Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradi berjumlah

1. Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradi berjumlah • 6 organisasi advokat • 7 organisasi advokat • 8 organisasi advokat • 9 organisasai advokat

2. 2. Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat • Asosiasi pengacara syariah indonesia • Serikat pengacara indonesia • Himpunan advokat dan pengacara indonesia • Peradin

3. 3. Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggal • 5 april 2003 • 5 april 2004 • 5 april 2001 • 5 april 2002

4. 4. Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk pengawasan berupa • Lembaga Pengawas • Komisi pengawas • Dewan pengawas • Komisi advokat

5. 5. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam • Pasal 22 • Pasal 23 • Pasal 21 • Pasal 25

6. 6. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalam • Pasal 22 • Pasal 23 • Pasal 21 • Pasal 25

7. 7. Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia • Pasal 22 • Pasal 23 • Pasal 21 • Pasal 25

8. 8. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya • Pasal 22 • Pasal 23 • Pasal 21 • Pasal 25

9. 9. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia • Pasal 5 • Pasal 7 • Pasal 21 • Pasal 25

10. 10. Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 7 • Pasal 4

11. 11. Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 3 • Pasal 4

12. 12. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat • Pasal 5 • Pasal 3 • Pasal 2 • Pasal 4

13. 13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini • Pasal 4 • Pasal 2 • Pasal 1 • Pasal 3

14. 14. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 7 • Pasal 4

15. 15. Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiap • Satu tahun • Perubahan • Pergantian pengurus • Satu bulan

16. 16. Ketentuan organisasi advokat diatur dalam • Pasal 28 • Pasal 29 • Pasal 30 • Semua benar

17. 17. Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalam • Peraturan Pemerintah • Undang-undang • Organisasi advokat • Keputusan menteri

18. 18. Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam • Peraturan Pemerintah • Undang-undang • Organisasi advokat • Keputusan menteri

19. 19. Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkan • Peraturan Pemerintah • Undang-undang • Organisasi advokat • Persetujuan kedua belah pihak

20. 20. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara bertahap karena alasan menurut pasal 10 • Permohonan sendiri • Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun • Berdasarkan keputusan organisasi advokat • Semua benar

21. 21. Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh • Organisasi advokat • Menteri • Mahkamah agung • Komisi pengawas

22. 22. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleh • Organisasi advokat • Dewan kehormatan • Mahkamah agung • Komisi pengawas

23. 23. Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalam • Pasal 1 (1) • Pasal 1 (2) • Pasal 1 (3) • Pasal 1 (4)

24. 24. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat • Pasal 1 (1) • Pasal 1 (2) • Pasal 1 (3) • Pasal 1 (4)

25. 25. Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan • Pasal 1 (5) • Pasal 1 (6) • Pasal 1 (7) • Pasal 1 (8)

26. 26. Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat • Pasal 23 (1) • Pasal 23 (2) • Pasal 23 (3) • Pasal 23 (4)

27. 27. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan • Pasal 16 • Pasal 15 • Pasal 18 • Pasal 19

28. 28. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat • Pasal 16 • Pasal 15 • Pasal 18 • Pasal 19

29. 29. Advokat berhak atas kerahasian hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik • Pasal 16 • Pasal 15 • Pasal 18 • Pasal 19

30. 30. Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik • Pasal 26 • Pasal 25 • Pasal 28 • Pasal 29

31. 31. Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunanya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat • Pasal 26 • Pasal 27 • Pasal 28 • Pasal 29

32. 32. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan • Pasal 20 • Pasal 21 • Pasal 22 • Pasal 23

33. 33. Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakat • Pasal 11 • Pasal 12 • Pasal 13 • Pasal 14

34. 34. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat • Pasal 6 • Pasal 7 • Pasal 8 • Pasal 9

35. 35. Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalam • Pasal 1 • Pasal 7 • Pasal 17 • Pasal 1(6) dan 7(3)

36. 36. Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan, • Pasal 2 • Pasal 3 • Pasal 4 • Pasal 5

37. 37. Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalam • Pasal 2 • Pasal 9 • Pasal 4 • Pasal 2 (2) dan 9(1)

38. 38. Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri dari • 26 Pasal • 35 Pasal • 36 Pasal • 39 Pasal

39. 39. Ketentuan pidana tidak memilikii kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi • Pasal 30 • Pasal 31 • Pasal 28 • Pasal 29

40. 40. Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini • Pasal 29 • Pasal 30 • Pasal 28 • Pasal 32

41. Djoko S AssociatesAdvocates and Legal Consultants Komp. MPR Jalan Sakura No. 126 B Cilandak Jakarta Selatan 0812 94 37 321 ilmuhukum@yahoo.com

42. Jawaban 1.C 11.C 21.A 31.B 2.D 12.C 22.B 32.A 3.A 13.C 23.B 33.C 4.B 14.A 24.C 34.D 5.A 15.A 25.D 35.D 6.D 16.D 26.B 36.B 7.B 17.D 27.A 37.D 8.C 18.A 28.C 38.C 9.A 19.D 29.D 39.B 10.D 20.D 30.C 40.B