1 / 12

PENUNTUTAN

PENUNTUTAN. Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum. ( 6 ) TEKNIK PENYUSUNAN PENDAPAT PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM. PENDAPAT JPU ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM DAN PERLAWANAN. A. KEWENANGAN MENGADILI Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri

donagh
Download Presentation

PENUNTUTAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum

  2. ( 6 ) TEKNIK PENYUSUNAN PENDAPAT PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM

  3. PENDAPAT JPU ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM DAN PERLAWANAN A. KEWENANGAN MENGADILI • KewenanganMengadiliPengadilanNegeri • PengadilanNegeriberwenangmengadilisemuaperkarapidana yang terjadiataudilakukandidalamdaerahhukumnya. Setiapkabupaten/ Kota dibentuksuatupengadilannegeri, Kejaksaan Negeridan resort Kepolisian • PengadilanNegeri yang didalamdaerahhukumnya : • Terdakwabertempattinggal, berdiamterakhir, diketemukan / ditangkapatauditahan; dan • Sebagianbesarsaksi yang dipanggilkesidangpengadilan, tempattinggalnyalebihdekatpadapengadilannegeritersebutdaripadatempatpengadilannegeri yang didalamdaerahhukumnyatindakpidanaitudilakukan. MakaPengadilanNegeridimanaterdakwabertempattinggalatauditahantadiberwenangmengadili

  4. Seorangterdakwamelakukanbeberapatindakpidanadidalamdaerahhukumpengadilan yang berbeda-beda, tapiadahubungannyasatusamalainnya, terbukakemungkinanpenggabunganperkara-perkaratersebutdandiadiliolehsalahsatudari PN yang berwenang. • Dalamhalsuatupengadilannegeritidakmemungkinkanmengadilisuatuperkara (karenabencanalam, huru-hara, faktorkeamanandll) makaatasusulKetua PN atau KAJARI setempat MA mengusulkankepada MENKEH dan HAM untukmenetapkan PN lain selaindari PN yang berwenangmengadiliperkaraitu. • Dalamhalseorangmelakukantindakpidanadiluarnegeri yang dapatdiadilidenganhukumRepublik Indonesia, maka PN Jakarta Pusatberwenangmengadili.

  5. KewenanganMengadiliPengadilanTinggi PengadilanTinggiberwenangmengadilisemuaperkara yang diputusoleh PN dalamdaerahhukumnya yang diminta banding. JadiPengadilanTinggihanyaberwenangmengadiliterhadap : • Perkarapidana yang telahdiputusoleh PN • PN tersebutberadadalamdaerahhukumPengadilanTinggitersebut • Ataspermintaanterdakwadan / atauPenuntutUmum Catatan : Daerah hukumsuatuPengadilanTinggisamadenganwilayahPropinsi / Daerah Tingkat I 3. KewenanganmengadiliMahkamah Agung R.I Mahkamah Agung berwenangmengadilisemuaperkara (pidana) yang dimintakasasi Catatan : • Daerah hukum MA samadenganwilayahRepublik Indonesia • MA memeriksaditingkatKasasi, terhadapperkarapidana yang telahdiputus PT, kecualiterhadapperkaratertentuatauputusantertentu.

