya • pengaruh komunis yang menganut ideologi tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam • dogma yang kaku. Dalam suasana kekakuan seperti itu, Pancasila tidak lagi tampil sebagai ideologi • yang dijadikan acuan bersama atau pandangan hidup bangsa, tetapi dipergunakan sebagai senjata • konseptual untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Kebijakan pemerintah disaat itu menjadi • bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadikan alasan untuk secara • langsung dicap sebagai anti Pancasila. • 4.Tekad kita untuk menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dasar pemikiran • ini adalah wajar karena Pancasila telah terbukti cukup ampuh dan sakti di dalam menghadapi • berbagai tantangan, ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 16

17. 17 Diskuskanlah 1. Kenapa Pancasila termasuk ideologi terbuka ? 2. Apakah dengan keterbukaan idiologi Pancasila itu berarti segala nilai yang masuk dari luar akan ditampung atau diserap oleh Pancasila ? 3. Klasifikasikan faktor-faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal !

18. 18 J a w a b a n 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka karena : digali dari kepribadian bangsa sendiri yang terdiri dari kekeluargaan ,gotong royong, musyawarah mufakat, ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.Nilainya merupakan kesepakatan seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sewaktu merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan Rancangan UUD. Dan ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945. Jadi bukan merupakan hasil paksaan atau keyakinan perseorangan atau sekelompok orang. Isinya tidak langsung operasinal tetapi hanya memuat pokok-pokoknya saja. Sila-sila Pancasila hanya garis besarnya saja penjabarannya lebih lanjut dalam UUD dan lebih operasional lagi ke dalam perundang-undangan di bawahnya, sehingga lebih mudah membuat, merubah dan mencabutnya 2. Tidak, Sebab segala sesuatu (nilai) yang datang dari luar akan disaring terlebih dahulu dengan nilai-nilai yang kandung dalam Pancasila

19. 19 • 1. Faktor internal : • 1. Kenyataan bahwa proses pembangunan dan dinamika masyarakat bekembang dengan amat • cepat. Seperti misalnya pada awal abad ke 21, peran besar dibidang ekonomi tidak lagi • dipegang sepenuhnya oleh negara dan pemerintah karena kompleksitasnya relatif lamban • untuk menangani kecepatan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat akan • sangat terasa pada era globalisasi, oleh karenanya peranan swasta sangat besar, gejala ini • memerlukan kejelasan sikap secara ideologis. • 2. Pengalaman sejarah politik negara kita di masa lampau (masa orde lama) sewaktu masih • besarnya pengaruh komunis yang menganut ideologi tertutup, Pancasila pernah merosot • menjadi semacam dogma yang kaku. Dalam suasana kekakuan seperti itu, Pancasila tidak lagi • tampil sebagai ideologi yang dijadikan acuan bersama atau pandangan hidup bangsa, tetapi • dipergunakan sebagai senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Kebijakan • pemerintah disaat itu menjadi bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat • menjadikan alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila. • 3. Tekad kita untuk menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dasar pemikiran • ini adalah wajar karena Pancasila telah terbukti cukup ampuh dan sakti di dalam menghadapi • berbagai tantangan, ancaman dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. • 2. Faktor eksternal : • 1. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme-Leninisme-Komunisme. • Bubarnya negara besar seperti Uni Sovyet yang menganut ideologi tertutup • menyebabkan kita harus hati-hati di dalam memahami, menghayati dan • mengamalkan Pancasila sehingga menjadi ideologi terbuka. Jawaban Lanjutan

20. 20 Pertemuan Ke dua Berakhir ASSALAAMUALAIKUM WAROHMATULLAH WABAROKAATUH

21. 21 PERTEMUAN 3 d i m u l a i

22. 22 STANDAR KOMPETENSI1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar : 1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan PERTEMUAN ke 3 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA B. Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Paradigma 1. Pancasila sebagai Sumber Nilai

23. 23 1. nilai kebenaran 2. nilai keindahan atau aestetika Pancasila sumber nilai 3. nilai moral atau etika 4. nilai religius 5. nilai material

24. Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro, SH. Membagi nilai menjadi tiga 24 1. Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas. Seperti sabit untuk memotong rumput, kuali untuk menggoreng, sapu untuk membersihkan lantai 2. Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, termasuk makan dan minum 3. Nilai Kerohaniaan yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, agama sebagai sumbernya. Seperti sembahyang atau ibadah

