1 / 39

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. Drs. Yusrizal Ilyas, MPA Direkt ur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. SOSIALISASI REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN 2013

leah-randall
Download Presentation

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan KEBIJAKAN PENGELOLAANDANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Drs. Yusrizal Ilyas, MPA DirekturEvaluasiPendanaandanInformasiKeuangan Daerah SOSIALISASI REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN 2013 PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN T.A.2014 JAKARTA, 16April 2014

  2. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “KeuanganNegara dikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung-jawabdenganmemperhatikanrasa keadilandankepatutan. ”

  3. Aturan Terkait Dana Dekon & TP • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; • PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; • PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; • PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. • PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang disempurnakan dengan PP 23 Tahun 2011 • PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010 • SEB 3 Menteri No. 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah • PMK 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan DanaTugas Pembantuan Sebelum TA 2011

  4. Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. • Dana Dekonsentrasi : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. • Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan • Dana Tugas Pembantuan : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

  5. Prinsip Pendanaan Dekon/TP • PendanaanDekon/TP hanyadialokasikanuntukmembiayaikegiatan yang merupakankewenanganPemerintahPusat di daerah (mengacu PP 38/2007) • PendanaanDekonhanyadiperuntukkanmendukungpenguatandanpemberdayaanperanGubernurselakuWakilPemerintahPusat, dankegiatannyabersifatnon fisik • PendanaanTPhanyamembiayaikegiatan yang bersifatfisik, danditujukankepadaGubernur/Bupati/WalikotaselakuKepala Daerah Otonom • PendanaanDekon/TP seluruhnyabersumberdari APBN, K/L tidakdiperkenankanmeminta Daerah menyediakandanapendamping (cost sharing) • KegiatanDekon/TP yang didanaimengacupada RKP danPrioritasNasionaldalamrangkamendukungpenguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor) • K/L wajibmemberitahukankegiatanDekon/TP kepadaGubernur/Bupati/ Walikotasebelumpelimpahan/penugasandalamrangkamendukungterwujudnyasinergisitaspusatdandaerah • Gubernur/Bupati/Walikotamemberitahukankepada DPRD saatpembahasan RAPBD perihalrencanaPenyelenggaraanDekon/TP • Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukansecaratertib, transparandanakuntabelgunamewujudkan LKPP yang WajarTanpaPengecualian

  6. Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap • Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L * Berdasarkan PMK 156/2008 yang disempurnakan dengan PMK 248/2010

  7. Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambahnilai aset pemerintah. • Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L

  8. Proses Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Kementerian/Lembaga Kepala Daerah memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara Menyampaikan usulan SKPDpaling lambat akhir bulan Juni Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang program dan kegiatan yang akan didekon/ di-tp-kan memberitahukan RKA-KL ke DPRD (pada saat pembahasan RAPBD)dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember

  9. Hal-Hal yang DiperhatikandalamPenganggaranDana Dekon/TP • Pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L. • Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: • Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; • Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; • Honorarium pejabat pengelola keuangan; • Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan. • Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja mulai tahun 2011, maka dalam penyusunan RKA-KL agar diperhatikan hal-hal sbb: • Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi; • Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan output) dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-KL; • Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus sudah dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL.

  10. EVALUASI PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2012

  11. Alokasi Dana Dekonsentrasi Th. 2012-2013 Alokasi Dana Tugas Pembantuan Th. 2012-2013

  12. Terkait dengan Penggunaan Jenis Belanja • TA. 2013, proporsi belanja modal merosot sangat signifikan. hal ini mengindikasikan 2 kemungkinan, yaitu: • dana TP lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik lainnya (tidak menambah aset tetap); atau • dana TP masih ada yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik • Proporsi belanja bantuan sosial yang cukup besar dengan tren yang cenderung meningkat • CATATAN • hendaknya dana TP diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan urusan Pusat yang juga memperhatikan peningkatan alokasi belanja modal yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. • Kementerian/lembaga perlu mengkaji kegiatan Dekon-TP yang menggunakan komponen belanja bantuan sosial, apakah kegiatan tersebut masih tepat untuk dilaksanakan baik dilihat dari ketentuan pembagian urusan pemerintahan, prinsip pendanaan Dekon-TP, maupun dari ketentuan belanja sosial.

