1 / 31

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

http://jdih.kemdikbud.go.id. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kinerja dan Afirmasi. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA. Kebijakan BOS 2019. Tujuan. Sifat. Sasaran. Perhitungan Besaran.

emmal
Download Presentation

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. http://jdih.kemdikbud.go.id PetunjukTeknis BantuanOperasionalSekolah (BOS) Kinerja dan Afirmasi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

  2. KebijakanBOS 2019 Tujuan Sifat Sasaran Perhitungan Besaran Dialokasikanuntuk penyediaan biayaoperasi personalia dan non personalia bagiseluruhSekolah yang memenuhikriteria Bantuanoperasional Seluruh Sekolah per siswa per tahun REGULER Dialokasikan untuk mendukung operasionalrutindan mengakselerasipembelajaranbagi sekolahyang berada didaerahtertinggal Bantuanoperasionalrutin dan akselerasipembelajaran Sekolah di daerahTerluar, TerdepandanTertinggal per sekolah, per siswaygdiprioritaskanper tahun AFIRMASI per sekolah, per siswaygdiprioritaskanper tahun Dialokasikan bagi sekolahyang dinilai berkinerjabaikdalammenyelenggarakan layanan pendidikan Insentif Sekolah Terbaik KINERJA

  3. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1015, Tanggal 6 September 2019). 1. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019tentangSatuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

  4. SUBSTANSI PENGATURAN DASAR HUKUM Permendikbud No. 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, • TujuanBantuan; • SyaratdanKriteriaSatuanPendidikanPenerima; • Alokasi; • PenggunaanBantuan; • PengelolaandanPenyaluranBantuan; • PenetapanSekolahPenerima; • PenetapanJumlahSiswaSasaranPrioritas per Sekolah; • PenetapanJumlahAlokasi yang Diterima per Sekolah; Kepmendikbud No. 320/P/2019tentangSatuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019.

  5. TUJUAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA “Membantupeningkatanmutupembelajaranpadasatuanpendidikandasardanmenengah yang diselenggarakanolehpemerintahdi daerahtertinggal, terdepan, danterluar”. BOS AFIRMASI BOS KINERJA “Meningkatkanmutupembelajaranpadasatuanpendidikandasardanmenengahyang diselenggarakanolehpemerintahdaerah, sebagaibentukpenghargaanataskinerjabaikdalammenyelenggarakanlayananpendidikan”.

  6. SYARAT DAN KRITERIA PENERIMAAN SYARAT UMUM SYARAT PRIORITAS JENIS BOS • Sekolah NegeriAktif; • Menerima BOS Reguler; • Mengisi Dapodik Tiga SemesterTerakhir; • Berada di Daerah 3 T ; dan • MempunyaiSumberListrikdan Internet. • Diprioritaskanbagiyang memilikijumlahsiswa paling sedikitdiantaraSatuanPendidikansesuaijenjang yang adapadawilayahprovinsi • Telahmelaksanakan UNBK; • Menerapkan PPDB zonasi; • Peningkatanrapormututertinggiuntuk SD; • Peningkatannilai UN/UNBK danrapormutuuntuk SMP, SMA, dan SMK; • Jumlahpesertadidikterbanyak di Provinsiuntuk SDLB/SMPLB,SMALB,SLB; • SekolahNegeri Aktif; • MengisiDapodik 3 SemesterTerakhir; • Penerima BOS Regular duatahunterakhir; dan • memilikijumlahsiswa paling sedikit60 untuk SD; 90 untuk SMP; 180 (seratusdelapanpuluh) untukSMA/SMK kecuali SLB. AFIRMASI KINERJA SatuanPendidikan yang ditetapkansebagaiPenerima BOS Afirmasitidakdapatditetapkansebagaipenerima BOS Kinerja.

