1 / 47

Pengembangan System Surveillance

Pengembangan System Surveillance. Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM. Pengantar. Desentralisasi sebagai kebijakan penting yang mempengaruhi surveillance. Pendulum:. Mengayun jauh di tahun 1999. UU th 1999. centralization. De-centralization.

johnna
Download Presentation

Pengembangan System Surveillance

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengembangan System Surveillance Dalam Era Desentralisasi Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM

  2. Pengantar • Desentralisasi sebagai kebijakan penting yang mempengaruhi surveillance

  3. Pendulum: Mengayun jauh di tahun 1999 UU th 1999 centralization De-centralization

  4. Pendulum: Mengayun kembali di tahun 2004 UU th 1999 UU th 2004 centralization De-centralization UU 32 2004: Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi

  5. PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000 PP 41 2007, pengganti PP 08/2003 Bagaimana dampak PP 38 dan PP 41 terhadap re-strukturisasi Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan khususnya dalam sistem surveillance? Saat ini DinKes2 se Indonesia sedang sibuk memikirkan struktur baru UU 32/2004: diikuti

  6. PP 38/2007 Logika Restrukturisasi Mempengaruhi Misi (Tupoksi) Dinas Kesehatan dan DepKes Strategi Baru untuk Pengembangan Feed Back PP 41/07 Rancangan dan Struktur Organisasi yang baru Sistem Penghasilan Sistem Evaluasi Kinerja

  7. PP 38 dan Pendekatan Konkuren

  8. Arti Konkuren • ...setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

  9. Pengaturan Surveillance di PP 38/2007

  10. Apa arti perbedaan kata pengelolaan dalam PP 38? Pengelolaan bisa/ boleh oleh Pusat, dan Propinsi- Kabupaten Kota. Penyelenggaran di daerah-daerah Pengelolaan oleh Pusat. Penyelenggaraan di daerah Jaminan Pembiayaan Regulasi: Perijinan Surveillance

  11. Apakah sudah ada sistem surveillance oleh pusat? Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003  dalam sistem surveilans : • Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans • Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut

  12. Pusdatin UPT SubDin Kesga Pusat (Depkes) Jejaring Surveilans Unit utama Depkes Puslitbang UPT SubDin Kesga Propinsi Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Prop Swasta : LSM/ perusahaan Jejaring Surveilans Unit kerja Dinkes Kab/Kota UPT SubDin Kesga Kabupaten/ Kota UPT Rumah Sakit UPT Puskesmas Hubungan struktural/ komando Hubungan koordinasi/ konsultatif

  13. UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit Surveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans

  14. Bagaimana kondisi sebenarnya

  15. Apakah sistem pusat ini berjalan? Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan: • Belum berjalan secara maksimal di daerah • Belum ada Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes. • Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal dan Lab BLK

  16. Riset PMPK-DHS-1 • Tahun 2007 – 2009 PusatManajemenPelayananKesehatan (PMPK) FakultasKedokteran UGM, Projek DHS-I, •  risetmengenaipenguatanSistemSurveilans-ResponsKesehatanIbu, NeonatusdanAnak • di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu) •  16 kabupaten/kota.

  17. Pengamatan di daerah • Ketidakjelasan “rumah” secarahukumdanjabatanfungsionalepidemiologdidaerah • Unit pendukungsurveilans/unit surveilanssebagai “rumah” bagiparaepidemiologbelumada, • Jabatanfungsionalepidemiolog • SuratKeputusanMenkes no 267 tahun 2008 mengaturpengorganisasianDinasKesehatanditingkatdaerah, tidakmemilikikekuatanhukum .

  18. Pengamatandipusat • Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

  19. Situasi saat ini • Surveillance banyak didanai dari pemerintah pusat • Dana masuk dalam anggaran pusat yang bersifat vertikal program • Tidak ada dana untuk pengembangan surveillance di daerah. • Respon surveilance pusat banyak ke pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang.

  20. Perjalanan Alamiah Penyakit Prev I Prev II Prev III Mulai ResTI Mulai Sakit Mulai sakit Klinis Sembuh, Catat, atau Mati Kasus ResTi Kasus A-Simptomatik Kasus Simptomatik Perjalanan Alamiah Penyakit = Proses kasus utk UKP = Himpunan kasus utk UKM

  21. Situasi saat ini: • Propinsi Program KIA Program TB Program Gizi Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  22. Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat: • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  23. Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah

  24. Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  25. UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit PendukungSurveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana

  26. Mengembangkan dengan dana APBD Mengapa? Unit pendukung Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif Dana pusat biasanya sektoral (vertikal) , bukan bersifat wide (horisontal) Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah?

  27. APBN • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten APBD

  28. Peran Pemerintah di daerah mungkin berbeda-beda

  29. Siapa Pemberi DanaUnit Pendukung Surveillance? Pemda? Pemerintah Pusat?

  30. Surveillance ?

  31. Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003) • surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

  32. PendekatanSistem Proses Impact Input Output Outcome Monitoring Surveilans Evaluasi Output = Hasil langsung program. Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit.

  33. Fungsi Surveilans • Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi

  34. Tujuan • Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat

  35. INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANG- KAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPU- TUSAN INFORMASI = DATA YANG SUDAH DI KUM- PULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI • RELEVAN • TEPAT • CEPAT PENGELOLA DATA & INFO INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJER

  36. INDIKATOR DATA Informasi

  37. Ruang lingkup • 1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. • 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. • 3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakit dan faktor risiko untuk mendukung program penyehatan lingkungnan.

  38. Ruang lingkup (lanjutan) • 4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. • 5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra Merupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan matra.

  39. Harapan masa depan

  40. Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)

  41. 8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons BULETIN elektronik DeteksiKasus Feedback Registrasi ResponsTerencana ResponsSegera BULETIN elektronik Pelaporan AnalisisdanInterpretasikasus Konfrimasi kasus

  42. Surveilans - respons

  43. Fungsi-Fungsi Pendukung • Perumusan Protap & Petunjuk • Pelatihan • Supervisi • Komunikasi • Pengadaan Sumberdaya • Koordinasi.

  44. Timeliness Completeness Usefulness Sensitivity Specificity Representativeness Simplicity Flexibility Acceptability Reliability Positive Predictive Value Mutu Surveilans

  45. Struktur surveilens • Undang2, legislasi, peraturan • IHR compliance • Strategi surveilens • Penyaluran data antar-tingkat administratif • Penjaringan/kemitraan

  46. Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkanbahwakompetensiKepalaDinasKesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota : • HarusmengetahuikonsepSurveilansRespons . • TelahmengikutipelatihanSurveilansEpidemiologi, yang harusdipenuhisebelumatau paling lama 1 (satu) tahunpertamasetelahmendudukijabatanstruktural.

  47. TerimaKasih..…. 47

More Related