KOMPARASI

1. Thailand’s National Coastal and Marine Policies KOMPARASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Dengan Negara-negaraAnggota ASEAN Oleh Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia Dr. Ir. Syahrowi R. Nusir, MM Thirteenth Congress of the Republic of the Philippines

2. DEWAN KELAUTAN INDONESIA

3. POTENSI BIDANG KELAUTAN • LUAS LAUT : ± 5,8 JUTA KM2, • PULAU : ± 17.480 • GARIS PANTAI : ± 95.181 KM (TERPANJANG KE-4 SETELAH RUSIA); • POTENSI SUMBER DAYA HAYATI & NON HAYATI : • Perikanan : US$ 31.935.651.400/th (PKSPL IPB,1977) • Wilayah pesisir : US$ 56.000.000.000 (ADB 1997) • Bioteknologi : US$ 40.000.000.000 (PKSPL-IPB, 1997) • Wisata Bahari : US$ 2.000.000.000/ th(DEPBUDPAR, 2000) • Minyak bumi : US$ 6.643.000.000/th (PIT-IAGI 1999) • Transportasi laut : US$20.000.000.000/th (DMI, Bappenas, DEPHUB, 2003) JUMLAH KESELURUHAN : ±US$ 171.000.000.000 / THN Atau + 1.700 Triliun rupiah/tahun

4. VISI DAN MISI DEWAN KELAUTAN INDONESIA Indonesia menjadi Negara Maritim yang Kuat, Maju dan Mandiri VISI Mengintegrasikan Kebijakan di Bidang Kelautan MISI

5. DEWAN KELAUTAN INDONESIA (KEPPRES NO. 21 THN2007) LATAR BELAKANG • DLM RANGKA IMPLEMENTASI HUKUM LAUT 1982 DIPERLUKAN LANGKAH2 PENANGANAN YG MENYELURUH & TERPADU UTK MENINGKATKAN PEMANFAATAN,PELESTARIAN PERLINDUNGAN LAUT & PENGELOLAAN WILAYAH LAUT NASIONAL SCR TERPADU,SERASI,EFEKTIF & EFISIEN • MEMBANGUN KELAUTAN PERLU LINTAS SEKTOR SCR TERPADU MAKA PERLU DIBENTUK DEWAN KELAUTAN INDONESIA (DEKIN) TUGAS MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPDPRESIDEN DLM PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM DI BID KELAUTAN • PENGKAJIAN & PEMBERIAN PERTIMBANGAN SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BID KELAUTAN KPD PRESIDEN; • KONSULTASI DGN LEMBAGA PEMERINTAH & NONPEMERINTAH SERTA WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT DLM RANGKA KETERPADUAN KEBIJAKAN & PENYELESAIAN MASALAH ; • PEMANTAUAN & EVALUASI THDP KEBIJAKAN, STRATEGI, & PEMBANGUNAN KELAUTAN; • HAL-HAL LAIN ATAS PERMINTAAN PRESIDEN; FUNGSI

6. KEANGGOTAAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA Sesuai dengan Keppres RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia KETUA : PRESIDEN RI KETUA HARIAN: MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI MERANGKAP ANGGOTA ANGGOTA : - MENDAGRI - MENLU RI - MENHAN RI - MENHUB RI - MEN.ESDM RI - MENKEU RI - MENDIKBUDRI - MENPAREKRAF RI - MENEG PPN /BAPPENAS RI - MENEG LH RI - MENEGRISTEK RI, dan - KAPOLRI - KSAL, dan - TIM PAKAR, - WAKIL PERGURUAN TINGGI SEKRETARIS :STAF AHLI MENTERI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER DAYA LAUT M.K.P

7. KEGIATAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA • A. RAPAT-RAPAT DAN SIDANG, SEBAGAI PROBLEM SOLVER/CLEARING HOUSE • RAPAT KELOMPOK KERJA. • RAPAT INSIDENTIL. • FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD). • SIDANG ANGGOTA DEKIN. • B. PERUMUSAN KEBIJAKAN: • KAJIAN DAN REKOMENDASI. • KONSULTASI. • MONEV. • C. SOSIALISASI • WORLD OCEAN DAY. • HARI NUSANTARA. • PEMBENTUKAN DEKIN DI PROPINSI DAN KAB/KOTA. • SOSIALISASI KEPADA AKADEMISI, BIROKRASI, BISNIS DAN MASYARAKAT LAINNYA. • SAIL INDONESIA

8. Permasalahan yang Dihadapi • Belum ada Kebijakan Kelautan Indonesia • Belum ada Undang-undang tentang Kelautan • Mindset yang cenderung ke darat (land based)

9. Upaya yang Perlu Dilakukan • Menghasilkan Kebijakan Kelautan Indonesia • Menghasilkan Undang-undang tentang Kelautan • Perlu ada sosialisasi tentang Wawasan Kelautan (untuk mengubah mindset ke laut) • Perlu dibentuk DEKIN di daerah

10. KOTA PROVINSI KAB

11. Komparasi Fokus sbg negara penghubung utama jalur perdagangan di Selat Malaka -Belum Ada Ocean Policy -Sdh meratifikasi UNCLOS 1982 Kebijakan Kelautan Indonesia melalui Ocean Culture Policy, Ocean Governance Policy, Ocean Economic Policy, Maritime Security Policy & Marine Environment Policy Integrasi kebijakan dgn menyusun Promotion of Marine & Coastal Resources Management Act Pembentukan Maritime & Ocean Affair Center dibawah Kemenlu

12. PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, 2001)

13. PERUNTUKAN KOLOM LAUT (Sutherland, 2008)

14. PANCASILA UUD 1945 ALUR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA UNCLOS 1982 (UU17/1985) UU 17/ 2007 RPJPN (2005-2025) RPJP BIDANG KELAUTAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

15. Undang-UndangTerkaitKelautandi Indonesia • UUD Tahun 1945 • Deklarasi Djuanda Tahun 1957 • UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia • UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia • UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian • UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) • UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan • UUNo. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia • UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara • UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu dan Teknologi • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia • UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan • UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran • UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara • UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara • UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan • UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 9 Tahun 1985 (UU No. 31 Tahun 2004) tentang Perikanan

16. AlurPikir KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA (KKI) ISU-ISU 1. SINERGI PEMBANGUNAN KELAUTAN BELUM TERPADU SECARA OPTIMAL 2. AMANAT UU 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BIDANG KELAUTAN BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN DAN DIJABARKAN 3. DESAIN PEMBANGUNAN MASIH BELUM SEPENUHNYA MENDASAR PADA REALITAS GEOGRAFI NEGARA KITA YANG BERBENTUK KEPULAUAN DAN BERADA DI TENGAH PERSIMPANGAN JALUR PENTING PERDAGANGAN DUNIA 4. PELUANG DAN POTENSI BIDANG KELAUTAN BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. PENETAPAN BATAS MARITIM YANG HARUS SEGERA DITUNTASKAN 6. KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA SEBAGAI “ORANG PELAUT” SEMAKIN HILANG DAN DILUPAKAN 7. EKOSISTEM LAUT YANG KIAN TERANCAM AKIBAT PENCEMARAN, OVER-EKSPLOITASI SUMBER DAYA, DSB. 8. BELUM ADANYA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL GEOGRAFI INSTRUMENTAL INPUT TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUTAN DEMOGRAFI PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN SKA KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA SAAT INI KONSEPSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSBUD ENVIRONMENTAL INPUT HANKAM

17. TERWUJUDNYA INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA SAAT INI TERPADUNYA KEBIJAKAN KELAUTAN ANTAR SEKTOR DALAM MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUTAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA YANG DIHARAPKAN FEEDBACK

18. KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Melalui:1. PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI2. PENGUATAN KEBIJAKAN TATA KELOLA LAUT3. PENGUATAN KEBIJAKAN EKONOMI KELAUTAN4. PENGUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT5. PENGUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT KEBIJAKAN: TERWUJUDNYA PENGUATAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN BUDAYA BAHARI, TATA KELOLA LAUT, EKONOMI KELAUTAN, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT SERTA LINGKUNGAN LAUT GUNA MEMADUKAN KEBIJAKAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, KUAT DAN SEJAHTERA

19. TUJUAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA(berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007) “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”

25. TERIMA KASIH DEWAN KELAUTAN INDONESIA