  7. PerhitungaBiayaSatuan BOS Afirmasi dan Kinerja AFIRMASI KINERJA Keterangan: JumlahSiswaSasaranPerioritasSekolahPenerima DitetapkanolehMenteriberdasarkanjumlahpaguanggaran BOS Afirmasidan BOS KinerjasetiapProvinsi. KepmendikbudNo. 320/P/2019tentangSatuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019. 7

  8. Contoh: BOS KINERJA

  9. Sasaran dan Anggaran BOS Afirmasi

  10. Sasaran dan Anggaran BOS Kinerja

  11. SebaranPenerima Bos Kinerja dan AfirmasiPer Provinsi

  12. SebaranPenerima Bos Kinerja dan AfirmasiPer Provinsi

  13. RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA • Penerimaan dan rencanapenggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerjadicantumkandalam RKAS. • Pencantumanpenerimaan dan rencanapenggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerjadapatdilakukanmelaluirevisi RKAS. • RKAS harus mendapat persetujuan dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan darikomite sekolah.

  14. PENGGUNAAN BOS AFIRMASI DAN KINERJA BesaranAlokasiBantuandigunakanseluruhnyauntuk: A. PenyediaanfasilitasaksesRumahBelajar*; dan B. Langganandayadanjasa. BOS AFIRMASI BOS KINERJA * RumahBelajaradalahlayanansumberpembelajaranberbasiselektronikmelaluilamanbelajar.kemdikbud.go.id. Alokasi BOS Kinerjadan BOS Afirmasitidakdapatdigunakanuntukmembiayaibelanja yang sudahdibiayaiolehsumberlain.

  15. Komponen Penyediaan Fasilitas Akses Rumah Belajar. 1. JenisPerangkatdanJumlah Unit KomponenPenyediaanFasilitasAksesRumahBelajar (LampiranHuruf A, angka 1) { penyediaanfasilitasaksesRumahBelajar 2 5 4 3 1 6 PenyimpananEksternal (Hardisk) Komputer PC Tablet Laptop Proyektor JaringanNirkabel (Access Point) sebanyakjumlahsiswa sasaranprioritas 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit TidakwajibbagibosKInerja

  16. (LampiranHuruf A, angka 2) 2. SpesifikasiMinimalPerangkatPenyediaanFasilitasAksesRumahBelajar yang di Beli

  17. 3. Tata Cara Pembiayaan Perangkat Fasilitas Akses RumahBelajar (LampiranHuruf A, angka 3, angka 4, angka 5) • penyediaanperangkat tablet disertaidengansarungpelindung(Casing); • satuanpendidikanpenerima BOS Afirmasiatau BOS KinerjawajibmenyediakansemuakomponenperangkatpenyediaanfasilitasaksesRumahBelajar, kecualipembiayaanperangkatproyektorbagisatuanpendidikanpenerimaBOS Kinerja; dan • pembelianterhadapsemuakomponenpenyediaanfasilitasaksesRumahBelajarharusmempertimbangkanprinsipefektivitas, efisiensi, transparansi, danakuntabilitaspenggunaananggaran. • Setiapperangkatpenyediaan fasilitas akses Rumah Belajar yang sudahdibeliharus: • dicatatkansebagaiasetsatuanpendidikandandilaporkankedalamdata pokokpendidikan; dan • tidakdapatdimilikisecarapribadi. • Pengadaanperangkatfasilitas akses Rumah Belajardilakukanmelaluisisteminformasipengadaan di sekolah (SIPLah). • Dalamhalpengadaanperangkatfasilitas akses Rumah BelajartidakdapatdilakukanmelaluiSIPLah, satuanpendidikandapatmelakukanpengadaansesuaidenganperaturanperundang-undangan.

  18. Penggunaanperangkatfasilitas akses Rumah Belajar dilakukandenganketentuansebagaiberikut: • semuaperangkat fasilitas akses Rumah Belajar yang sudahdibeli pada prinsipnya harusdimanfaatkanuntukkeperluansatuanpendidikan; • perangkat tablet digunakansebagai media pembelajaranuntukmengakseskontenRumahBelajar yang diperioritaskanbagisiswa: • kelas 6 (enam) untuk SD atau SDLB; • kelas 7 (tujuh) untuk SMP atau SMPLB; dan • kelas 10 (sepuluh) untuk SMA, SMALB, SLB, dan SMK; • c. perangkatkomputer PC digunakanuntukmenyimpankonten-kontenpembelajaran yang berasaldariRumahBelajardandapatdiaksessecaraluarjaringanolehperangkatpembelajaran.

