1 / 15

ECOMMERCE

ECOMMERCE. DISUSUN OLEH: Heru setyawan 12100896. PENGERTIAN ECOMMERCE. Secara umum e commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet Menurut UU ITE ( Pasal 1 angka 10) :

liona
Download Presentation

ECOMMERCE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ECOMMERCE DISUSUN OLEH: Herusetyawan 12100896

  2. PENGERTIAN ECOMMERCE • Secaraumum e commerce adalahsistemperdagangan yang menggunakanmekanismeelektronik yang adadijaringan internet Menurut UU ITE (Pasal 1 angka 10) : Transaksi elektronik adalah perbuatan hukumyang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya

  3. Kategori e-Commerce Business to Business (B2B)B2B melibatkanpasare-business danhubunganpasarlangsungantarperusahaan.

  4. Business to Consumer (B2C) B2C melibatkaninteraksidantransaksiantarperusahaanpenjualdankonsumennya. Consumer to Consumer (C2C)C2C menyatakan model perdagangan yang terjadiantarakonsumendengankonsumenmelalui internet.

  5. Cara BelanjaSecara Online Pada bhineka.com • Secara Online Menggunakan Shopping Cart • Belanja Via Telphone / email • Kunjungan Langsung

  6. Cara Pembayaran di Bhineka.com • transfer bank, • kredit, • kartu kredit, • bayar ditempat, • proses perusahaan

  7. TinjauanHukum Indonesia tentangTransaksiElektronik Undang –UndangTentangTransaksiElektronikdi IndonesiaRancanganUndangUndangInformasidanTransaksiElektronik (RUU ITE) disetujui DPR dandisahkanRapatParipurna DPR RI padaSelasa, 25 Maret 2 008 menjadiUndang- Undang ITE. UU inimenjadicyber law pertamadi Indonesia. Isinyacukupluas. Banyak haldiaturdisini yang amatpentingbagipelakubisnisdiduniamaya. UntukTransaksi ElektronikdimuatdalamBab V, pasal 17 – 22 yang isinyasebagaiberikut.

  8. BAB VTRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 17 (1) Penyelenggaraantransaksielektronikdapatdilakukanbaikdalamlingkuppublikmaupunprivat. (2)  Para pihak yang melakukanTransaksielektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1) wajibberitikadbaikdalammelakukaninteraksidan/ataupertukaranInformasielektronikselamatransaksiberlangsung. (3)  KetentuanlebihlanjutmengenaipenyelengaraanTransaksielektroniksebagaimanadimaksudketentuanpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah.

  9. Pasal 18 (1)  Transaksielektronik yang dituangkandalamPerjanjianelektronikmengikatparapihak. (2)  Para pihakmemilikikewenanganuntukmemilihhukum yang berlakubagitransaksielektronikinternasional yang dibuatnya. (3)  Apabilaparapihaktidakmelakukanpilihanhukumdalamtransaksielektronikinternasional, hukum yang berlakudidasarkanpadaasas-asasHukumPerdataInternasional.

  10. (4)  Para pihakmemilikikewenanganuntukmenetapkan forum pengadilan, arbitraseataulembagapenyelesaiansengketaalternatif yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldaritransaksielektronik. (5)  Apabilaparapihaktidakmelakukanpilihan forum sebagaimanadimaksuddalamayat (4) penetapankewenanganpengadilan, arbitraseataulembagapenyelesaiansengketaalternatif yang berwenangmenanganisengketa yang mungkintimbuldaritransaksitersebut, didasarkanpadaasas-asasHukumPerdataInternasional.

  11. Pasal 19 • Para pihak yang melakukantransaksielektronikharusmenggunakansistemelektronik yang disepakati. Pasal 20 (1)  Kecualiditentukan lain olehparapihaktransaksielektronikterjadipadasaatpenawarantransaksi yang dikirimpengirimtelahditerimadandisetujuipenerima. (2)  Persetujuanataspenawarantransaksielektroniksebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusdilakukandenganpernyataanpenerimaansecaraelektronik.

  12. Pasal 21 (1)  Pengirimmaupunpenerimadapatmelakukansendiritransaksielektronik, ataumelaluipihak yang dikuasakanolehnyaataumelaluiAgenElektronik. (2)  Kecualidiperjanjikan lain, pihak yang bertanggungjawabatassegalaakibathukumdalampelaksanaantransaksielektroniksebagaimanadimaksuddalamayat (1) diatursebagaiberikut: a. apabiladilakukansendiri, menjaditanggungjawabparapihak yang bertransaksi; b. apabiladilakukanmelaluipemberiankuasa, menjaditanggungjawabpemberikuasa;

  13. c.    ApabiladilakukanmelaluiAgenElektronik, menjaditanggungjawabPenyelenggaraAgenElektronik. d.    ApabilakerugiantransaksidisebabkangagalberoperasinyaAgenelektronikakibattindakanpihakketigasecaralangsungterhadapSistemelektronik, menjaditanggungjawabPenyelenggaraAgenelektronik. e.    ApabilakerugiantransaksidisebabkangagalberoperasinyaAgenelektronikakibatkelalaianpihakpenggunajasalayanan, menjaditanggungjawabpenggunatersebut. (3)  Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (2) tidakberlakudalamhaldapatdibuktikanterjadinyakeadaanmemaksa (force majeure) ataukesalahandan/ataukelalaiandaripihakpenggunasistemelektronik.

  14. Pasal 22 (1)  Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi. (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  15. SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related