ASOPS KAPOLRI

1. ASOPS KAPOLRI ARIF WACHYUNADI SISTEM MANAJEMEN POLRI DLM GUL KONFLIK & INSIDEN BESAR Semarang, 13 Nopember 2013

2. MOTIVASI SELAMAT PAGI INDONESIA AWALI DENGAN SENYUM APA KABAR INDONESIA LUAR BIASA JAWAB SEBELUM DITANYA LAKUKAN SEBELUM DIMINTA BEKERJA KERAS SIBUK BEKERJA 2

3. POLA PIKIR PENANGANAN KONFLIK SOSIAL INSTRUMENTAL INPUT • UU NO 2 TAHUN 2011 • UU NO 7 TAHUN 2013 • INPRES 2 TAHUN 2013 • PERKAP NO 8 TAHUN 2013 KONFLIK YG PERNAH TJD • TDK TJD KONFLIK BERULANG • APABILA TJD KONFLIK PENGHENTIAN DILAK SCR TEPAT & PROFESIONAL • KONFLIK & POTENSI KONFLIK DAPAT DIELESAIKAN OBJEK METODE SUBJEK TERTANGANINYA KONFLIK & POT KONFLIK SCR TERPADU & KOMPREHENSIF • IDENTIFIKASI • PENCEGAHAN • PENGHENTIAN • PEMULIHAN • PIHAK YG BERKONFLIK • POLRI • INSTANSI TERKAIT • PRANATA ADAT & SOSIAL • KOMP MASY LAIN BLM TUNTAS & OPTIMALNYA PKS POTENSI KONFLIK • PENYEBAB KONFLIK • SUMBER KONFLIK KAMTIBMAS MANTAP DAN KONDUSIF ENVIRONMENTAL INPUT FEEDBACK

4. KONFLIK SOSIAL “Perseteruan Dan/Atau Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Dan Berdampak Luas Yang Mengakibatkan Ketidakamanan Dan Disintegrasi Sosial Sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional Dan Menghambat Pembangunan Nasional” FASE PENDORONG KONFLIK • KONFLIK TERPENDAMMERUPAKAN BIBIT KONFLIK YANG SEWAKTU-WAKTU BERPOTENSI MUNCUL KE PERMUKAAN • KONFLIK YANG TERPERSEPSIYAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MENGKONSEPSI SITUASI KONFLIK SEPERTI MEMBUAT ASUMSI, MOTIF DAN POSISI KELOMPOK LAWAN. • KONFLIK YANG TERASAYAITU FASE DIMANA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK MULAI MERASAKAN ADANYA KETEGANGAN DAN PENGALAMAN YANG BERSIFAT EMOSIONAL (MARAH, FRUSTASI, TAKUT DAN GELISAH) • KONFLIK YANG TERMANIFESTASIYAITU FASE DIMANA SALAH SATU PIHAK MEMUTUSKAN UNTUK BEREAKSI MENGHADAPI PIHAK LAWAN DALAM BENTUK TINDAKAN NYATA SEPERTI AGRESI, DEMONSTRASI, SABOTASE DLL. • KONFLIK SESUDAH PENYELESAIANYAITU FASE SESUDAH PENGELOLAAN KONFLIK. BILA KONFLIK DAPAT DISELESAIKAN DENGAN BAIK MAKA BERPENGARUH POSITIF (FUNGSIONAL), ATAU MALAH TERJADI SEBALIKNYA (DISFUNGSIONAL)

5. PENYEBAB KONFLIK 1. PERBEDAAN PENDIRIAN DAN PERASAAN ANTARA INDIVIDU DAN ATAU KELOMPOKYANG SEMAKIN TAJAM 2. PERUBAHAN SOSIAL YANG TERLALU CEPAT, SEHINGGA MENYEBABKAN DISORGANISASI DAN PERBEDAAN PENDIRIAN MENGENAI SISTEM NILAI YANG BARU 3. PERBEDAAN KEBUDAYAAN YANG PENGARUHI POLA PIKIR DAN TINGKAH LAKU INDIVIDU DALAM KELOMPOK BUDAYA TERTENTU, SEHINGGA MENIMBULKAN PERTENTANGAN 4. BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA INDIVIDU ATAUPUN KELOMPOK

