PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan

3. Kasus dan In-efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Fakta : • ADB, Bank Dunia : 10% – 50% • BPK : 20% – 50% • BPKP : 10% - 30% • KPK (2005-2008): 29 dari 66 kasus yang disidang di PN Tipikor berhubungan dengan pengadaan B/J • APBN/APBD : Rp~500T dibelanjakan melalui pengadaan B/J dan jika asumsi inefisiensi 20%, maka terdapat inefisiensi sebesar Rp. 100 T yang setara dengan : • Devisa oleh TKI di LN

4. Penyebab terjadinya Kasus Sumber: Data LKPP Tahun 2012

5. Penyimpangan Prosedur 1 • Pelanggaran Pasal 79 ayat 2 mengenai tindakan Post Bidding yang dilakukan oleh ULP dan/atau Penyedia • Kesalahan Panitia dalam menetapkan sistem Pengadaan • Kesalahan Panitia dalam melakukan proses evaluasi: • tidak melakukan klarifikasi; • tidak melakukan pemeriksaan atas persaingan usaha tidak sehat; • menggugurkan dengan alasan yang tidak substantif; • tidak melakukan koreksi aritmatik; • tidak sesuai dengan kriteria evaluasi. • Kesalahan dalam mengumumkan penetapan pemenang • PA/KPA belum mengumumkan RUP • PPKdanPokja ULPtidak bersertifikat • Adanyapersyaratansuratdukungankeuangan bank padapengadaanbarang Tidak membuat Addendum Dokumen Pelelangan dalam hal terdapat perubahan dokumen lelang Jaminanpenawaran yang disampaikanjangkawaktunyatidaksesuaidengandokumenpengadaan Meminta dokumen pendukung Daftar Isian Kualifikasi pada pelelangan dengan Pasca Kualifikasi

6. Rekayasa Tertentu • Spesifikasi mengarah pada Merk tertentu • Menambah persyaratan diluar yang ditentukan dalam Perpres 54 Tahun 2010danperubahannya • Jangka waktu pemasukan penawaran tidak realistis • Menghalangi peserta untuk mendaftar • Kriteria evaluasi yang tidak rinci • Merekayasabandwith agar hanyapenyediatertentu yang dapatmemasukanpenawaran • Merubahspeksaatprosespelelanganberjalan • Persyaratan keanggotaan asosiasi tertentu • Persyaratan dukungan • Perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas

7. Penyalahgunaan Wewenang Tidak menjawab sanggahan/sanggahan banding sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Menjawab dengan sanggahan/sanggahan banding dengan asal-asalan Meminta biaya pendaftaran Meminta biaya penggantian dokumen Membatalkan pelelangan tanpa alasan yang jelas Menetapkan besar jaminan tidak sesuai ketentuan Membatasi jenis jaminan dalam proses pengadaan Berlaku tidak adil dan tidak transparan MenggunakanmetodePenunjukanLangsunguntukmeloloskanpenyediatertentusebagaipemenang PA/KPA melakukan tekanan kepada ULP

8. Struktur Organisasi LKPP • Bimbingan teknis & Advokasi kepada stakeholders terkait aturan/regulasi PBJP • Pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa

9. Peta pembinaan wilayah ii Sulawesi Utara S:0 SB:0 P:2 Gorontalo S: 0 SB: 0 P: 0 Sulawesi Tengah S: 0 SB: 1 P: 0 Maluku S: 1 SB: 0 P:1 Sulawesi Barat S: 0 SB: 0 P: 0 DKI Jakarta S: 3 SB: 2 P: 21 Sultra S: 0 SB: 1 P: 1 SulSel S: 0 SB: 0 P: 5 Banten S: 0 SB: 0 P: 1 Papua S: 1 SB: 0 P: 0 Jateng S: 1 SB: 1 P:15 Jawa Barat S:1 SB:2 P:15 Jawa Timur S: 0 SB: 0 P:2 DIY S: 1 SB: 0 P:4

10. Sanggahan

11. Sanggahan Banding 1

12. Pengaduan : Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (pasal 117) (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

13. Materi Pengaduan Pengaturan tender Persekongkolan antar penyedia/afiliasi Panitia tidak bersertifikat Persyaratan yang tidaksesuaidenganketentuanPerpresdanDokumenPengadaan Mark up HPS Penilaianevaluasi yang tidaksesuaidenganDokumenPengadaan Persaingan usaha tidak sehat Sanggahan/Sanggahan Banding tidakdijawab Panitia tidak transparanterkaitprosesdanhasilpelelangan Pemalsuan dokumen

14. Pengaduan 1

15. Pengaduan 2

16. Mekanisme Sanggah, Sanggahan BandingBerdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 ④b. Pendapat dan saran LKPP Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi /Pejabat yang berwenang dan saran ③ Sanggahan Banding ④ Jawaban sanggahan Banding ④a. Pendapat ② Jawaban Sanggahan APIP K/L/D/I ① Sanggahan ULP/Panitia Lelang Peserta Pelelangan

