PANCASIL A

1. PANCASILA

2. 1 PENGANTAR : PANCASILA PADA ORLA DAN ORBA

3. P E N D A H U L U A N Pengertian Pancasila Pancasilaartinya lima dasaratau lima asasyaitunamadaridasarnegarakita, Negara Republik Indonesia. IstilahPancasilatelahdikenalsejakzamanMajapahitpadaabad XIV yang terdapatdalambukuNagaraKertagamakaranganMpuPrapancadanbukuSutasomakaranganMpuTantular, dalambukuSutasomaini, selainmempunyaiarti “Berbatusendi yang lima” (daribahasaSansekerta) Pancasilajugamempunyaiarti “Pelaksanaankesusilaan yang lima” (PancasilaKrama), yaitusebagaiberikut: 1.Tidak bolehmelakukankekerasan 2.Tidak bolehmencuri 3. Tidakbolehberjiwadengki 4. Tidakbolehberbohong 5. Tidakbolehmabukminumankeras / obat-obatanterlarang

4. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila Pancasila mempunyai arti yang sangat dalam dan luhur yaitu : 1. pancasilasebagaidasarfilsafatnegara. fisafatadalahmendekatiusahapemikiranuntukmencarikebenaran, sehinggamendekatikebenaran yang sesunguhnya. Pancasilaadalahsuatuhasilusahapemikiranmanusia Indonesia untukmencarikebenaran, kemudiansampaimendekatikebenaran yang sesungguhnya yang seiramadenganperkembananluanglingkupdanwaktu. Hasilusahapemikiranmanusiaindonesia yang sesungguhinikemudiandituangankandalamsatuperumusan yang mengandungsatupengertian yang bulatuntukdijadikandasar, pedomandannormahidupdankehidupanbersamadalamrangkaperumusannegaraindonesiamerdeka yang diberinamapancasila. 2.pancasila sebagaidasarkerohaniandanpandanganhidupbangsaindonesia. Artinyapolapikirbangsa/negaratidakbolehdipenaruhisegalasesuatuperbedaansepertikeagamaan, kesukuan, kewarganegaraan, golongandansebagainyadanjugaperubahan yang terjadiseperti : -        Perubahankeadaan -        Waktu -        Susunananmasyarakat.

5. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila 4. sebagaikepribadianbangsa Kepribadianartinyaciri-ciritanda-tandaseorangataubangsa. Bilatelitisila-silapancasilaitusatudemisatu, makadapatlahdisimpulkanbahwapancasilaitudapatisimpulkanbahwapancasilaitumerupakankepribadianbangsaindonesia. Ciri-cirikepribadianbangsaindonesiatersebutantara lain : 1.    Bangsaindonesiaadlah bangs yang bertuhan 2.    Bangsaindonesia bangs yang berkemanusiaan yang adildanberadap. 3.    Bangsaindonesiaadalahbangsa yang selalusukarukundanbersatu. 4.    Bangsaindonesiaadalahbangsa yang bersikapkeadilansosial. 3.pancasila persatuanseluruhbangsaindonesia Artinyapancasilasebagaisaturangkaiankesatuanpengertin yang bulatdanhasilnyamasing-masingtidakmengenalbatas-batasperedaan agama, kesukuan, golongan, aliran-alirankekayaaan, politik, kedaeraandasebagainyamasyarkatbansaindonesia. (pancasilamerupakansuatuideologiuniversalisme, ideologikesatuandanpersatuan).

6. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila • DasarHukumPenyelenggaraanPendidikanPancasila • 1.   UU No.2 Tahun 1989 TentangSistemPendidikanNasional • Berdasarkanketentuan UU No.2 Tahun 1989 Pasal 39 dinyatakanbahwa : • Isikurikulummerupakansusunanbahankajiandanpelajaranuntukmencapaitujuanpenyelenggaraansatuanpendidikan yang bersangkutandalamrangkaupayapencapaiantujuanpendidikannasional. • Isikurikulumsetiapjenis, jalurdanjenjangpendidikahwajibmemuat : • PendidikanPancasila; • Pendidikan agama; dan • Pendidikankewarganegaraan • 2.   PP No.60 Tahun 1999 TentangPendidikanTinggi, • Berdasarkanketentuanini, khususnyapadaPasal 13 ayat (2) ditetapkanbahwakurikulum yang berlakusecaranasionaldiaturolehmenteripendidikandankebudayaan. • 3.  SuratKeputusanDirjen DIKTI DepartemenPendidikanNasionalRepublik Indonesia No. 38 / DIKTI / Kep./2002 yang merupakanpenyempurnaanlebihlanjutdariKeputusanDirjen DIKTI No. 265/ DIKTI/ Kep/ 2000 danSuratKeputusanDirjen DIKTI No. 356/ DIKTI/ Kep/ 1995

7. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila TujuanPendidikanPancasila TujuanpenyelenggaraanPendidikanPancasiladiperguruantinggiadalah agar mahasiswamampu : 1.   Memahami, menganalisisdanmenjawabmasalah-masalah yang dihadapiolehmasyarakatbangsanyadankonsistendengancita-cita yang digariskandalamUndang-UndangDasarRepublik Indonesia 1945 2.   MenghayatiifilsafatdantatanilaifilsafatPancasila, sehinggamenjiwaitingkahlakunyaselakuwarganegaraRepublik Indonesia. 3.   Menjadiwarganegara yang memilikikesadarankebangsaan yang tinggidansikaptanggungjawabsebagaiWarga Negara Indonesia.

8. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila Membentukwatakbangsa yang kukuh, jugauntukmemupuksikapdanperilaku yang sesuaidengannilai-nilaidannorma-normaPancasila Agar mahasiswamemahami, menghayatidanmelaksanakanPancasiladan UUD 1945 dalamkehidupansehari-harisebagaiwarganegara RI Jugamenguasaipengetahuandanpemahamantentangberagammasalahdasarkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara yang hendakdiatasidenganpemikiran yang berlandaskanPancasiladan UUD 1945.

9. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SejarahLahirnyaPancasila Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

10. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sejarah Perumusan Dari beberapa sumber, setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang dimasyarakat. Rumusan I: Muh. Yamin Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

11. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA SelainusulanlisanMuhYamintercatatmenyampaikanusulantertulismengenairancangandasarnegara. Usulantertulis yang disampaikankepada BPUPKI olehMuhYaminberbedadenganrumusankata-katadansistematikanyadengan yang dipresentasikansecaralisan, yaitu: Ketuhanan Yang MahaEsa KebangsaanPersatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan yang AdildanBeradab Kerakyatan yang dipimpinolehHikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia RumusanPidatoBaikdalamkerangkauraianpidatomaupundalampresentasilisanMuhYaminmengemukakan lima calondasarnegarayaitu:1.Peri Kebangsaan2.Peri Kemanusiaan3.Peri ke-Tuhanan4.Peri Kerakyatan5.Kesejahteraan Rakyat

12. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan II: Ir. Soekarno Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah Ir Sukarno Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula- lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muh Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

13. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA RumusanPancasila : Kebangsaan Indonesia Internasionalisme,-atauperi-kemanusiaan Mufakat,-ataudemokrasi Kesejahteraansosial ke-Tuhanan yang berkebudayaan RumusanTrisila1.Socio-nationalisme2.Socio-demokratie3.ke-Tuhanan RumusanEkasila1.Gotong-Royong

14. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan III: Piagam Jakarta Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk.Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”.

15. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Dokumenini pula yang disebutPiagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. MuhYamin. Adapunrumusanrancangandasarnegaraterdapatdiakhirparagrafkeempatdaridokumen “RancanganPembukaanHukumDasar” (paragraf 1-3 berisirancanganpernyataankemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence).Rumusaninimerupakanrumusanpertamasebagaihasilkesepakatanpara “PendiriBangsa”.Rumusankalimat“… denganberdasarkepada: ke-Tuhanan, dengankewajibanmenjalankansyari’at Islam bagipemeluk-pemeluknya, menurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab, persatuan Indonesia, dankerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilansertadenganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.” AlternatifpembacaanAlternatifpembacaanrumusankalimatrancangandasarnegarapadaPiagam Jakarta dimaksudkanuntukmemperjelaspersetujuankeduagolongandalam BPUPKI sebagaimanaterekamdalamdokumenitudenganmenjadikananakkalimatterakhirdalamparagrafkeempattersebutmenjadi sub-sub anakkalimat.“… denganberdasarkepada: ke-Tuhanan[A] dengankewajibanmenjalankansyari’at Islam bagipemeluk-pemeluknya, menurutdasar,[A.1] kemanusiaan yang adildanberadab,[A.2] persatuan Indonesia, dan[A.3] kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan[;] serta[B] denganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

16. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusandenganpenomoran (utuh) Ketuhanandengankewajibanmenjalankansyariat Islam bagipemeluk-pemeluknya. Menurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab. Persatuan Indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan. Serta denganmewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia RumusanpopulerVersipopulerrumusanrancanganPancasilamenurutPiagam Jakarta yang beredardimasyarakatadalah: Ketuhanandengankewajibanmenjalankansyariat Islam bagipemeluk-pemeluknya Kemanusiaan yang adildanberadab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan Keadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

17. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan IV: BPUPKI Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945.Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun).Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

18. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan kalimat“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Rumusandenganpenomoran (utuh) Ketuhanandengankewajibanmenjalankansyariat Islam bagipemeluk-pemeluknya Menurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpinolehhikmat-kebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan Denganmewujudkankeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

19. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan V: PPKI Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo.

20. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945. Rumusan kalimat“… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Rumusan dengan penomoran (utuh)1.ke-Tuhanan Yang Maha Esa2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,3.Persatuan Indonesia4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5.Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

21. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan VI: Konstitusi RIS Pendudukanwilayah Indonesia oleh NICA menjadikanwilayahRepublik Indonesia semakinkecildanterdesak. Akhirnyapadaakhir 1949 Republik Indonesia yang berpusatdi Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksamenerimabentuknegara federal yang disodorkanpemerintahkolonialBelandadengannamaRepublik Indonesia Serikat (RIS) danhanyamenjadisebuahnegarabagiansaja.Walaupun UUD yang disahkanoleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetapberlakubagi RI Yogyakarta, namun RIS sendirimempunyaisebuahKonstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagaihasilpermufakatanseluruhnegarabagiandari RIS. DalamKonstitusi RIS rumusandasarnegaraterdapatdalamMukaddimah (pembukaan) paragrafketiga. Konstitusi RIS disetujuipada 14 Desember 1949 olehenambelasnegarabagiandansatuankenegaraan yang tergabungdalam RIS. Rumusankalimat“…, berdasarpengakuanke-Tuhanan Yang MahaEsa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatandankeadilansosial.”Rumusandenganpenomoran (utuh)1.ke-Tuhanan Yang MahaEsa,2.perikemanusiaan,3.kebangsaan,4.kerakyatan5.dan keadilansosial

22. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan VII: UUD Sementara Segerasetelah RIS berdiri, negaraitumulaimenempuhjalankehancuran. Hanyadalamhitunganbulannegarabagian RIS membubarkandiridanbergabungdengannegarabagian RI Yogyakarta.Pada Mei 1950 hanyaadatiganegarabagian yang tetapeksisyaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelahmelaluibeberapapertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagaikuasadari NIT dan NST, menyetujuipembentukannegarakesatuandanmengadakanperubahanKonstitusi RIS menjadi UUD Sementara.Perubahantersebutdilakukandenganmenerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentangPerubahanKonstitusiSementaraRepublik Indonesia SerikatmenjadiUndang-UndangDasarSementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkantanggal 15 Agustus 1950. RumusandasarnegarakesatuaniniterdapatdalamparagrafkeempatdariMukaddimah (pembukaan) UUD SementaraTahun 1950. Rumusankalimat“…, berdasarpengakuanke-Tuhanan Yang MahaEsa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatandankeadilansosial, …”Rumusandenganpenomoran (utuh)1.ke-Tuhanan Yang MahaEsa,2.perikemanusiaan,3.kebangsaan,4.kerakyatan5.dan keadilansosial

23. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan VIII: UUD 1945 Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya:1.Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan2.Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

24. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusankalimat“… denganberdasarkepada: Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yang adildanberadab, Persatuan Indonesia, dankerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilansertadenganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.” Rumusandenganpenomoran (utuh) Ketuhanan Yang MahaEsa, Kemanusiaan yang adildanberadab, Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/perwakilan Serta denganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.

25. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan IX: Versi Berbeda Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Rumusan1.Ketuhanan Yang Maha Esa,2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,3.Persatuan Indonesia4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan5.Keadilan sosial.

26. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan X: Versi Populer Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir.Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Rumusan1.Ketuhanan Yang Maha Esa,2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,3.Persatuan Indonesia4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

27. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Hari Kesaktian Pancasila Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S-PKI dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila, adalah sakti, tak tergantikan.

28. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Butir-butir pengamalan Pancasila Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. 36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/EKA PRASETIA PANCA KARSA A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA PercayadanTakwakepadaTuhan Yang MahaEsasesuaidengan agama dankepercayaanmasing-masingmenurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab. Hormatmenghormatidanbekerjasamaantarpemeluk agama danpenganut-penganutkepercayaan yang berbeda-bedasehinggaterbinakerukunanhidup. Salingmenghormatikebebasanmenjalankanibadahsesuaidengan agama dankepercayaannya. Tidakmemaksakansuatu agama dankepercayaankepadaorang lain. B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB Mengakuipersamaanderajatpersamaanhakdanpersamaankewajibanantarasesamamanusia. Salingmencintaisesamamanusia. Mengembangkansikaptenggang rasa. Tidaksemena-menaterhadaporang lain. Menjunjungtingginilaikemanusiaan. Gemarmelakukankegiatankemanusiaan. Beranimembelakebenarandankeadilan. Bangsa Indonesia merasadirinyasebagaibagiandariseluruhumatmanusia, karenaitudikembangkansikaphormat-menghormatidanbekerjasamadenganbangsa lain.

29. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA  C. SILA PERSATUAN INDONESIA Menempatkankesatuan, persatuan, kepentingan, dankeselamatanbangsadannegaradiataskepentinganpribadiataugolongan. Relaberkorbanuntukkepentinganbangsadannegara. Cinta Tanah Air danBangsa. BanggasebagaiBangsa Indonesia danber-Tanah Air Indonesia. Memajukanpergaulandemipersatuandankesatuanbangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN Mengutamakankepentingannegaradanmasyarakat. Tidakmemaksakankehendakkepadaorang lain. Mengutamakanmusyawarahdalammengambilkeputusanuntukkepentinganbersama. Musyawarahuntukmencapaimufakatdiliputisemangatkekeluargaan. Denganitikadbaikdan rasa tanggungjawabmenerimadanmelaksanakanhasilmusyawarah. Musyawarahdilakukandenganakalsehatdansesuaidenganhatinurani yang luhur. Keputusan yang diambilharusdapatdipertanggungjawabkansecara moral kepadaTuhan Yang MahaEsa, menjunjungtinggiharkatdanmartabatmanusiasertanilai-nilaikebenarandankeadilan. E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Mengembangkanperbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkansikapdansuasanakekeluargaandangotong-royong. Bersikapadil. Menjagakeseimbanganantarahakdankewajiban. Menghormatihak-hakorang lain. Sukamemberipertolongankepadaorang lain. Menjauhisikappemerasanterhadaporang lain. Tidakbersifatboros. Tidakbergayahidupmewah. Tidakmelakukanperbuatan yang merugikankepentinganumum.

30. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Sila pertama Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Bintang

31. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila kedua Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Rantai

32. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila ketiga Mampumenempatkanpersatuan, kesatuan, sertakepentingandankeselamatanbangsadannegarasebagaikepentinganbersamadiataskepentinganpribadidangolongan. Sanggupdanrelaberkorbanuntukkepentingannegaradanbangsaapabiladiperlukan. Mengembangkan rasa cintakepadatanah air danbangsa. Mengembangkan rasa kebanggaanberkebangsaandanbertanah air Indonesia. Memeliharaketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dankeadilansosial. Mengembangkanpersatuan Indonesia atasdasarBhinneka Tunggal Ika. Memajukanpergaulandemipersatuandankesatuanbangsa. Pohon Beringin.

33. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila keempat Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Kepala Banteng

34. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila kelima Mengembangkanperbuatan yang luhur, yang mencerminkansikapdansuasanakekeluargaandankegotongroyongan. Mengembangkansikapadilterhadapsesama. Menjagakeseimbanganantarahakdankewajiban. Menghormatihakorang lain. Sukamemberipertolongankepadaorang lain agar dapatberdirisendiri. Tidakmenggunakanhakmilikuntukusaha-usaha yang bersifatpemerasanterhadaporang lain. Tidakmenggunakanhakmilikuntukhal-hal yang bersifatpemborosandangayahidupmewah. Tidakmenggunakanhakmilikuntukbertentangandenganataumerugikankepentinganumum. Sukabekerjakeras. Sukamenghargaihasilkaryaorang lain yang bermanfaatbagikemajuandankesejahteraanbersama. Sukamelakukankegiatandalamrangkamewujudkankemajuan yang meratadanberkeadilansosial. Padi Dan Kapas.

35. 2 PERUBAHAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI

36. Latar Belakang Terjadinya Reformasi Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

37. Latar Belakang Terjadinya Reformasi · Krisis politik Pemerintah orde baru, meskipun mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan memberikan kemajuan, gagal dalam membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil, dan jujur. Pemerintah bersikap otoriter, tertutup, dan personal. Masyarakat yang memberikan kritik sangat mudah dituduh sebagai anti-pemerintah, menghina kepala negara, anti-Pancasila, dan subversive. Akibatnya, kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak pernah terwujud dan Golkar yang menjadi partai terbesar pada masa itu diperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.