  6. ALASAN KEBERATAN TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM. b.1 KeberatanTidakBerwenangMengadili. • PN tidakberwenangmengadiliterhadapperkara yang diajukan JPU karenayuridiksi, seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanKehakiman, ditentukanada 4 macamyuridiksipengadilan, yaitu :PeradilanUmum, Peradilan Agama, PeradilanMiliterdanPeradilan Tata Usaha Negara., PengadilanTipikor. • Contoh : Seoranganggota TNI bernama A diperiksadandiadiliolehPeradilanMiliter, setelahpembacaansuratdakwaan, terdakwa / penasehathukumnyamengajukankeberatanbahwaPeradilanMiliter yang sedangmemeriksaperkaraitusamasekalitidakberwenangkarenasaatmelakukantindakpidana A masihbelummenjadi/berstatusanggota TNI dan yang berhakmengadiliadalahPeradilanUmum sq. PengadilanNegeri (Putusan MARI No. 01/SKMP/Pid/1989 tanggal 30 Juni 1990. • Keberatan yang menyangkutkompetensidapatberupaketidakwenanganmengadilisecara absolute maupunkompetensireltive. • Mengenaikompetensisudahdiaturdalampasal 84 KUHAP, antara lain : • PN berwenangmengadilisegalaperkaramengenaitindakpidana yang dilakukandidaerahhukumnya. • PN yang didalamdaerahhukumnyaterdakwaterakhirtinggal , ditempatiaditahan, hanyaberwenangmengadiliapabilakebanyaknsaksi … • Seorangmelakukantindakpidanadibeberapatempat, masing-masing PN berwenang • Beberapaperkarapidanadiberbagaiwilayahhukum PN; dimungkinkanuntukdigabungkan.

  7. b.2 KeberatanDakwaanTidakDapatDiterima. • Terjadiapabilaketentuanpasal 143 (2) KUHAP mengenaiSyarat Formal SuratDakwaantidakterpenuhi • KeberatanberdasarkanalasanSuratDakwaanituharusberisiuraiansecaracermat, jelasdanlengkapmengenaitindakpidana yang didakwakandenganmenyebutkanwaktudantempattidakpidanadilakukan, bilasyaratinitidakdipenuhimakadakwaanmenjaditidanjelas (obscurumlibelium) akibatnyaSuratDakwaanbataldemihukum. • MeskipunbelumsatupunYurisprudensi yang dapatmenjadipeganganSuratdakwaanadalahobscurumlibelium, namunadabeberapakasus yang dapatdipakaisebagaicontoh : • Apabila yang didakwakanoleh JPU dalamSuratDakwaantelahkadaluwarsa. (pasal 78 KUHP) • Adanya “nebis in idem” • Tindkapidanaaduan (klachtdelict) • Adanyaunsur yang didakwakan PU tidaksesuaidengantindakpidana yang dilakukan. • Perbuatan yang dilakukanterdakwabukanperbuatantindakpidana, tapimerupakanlingkuphukumperdata

  8. b.3 KeberatanSuratDakwaanHarusDibatalkan. (Pasal 143 KUHAP) • Sepertitelahdiuraikandidepan, uraiancermat, jelasdanlengkapmengandungmaknabahwadalampembuatanSuratDakwaan JPU haruskorekdantelitidalammempersiapkanSuratDakwaan, lengkapmenyebutkanunsurdelik, jelasmenguraikanfaktaperbuatandankejadian, sehinggaterdakwabenar-benarmemahamidakwaanterhadapdirinya. • Putusan MA No. 33 K/MII/1985 tanggal 15 PEbruari 1985 : “KarenaSuratDakwaantidakdirumuskansecaralengkapdantidakcermat, dakwaandinyatakanbataldemihukum”. • Putusan MA No. 808 K/Pid/1985 tanggal 29 Juni 1985 : “Dakwaantidakcermat, tidakjelas, tidaklengkapsehinggaharusdinyatakanbataldemihukum”. Contoh : PutusanselaMajelis Hakim PN Tegaltanggal 26 Juni 1985 No. 34/Pid.B/1985 memutuskanpenyidikMabesPolridalamkasuspenyelundupankayudenganterdakwa AKI (Oh PekKie) alias Pontjodiyonoadalahtidaksahmenuruthukum, karenaselamaprosespenyidikanterdakwatidakdidampingiPenasehatHukum. KarenadakwaandibuatberdasarkanBeritaAcara yang tidaksahmakaMajelis Hakim berpedapatSuratDakwaantidakdapatditerima.