25. 25 Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai religius a l : 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifatnya yang suci 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan semua perintah- Nya dan menjauhi segala larangan-Nya 3. Nilai sila I meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, a l : 1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia 2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia 3. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan 4. Sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, serta menjiwai dan meliputi sila III, IV dan V

26. 26 Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, a l : 1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia 2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia 3. Pengakuan terhadap ke “ Bhinneka Tunggal Ika “ an suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda tetapi satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa 4. Nilai sila III dijiwai dan diliputi oleh sila I, dan II serta menjiwai dan meliputi sila IV dan V Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, antara lain : 1. Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat 2. Pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat 5. Nilai sila ke IV diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan meliputi dan menjiwai sila V

27. 27 Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial, antara lain : 1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain Cinta akan kemajuan dan pembangunan Nilai sila ke V diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan IV Nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat obyektif dan subyektif : Nilai Pancasila bersifat obyektif, karena sesuai dengan obyeknya atau kenyataannya dan bersifat umum atau universal. Nilai Pancasila dikatakan bersifat subyektif, karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia

28. 28 Paham negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan; negara yang mengatasi segala kepercayaan agama Tujuan negara, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial Nilai-nilai Pancasila yg tdpt dalam Pemb. UUD 1945 Negara yang berkedaulatan yang berdasar atas kerakyatan dan Permusyawaratanperwakilan Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaanyang adil dan beradab Menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanu- siaandan perikeadilan Mencita-citakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Semangat perjuangan dalam mencapai cita-citanya

29. 29 D I S K U S I K A N L A H 1. Bagaimanakah manusia mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rokhaniah ? 2. Apakah yang menyebabkan setiap orang sangat relatif dalam menilai kecantikan seseorang ? 3. Apakah yang menyebabkan Pancasila dikatakan memiliki nilai bersifat obyektif dan subyektif ?

30. 30 J A W A B A N 1. penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rokhaniahmenggunakan hati nuraninya dengan dibantu oleh inderanya, akalnya, perasaannya, kehendaknya dan keyakinannya. Sampai sejauhmana kemampuan dan peranan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidaklah sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi tergantung pada manusia yang mengadakan penilaian itu 2. sebab, penilaian setiap orang akan berbeda tergantung dari sudut padang penialaiannya itu. Misal yang satu menilai wajahnya dan yang lainnya menilai bodinya, ada menilai matanya, kulitnya, prestasinya, rambutnya dan sebagainya. Jika keseluruhannya nilainya sempurna maka yang bersangkutan dinilai sangat cantik dan apabila mereka dikecewakan maka nilainya berubah menjadi tidak cantik 3. Nilai Pancasila bersifat obyektif, karena sesuai dengan obyeknya atau kenyataannya dan bersifat umum atau universal. Nilai Pancasila dikatakan bersifat subyektif, karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia

31. 31 Pertemuan Ke Tiga Berakhir ASSALAAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKAATUH

32. 32 PERTEMUAN 4 d i m u l a i

33. 33 STANDAR KOMPETENSI 1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar :1.2 Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan PERTEMUAN ke 4 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA 2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek kehidupan dalam pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia

34. 34 Harapan setelah reformasi disegala aspek kehidupan akan dapat menciptakan suasana pembangunan yang mampu meningkatkan : 1 Kualitas manusia Indonesia yang maju 2. Kualitas masyarakat yang maju 3. Suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin 4. Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila 5. Suasana kehidupan bangsa dalam serba keseimbangan dan selaras dalam ajaran Tri Hitakarana 1. aspek pribadi (individu) yaitu jasmani dan rohani, material dan spiritual, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, jujur, ulet, tabah, sehat mental, dan terampil 2. aspek kemasyarakatan: hubungan antara individu, manusia Indonesia diharapkan memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab sosial, kesetiakawanan sosial, rasa kekeluargaan dan kebersamaan 3. aspek ekologi: manusia Indonesia yang maju diharapkan dapat hidup serasi dengan alam, memiliki wawasan, sikap kesadaran dan tanggung jawab atas kelestarian sumber alam dan lingkungannya 4. aspek kewarganegaraan: dituntut kualitas manusia bernegara, artinya hubungan antar individu dengan negara, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, terbuka untuk menerima dan menyatakan aspirasi politik secara bertanggung jawab dan memperlihatkan kesetiaan terhadap ideologi negara 5. aspek kekaryaan: manusia Indonesia yang maju dituntut memiliki kualitas kekaryaan yang diperlukan untuk pembangunan, terutama cerdas, terampil, profesional, efisien, efektif, menguasai tekhnologi, memiliki etos kerja yang tinggi, berdisiplin, kewaspadaan, berorientasi pada prestasi dan masa depan, selalu siap berkompetisi secara sehat, yang berkeperibadian dan memiliki integritas kebangsaan dan kenegaraan yang tinggi Kualitas Manusia Indonesia yang maju, meliputi