38. Praktik KKN merebak di tubuh pemerintahan dan tidak mampu dicegah karena banyak pejabat orba yang berada di dalamnya. Dan anggota MPR/DPR tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar karena keanggotaannya ditentukan dan mendapat restu dari penguasa, sehingga banyak anggota yang bersikap ABS daripada kritis. Sikap yang otoriter, tertutup, tidak demokratis, serta merebaknya KKN menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Gejala ini terlihat pada pemilu 1992 ketika suara Golkar berkurang cukup banyak. Sejak 1996, ketidakpuasan masyarakat terhadap orba mulai terbuka. Muncul tokoh vokal Amien Rais serta munculnya gerakan mahasiswa semakin memperbesar keberanian masyarakat untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan orba.

39. Masalah dwifungsi ABRI, KKN, praktik monopoli serta 5 paket UU politik adalah masalah yang menjadi sorotan tajam para mahasiswa pada saat itu. Apalagi setelah Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI 1998-2003, suara menentangnya makin meluas dimana-mana. Puncak perjuangan para mahasiswa terjadi ketika berhasil menduduki gedung MPR/DPR pada bulan Mei 1998. Karena tekanan yang luar biasa dari para mahasiswa, tanggal 21 Mei 1998 Presiden menyatakan berhenti dan diganti oleh wakilnya BJ Habibie.

40. Latar Belakang Terjadinya Reformasi · Krisis ekonomi Krisis moneter yang menimpa dunia dan Asia Tenggara telah merembet ke Indonesia, sejak Juli 1997, Indonesia mulai terkena krisis tersebut. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika terus menurun. Akibat krisis tersebut, banyak perusahaan ditutup, sehingga banyak pengangguran dimana-mana, jumlah kemiskinan bertambah. Selain itu, daya beli menjadi rendah dan sulit mencari bahan-bahan kebutuhan pokok.

41. Sejalan dengan itu, pemerintah melikuidasi bank-bank yang bermasalah serta mengeluarkan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) untuk menyehatkan bank-bank yang ada di bawah pembinaan BPPN. Dalam praktiknya, terjadi manipulasi besar-besaran dalam KLBI sehingga pemerintah harus menanggung beban keuangan yang semakin besar. Selain itu, kepercayaan dunia internasional semakin berkurang sejalan dengan banyaknya perusahaan swasta yang tak mampu membayar utang luar negeri yang telah jatuh tempo. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk tim ekonomi untuk membicarakan utang-utang swasta yang telah jatuh tempo. Sementara itu, beban kehidupan masyarakat makin berat ketika pemerintah tanggal 12 Mei 1998 mengumumkan kenaikan BBM dan ongkos angkutan. Dengan itu, barang kebutuhan ikut naik dan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

42. Latar Belakang Terjadinya Reformasi · Krisis sosial Krisis politik dan ekonomi mendorong munculnya krisis dalam bidang sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta krisis ekonomi yang ada mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat. Misalnya: perkelahian antara pelajar, budaya menghujat, narkoba, kerusuhan sosial di Kalimantan Barat, pembantaian dengan isu dukun santet di Banyuwangi dan Boyolali serta kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang terjadi di Jakarta dan Solo. Akibat kerusuhan di Jakarta dan Solo tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998, perekonomian kedua kota tersebut lumpuh untuk beberapa waktu karena banyak swalayan, pertokoan, pabrik dibakar, dirusak dan dijarah massa. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran membengkak. Beban masyarakat semakin berat serta tidak ada kepastian tentang kapan berakhirnya krisis tersebut sehingga menyebabkan masyarakat frustasi. Kondisi tersebut membahayakan karena mudah diadu domba, mudah marah, dan mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis.

43. Dampak Reformasi bagi Rakyat Indonesia • Pemerintahan orde baru jatuh dan muncul era reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama. • Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya.

44. Dampak Reformasi bagi Rakyat Indonesia • Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. • Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik (misalnya: munculnya parpol-parpol baru), ekonomi (misalnya: munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi melulu milik negara), dan sosial (misalnya: rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah). • Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi (sejak 2004, wakil militer di MPR/DPR dihapus).