  13. Terkait dengan Pengalihan Dana Dekon-TP yang Sudah Merupakan Urusan Daerah Menjadi Dana Transfer (DAK) • 57,14% menyatakan telah mengetahui tentang isu pengalihan ini, sedangkan lainnya sebesar 42,86% menyatakan tidak mengetahui. • Dari SKPD yang menyatakan telah mengetahui tentang isu pengalihan tersebut, sebanyak 72,50% sudah mengantisipasi dengan pengusulan program/kegiatan Dekon-TP yang merupakan urusan pusat, sedangkan sisanya sebanyak 25% responden belum mengantisipasi • CATATAN • K/L hendaknya menginformasikan kepada SKPD penerima dana dekon-TP akan adanya rencana pengalihan tersebut sehingga perencanaan program/kegiatan yang akan dilimpahkan atau ditugaskan sesuai dengan kewenangannya

  14. Salinan peraturan menteri/pimpinan lembaga tentang Pelimpahan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur dan/atau Penugasan Kegiatan Tugas Pembantuan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota • 55,71% menyatakan sudah menerima, • sedangkan 44,29% menyatakan tidak menerima • Terkait dengan Aspek Pelaksanaan CATATAN Ps 4 PMK 156/2008  KL menetapkan dan menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan lembaga tsb kepada daerah penerima dana Dekon-TP, tembusan kepada Menkeu c.q. DJA dan DJPK, Mendagri dan Menneg PPN. KendalaPenyalurandan PencairandanaDekon-TP

  15. Terkait Aset Hasil Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Dari 44,29 % responden yang menjawab ada aset yang dihasilkan dari kegiatan dekosentrasi dan/atau tugas pembantuan TA.2010-2011, sebanyak 90,32 % menyatakan bahwa aset tersebut dicatat sebagai Barang Milik Negara

  16. PROPORSI DAN RATA-RATA ALOKASI DANADEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PER KUADRAN UNTUK WILAYAH PROVINSI

  17. PROPORSI DAN RATA-RATA ALOKASI DANA TUGASPEMBANTUAN PER KUADRAN UNTUK WILAYAH KABUPATEN/KOTA

  18. Dari 90,32 % responden yang menyatakan bahwa aset tersebut dicatat sebagai BMN, hanya 10,71% responden saja yang menyebutkan bahwa terdapat biaya pemeliharaan aset tersebut pada DIPA DekonTP TA 2012 • CATATAN : • Sesuai dengan PMK156/2008 ps. 7 (b) sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK 248/2010, K/L harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam DIPA guna memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan.

  19. REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2013 KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN LOKASI DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGASPEMBANTUAN T.A. 2014 TUJUAN Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta proporsional dalam pengalokasian dana Dekon/TP Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana Dekon/TP MendukungK/L dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana Dekon/TP agar tepat sasaran

  20. PrinsipDasar Perencanaan Lokasi Dan Alokasi Dana Dekon/TP(1) PP 7/2008 Pasal 21 Ayat (2) : Pemerintah (K/L) berwenang menentukan kegiatan, besaran dan lokasi kegiatan yang telah menjadi urusannya, dengan mempertimbangkan : • Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L • Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah • Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah

  21. Posisi Menteri Teknis Dan Menkeu Dalam Perencanaan Lokasi Dan AlokasiDana Dekon/TP (Intrepretasi UU 17/2003) Menteri Keuangan Sebagai CFO (Pengelola Fiskal dan BUN) Kementerian/Lembaga Sebagai COO (Pengguna Anggaran) Indikator Teknis Indikator Umum Alokasi dan lokasi Dana Dekon/TP Keseimbangan Pendanaan di Daerah Renja - KL Rekomendasi Menkeu www.djpk.depkeu.go.id