35. 35 1. Kualitas orientasi atau wawasan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan azas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam dialog budaya lama dengan nilai-nilai baru, nilai budaya Indonesia dengan nilai budaya yang datangnya dari luar, keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan moral dan agama, penggunaan tekhnologi maju dengan tepat guna, kepentingan asyarakat dengan individu, keseimbangan antara masa depan dengan masa kini, keseimbangan antara material dan kerohanian dan antara prestasi dan pengabdian serta imbalan. 2. Kualitas kelembagaan masyarakat mengacu kepada lembaga sosial yang ditumbuhkan masyarakat dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan, kelugasan, persamaan harkat dan martabat, kesetiakawanan, keterbukaan, pengabdian, moralitas, kebebasan yang bertanggung jawab dan kesukarelaan. Kualitas Masyarakat Indonesia yang maju

36. 36 1. terjamin suasana psikologis yang memberikan rasa aman dan kebebasan yang bertanggung jawab, memberikan rasa diakui dan dihargai. 2. terjamin suasana fisik dan lingkungan yang menunjang tercapainya kesehatan fisik dan menunjang kelestarian hidup dan kelestarian alam 3. terjamin suasana sosial yang menggairahkan serta peka, peduli terhadap penderitaan sesama manusia 4. terjamin suasana politik, untuk mantapnya budaya dan moral politik Pancasila yang memberikan peluang bagi penggunaan hak dan kewajiban politik bagi setiap warga negara 5. terjamin suasana ekonomi, yang merangsang dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 6. terjamin suasana pertahanan keamanan, adanya suasana keamanan yang memungkinkan terciptanya dinamika stabilitas nasional, daya tangkal yang tangguh dan meningkatnya kesadaran untuk membela negara 7. terjamin suasana intelektual yang memberikan peluang meningkat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan 8. terjamin suasana pendidikan, harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, pengembangan pendidikan nasional, humanisasi pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. 9 terjamin suasana kebudayaan, harus peningkatan budaya baca, hitung dan tulis, memungkinkan pengolahan informasi, peningkatan etos kerja, peningkatan prestasi, kejujuran, kelugasan, berfikir secara rasional, etis dan bermoral Suasana tenteram dan sejahtera lahir Dan batin

37. 37 1. tata kehidupan politik demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dapat terlaksana dengan wajar. 2. tata kehidupan ekonomi, demokrasi ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dapat terlaksana 3. tata kehidupan budaya, dengan kebhinnekaan budaya daerah dalam keekaan kebudayaan nasional dapat berkembang 4. tata kehidupan sosial, dimana perilaku individu dan sosial mencerminkan kecerdasan, moral tinggi dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dapat tumbuh dengan subur 5. tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila memiliki tata kehidupan ilmu pengetahuan yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara 6. tata kehidupan pengembangan sumber daya manusia harus menjamin usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kesejahteraan sumber daya manusia. 7. tata kehidupan lingkungan menjamin kelestarian flora, fauna dan sumber daya alam lainnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestariannya bagi peningkatan kemakmuran bangsa dan negara 8. tata kehidupan pertahanan keamanan nasional dapat menjamin terciptanya sistem Hankamrata, tegaknya aparatur negara dan pemerintahan yang berkualitas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Berdasarkan Pancasila

38. 38 1. Pertumbuhan penduduk 2. Kelestarian lingkungan dalam pemberdayaan sumber daya alam 3. Pengaruh Globalisasi 4. Susutnya cadangan sumber daya alam 5. Menurunnya permintaan luar negeri akan bahan mentah tertentu dari negara kita 6. Ketidak seimbangan antara impor dan ekspor 7. Banyaknya penyelundupan, karena luasnya daerah laut kita 8. Meningkatnya pemenuhan akan tuntutan hak politik rakyat 9. Meningkatnya kesadaran akan mutu pendidikan, sementara sarana/prasarana pendidikan masih sangat kurang 10.Tingkat pendapatan rakyat sebagian masih sangat rendah Faktor Penghambat di dalam Pelaksanaan pembangunan

