1 / 20

Seminar antikorupsi

Seminar antikorupsi. H. MUZAKAR HARUN, SH. Daftar Riwayat Hidup. Nama : H. MUZAKAR HARUN, SH. Pangkat (terakhir) : Pembina Utama Madya (Gol. IV / d) Pekerjaan : 1. Staf Ahli Sekjen DPR-RI Bidang Pengawasan Legislasi dan Pengaduan Masyarakat. Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

ishi
Download Presentation

Seminar antikorupsi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Seminar antikorupsi H. MUZAKAR HARUN, SH.

  2. Daftar Riwayat Hidup Nama : H. MUZAKAR HARUN, SH. Pangkat (terakhir) : Pembina Utama Madya (Gol. IV / d) Pekerjaan : 1. Staf Ahli Sekjen DPR-RI Bidang Pengawasan Legislasi dan Pengaduan Masyarakat. Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270 2. Pengacara/Konsultan Hukum Kantor Advokat & Pengacara ZES & Partners 3. Ex. Sekretaris merangkap Anggota Steering Committee Team Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tahun 1999 s.d. 2001) Tempat, tanggal lahir : Padang, 1 Agustus 1943 Jenis Kelamin : Laki-laki Status : Kawin Agama : Islam Alamat Kantor : Jl. H. Juanda III No. 31 N Jakar Telepon (021) 3455377 – 3455378 Alamat rumah : Komp. BPKP No. C-7 Jl. H. Abdul Gani Ciputat Jakarta 15412 Telepon (021) 7403877, 7322703

  3. PENDIDIKAN • Fakultas Hukum UGM Yogyakarta berijazah Februari tahun 1968 • PendidikandanLatihanDalamdanLuarNegeriBidangKeuanganInvestigatif Audit/Manajemen Audit • Pendidikan Swinburne University of Technology Melbourne Australia BidangManajemen /Investigasi Audit • PENDIDIKAN SINGKAT • Pendidikan/Penataran Bendaharawan, tahun 1970 • Penataran Pengawasan Keuangan Negara, tahun 1974 di Jakarta • Penataran tenaga Pemeriksa Keuangan (paralel) tahun 1974 di Jakarta • SEMINAR-SEMINAR • Dialog Hukum Ekonomi Indonesia-Belanda, tahun 1994 • Moderator lokakarya Pembentukan Badan Anti Korupsi tahun 2000 di Palembang • Seminar Money laundring, Departemen Kehakiman dan HAM, tahun 2000 • PENUGASAN DAN TANDA JASA • Ketua Sub Team Penyusun Juknis Kepres Departemen Keuangan • Tanda Jasa XX tahun RI, tahun 1996

  4. Pengantar

  5. Pengantar • Kata korupsi berasal dari bahasa latin CORRUPTIO atau KORUPTUS • Coruptio berasal dari kata corumpere Corruption - Inggris Corrupt - Perancis Corruptie - Belanda

  6. Pengantar • Secara harfiah berarti, “Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”

  7. Korupsi di Indonesia

  8. Korupsi di Indonesia • Orde lama (sebelum 1966) • Orde baru (1966-1998) • Orde reformasi (1998-sekarang)

  9. Korupsi di Indonesia • Korupsi sudah bukan kejahatan biasa • Korupsi melanggar hak social dan hak ekonomi • Penegakan hukum korupsi mengalami berbagai hambatan

  10. KontroversiPemberantasanKorupsi: • Yudicial review undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi. • Proses seleksi pimpinan KPK. • Adanya ancaman bom di gedung KPK Februari 2008 dan Juni 2009 • Ide pembubaran KPK oleh Komisi III DPR- RI tahun 2009 • Usaha revisi UU tentang KPK • Kriminalisasi Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

  11. Korupsi dengan Motif Tertentu • KorupsimantanDirut PLN • Korupsimantanpejabat PT. Telkom • Korupsibiayaperjalanandinasluarnegeridan visa luarnegeriDepartemenLuarNegeri. • Pencopotan/sanksikepada 138 hakim olehMahkamahAgung

  12. AlasanPemerintahdan DPR MelakukanPerubahan • Agar tidakterjaditumpangtindihkewenangan (bidangpenyidikandanpenuntutan) • Supaya KPK fokuspadaperkarakorupsibesar

  13. Tugas KPK (pasal 6 UU no 30 tahun 2002) • Koordinasi • Penyelidikan, penyidikan, penuntutan • Supervisi • Pencegahan • Monitoring

  14. Pasal 11 UU no 30 tahun 2002 • Apabilakorupsimelibatkanaparatpenegakhukumdanpenyelenggara Negara • Korupsi yang mendapatperhatian yang meresahkanmasyarakat • Menyangkutkerugian Negara 1 milyar rupiah ataulebih

  15. Prinsip-prinsip Penanggulangan Pemberantasan Korupsi • Korupsi adalah Extraordinary Crime. • Center For International Crime Prevention (CICP), suatu bagian (organ) PBB yang yang berkedudukan di Wina, mendefinisikan Korupsi sebagai ‘missuse of (public) power for private gain.

  16. Bentuk-Bentuk Korupsi Suap/bribery. Penggelapan (embezzlement) Penipuan (fraud) Pemerasandalam jabatan (extortion)

  17. Bentuk-Bentuk Korupsi Penyalahgunaanwewenang (abuse of discretion) Pemanfaatankedudukan (exploiting a conflict interest atau insider trading) Nepotisme

  18. Penegakan Hukum di Indonesia • Diskriminatif dari segi sosial dan latar belakang ekonomi dan politik • Kolaborasi sektor publik dan sektor swasta. • Merupakan korupsi yang sulit penanganannnya, oleh karena itu: • hukum korupsi harus ditegakkan tanpa tebang pilih • hukuman yang berat, dengan denda dan ganti kerugian sesuai dengan yang dikorup • segera dihukum sehinga berlaku adagium

  19. Kesimpulan

  20. Kesimpulan • Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh figure yang jujur, berani, dan bertanggung jawab • Pemberantasan korupsi dilakukan dengan penegakkan hukum/pemberantasan korupsi-korupsi yang keras dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. • Diperlukan pimpinan Negara yang mempunyai keinginan, tekad yang tegas untuk memberantas korupsi

More Related