  22. Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah • Pertimbangan : • Transparan dan Akuntabel • Proporsionalitas • Tidak terkonsentrasi di Daerah tertentu • PAD • Lain-Lain Pend yg sah • Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH, Otsus, Penyesuaian • Belanja PNSD Variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) • Agenda Pembangunan Nasional : • Pro-Growth • Pro-Job • Pro-Poor Cut Off: Data (n-1) untuk Alokasi (n+1) n = Tahun Proses Variabel Keseimbangan Pendanaan di Daerah • Indikator Pembangunan Masyarakat di Daerah, mencakup bidang : • Pendidikan, • Kesehatan dan • Kesejahteraan rakyat Variabel Pembangunan di Daerah (IPM) Sumber Data : - KFD dari Pemda (APBD) dan Depkeu - IPM dari BPS www.djpk.depkeu.go.id

  23. Formula Keseimbangan Pendanaan di Daerah Transfer ke Daerah DBH, DAU, DAK, Dana OTSUS dan Dana PENYESUAIAN IPM Jumlah Penduduk KFD (Fiscal Spaces) PETA KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH Indeks KFD Rekomendasi Perencanaan Dekon/TP IKK KFD PAD LAIN-2 PEND. Indeks KFD = Kemampuan Keuangan Daerah Jml. Penduduk x IKK PAD = Pendapatan Asli Daerah KFD= Kemampuan Fiskal Daerah IKK= Indeks Kemahalan Konstruksi IPM = Indeks Pembangunan Manusia Belanja PNSD Faktor Pengurang www.djpk.depkeu.go.id

  24. Indikator Keseimbangan Pendanaan di Daerah Keterangan : KFD = Kemampuan Fiskal Daerah IPM = Indeks Pembangunan Manusia Prioritas 2 Reindex IPM Prioritas 1 Indeks KFD www.djpk.depkeu.go.id

  25. KELOMPOK DAERAH REKOMENDASI MENKEU TAHUN 2013UNTUK PERENCANAAN ALOKASI T.A.2014 KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH BERDASARKAN INDEKS KFDDAN IPM Prioritas 2 Prioritas 1 Daerah pada kuadran II dan III direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana Dekon-TP T.A. 2014 www.djpk.depkeu.go.id

  26. PENGALIHAN DANA DEKON DAN DANA TPKE DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

  27. ALASAN STRATEGIS PENGALIHAN • AmanatHukum (Ps. 108 UU 33/2004 &Ps. 76-77 PP 7/2008) • Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negaral/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK • Jangkawaktupengalihansecarabertahapselama 2 (dua) tahunsejak PP 7/2008 diundangkantelahlewat • Rekomendasi BPK danPanja DPR • Rekomendasi & Temuan BPK Masih ada dana pemerintah pusat yang membiayai urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan • TindakLanjutPanjaBelanjaPemerintahPusatdan Transfer Daerah Pemerintah menerbitkanPerpresmengenai Road Map rencanapengalihandanaDekon TP yang masihmembiayaiurusandaerahke DAK

  28. ROAD MAP PENGALIHAN • 2011 • Persiapan proses pengalihan sebagian kegiatan potensi urusan daerah di 7 K/L terbesar • Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu & K/L yang dikoordinasikan oleh Bappenas (SEB 3 Menteri). • Target : 7 K/L terbesar pengelola Dana Dekon/TP yaitu: Diknas, Kesehatan, PU, Pertanian, DKP, PDT, dan UKM • 2013 • Pelaksanaan pengalihan seluruh Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah ke DAK di semua K/L • Evaluasi pelaksanaan pengalihan • Penerapan Perpres Pengalihan • Target :Seluruh program/keg di semua K/L yang merupakan urusan daerah dialihkan ke DAK TA 2014 • 2014 • Evaluasi pelaksanaan pengalihan • Tahun terakhir semua kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah dialihkan ke Kegiatan DAK • Target: Tidak ada lagi Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah didanai dari APBN • 2012 • Identifikasi/Persiapan proses pengalihan 16 KL • Pelaksanaan pengalihan seluruh Keg. Dekon/TP yang merupakan urusan daerah ke keg. DAK di 16 K/L • Penyusunan Perpres Pengalihan • Persiapan proses pengalihan sebagian prog/keg potensi urusan daerah di seluruh K/L lainnya • Target : Semua prog/kegiatan di 16 K/L yang merupakan urusan daerah dialihkan ke DAK TA 2013 * Mengingat koordinasi dilakukan menjelang akhir triwulan IV (pembahasan APBN TA 2012 sudah mencapai hasil akhir) maka target tersebut belum tercapai. • Dlm pelaksanaannya, hanya 1 K/L yg kegiatannya dapat dialihkan yaitu Kementan

