160 likes | 431 Views
Harga Jual. Nilai berupa uang , termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak , tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
E N D
HargaJual Nilaiberupauang, termasuksemuabiaya yang dimintaatauseharusnyadimintaolehpenjualkarenapenyerahanBarangKenaPajak, tidaktermasukPajakPertambahanNilai yang dipungutmenurutUndang-undanginidanpotonganharga yang dicantumkandalamFakturPajak [ Pasal 1 angka 18 UU PPN ]
Penggantian nilaiberupauang, termasuksemuabiaya yang dimintaatauseharusnyadimintaolehpengusahakarenapenyerahanJasaKenaPajak, eksporJasaKenaPajak, ataueksporBarangKenaPajakTidakBerwujud, tetapitidaktermasukPajakPertambahanNilai yang dipungutmenurutUndang-Undanginidanpotonganharga yang dicantumkandalamFakturPajakataunilaiberupauang yang dibayaratauseharusnyadibayarolehPenerimaJasa KarenapemanfaatanJasaKenaPajakdan/atauolehpenerimamanfaatBarangKenaPajakTidakBerwujudkarenapemanfaatanBarangKenaPajakTidakBerwujuddariluar Daerah Pabeandidalam Daerah Pabean [ Pasal 1 angka 19 UU PPN ]
NilaiImpor nilaiberupauang yang menjadidasarpenghitunganbeamasukditambahpungutanberdasarkanketentuandalamperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaikepabeanandancukaiuntukimporBarangKenaPajak, tidaktermasukPajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewah yang dipungutmenurutUndang-Undangini [ Pasal 1 angka 20 UU PPN ]
DasarPelunasan BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, PAJAK PENGHASILAN NILAI KURS dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NilaiEkspor nilaiberupauang, termasuksemuabiaya yang dimintaatauseharusnyadimintaoleheksportir [ Pasal 1 angka 26 UU PPN ]
Nilai Lain DasarPengenaanPajakberupanilai lain diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuanganhanyauntukmenjamin rasa keadilandalamhal : • HargaJual, NilaiPenggantian, NilaiImpor, NilaiEkspor, sukarditetapkan • penyerahanBarangKenaPajak yang dibutuhkanolehmasyarakatbanyak, seperti air minumdanlistrik [ Pasal 8A ayat (2) UU PPN ]
KeputusanMenteriKeuangan Nomor 567/KMK.04/2000 jo. 521/KMK.04/2002 dinyatakantidakberlakulagi denganditerbitkannya 75/PMK.03/2010