6. SUMBER & POT GANGGUAN POT GANGGUAN SUMBER KONFLIK • BERKAITAN DENGAN POLEKSOSBUD • PERSETERUAN ANTAR /INTRAUMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIK • SENGKETA BATAS WILAYAH • SENGKETA SDA • DISTRIBUSI SDAYANG TIDAK SEIMBANG • UNRAS MENGARAH PD ANARKHIS, DESTRUKTIF DAN KEKERASAN FISIK • PENGRUSAKAN FASUM DAN FASOS • PENDUDUKAN • GANGGUAN KELANCARAN RODA PEREKONOMIAN, KEHIDUPAN MASY DAN INSTABILITAS NASIONAL

7. PEMETAAN KONFLIK SOSIAL

8. TUJUAN PEMETAAN 1 MENGETAHUI TERJADINYA KONFLIK PADA DAERAH POTENSI KONFLIK MAUPUN EX-DAERAH KONFLIK 2 MENGETAHUI KERAWANAN MASING-MASING DAERAH (POLDA, POLRES DAN POLSEK) DAN MEMBUAT PRIORITAS PENANGANANNYA 3 MELOKALISIR PERMASALAHAN DI SATUAN KEWILAYAHAN TERDEPAN 4 MENGETAHUI TUJUAN, BENTUK DAN ESKALASI KONFLIK TERHADAP INDIKASI AKAN ADANYA KONFLIK YANG MELUAS 5 MENGETAHUI AKAR MASALAH PENYEBAB KONFLIK TERSEBUT 6 MENGETAHUI FAKTOR PEMICU MELUASNYA KONFLIK

9. TUJUAN PEMETAAN 7 MENGETAHUI AKTOR DAN KEY PERSON PADA SEMUA LEVEL YANG MAMPU MEMPERLUAS KONFLIK 8 MELAKUKAN ANTISIPASI SECARA DINI AGAR TIDAK TERDADAK DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN SITUASI 9 MELAKUKAN SINERGI DGN INSTANSI TERKAIT HULU PERMASALAHAN & SLRH KOMPONEN MASY UTK ELIMINIR POTENSI KONFLIK AGAR TDK BERKEMBANG MJD KONFLIK 10 MENG UP DATE POTENSI KONFLIK YANG ADA DAN MENGEVALUASI PENANANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

10. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL “UU No 7 Tahun 2012, Tugas Dan Tanggungjawab Polri Lebih Dititikberatkan Pada Tahap Penghentian Konflik (Pasal 13 Ayat I), Namun Apabila Polri Hanya Fokus Pada Penghentian Konflik Resikonya Sangat Berat Oleh Karena Itu, Polri Juga Mengefektifkan Upaya Pencegahan Konflik” PENGHENTIAN IDENTIFIKASI • PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK • PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN • MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN TERULANGNYA KONFLIK • INVENTARISASI POTENSI KONFLIK • PENELITIAN / PENDLM AN POTENSI KONFLIK • MEMBUAT PRIORITAS PENANGANAN POTENSI KONFLIK PENCEGAHAN PEMULIHAN • MEMELIHARA KONDISI DAMAI DLM MASY • MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI • MEREDAM POTENSI KONFLIK. • MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI (SPD). • KEGIATAN REKONSILIASI • KEGIATAN REHABILITASI • KEGIATAN REKONSTRUKSI

11. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK • MEMELIHARA KONDISI DAMAI DLM MASY • BERSAMA PEMDA DAN ELEMEN MASY MELAKUKAN BIMLUH KPD MASY • MENDORONG MASY BERPERAN AKTIF DALAM MENYELESAIKAN SETIAP PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI KONFLIK MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT • BERDAYAKAN PERAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL, AGAR SIT DAMAI DALAM MASYARAKAT TETAP TERPELIIHARA. • MENINGKATKAN SINERGI DENGAN INSTANSI TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN IMBAUAN KEPADA MSYARAKAT AGAR TIDAK MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM MENYELESEIKAN MASALAH. • MELAKUKAN PENANAGAN SETIAP BENTUK PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI KONNFLIKPENINDAKAN TEHADAP BERBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI PERMASALAHAN YANG LEBIH MELUAS.

12. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK • MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI • MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK. • MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA KECIL DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA • PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI • MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN

13. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK • MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SCR DAMAI • MENDORONG PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL UNTUK MENYELESEIKAN PERSELISIHAN DALAM MASYARAKAT MELALUI MUSYAWARAH UNTUK MUUFAKAT. YANG HASILNYA MENGIKAT PARA PIHAK. • MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN, KHUSUSNYA TERHADAP PELANGGGARAN HUKUM YANG RINGAN ATAU KERUGIANNYA KECIL DAN ATAU PELAKUNYA ANAK-ANAK DAN ORANG LANJUT USIA • PENYELESEIAN DENGAN CARA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROSES PERADILAN MERUPAKAN LANGKAH TERAKHIIR, APABILA LANGKAH DIATAS TIDAK TERCAPAI • MEMBERIKAN KETELADANAN KEPADA MASYARAKAT BAHWA ANGGOTA POLRI TIDAK BOLEH MAIN HAKIM SENDIRI, BERSIKAP SEWENANG-WENANG DAN MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN

14. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK • MEREDAM POTENSI KONFLIK • MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERHATIKAN • MENERAPKAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. • MELAKSANAKAN FGD DALAM SETIAP UPAYA MENEMUKAN SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI TERJADINYA KONFLIK SOSIAL. • PROAKTIF DALAM MEMEDIASI PARA PIHAK YANG BERKONFLIK AGAR TIDAK BERKEMBANG MENJADI KONFLIK YANG MELUAS. • MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI KOMUNITAS DALAM MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN POLMAS GUNA MENGELIMINIR POTENSI KONFLIK. • MENEGAKAN HUKUM SECARA TEGAS, NONDISKRIMINASI DAN MENGHORMATI HAM

15. STRATEGI PENCEGAHAN KONFLIK • MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI (SPD) • MENGOPTIMALKAN PERAN JAJARAN INTELKAM UNTUK MELAKUKAN DETEKSI DINI, DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1 (SATU) ANGGOTA INTELEJEN PADA SETIAP KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGI DAN BERSINERGI DENGAN UNSUR KOMINDA. • MENGOPTIMALKAN PERAN BHABINKAMTIBMAS, DIANTARANYA DENGAN MENEMPATKAN 1 (SATU) ATAU LEBIH BHABINKKAMTIBMAS PADA SETIAP KELURAHAN/DESA YANG MEMILIKI BOBOT POTENSI KONFLIK TINGGII. • MENGOPTIMALKAN PERAN PATROLI SABHARA, DIANTARANYA MELALUI PATROLI DIALOGIS UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PERKEMBANGAN SITUASI WILAYAH. • MENGOPTIMALKAN PERAN POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI. • MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG INTENSIF DENGAN MEDIA MASSA DAN JEJARING SOSIAL DALAM RANGKA MEMPERLUAS JARINGAN INFORMASI. • MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI YANG BERTUGAS DI DAERAH POTENSI KONFLIK UNRUK MEMBUAT LAPORAN INFORMASI TENANG BERBAGAI PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN • MEWAJIBKAN ANGGOTA POLRI MEMASUKKAN DATA POTENSI KONFLIK KE DALAM SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI SAMPAI DENGAN MABES POLRI

16. STRATEGI PENGHENTIAN KONFLIK • PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK • MEDIASI MENGIKUTSERTAKAN PRANATA ADAT DAN ATAU PRANATA SOSIAL • MEDIASI BELUM MENCAPAI KESEPAKATAN, DIUPAYAKAN MELALUI NEGOSIASI UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG DIKEHENDAKI. • NEGOSIASI TIDAK BERHASIL DICAPAI, POLRI MENGIMBAU KEPADA PARA PIHAK YANG BERKONFLIK UTK MENAHAN DIRI DAN TDK MELAK PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM • HIMBAUAN TIDAK DIPATUHI DAN KEKERASAN MASIH BERLANJUT, DIKELUARKAN MAKLUMAT • MENGHENTIKAN KEKERASAN FISIK MELALUI PENGGELARAN KEKUATAN POLRI • MENGERAHKAN KUAT YANG DIMILKI SATWIL DISESUAIKAN DENGAN ESKALASI KONFLIK • PENGGELARAN SATWIL KURANG DAPAT MEMINTA BACK UP KEKUATAN (BACK UP RAYONISASI DAN BACK UP SATUAN HIRARKIS) • BACK UP BRIMOB NUSANTARA YG SPT DIGERAKKAN KE DAERAH KONFLIK DLM WKT 4 JAM • DALAM HAL TERTENTU POLRI DAPAT MEMINTA BANTUAN TNI SESUAI MEKANISME • MEMPEDOMANI TAHAPAN PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN • MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMAKSAKAN KEHENDAK/MEMPROVOKASI AKSI • MEMINIMALISIR TIMBULNYA KORBAN • MELAKUKAN PROSES HUKUM KEPADA PARA PELAKU PELANGGAR HUKUM