  29. TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DEKON/TP YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH

  30. KONSEP MEKANISME PENGALIHAN Rancangan Renja K/L Rancangan Renja K/L Rancangan Renja K/L Rancangan Renja K/L Identifikasi Kewenangan dan Penentuan kriteria Teknis Identifikasi dan Pemilahan Kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah Analisis dan Evaluasi Perencanaan serta Capaian Kinerja Analisis dan Evaluasi Penganggaran Analisis dan Evaluasi Kewenangan/Urusan serta kesiapan implementasi di daerah Hasil Identifikasi Usulan Pengalihan Usulan Pengalihan Penetapan besaran Pengalihan Renja K/L Rancangan Akhir RKP Proses Penyusunan RKA-KL ProsespenetapanPerpres RKP

  31. PROSES PENGALIHAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH KE DAKUNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

  32. HasilRakorPengalihan 2012 (DipimpinolehWamenkeudanWamenPPN/Bappenas

  33. TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DEKON TP YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH

  34. HASIL PENGALIHAN UNTUK TA 2013

  35. PENGALIHAN UNTUK T.A. 2013 KE T.A. 2014 • SuratMenteriKeuanganNomor: S-77/MK.07/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihalIdentifikasiKegiatanDekon/TP padaKementerian/Lembaga yang membiayaiUrusan Daerah dikirimkanke 33 K/L

  36. SubstansiRPerpresPengalihan • JudulPerpres: PengalihanKegiatanDekon/TP yang merupakanUrusan Daerah keKegiatan DAK • RuangLingkupKegiatanDekon/TP yang merupakanurusandaerahdilalihkankeKegiatan DAK (Pasal : • merupakanbagiandariprioritasnasional yang termuatdalam RKP; • bersifatfisik; • paling lambatpada Tahun Anggaran 2014. • PrinsipPengalihan: • K/L tidakdiperbolehkanuntukmenganggarkankegiatan yang merupakanurusandaerah. • K/L dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan daerah sepanjangtelahditetapkandalam Keputusan Presiden. • KegiatanDekonsentrasidanTugasPembantuan yang diidentifikasisebagaiurusandaerahnamuntidakdapatdialihkankekegiatan DAK, makadaerahdapatmendanaikegiatandimaksudmelaluiAnggaranPendapatandanBelanja Daerah.

  37. SubstansiRPerpresPengalihan • MekanismePengalihan: MelaluiIdentifikasiBersama (Kemenneg PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L) disepakatidalam trilateral meeting dankemudiandiputuskandisidangkabinetdan/ataudicantumkandalam RKP. • SumberPendanaan: darialokasidanakegiatanDekonsentrasidanTugasPembantuan K/L yang dialihkan • PengalokasiandanPenyaluran: Mengikutiaturanpengalokasiandanpenyaluran DAK • SupervisidanBimbinganTeknis: • K/L melakukansupervisidanbimbinganteknisterhadap DAK dengantujuan agar tercapainya target prioritasnasional yang menjaditanggungjawab K/L • SupervisidanBimbinganTeknismerupakanbagiandariLaporankegiatan DAK oleh K/L untukmenjadipertimbanganpemberianpenghargaandansanksi

  38. www.djpk.depkeu.go.id

More Related