39. 39 1. Visi Ideal merupakan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia II dan IV 2.Visi Antara merupakan visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai tahun 2020 3.Visi Lima tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (sekarang GBHN ditiadakan, diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2004 – 2009) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 1.religius 2. manusiawi 3. bersatu 4. demokratis 5. adil 6. sejahtera 7. mandiri 8. baik 9. bersih dalam penyelenggaraan negara. Pada Visi Antara dikemukakan bahwa Visi indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat indonesia yang :

40. 40 Pertemuan Ke Empat Berakhir ASSALAAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKAATU

41. 41 PERTEMUAN 5 d i m u l a i

42. 42 STANDAR KOMPETENSI 1 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka Kompetensi Dasar :1.3 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka PERTEMUAN ke 5 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA C. Sikap Positif Terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya sekedar untuk dipahami melainkan juga untuk dihayati dalam batiniah dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat teoritik melainkan juga merupakan faktor praktis

43. 43 Bangsa Indonesia saat ini telah memantapkan dan memiliki tekad yang bulat terhadap Pancasila dan UUD 1945. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 telah dinyatakan adanya strategi pembangunan nasional Indonesia, sebagai berikut : 1. Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika 2.Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh

44. 44 Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara obyektif dan subyektif. 1. Pengamalan Pancasila secara obyektif Pengamalan Pancasila secara obyektif dapat berwujud segala bentuk peraturan perundang-undangan secara hirarkhis dari UUD 1945, Tap MPR, UU / Perpu, PP, Kep.Pres, Perda, sampai ketingkat paling bawah yang ada dilingkungan kita di sekolah berupa tata tertib sekolah sebagai norma hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya pengamalan obyektif ini merupakan konsekuensi dari perwujudan nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai norma hukum. 2.Pengamalan Pancasila secara subyektif Pengamalan Pancasila secara subyektif dengan jalan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan betingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengamalan secara subyektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bernegara. Contoh nyata pengamalan Pancasila secara subyektif ini, ketaatan pada kode etik profesinya. Dokter pada kode etik kedokterannya

45. 45 Pertemuan Ke Lima Berakhir ASSALAAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKAATUH

46. 46 PERTEMUAN 6 d i m u l a i

47. 47 STANDAR KOMPETENSI 2 Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar : 2. 1Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara PERTEMUAN ke 6 Sistem Pemerintahan 1. Sistem pemerintahan presidensial 2. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial 3. Sistem pemerintahan parlementer 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer A. Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer

48. 48 • 1. Pertanggungjawaban badan ekskutif (Menteri-Menteri di • bawah Perdana Menteri) kepada badan Legeslatif / • Parlemen, dimana badan Legeslatif ini dapat • menjatuhkan fihak Ekskutif apabila ekskutif mendapat • mosi tidak percaya. • Pertanggungjawaban ekskutif ini • melahirkan sistem pemerintahan parlementer • 2. Pertanggungjawaban badan Ekskutif (Menteri- • Menterinya di bawah pimpinan Presiden sebagai kepala • Pemerintahan) dapat dilakukan melalui suatu • pengawasan dalam bentuk lain, seperti adanya • pemilihan umum untuk memilih Presiden secara • periodik. • Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem • pemerintahan presidensial C. F. Strong dalam Pertanggung Jawaban Kekuasaan ekskutif

49. 1. Sistem Pemerintahan Presidensial 49 Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan suatu sistem pertanggungjawaban menteri atau kabinet terhadap presiden. Dalam hal ini kedudukan legeslatif dan ekskutif sama kuat tidak dapat saling menjatuhkan. Di dalam sistem ini menteri- menterinya bertanggung jawab kepada Presiden tidak kepada DPR. Dalam hal ini Presiden memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau sebagai Perdana Menteri (ekskutif). a. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara b.Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan c.Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR e. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memilikikedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan 2. Ciri – Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

50. 3. Sistem Pemerintahan Parlementer 50 Sistem Pemerintahan Parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan legeslatif terletak di atas kekuasaan ekskutif, artinya menteri-menteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah pimpinan Perdana Menterinya (PM) bertanggung jawab terhadap parlemen (lembaga legeslatif = DPR). Yang dimaksud dengan lembaga ekskutif adalah Menteri- Menteri di bawah Perdana Menterinya. Sistem pemerintahan semacam ini cendrung labil (goyah) karena partai politik yang tidak mendapat posisi dalam pemerintahan cendrung sebagai oposisi yang selalu berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, ini sangat berbahaya jika negara tersebut menganut sistem multy partai atau banyak partai a. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara b.Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan c.Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR e. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memilikikedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan 2. Ciri – Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial