420 likes | 599 Views
ORGAN NEGARA SINGAPORE. FATKHUL MUIN, SH.,LL.M. SEJARAH KONSTITUSIONAL DAN HUKUM.
E N D
ORGAN NEGARA SINGAPORE FATKHUL MUIN, SH.,LL.M
SEJARAH KONSTITUSIONAL DAN HUKUM • Sejakditemukanoleh Sir Thomas Stamford Raffles dari British East India Company ditahun 1819 hinggakemerdekaannyaditahun 1965, perkembanganhukumSingapuratelahsangatberhubunganeratdenganmajikankolonialInggris-nya. Seringkali, tradisi-tradisihukum, kebiasaan-kebiasaan, kasus-kasushukumdanperundang-undanganmenuruthukumInggrisdiseraptanpabanyakpertimbanganapakahhaltersebutcocokdengankeadaansetempatSingapura.
Dengankemerdekaannya, kemudiansecarabertahap – danterusmeningkat – terjadilahpergerakan-pergerakanmenujuperkembangansuatusistemhukumlokal. Prinsipkuncinyaadalahsetiappenyerapansuatupraktekhukumataunormaharussesuaidengankondisibudaya, sosialdanekonomiSingapura.
KedatanganInggriskeSingapura (1819) • Awalabad ke-19: Singapuraberadadibawahkekuasaan Sultan Johor, yang menetapdikepulauanRiau-Lingga. KombinasitradisiMelayudanhukumadat (yaituhukumdankebiasaantradisional yang secaralokalberlakudi Indonesia dan Malaysia) telahmembentukdasarbagisistemhukumawal yang berlakubagimasyarakatnelayanpadawaktuitu yang jumlahnyatidaklebihdari 200 orang.
29 Januari 1819: PendirianSingapura modern oleh Raffles, yang padasaatituadalahLetnan-GubernurBengkulu. Raffles telahsanggupmeramalkedepandanmenentukanbahwaSingapurasebagailokasi yang strategissecara geo-politis: halinitelahmenjadikanSingapurasebagaititikkontrol yang sangatbaikbagiKerajaanInggrisuntukmengawasigerbangmasukmenujuSelatMalakadanrutepelayaranutamaantara Asia Selatandan Asia TimurLaut. Secaracepat, Singapuratelahberevolusimenjadipelabuhandagang yang penting.
30 Januari 1819: Raffles membuatsuatuperjanjianawaldenganTemenggongAbdu'rRahman, perwakilan Sultan JohordiJohordanSingapura, untukmendirikansuatupusatperniagaan (trading factory) diSingapura. • 6 Februari 1819: Suatuperjanjian formal dibuatantara Sultan Hussein dariJohorbersamaTemenggongAbdu’rRahman, masing-masingadalahpenguasa de juredanpenguasa de facto Singapurawaktuitu, untukmeresmikanperjanjianawal yang telahdibuatsebelumnya. Raffles kemudianmenetapkanSingapurasebagaibagiandariyurisdiksiBengkulu, yang kemudianberadadibawahpemerintahanGubernurJenderaldi Calcutta, India.
1819 - 1823: Agar pemerintahandiSingapuraberjalandenganbaik, Raffles menetapkansuatukitabundang-undang yang dikenaldengansebutan “Singapore Regulations” atau “Peraturan-peraturanSingapura” danmenetapkansuatusistemhukum yang mendasarnamunbersifatfungsionaldenganpenerapanhukum yang seragam yang berlakubagisemuapenduduk.
Status Singapore Sebagai Jajahan Inggris • Maret 1824: Status SingapurasebagaidaerahkekuasaanInggrisditegaskandalamPerjanjian Anglo-Belanda (Anglo-Dutch Treaty) danPerjanjianPenyerahanKekuasaan (Treaty of Cession). • BelandamencabutsemuakeberatannyaterhadappendudukanInggrisatasSingapuradanmenyerahkanMalaka, sebagaigantipelepasanpenguasaanInggrisataspabrik-pabrikdiBengkuludanSumaterakepadaBelanda. Kemudian, dalamtahun yang sama, perjanjian yang keduadibuatdengan Sultan Hussein danTemenggongAbdu’rRahman, berdasarkanmanaKesultananJohormenyerahkanSingapurakepadaInggrissebagaigantipeningkatanpembayaranuangtunaidanpensiun.
Integrasi SingapuraKeMalaysia (1963 – 1965) • 27 Mei 1961: PerdanaMenteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengusulkankerjasamapolitikdanekonomi yang lebiheratdiantaraPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya), Singapura, Sarawak, Borneo Utaradan Brunei, melaluisuatupenggabungan. Partai PAP lebihmemilihpenggabungandenganPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya) denganalasandemikelangsunganperekonomiandansebagaicarauntukmencapaikemerdekaanpolitikdariInggris. Para pendukungkaumkomunismemandangusulaninisebagaisuatuskenarioimperialis.
1 September 1962: Dilakukansuatu referendum untukmenentukanketentuan-ketentuanpenggabungandanrencanapenggabungan PAP disetujui. Ketentuan-ketentuanutamapenggabunganmenetapkanbahwapemerintah federal di Kuala Lumpur bertanggungjawabuntukbidangpertahanan, urusanluarnegeridankeamanandalamnegeri. Namun, ditetapkan pula tentangotonomilokalatasbidangkeuangan, pendidikandanperburuhan. Singapurajugadiharuskanmemilikipemerintahannegarasendiri.
16 September 1963: Malaysia – yang terdiridariPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya), Singapura, Sarawak dan Borneo Utara (sekarangSabah) – dibentuk. Indonesia dan Filipina menentangpenggabunganini. Presiden Indonesia, Sukarno, meluncurkankampanyekerasKonfrontasimelawan Malaysia. Denganpenggabungantersebut, sistempengadilanSingapuramenjadibagiandarisistempengadilan Malaysia. MahkamahAgungSingapuradigantidenganPengadilanTinggi Malaysia diSingapura. Instansipengadilan banding terakhiradalahPengadilan Federal (Federal Court) di Kuala Lumpur.
Kemerdekaan Singapore dari Malaysia (1965) • 1965: Dalamwaktuduatahunsejakpenggabungan, kesatuanitugagalkarenaberbagaialasan, mulaidaripolitikrasial Malaysia sampaipertengkaranpribadi. Kesemuanyaini, ditambahdenganancamandanledakankekerasanrasialsertaancamankomunis yang sekalipuntelahberkurang, telahmemicupemisahanSingapuradari Malaysia padatanggal 9 Agustus. PerjanjiantentangKemerdekaanSingapura (The Independence of Singapore Agreement) tanggal 9 Agustus 1965 mendeklarasikanbahwa, : “… Singapuraakanselamanyamerupakannegarademokratis yang berdaulatdanmerdeka yang didirikanberdasarkanprinsip-prinsipkemerdekaan, keadilandanberusahamencapaikesejahteraansertakebahagiaanbagiwarganegaranyadalammasyarakat yang lebihadildansetara”.
Desember 1965: Yusof bin IshakterpilihsebagaiPresidenSingapurapertamapadatanggal 22 Desember 1965. Padatanggal yang sama, ParlemenSingapuramenyelesaikanpenyusunan ‘tatatertibprosedurdanformalitaskonstitusionaldanhukum’ agar selarasdengan status Singapurasebagainegaramerdeka, termasukmembereskananomaliPengadilanTinggiSingapura yang merupakanbagiandarisistemyudikatif Malaysia.
Komitekonstitusionalkeduakemudiandibentuk, dipimpinoleh Hakim Kepala Wee Chong Jin, untukmenelaahbagaimanahak-hakgolonganminoritas (tentangras, bahasadan agama) dapatsecarakonstitusionaldilindungi. Dalamlaporannyapadatahun 1966, Komite Wee (Wee Commission) merekomendasikanditetapkannyaketentuan-ketentuankonstitusionalmengenaikemerdekaan fundamental, badanyudikatif, badanlegislatif, pemilihanumum, hak-hakminoritas, kedudukankhususorangMelayudanprosedur-prosedurperubahan (dalamhalini, untukmengubahketentuan-ketentuantersebutdiperlukanproses [persetujuan] duatahap: 2/3 mayoritassuaradiParlemendandiikutidengan 2/3 mayoritassuarapada referendum nasional).
Saturekomendasi yang diterimaadalahdibentuknyaDewan Negara (State Council), yaitusuatubadanpenasehat yang mengusulkannasehat-nasehatkepadaParlemenmengenaisuatuperaturan yang sedangdiajukandandampaknyaterhadapgolonganminoritas. BadaninisekarangdikenaldengannamaDewanKepresidenanuntukBidangHak-hakMinoritas (Presidential Council for Minority Rights).
PerkembanganSistemHukum • Padatahun 1970-an dan 1980-an terasaadanyakemudahansecaraimplisitkarenatelahmewarisitradisi, kebiasaandanhukumInggris. Doronganuntukmenciptakansistemhukumsendiritelahmeningkatkan momentum padaakhirtahun 1980-an dandipercepatdenganpengangkatan Hakim Kepala Yong Pung How padabulan September 1990 yang masihmenjabathinggasaatini. PeristiwainiberbarengandenganmasapenyusunankembalisecarakonstitusionaldanintensifuntukmengembangkansistempemerintahandanparlemensendirimilikSingapura. Ditinggalkannyasistemparlemen yang terinspirasigaya Westminster telahdibuktikanmelaluiinovasi-inovasi, yang diupayakanuntukmengatasikeadaanpolitik yang unikdiSingapura.
1979: Ketentuan-ketentuankonstitusionaldibuatuntukmembentukKomisarisYudisial (Judicial Commissioners) yang berfungsimemfasilitasipenyelesaianperkaradiMahkamahAgunguntuksuatuwaktu yang terbatas yang dapatdiperbaharui, yaituantara 6 bulansampai 3 tahun. KomisarisYudisialjugadapatditunjukuntukmemeriksadanmemutuskansuatukasustertentusaja. • KomisarisYudisialmelaksanakanwewenangdanfungsi yang samadengan Hakim PengadilanTinggi (High Court Justice) danmemilikiimunitasseperti yang dimiliki Hakim PengadilanTinggi, kecualidalamhaltidakadajaminantentangjangkawaktumasajabatan. Sebelumnya, padatahun 1971, KonstitusiSingapuratelahdiubahsedemikianrupa agar memungkinkandiangkatnyahakim-hakimtambahan, sehinggamemungkinkanpara Hakim PengadilanTinggi, yang seharusnyasudahpensiunpadausia 65 tahun, untuktetapdudukdikursihakimuntukmasajabatan yang lebihpanjangberdasarkansuatukontrak.
1993: Penghapusansemuaupaya banding keDewanPenasehat (Privy Council) (pada 1989, upaya-upaya banding ke Privy Council dilarangkeras). SuatuPengadilan Banding (Court of Appeal) yang permanen, dipimpinoleh Hakim Kepala (Chief Justice) dandua Hakim Banding (Justices of Appeal), ditetapkansebagaipengadilantertinggiSingapura. Padabulan November 1993, Undang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of English Law Act; Cap 7A, 1994 Rev Ed) diberlakukandanmenentukansejauhmanahukumInggrisdapatditerapkandiSingapura.
11 Juli 1994: SuatuPernyataanPraktektentangPresedenYudisial (The Practice Statement on Judicial Precedent) yang pentingmenyatakanbahwakeputusan-keputusanpengadilanSingapuraterdahulu, yaituDewanPenasehat (Privy Council), demikianjugakeputusan-keputusanPengadilan Banding (Court of Appeal) yang dikeluarkansebelumnyatidaklagimengikatPengadilan Banding permanen.
PenerimaanHukumInggris • SebelumdiundangkannyaUndang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of English Law Act; Cap 7A, 1994 Rev Ed), PiagamKeadilanKedua (The Second Charter of Justice) menetapkandasarhukumbagipenerimaansecaraumumprinsip-prinsipdanaturan-aturanhukumInggris (common law and equity) danundang-undangInggris pra-1826 diSingapura, dengansyaratharusmemperhatikankecocokandanmodifikasisesuaikebutuhandalamnegeri. Namun, kesulitannyaadalahtidakseorang pun yang tahudenganpasti yang manakahdariundang-undangInggristersebut yang diterapkandisini (bahkanundang-undang yang diInggristelahdicabut).
Undang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of the English Law Act) menetapkanbahwa common law Inggris (termasukprinsip-prinsipdanaturan-aturantentangkeadilan), sepanjangmasihmenjadibagiandarihukumSingapurasebelum 12 November 1993, akantetapmenjadibagiandarihukumSingapura. Section 3 dariUndang-undangtersebutmenetapkanbahwabagaimanapun common law akantetapberlakudiSingapurasepanjanghaltersebutdapatditerapkanpadakeadaan-keadaandiSingapuradanharusdimodifikasijikakeadaankhususdiSingapuramengharuskannya.
Section 4, dibacabersamaandengan the First Schedule, menentukanpengundanganperaturan-peraturanInggris (baikseluruhnyamaupunsebagian), denganmodifikasi yang diperlukan, yang diberlakukanatauterusdiberlakukandiSingapura. Section 7 menetapkanberbagaiperubahanpadaundang-undangdalamnegeri, denganmemasukkanperaturanhukumInggris yang relevan.
Undang-undangTertinggi(Supreme Law) • Konstitusi (Constitution, 1999 Rev Ed) adalahundang-undangtertinggidiSingapura. Diamanatkanbahwasetiapperaturan yang bertentangandenganKonstitusiadalahbatal. • Ketentuan-ketentuandalamKonstitusihanyadapatdiubahberdasarkanpersetujuan 2/3 suaradarijumlah total AnggotaParlementerpilih. Sehubungandenganperubahan-perubahankonstitusionaltertentuuntukmengubahwewenang-wewenangmemutuskandariPresidenTerpilihdanketentuan-ketentuantentangkemerdekaan fundamental, bagaimanapun, disyaratkanjugapersetujuandarisedikitnya 2/3 darijumlah total suara yang diambilolehparapemilih (electorate) dalamsuatu referendum nasional.
Organ-organ Negara Singapore • Konstitusimengandungketentuan-ketentuan yang secarategasmenentukanwewenangdantugas/fungsiberbagai organ negara, termasukbadanlegislatif/Legislature,badaneksekutif/Executive danbadanyudikatif/Judiciary.
BADAN LEGISLATIF • TugasutamaParlemenSingapuraadalahmengundangkanundang-undang yang mengatur Negara. • AnggotaParlemen yang dipilihberasalparacalonangggota yang memenangipemilihanumum yang diselenggarakansetiap 4 sampai 5 tahun. Padasaatini, Parlemendidominasiolehpartai PAP yang sedangmemimpindan yang lain adalahsedikitperwakilandaribeberapapartaipolitikoposisi.
Mereka (anggotadaripartaipolitikoposisi) berasaldaricampuranantaradaerah-daerahpemilihanberanggotatunggal (single-member constituencies) denganDaerahPemilihandenganPerwakilanKelompok (Group Representation Constituencies - GRCs). GRC yang didirikanpadatahun 1988, saatiniterdiridari 4 sampai 6 anggota, yang paling sedikitsatudiantaranyaharusmerupakanperwakilan yang dipilihdarigolonganminoritas. Tujuanutama GRC adalahuntukmenjalankanmultirasialismedalamduniapolitikSingapura.
Di lain pihak, AnggotaParlemen yang tidakdipilihtidakmempunyaihaksuaradalampengambilansuara/voting untukperubahan-perubahankonstitusional, RUU keuangandanmositidakpercayapadaPemerintah. AnggotaParlemen yang tidakdipilihiniterdiridariduakategori yang berbeda, yaitu: AnggotaParlemenBukan Dari DaerahPemilihan (Non-Constituency Members of Parliament - NCMPs) danAnggotaParlemen Yang Dicalonkan (Nominated Members of Parliament - NMP).
Untukmenyalurkansuarapolitik yang berbedadiParlemen, anggotaNCMPsdipilihdariparacalonanggota yang telahmengumpulkanpersentasesuaratertinggidiantaramereka “yang kalah” dalampemilihanumum. Sebaliknya, anggotaNMPsadalahparatokohmasyarakat non-politikus yang dicalonkan agar memberikanvariasi yang lebihbesarpadapandangan-pandangan non-partisan diParlemen.
BADAN EKSEKUTIF • PemimpinBadanEksekutifadalahPresidenTerpilih. Kualifikasiataupersyaratanuntukjabatankepresidenansangatlahketat. Disampingintegritas, karakterbaikdansyarat-syaratlainnya, calonpresidendiharuskantelahmendudukijabatantinggiselamatidakkurangdari 3 tahundiposisi yang ditentukansecarakonstitusional, dewanresminegara, perusahaanbesarataujabatansetingkatlainnyadalamorganisasiataudepartemen yang mempunyaiukuranbesardankompleksitas yang setara (baikdarisektorpublikmaupunswasta), yang telahmemberikanpengalamandankemampuan yang diperlukanuntukmenjalankantanggungjawabkepresidenan yang akandipikulnya. KomitePemilihanPresiden (Presidential Elections Committee) telahdibentukuntukmemastikan agar persyaratan-persyaratantersebutterpenuhi.
PresidenTerpilihmengembantugasmenjagacadangandevisaluarnegerinegaradanmempertahankanhak veto ataspengangkatanparapegawainegeri yang memegangposisikunci. JikaPresidenakanmelepaskantugas-tugaskonstitusionalini, makaPresidendiharuskanberkonsultasidenganDewanPenasehatPresiden (Council of Presidential Advisers), suatubadan yang dibentukberdasarkanKonstitusiSingapura.
Kabinet • Kabinet, yang beradadibawahwewenangPerdanaMenteri (Prime Minister), bertanggungjawabsecarakolektifkepadaParlemen. PerdanaMenteriadalahseseorang yang dipiliholehPresidenTerpilih, yang ataspenilaianPresidenTerpilihdianggapakandapatmemperolehkepercayaandarimayoritasAnggotaParlemen.
TidakadapemisahanwewenangsecarategasantaraBadanEksekutifdenganBadanLegislatif. Dari segikomposisi, paraanggotaKabinetdipilihdariAnggotaParlemen (Members of Parliament). Para SekretarisParlemen (Parliamentary Secretaries) selanjutnyadipilihdariparaAnggotaParlemenuntukmembantukerjaparaMenteri. Selanjutnya, paraMenteridanbadan-badanpemerintah yang terkaitbertanggungjawabmembuatperaturan-peraturanditingkat yang lebihrendahsebagaipelaksanaandariperaturaninduk yang telahdiundangkanolehParlemen.
BADAN YUDIKATIF • Hakim diSingapuraadalah arbiter baikdarisegihukummaupunfakta. Sistemjuri/jury system telahsecarakerasdibatasidiSingapuradanakhirnyadihapuskansepenuhnyapadatahun 1970. WewenangyudisialdiberikankepadaMahkamahAgung/Supreme Court (yang terdiridariPengadilan Banding Singapura/Singapore Court of Appeal danPengadilanTinggi/High Court) dankepadaPengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts.
Pengadilan Banding (Court of Appeal) • PengadilantertinggidiSingapuraadalahPengadilan Banding permanen/permanent Court of Appeal, yang menanganikasus-kasus banding baikperdatamaupunpidana, yang berasaldariPengadilanTinggi/High Court danPengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts.
PengadilanTinggi (High Court) • Para Hakim PengadilanTinggi/High Court Judges menikmatijaminanmasatugasuntukjangkawaktutertentu, sementaraparaKomisarisYudisial/Judicial Commissioners diangkatberdasarkankontrakjangkapendek. Namundemikian, keduanyamempunyaiwewenangyudisialdanimunitas yang sama. Wewenangyudisialmerekameliputiyurisdiksitingkatawal (original) maupuntingkat banding (appellate) baikuntukperkaraperdatamaupunpidana. Pengangkatanpara Hakim PengadilanTinggibaru-baruini, yang khususuntukmenanganiperkaraarbitrasediPengadilanTinggi, telahmenambah 2 jenispengadilankhusus yang telahada, yaitu: PengadilanMaritim/Admiralty Court danPengadilanHakMilikIntelektual/Intellectual Property Court.
Tribunal Konstitusional (Constitutional Tribunal) • Suatu Tribunal Konstitusional/Constitutional Tribunal khususjugatelahdibentuk yang beradadibawahyurisiksiMahkamahAgung/Supreme Court, untukmenanganipertanyaan-pertanyaan yang berdampakpadaketentuan-ketentuankonstitusional yang diserahkanolehPresidenTerpilih.
Pengadilan-pengadilan Yang LebihRendah (Subordinate Courts) • Pengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts (yang terdiridariPengadilanNegeri/District Courts, PengadilanMagistrat/Magistrates’ Courts, PengadilanAnak-anak/Juvenile Courts, Coroners Courts serta Tribunal GugatanKecil/Small Claims Tribunals) jugatelahdibentukdalamhirarkiyudisialSingapurauntukmelaksanakankeadilandalammasyarakat. Denganadanyapeningkatankecanggihandalamduniatransaksibisnisdanhukum, baru-baruinitelahdibentukPengadilanNegeriUrusanNiagaPerdatadanPidana/Commercial Civil and Criminal District Courts dalam Subordinate Courts, untukmenanganikasus-kasus yang lebihkompleks.
PengadilanNegeri (District Courts) danPengadilanMagistrat (Magistrates’ Courts) • PengadilanNegeri/District Courts danPengadilanMagistrat/Magistrates’ Courts mempunyaiwewenang yang samadalampenangananmasalah-masalahtertentusepertigugatan-gugatan yang mengandungunsurkontraktualdanperbuatanmelawanhukumatasutang, tagihanataukerugiandantindakan-tindakanuntukpengembalianuang. Namun, yurisdiksimerekadibatasiolehbesarnyanilaiperkara, yaituuntukkasus-kasusperdatasenilai $ 60.000 DolarSingapurauntukPengadilanMagistratdan $ 250.000 DolarSingapurauntukPengadilanNegeri.
Pengadilan-pengadilanitujugamempunyaiperbedaandarisegiwewenangmenghukumsecarapidana. Batasanmasakurungan yang ditetapkanPengadilanMagistratadalah 2 tahun, sedangkanbatasanmasakurungan yang ditetapkanPengadilanNegeriadalah 7 tahun.
Tribunal untukGugatanKecil (Small Claims Tribunals) • Dilain pihak, Tribunal untukGugatanKecil/Small Claims Tribunals, dapatmenanganikasussecaralebihcepat, hematdandenganproses yang tidakterlalu formal untukmemutuskankasus-kasusgugatankecildenganbatasansebesar $20.000 DolarSingapura (asalkanparapihak yang bersengketasama-samamenyetujuisecaratertulis).
PengadilanKeluarga (Family Courts) • Disampingpengadilan-pengadilan yang disebutkandiatas, PengadilanKeluarga/Family Courts menanganimasalah-masalahperceraian, pemeliharaan, perwaliandanadopsi.
PengadilandanTeknologiInformasi • BadanYudikatifjugatelahmengambillangkah-langkahpentingdalammemanfaatkanteknologiinformasidipengadilan, yang telahmeningkatkantingkatefisiensi, setidaknyauntuksebagianhal. PengadilanBerteknologi, misalnya, telahdidirikanuntukmemungkinkanadanya information sharing diantaraparapengacaradanhakimdanpengajuanbukti-buktiolehparasaksimelaluikonferensi video.