45. Era Reformasi di Indonesia Setelah Orde Baru bisa dilumpuhkan dengan kekuatan mahasiswa, seakan hawa segar arus demokrasi di Indonesia mulai membuka lembaran baru. Tuntutan terhadap reformasi pemerintahan ini tentu saja dari ketidakpuasan rakyat dengan pemerintah sebelumnya. Seperti terpasungnya kebebasan pers dan berpendapat, tidak berjalannya sistem DPR-MPR secara baik, adanya dominasi kekuatan militer, praktek KKN yang merajalela dalam tubuh pemerintah, dan yang paling mendesak ketika itu adalah tuntutan pemulihan perekonomian negara saat terjadinya krisis moneter. Tuntutan itu akhirnya dapat terwujud dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibie. Meskipun sempat terjadi penolakan dari sebagian mahasiswa dengan dipilihnya BJ. Habibie sebagai presiden yang menggantikan Soeharto dengan dalih BJ. Habibie juga bagian dari rezim Orde Baru, tapi pelantikan presiden BJ Habibie tetap dilaksanakan.

46. Era Reformasi di Indonesia Wajah baru Indonesia telah terwujud. Kebebasan pers, berpendapat maupun berpolitik layaknya air terjun yang mengalir deras. Sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan pada Orde Lama dan Demokrasi Pancasila pada Orde Baru sudah tergantikan dengan sistem Demokrasi baru yang bercermin kepada Barat. Hal ini tentu saja ditanggapi baik dan didukung sekali oleh elemen-elemen Barat. Karena sitem Demokrasi yang baru itu sudah terpengaruh dengan budaya pola hidup serta pola pikir Barat. Negara Indonesia yang bisa dikatakan berumur sangat dini di tahun 1998, memang sangat berani melakukan reformasi sistem pemerintahan. Perjuangan reformasi ini ternyata tidak sia-sia begitu saja. Di mana sekarang rakyat Indonesia bisa merasakan kebebasan-kebebasan yang sekian lama terkekang. Mungkin itu adalah salah satu catatan indah dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

47. Kondisi Bangsa dan Rakyat di Era Reformasi Lebih dari 10 tahun sudah reformasi berjalan. Tentu ada kemajuan yang dicapai, namun juga pastinya ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Ada sisi positif dari reformasi, juga ada sisi negatifnya. Tapi yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah kekurangan-kekurangan tersebut, meskipun tidak mengesampingkan sisi positifnya. Beberapa fakta yang tidak disenangi oleh masyarakat pasca reformasi tersebut adalah: harga sembako mahal, tingkat korupsi masih tinggi, meningkatnya angka kriminalitas, ekonomi tidak stabil, kerusuhan meningkat, banyaknya demonstrasi, BBM langka dan mahal, sistem politik semrawut, kebebasan yang tidak bertanggungjawab, serta jumlah pengangguran yang bertambah.

48. Kondisi Bangsa dan Rakyat di Era Reformasi Masalah kemiskinan, meskipun program Pemerintah untuk menangani masalah ini sudah cukup banyak yang terealisasikan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), namun ternyata itu masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil ini memang menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi). Namun tetap saja 14,15 persen itu bukanlah angka yang kecil buat Negara seperti Indonesia.

49. Kondisi Bangsa dan Rakyat di Era Reformasi Berkenaan dengan pendidikan, Indonesia masih menyimpan sekitar 15,04 jiwa yang buta huruf. Berdasarkan laporan di tahun 2005, Indonesia menempati nomor urut 111 dari 177 negara. Di kawasan Asia Tenggara saja kita masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati posisi 59, Thailand di posisi 76, Philipina peringkat 83, dan Vietnam yang menempati posisi 109. Isu yang tak kalah penting lainnya adalah isu ekonomi. Ternyata sejak jatuhnya perekonomian di era Orde Baru, kita masih belum dapat bangkit meski sudah di era reformasi. Bahkan kondisi tersebut kian terancam memburuk saat terjadinya krisis finansial Amerika Serikat yang berimbas kepada krisis finansial global. Dampak dari itu semua, banyak pengusah-pengusaha yang bangkrut. Dan banyak juga terjadi PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

50. Masa Pemerintahan B.J Habibie Kebijakan-kebijakan pada masa Habibie: • Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan Dibentuk tanggal 22 Mei 1998, dengan jumlah menteri 16 orang yang merupakan perwakilan dari Golkar, PPP, dan PDI. • Mengadakan reformasi dalam bidang politikHabibie berusaha menciptakan politik yang transparan, mengadakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, membebaskan tahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen. Kebebasan menyampaikan pendapat.Kebebasan menyampaikan pendapat diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.