17. STRATEGI PENGHENTIAN KONFLIK • PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN • MEMBERIKAN PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN KONFLIK SECARA CEPAT DAN TEPAT • MELAKUKAN IDENTIFIKASI TERHADAP KORBAN KONFLIK, BAIK KORBAN MENINGGAL MAUPUN LUKA-LUKA. • MEMBENTUK POSKO PENGADUAN ORANG HILANG AKIBAT KONFLIK • MEMBANTU PEMDA/INSTANSI TERKAIT, ANTARA LAIN DALAM HAL PENYIAPAN TEMPAT PENGUNGSIAN, PERAWATAN MEDIS, MENDIRIKAN DAPUR UMUM DAN SEBAGAINYA • MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK • MELAKUKAN ISOLASI UNTUK MENGHAMBAT PENYEBARAN KONFLIK MASSA GUNA MEMBATASI RUANG GERAK MASSA • MELAKUKAN PENYEKATAN TERHADAP JALUR ATAU JALAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK MASUKNYA MASSA KE LOKASI/DERAH KONFLIK • MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK SUSULAN DENGAN CARA PENGAMANAN AGAR TIDAK TERJADI AKSI BALAS DENDAM, PENJAGAAN TEMPAT/OBYEK YANG MENJADI SASARAN MASSA, MELAKUKAN DETEKSI TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKONFLIK, KONTER ISU PROVOKATOF, BINLUH DAN TINDAKAN TEGAS DAN MEMPROSES SECARA HUKUM TERHADAP ORANG YANG SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMANCING TERULANGNYA KONFLIK

18. STRATEGI PEMULIHAN PASCA KONFLIK • KEGIATAN REKONSILIASI • MEDIASI PERUNDINGAN DAMAI SECARA PERMANEN • MEMFASILITASI PEMBERIAN RESTITUSI • KEGIATAN REHABILITASI • PEMULIHAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT • MELAKUKAN KEGIATAN BAKTI SOSIAL DAN KESEHATAN PADA DAERAH PASCA KONFLIK • MEMPERBANYAK KEGIATAN SIMPATIK • KEGIATAN REKONSTRUKSI • KEGIATAN REKONSTRUKSI DILAKUKAN DI DAERAH PASCA KONFLIK DENGAN TUJUAN UNTUK PERCEPATAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA

19. 2.7 model OF LEADER CHARACTER PEMILU 2014 AMAN GLOBAL BLUE TABLE MANAGEMENT REGIONAL NASIONAL MASALAH PEMIMPIN MENGELOLA KAMDAGRI KAMDAGRI KONDUSIF 2.7 MODEL OF LEADER CHARACTER PETAKAN TRI BRATA CATUR PRASETYA 2 STRATEGI 4 P IDENTIFIKASI ASTA BRATA DASA PARAMITA PEMIMPIN MELAYANI MORAL PEMIMPIN SEMANGAT PEMIMPIN BEKERJA PEMIMPIN UNGGUL 11 ASAS PEMIMPIN 7 19

20. GN GANGGUAN NYATA BLUE TABLE MANAGEMENT GAKKUM GANGGUAN NYATA AG AMBANG GANGGUAN REDAM AMBANG GANGGUAN 4M & 4C PG POTENSI GANGGUAN GLOBAL - REGIONAL - NASIONAL - LOKAL GEO DEMO SDA - IPOLEKSOSBUDKAM POAC & TOWS HAR KAMDAGRI DETEKSI DINI CEGAH DINI PREEMTIF PREVENTIF REPRESIF KURATIF 8 7 5 +9 STAKEHOLDERS KOMPONEN MASYARAKAT REHABILITASI SINERGITAS 20

21. STRATEGI 4 P TINDAK TEGAS PELAKU TP / GAR HUKUM PENINDAKAN KOMITMEN GAKKUM ANARKIS - GARKUM REPRESIF UTK GAKKUM TANGGULANGI EMOSI MASSA PENANGGULANGAN PASCA GAKKUM PROFESIONAL PROPORSIONAL AKUNTABEL TRANSPARAN HUMANIS TDK ADA REKAYASA SANGAT TDK TERTIB REPRESIF UTK PREVENTF • GELAR OPERASI : • INTELIJEN • PAM GIAT • HARKAM • GAKKUM • LIH KAM • KONTINJENSI KENDALIKAN REAKSI MASYARAKAT / MASSA PENGENDALIAN TDK TERTIB PREVENTIF HUMANIS, TRANSPARAN, KOMUNIKATIF, RESPONSIF, PROAKTIF, TERTIB PELAYANAN DAMAI PREEMTIF 21

22. BERSAMA AWAL DARI SUKSES TETAP BERSAMA KITA RAIH SUKSES SELALU BERSAMA KITA RAIH SUKSES BERSAMA-SAMA