  9. b.4 Putusan Hakim AtasKeberatanTerdakwa / PenasehatHukum (Pasal 156 ayat (1) KUHAP) “… makasetelahdiberikesempatankepada JPU untukmenyatakanpendapatnya. Hakim mempertimbangkankeberatantersebutuntukselanjutnyamengambilkeputusan”. Apakah yang dimaksuddengan “keputusan” dalampasaldiatas, apakahberbentukPenetapanatauKeputusanAkhir. Dalam KUHAP tidakdiatursecarajelasapa yang dimaksuddenganputusansela, namunistilahinilahirdalampraktekhukum. PadaumumnyaputusanselaberbentuksebuahPenetapan. • Dalamhalkeberatanterdakwa / penasehathukumpadamasalahkewenangan / kompetensidipakaisebagaicontohadalahputusan MA No. 697 K/Pid/1988 tgl. 31 Maret 1988 yaituapabiladalamsuratdakwaan yang didakwakankepadaterdakwabaikdalamdakwaanprimair, subsidairmaupunlebihsubsidairternyata locus delictidi Surakarta. Akantetapiternyatapengadilan yang mengadilitersebutadalah PN Surabaya, makaterdakwa / pensaehathukummengajukankeberatankompetensirelatif, sehinggadiktumputusan MA adalah : • Menetapkanbahwaperkarapidanainiteramsukwewenang PN Surakarta • Memerintahkan PN Surakarta untukmemeriksadanmengadiliterdakwa • Mengirimkanberkasperkarake PN Surabaya disertaiperintah agar melalui JPU perkaratersebutdilimpahkanke PN Surakarta • Apabilasuratdakwaanditetapkan / diputuskan “batalataubataldemihukum” ataudinyatakan “tidakdapatditerima”. JPU setelahmemperbaiki / menyempurnakansuratdakwaan yang dibatalkanataudinyatakantidakditerimaoeh Hakim masihdapatdibenarkanuntukdilimpahkankembaliperkaranyake PN.

  10. C. TEHNIK MEMBUAT PENDAPAT JPU ATAS KEBERATAN (Pasal 156 KUHAP) “DalamhalterdakwaatauPenasehatHukum …, makasetelahdiberikesempatankepada JPU untukmenyatakanpendapatnya. …”. • Secaratelitidancermat JPU mempelajarialasankeberatan yang diajukan, terutamadihubungkandenganpasal yang mengaturmengenai “keberatanterdakwa” (psl. 156 KUHAP), selanjutnyaapaargumentasiterdakwa / penasehathukumnyadalammengajukankeberatan, halinipentinguntukbisamenilaiapakahkeberatandanargumentasinyamemangmenjadi / didalamlingkupkeberatan yang ditentukanoleh UU. • Terutamadidalamhalkeberatandenganargumentasidakwaan JPU kabur (obscure) seringterjadi “keberatan” berargumentasi yang tersiratsebagaisuatupembelaan/pledoi. Menghadapihalini JPU tidaksertamertamenyatakanbahwakeberatan yang diajukandiluarlingkupkeberatan yang ditentukanoleh UU, namunsecarajelasdanrinci JPU harusdapatmenunjukkanbahwadakwaan yang diajukantelahmemenuhisyaratbaikformilmaupunmaterilyuridissehinggatidakcukupalasanuntukmengajukankeberatan.

  11. Selanjutnya, JPU dapatmengajukanperlawanan / verzetapabilaternyatakeberatanterdakwa / penasehathukumnyaditerimaoleh Hakim. • Pasal 149 KUHAP • DalamhalPenuntutUmumberkebratanterhadapsuratpenetapanPengadilanNegerisebagaimanadiaturdalampasal 148, maka : • Iamengajukanperlawanan (verzet) kepada PT yang bersangkutandalamwaktu 7 harisetelahpenetapantersebutditerima. • Tidakdipenuhitenggangwaktutsbdiatasmengkibatkanbatalnyaperlawanan. • PerlawanantsbdisampaikankepadaKetua PN sebagaimanadimaksuddalampasal 148 danhalinidicatatdalamdaftarbukupanitera • Dalamwaktu 7 hari PN wajibmeneruskanperlawanantsbkpd PT yang bersangkutan. • PT dalamwaktu paling lama 14 harisetelahmenerimaperlawanantsbdapatmenguatkanataumenolakperlawananitudengansuratpenetapan.

  12. Selesai TerimaKasih

More Related