17. HAMBATAN/ PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA

18. A. Tahap Perencanaan Proses Perencanaan Pengadaan B/J belum optimal : • Pengguna Anggaran tidak membuat /mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) • RUP yang disusun belum didukung dengan Kerangka Acuan Kerja dan RAB Rinci  perlu waktu untuk proses pelaksanaan PBJ • Perubahan perencanaan harus menunggu waktu revisi APBN/APBD • APBDN/P atau APBD/P, berupa pekerjaan konstruksi (barang Modal), baru dapat direalisasikan menjelang akhir tahun

19. B. Pemilihan Penyedia B/J Proses Pemilihan Tertunda, karena adanya Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan dari Peserta Pemilihan, karena • Panitia/Pokja ULP dan PPK yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Tidak Kompeten (penyimpangan prosedur) • Mengarahkan Proses Pengadaan pada “Penyedia Terpilih” oleh PA atau Kepala Daerah (persaingan tidak sehat) • Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP, PPK dan Pengguna Anggaran.

20. C. Kontrak Proses Pelaksanaan Kontrak : • Para Pihak (PPK dan Penyedia B/J ) tidak memahami klausul dalam kontrak  Sengketa • Pekerjaan tidak selesai sampai dengan masa akhir kontrak/tahun anggaran (APBN/P dan APBD/P) (Ada PMK/Perdirjen Perbendaharaan untuk APBN, dan Permendagri untuk APBD guna mengantisipasi pekerjaan yang hampir selesai diakhir tahun, tetapi sulit direalisasikan).

21. D. Pengawasan PBJ • Stakeholder (Kepala Daerah) belum memahami fungsinya sebagai pelaku pengawasan menyeluruh atas pengendalian atas PBJ. • APIP tidak memfokus terhadap pengawasan proses pengadaan barang/Jasa, utamanya pada namun, lebih menekankan pada aspek realisasi keuangan atau hasil fisik dari pengadaan barang/jasa.

22. D. Perlu Dukungan Peraturan Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian 1. Struk (cash register) untuk pembelian langsung belum diakui sebagai alat pertanggungjawaban oleh KPPN dan Kas di Daerah (pengadaan langsung) 2. Barang/jasa yang merupakan kebutuhan rutin (operasional) instansi, yang seharusnya bisa dilakukan dengan kontrak tahuk jamak, masih sulit dilakukan karena ketentuan pengelolaan keuangan (pemerintah dan pemerintah daerah)

23. D. Perlu Dukungan Peraturan Harmonisasi Peraturan Pengadaan dengan Keuangan belum optimal • Perencanaan pengadaan B/J masih yang melalui proses perbintangan (APBN), dan sulit mengakomodasi perencanaan kontrak tahun jamak (APBN/APBD). 2. Pengaturan kontrak tahun jamak, belum dibuat (APBD), untuk APBN (untuk bernilai s/d 10 Milyar) yang merupakan kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga.

24. Referensi Acuan pada Perpres Yang Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah • Penyusunan RUP untuk TA berikutnya (X+1) yang harus selesai di tahun berjalan (X) dan penyediaan biaya pendukung PBJ  Ps 23 • Kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah, disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Ps 52 ayat 3 • Kepala daerah dapat menugaskan Setda atau PA untuk menjawab sanggah banding (yang tidak menjabat PPK/ka ULP kegiatan yang disanggah) 82 ayat 7b • Kepala daerah menyatakan lelang gagal: sanggah banding benar, pengaduan masyarakat dugaan KKN melibatkan PA/KPA benar  83 ayat 6

25. Referensi Acuan pada Perpres Yang Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah • Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk fasilitasi ULP/pejabat pengadaan untuk laks pengadaan secara elektronik  111 • Kepala daerah wajib melaporkan secara berkala realisasi PBJ kepada LKPP  115 • Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK, ULP/Pejabat pengadaan di Instansi masing2, dan menugaskan APIPnya untuk audit/evaluasi  116 • Kepala daerah menyelenggarakan sistem WBS PBJ dalam rangkan pencegahan KKN  116 • Pemda wajib melaksanakan PBJ secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan TA 2012  ps 131

26. Peran Kepala Daerah Menuju Sistem Pengadaan Yang Efektif • Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses pengadaan B/J : PA/KPA, PPK, Pokja ULP/Panitia atau Pejabat Pengadaan, PPHP sesuai dengan kebutuhan kompetensi, termasuk integritas dan komitmen SDM • Meningkatkan peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar efektifitas pengadaan terwujud • Memberdayakan APIP sesuai dengan amanah Perpres Pengadaan dan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, tentang SPIP. • Membuat pengaturan lebih lanjut dengan membuat kebijakan teknis untuk pelaksanaan pengadaan B/J : pengaturan pengawasan yang menjadi bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah (PP 60 tahun 2008), mekanisme pembuatan kontrak tahun jamak,