  19. Lanjutan….. • d. perangkatlaptop digunakanuntuk: • menjalankanbahanbelajarberbasis video, audio, dan multimedia interaktif; • pembelajaranberbasisteknologiinformasidankomunikasidanataupembelajaran daring menggunakanRumahBelajar; • pengembanganbahanbelajarberbasisteknologiinformasidankomunikasi; dan/atau • peningkatankompetensi guru dantenagakependidikan; • e. perangkatproyektordigunakanuntukpembelajaranberbasisteknologiinformasidankomunikasidenganmenggunakanRumahBelajar; • f. perangkatjaringannirkabel(access point) digunakansebagaisaranakomunikasiantarperangkatpembelajaran; dan • perangkatpenyimpananeksternaldigunakanuntukmenyimpankontenRumahBelajar. PengisiankontenRumahBelajardapatdilakukanmelaluiLembagaPenjaminanMutuPendidikan, dutarumahbelajar, musyawarah guru matapelajaran, ataukelompokkerja guru di masing-masingwilayahtanpadipungutbiaya; dan • tatacarapenggunaanperangkatfasilitas akses Rumah BelajardapatdilihatmelaluilamanRumahBelajar.

  20. B. KomponenPembiayaanuntukLanggananDayadanJasa Rinciankomponenpembiayaanuntuklangganandayadanjasaterdiridari: layananinternet, langgananlistrik, dan/atauoperasionalsumberlistriklainnya; layanannamadomaindenganakhiransch.id untuklamansekolah; dan/atau layananjasapenyimpananlamansekolah (hosting) paling sedikit 1 (satu) GigaByte. • satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi atau BOS Kinerjadapatmembiayailangganandayadanjasaapabilasemuaperangkatfasilitas akses Rumah Belajartelahterpenuhi; dan • pembiayaanlangganandayadanjasaharusmempertimbangkanprinsipefektivitas, efisiensi, transparansi, danakuntabilitaspenggunaananggaran.

  21. PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN • PengelolaanBOS Afirmasidan BOS Kinerjadilaksanakanolehtim BOS Regulersesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • PengelolaanBOS Afirmasidan BOS Kinerjameliputi: • perencanaan; • laranganpenggunaan dana; • laporanpertanggungjawabankeuangan; • monitoring, pengawasan, dansanksi; dan • pelayanandanpenangananpengaduanmasyarakat. *BOS RegulerdiaturdalamPeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentangPetunjukTeknisBantuanOperasionalSekolahRegulersebagaimanadiubahdenganPeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor 18 Tahun 2019 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentangPetunjukTeknisBantuanOperasionalSekolahReguler

  22. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN http://jdih.kemdikbud.go.id

  23. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) Pengertian JDIH adalah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang digunakan sebagai media pendokumentasian dan layanan informasi Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. • Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kemendikbud • Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah • Sumber utama referensi peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan • Meningkatkan pemahaman para pejabat dan staf dilingkungan Kemendikbud serta masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Tujuan http://jdih.kemdikbud.go.id

  24. FITUR PENCARIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN http://jdih.kemdikbud.go.id

  25. HASIL PENCARIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN http://jdih.kemdikbud.go.id

  26. DETAIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Nomor Peraturan Tahun Peraturan Judul Peraturan Jenis Peraturan Kategori Peraturan http://jdih.kemdikbud.go.id

  27. DETAIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tanggal Peraturan Ditetapkan Tanggal Peraturan Diundangkan Status Peraturan Keterangan Peraturan Salinan / Abstraksi Peraturan http://jdih.kemdikbud.go.id

  28. http://jdih.kemdikbud.go.id http://jdih.kemdikbud.go.id

  29. TerimaKasih Biro HukumdanOrganisasi SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  30. SMP DI BANTUL YANG MENDAPATKAN BOS KINERJA :

  31. DAFTAR SD DI BANTUL YANG MENERIMA BOS KINERJA TAHUN 2019

More Related