KELAS XI SMA

1. KELAS XI SMA BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

2. Waktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Standar Kompetensi : 3.Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian keterbukaan dan keadilan. • Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. • Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Keterbukaan Pengertian Keadilan KETERBUKAAN DAN KEADILAN Ciri-ciri keterbukaan Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sikap terbuka Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PETA KONSEP (KD 3.1.)

6. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan • Pengertian Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, dan kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.

7. Pengertian Keadilan • Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil” • (bahasa Arab ; ‘adl) mengandung pengertian : • Tidak berat sebelah atau tidak memihak. • Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. • Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. • Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).

8. Lanjutan …………. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :

9. Lanjutan ………….

10. Lanjutan …………. Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan oleh akal. Keadilan dapat dibedakan : • Keadilan moral • Keadilan prosedural • Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati. • Notonagoro, keadilan hukum “legalitas” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. • Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial

11. Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk mening-katkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang. Pembangunan Nasional Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam peri kehidupan Asas Adil dan Merata Berkeadilan Sosial

12. Ciri-ciri Keterbukaan Sangat Diperlukan Sebagai prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih & transparan. Sikap Keterbukaan Sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

13. Lanjutan …………. • Ciri-ciri keterbukaan : • Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. • Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. • Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. • Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. • Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. • Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. • Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. • Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan • Mau bekerja sama dan menghargai orang lain. • Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.

14. Sikap Terbuka Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta menghindari konflik. Dalam kehidupan bernegara, bagi pemerintah atau pejabat publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pejabat publik harus mampu mewujudkan “Clean Government” atau pemerintah yang bersih. Sikap Terbuka Suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya

15. Dalam Arti Formal Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku, secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Oleh karena itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan kedudukan”. Tuntutan Keadilan Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah selesai. Dalam Arti Material • Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :

16. Lanjutan …………. • Asas Kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed). • Asas Keseimbangan. • Asas Kesamaan. • Asas Larangan Kesewenang-wenangan. • Asas larangan Penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir). • Asas Bertindak Cermat. • Asas Perlakukan yang Jujur. • Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal. • Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Asas Umum Penyeleng-garaan Pemerinta-han Negara

17. Lanjutan …………. • Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan • dalam Undang-Undang Dasar 1945 : • Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27); • Bidang Politik (Pasal 28); • Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J); • Bidang Keagamaan (Pasal 29); • Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30); • Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32); • Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).

18. Lanjutan …………. • Undang-Undang, antara lain : • Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). • Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung. • Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia. • Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. • Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. • Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. • Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. • Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik.

19. Transparan, Akuntabel dan Profesional Yang Dikehendaki Baik dan Terbuka Aparat Penegak Hukum Taat Asas dan Taat Aturan Tidak Dikehdaki Korupsi, Kolusi & Nepotisme Tuntutan Masyarakat Dapat berakibat Mobokrasi/ Okhlokrasi Lanjutan …………. Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum

20. 1 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sikap Keterbukaan dan Keadilan serta Jaminan Keadilan dlm Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,dilanjutkan Penugasan dengan menjawab perta-nyaan sebagai berikut : • Berikan ulasan pengertian kembali tentang “adil atau keadilan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! • Pendapat anda tentang Keadilan ? .................................................

21. Lanjutan …………. • Pelaksanaan jaminan keadilan bagi setiap warga negara, akan sejalan dengan supremasi hukum, demokratisasi dan hak-hak asasi manusia. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini hubungannya dengan sikap keterbukaan ! • Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sikap ketrerbukaan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara, terutama oleh pemerintah dan pejabat publik ! ........................................................ • ................................................................................................................ • ................................................................................................................

22. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.2. Menganalisis dampak penyelengga- raan pemerintahan yang tidak transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

23. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : • Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan. • Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan kepemerintahan yang baik. • Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan. • Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan & jaminan keadilan.

24. Pemerintah Pemerintahan Pengertian Kepemerintahan PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN Aktor Kepemerintahan Good Governance Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan Perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan PETA KONSEP (KD 3.2. & 3.3)

25. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan • Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya.

26. Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam Arti Luas Pemerintah Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet). Dalam Arti Sempit Lanjutan …………. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.

27. Government Governance Pemerintah Pemerintah Swasta Masyarakat Masyarakat Swasta Lanjutan …………. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaboratif

28. Kompleksitas Karakteristik Pemerintahan Masyarakat Modern Dinamika Keanekaragaman • Karakteristik Pemerintahan Penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai “intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi hasil. Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut”.

