1 / 37

MONEV & SPENDING REVIEW

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. MONEV & SPENDING REVIEW. DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN - 2013. OUTLINE. Background Public Financial Management Monitoring & Evaluasi Spending Review.

graiden-guerrero
Download Presentation

MONEV & SPENDING REVIEW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN MONEV & SPENDING REVIEW DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN - 2013

  2. OUTLINE • Background • Public Financial Management • Monitoring & Evaluasi • Spending Review INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  3. BACKGROUND INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  4. Perkembangan APBN Sumber: LKPP audited INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  5. Perbandingan Belanja Negara Dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Periode 2005-2011 Sumber: www.hdr.undp.org & www.anggaran.depkeu.go.id INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  6. Perbandingan Belanja Sektor Kesehatan Dengan Indeks Kesehatan Periode 2005-2011 Sumber: www.hdr.undp.org & www.anggaran.depkeu.go.id INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  7. Perbandingan Belanja Sektor Pendidikan Dengan Indeks Pendidikan Periode 2005-2011 Sumber: www.hdr.undp.org & www.anggaran.depkeu.go.id INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  8. Perbandingan Human Development Index, Indonesia dengan Korea, Thailand, & Singapura Periode 2005-2011 Sumber: www.hdr.undp.org 8 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  9. PERMASALAHAN DALAM BELANJA NEGARA MONEV & SPENDING REVIEW 9 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  10. PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  11. Public Financial Management RUANG LINGKUP TUJUAN FISCAL POLICY Resource Generation Agregate Fiscal Dicipline Growth Resource Allocation Efficient Resource Allocation Stabilization Operational Management Operational Efficiency Equity INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  12. Public Expenditure Management RUANG LINGKUP Public Expenditure Management Budgeting Resource Generation Resource Allocation Resource Allocation Treasury Operational Management Operational Management INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  13. Penganggaran Menjamin Aggregate Fiscal Dicipline Unified Budget Menjamin efisiensi alokasi sumber daya Budgeting MTEF Meningkatkan efisiensi operasional PBB INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  14. Fungsi Treasury Treasury Assuring compliance in Budget Execution through monitoring and evaluation • Allocation of appropriations commitment Budget execution Ensuring the conformity with authorization verification Adapting to macroeconomic changes Budget execution & Financial planning payment Resolving implementation problems Revenue/ Ekspenditure forecast Ensuring efficient and effective use of resources Financial planning Debt servicing forecast (Sumber: Schiavo-Campo, dan Tomasi, 1999) Cash plan Accounting Methodologi Accounting System Accounting & Reporting Financial Reporting LKPP  GFS Debt & Loan Management Cash & Debt management Cash Forecasting Cash management Cash Optimalization Risk Management 14 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  15. MONITORING DAN EVALUASI INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  16. Pengertian Monitoring Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/ memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai se-efektif dan se-efisien mungkin. Evaluasi Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program / menilai kontribusi program terhadap perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi) Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring  INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  17. Monev Pelaksanaan Anggaran dalam Siklus Penganggaran Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan kunci dari tata kelola yang baik. Monev diperlukan untuk mencapai perumusan kebijakan, penganggaran, manajemen dan akuntabilitas yang berlandaskan pada bukti dan fakta (evidence-based policy). INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  18. Tujuan Monev Pelaksanaan Anggaran Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Reguler Review), dengan tujuan untuk: • Early warning isu dan permasalahan pelaksanaan anggaran • Penilaian kualitas budget estimates • Identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran untuk menyiapkan langkah preventif kedepan • Menghasilkan input bagi perumusan kebijakan Pelaksanaan Anggaran INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  19. MEKANISME MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN Monitoring Realisasi K/L Deviasi Rencana Bel. Barang < Benchmark Evaluasi Identifikasi Membandingkan Bel. Modal < Rata-Rata Nas Bel. Bansos Rencana Penyerapan Anggaran/Output Sumber Dana Benchmark Penyerapan Anggaran/Output Blokir Dana Data Sekunder Rata-Rata Penyerapan Anggaran Nas Kewenangan Karakteristik Peraturan Kesimpulan Analisis Capaian Anggaran/Output Kuisioner dan wawancara Data Primer Bimtek Kompetensi SDM Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Mekanisme Review Penyaluran Penyempurnaan Peraturan Review Peraturan INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  20. Kunci Sukses Monev • Perlu diagnosis mendalam atas fungsi-fungsi monev yang telah berjalan, a.l tentang: kekuatan dan kelemahan dari sisi demand (penggunaan hasil monev) dan sisi supply (kualitas teknis dari output monev). • Perlu action plan yang mengarahkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai dengan sistem monev yang dijalankan, a.l terkait: identifikasi pemangku kepentingan, tokoh kunci, sistem insentif untuk melaksanakan dan menggunakan outputnya, struktur organisasi, institusionalisasi. • Kehati-hatian untuk tidak terjebak dalam kecenderungan untuk terlalu membakukan metode monev (overengineering). • Pemahaman bahwa monev dengan sendirinya tidak memiliki nilai inheren, namun berguna hanya jika hasilnya ditindaklanjuti dengan intensif dan konsisten. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  21. SPENDING REVIEW INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  22. Pengertian • Spending Review merupakanbuah (hasil)dari M&E, atausebaliknyaspending review yang baikmemerlukan M&E yang efektif • Melalui Spending Review, temuandanrekomendasidari M&E dapatmenjadimasukanbagiprosesperencanaandanpenganggaranperiodeberikutnya. • Spending review dapatdiarahkanuntukmelihatefisiensi, efektivitas, maupun value for money daripengeluaranpublik • Dengandemikian, spending review berusahamemastikanpengeluaranpublikdapatmencapai 3 tujuannya (AFD, ERA dan OE) INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  23. Tipologi Spending Review alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien (value for money). SPENDING REVIEW PROGRAMS FUNCTIONAL REVIEW POLICY STRATEGIC REVIEW ORGANIZATION FORM Functional Review : lebih mengedepankan pelaksanaan efisiensi suatu program atau kebijakan dengan fokus terhadap bagaimana pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan dengan sumber daya yang lebih sedikit (hemat). Strategic Review : fokus utama kepada pelaksanaan efisiensi dan pemrioritasan belanja, serta lebih dalam lagi memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  24. Level Spending Review Level 3 Level 1 Level 2 Input Input Input + + + Output Output ? Output + Outcome? Achieve the output (execution) Efficient Effective Functional Review Strategic Review Budget Execution Review Improve budget execution policy As an input in planning and budgeting INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  25. Karakteristik Spending Review “Spending Review” setidaknya menyangkut 3 hal: Spending Review tidak hanya menilai efisiensi dan efektifitas program, tetapi konsekuensi dari output/outcome yang dicapai apabila dilakukan budget cut/reallocation 1 Hasil dari Spending Review menjadi input bagi proses penganggaran berikutnya 2 Lintas unit (Kementerian), sehingga diperlukan adanya central leadership apabila muncul keengganan kementerian dalam melakukan Spending Review 3 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  26. Institusi Penanggung Jawab Dalam Tahapan Proses SpendingReview di negara OECD INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  27. Best Practise Spending Review INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  28. Best Practise Spending Review INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  29. Framework Framework Approaches Methods Tools INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  30. Spending Review Framework • Analisis atas keterkaitan antara penyediaan barang dan jasa dari sektor publik dan swasta, apakah penyediaan oleh pemerintah dapat dijustifikasi dari sisi efektivitas dan efisiensinya; • Analisis atas penerimaan negara yang memadai, defisit yang aman, apakah konsisten dengan target pertumbuhan, inflasi, dan tujuan makroekonomi lainnya; • Evaluasi prioritas pengeluaran—per fungsi, per sektor, nasional—dengan mengingat adanya keterbatasan sumber daya dan trade-off antara efisiensi dengan tujuan distributif; • Penilaian hubungan antara input dan outcome--efisiensi; • Fokus pada hubungan institusional (termasuk insentif politis) dengan saran dan rekomendasi untuk reformasi insentifdan institusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengeluaran. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  31. Metode • PER (Public Expenditure Review): menganalisis pola pengeluaran pemerintah, menilai efektivitas dan ekuitasnya, mengidentifikasi bottlenecks. Dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan menemukan solusi potensialnya; • PETS (Public Expenditure Tracking Surveys): menelusuri aliran dana melalui berbagai tingkatan birokrasi, dari tingkat pusat sampai ke jajaran unit penyedia layanan, untuk melihat sejauh mana alokasi dana telah mencapai sasarannya. Berguna untuk mengidentifikasi titik kebocoran/inefisiensi operasional dalam hierarki sampai dengan pencairan dana, sebab-sebab inefisiensi, dan jumlah dana yang akhirnya mencapai sasaran akhirnya; • QSDS (Quantitative Service Delivery Surveys): memonitor impact dari pengeluaran. Melampaui PETS sampai ke penilaian efektivitas pengeluaran bahkan sistem insentifnya. Tujuan utama QSDS adalah menilai efisiensi pengeluaran, insentif, dan berbagai dimensi dari penyediaan jasa (bisa untuk swasta maupun pemerintah; • Lain-lain: NHA (National Health Accounts), Cost and HR studies dll. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  32. Expenditure Tracking Definisi: Metode yang digunakan untuk menelusuri lebih jauh hipotesis awal yang berasal dari Analisis belanja Pemerintah (PER) dengan survei sebagai porsi terbesar fokus analisis. Tujuan: Untuk memperoleh informasi yang lebih detil terkait permasalahan pada pelaksanaan anggaran guna ditindak lanjuti sebagai masukan/input analisis monitoring dan evaluasi. INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  33. Mengapa Expenditure Tracking 1 2 3 4 5 INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  34. Fokus Expenditure Tracking Fokus PETS: (perspektif pelaksanaan anggaran/budgetexecution) INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  35. Dampak yang diharapkandariSpending Review • Pergeseranparadigmadari disbursement-based menjadi efficiency-based (meningkatkan technical efficiency) • Perbaikankualitasbelanjamelaluipengurangan unproductive spending (meningkatkanallocative efficiency) • Lebihbanyakruangfiskaluntuk discretionary spending • Tercapainyasasaranpembangunanpemerintahlebihefektif (berdampak) • Meningkatkan value for money daripengeluaranpemerintah (nilaimanfaatdibandingkanbiaya)

  36. Modal Pendukung Spending Review • SDM yang analitisdengan creativity dan critical thinking • Institutional setting yang mendukung (komitmenbeberapapihak agar hasildapatdipakaiuntukmemperbaikianggaranperiodeberikutnya) • Extensive references mengenaimetodologi (knowledge sharing, studi banding, bechmarking) • Data yang berkualitasdankomprehensif (IFMIS)

  37. TERIMA KASIH

More Related