29. Konsepsi Kepemerintahan (Governance) Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. • Menurut Kooiman, kepeme- • rintahan lebih merupakan : • Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang. • Berkaitan dengan kepenti-ngan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. • Dalam pandangan Pinto, • istilah “governance” • mengandung arti : • Yaitu praktik penye-lenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.

30. 3 (tiga) Aktor Negara dan Pemerintahan • Sektor Swasta • Masyarakat Madani Merupakan komponen besar dalam maju mundurnya pengelolaan negara • Aktor Dalam Kepemerintahan

31. Kepemerintahan Yang Baik Wujud Kepemerintahan yang baik, adalah : • Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertang-gungjawab, serta efisien dan efektif. • Mensinergiskan inte-raksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyara-kat (society). Kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 hal : • Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian tujuan nasional. • Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melaku-kan upaya pencapaian tujuan nasional.

32. Lanjutan …………. Beberapa pandangan tentang wujud kepemerintahan yang baik : • World Bank (2000),yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta. • UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis & konstruk-tif di antara negara, sektor swasta & masyarakat.

33. Lanjutan …………. • Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu ke-pemerintahan yang mengembangkan dan mene-rapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. • Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupa-kan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Good governance yang efektif, menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

34. Lanjutan …………. • Dari sisi pemerintah (government), good governance • dapat dilihat melalui aspek-aspek : • Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada perlindungan kebebasan. • Adminisrative competense and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi. • Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonstrasi di dalam departemen. • Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempur-naan mekanisme pasar peningkatan peran pengu-saha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.

35. Lanjutan …………. Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (UNDP) : • Partisipasi (Participation), • Aturan Hukum (Rule of Law), • Transparan (Transparency), • Daya Tanggap (Responsiveness), • Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), • Berkeadilan (Equity), • Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), • Akuntabilitas (Accountability), • Bervisi Strategis (Strategic Vision), • Saling Keterkaitan (Interrelated).

36. Lanjutan …………. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. • Asas Kepastian Hukum, • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, • Asas Kepentingan Umum, • Asas Proporsionalitas, • Asas Profesionalitas, • Asas Akuntabillitas.

37. 2 Penugasan Praktik Kewarganegaraan Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : • Rumuskan kembali pemahaman tentang pemerintah dan kepeme-rintahan ! • Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam kehidupan berbang-sa dan bernegara sangat penting dilaksanakan “pemerintahan yang bersih” atau “good governance” ! • Berikan penjelasan huubungan antara jaminan keadilan, transpa-ransi dan pemerintahan yg bersih dalam penyelenggaraan negara ! • Jelaskan konsepsi kepemerintahan (governance) menurut panda-ngan Kooiman dalam hubungannya dengan sistem sosial politik dalam suatu negara ! • Berikan penjelasan hubungan keberadaan aktor-aktor dalam kepe-merintahan yang mencakup : a) negara dan pemerintahan, b) sek-tor swasta, dan c) masyarakat madani !

38. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan • Dampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan Pemerintah diselenggarakan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat. • Sistem politik yang tertutup, • Sumber daya manusianya bersifat feodal, opportunis “aji mumpung” • Pendekatan “ingin dilayani” sbg aparatur pemerintah.

39. Lanjutan …………. Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan

40. Lanjutan ………….

41. Lanjutan …………. Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan • Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. • Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. • Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. • Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan). • Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

42. Lanjutan …………. Beberapa indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta akibat-akibatnya.

43. Lanjutan ………….

44. Lanjutan ………….

45. Lanjutan ………….

46. Lanjutan …………. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka.” Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum, dalam “The global Competitiveness Report 1999”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.

47. Lanjutan …………. Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korupsi.

48. Lanjutan …………. Ciri-ciri Korupsi • Melibatkan lebih dari satu orang • Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapi juga di swasta. • Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita. • Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya. • Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang selalu tidak berupa uang. • Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan publik atau masyarakat umum.

49. Lanjutan …………. Akibat Tindak Korupsi • Mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. • Mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan manafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal. Siapapun pelakunya, bahwa sekecil apapun perbuatan tindak korupsi akan mendatangkan kerugian pada pihak lain.

50. Lanjutan …………. Akibat Tindak Korupsi • Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme. • Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. • Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri. • Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan. • Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme” yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.