1 / 14

DOKTRIN

DOKTRIN. ketertiban umum renvoi hak-hak yang telah diperoleh (vested right). KETERTIBAN UMUM. HPI : hukum asing harus diperlakukan Tidak berarti selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing ini

meena
Download Presentation

DOKTRIN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DOKTRIN ketertiban umum renvoi hak-hak yang telah diperoleh (vested right)

  2. KETERTIBAN UMUM • HPI : hukum asing harus diperlakukan • Tidak berarti selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing ini • Jika hukum asing = pelanggaran yang sangat dari sendi-sendi asasi hukum nasional hakim, hakim dapat mengesampingkan hukum asing itu • Hati-hati & seirit mungkin • Dapat mematikan HPI

  3. KETERTIBAN UMUM (Public Order) • Jika HPI Indonesia menunjuk hukum asing karena prinsip nasionalitas, tidak berarti hakim Indonesia harus menggunakan hukum asing itu. • Pada kasus tertentu, hakim Indonesia dapat menolak menggunakan hukum asing, dan tetap memakai hukum Indoneisa untuk kasus mengenai status personal.

  4. Pada kasus dimana penggunaan hukum asing akan melukai rasa keadilan, moral dan hak dasar yang diakui oleh hukum nasional hakim, maka hakim dapat menyimpangi penggunaan hukum asing. Hal. 135-137 Pengantar HPI Indonesia)

  5. 1. Perbudakan 2. Kematian perdata 3. Larangan perkawinan antar ras/etnis 4. Perkawinan poligami 5. Perkawinan sejenis/homoseksual

  6. Ketertiban Umum, dibedakan: 1. Ketertiban umum intern 2. Ketertiban umum internasional Lihat hal. 142 – 143 Buku Pengantar HPI Indonesia oleh S. Gautama

  7. Catatan: 1.Pengertian Ketertiban Umum dapat berubah menurut situasi dan kondisi dari negara ybs. (hal. 144-145 Pengantar HPI Indonesia, oleh S. Gautama) 2.Doktrin Ketertiban Umum ini harus dipakai seiirit mungkin. Jangan terlalu sering menerapkan doktrin ini, yg berakibat tidak berjalannya sistem HPI di dunia.

  8. PENUNJUKAN KEMBALI (RENVOI) KUALIFIKASI HUKUM ASING • HUKUM INTERN : hukum nasional • HUKUM INTERN + HPI

  9. PENUNJUKAN KEMBALI HPI X HPI Y X Y

  10. PENUNJUKAN LEBIH JAUH HPI X HPI Y X Y Z

  11. PENUNJUKAN KEMBALI HPI Indonesia HPI Inggris Indonesia Inggris (hk nasional) (domisili) • WN Inggris domisili Indonesia • Perbuatan hukum – status personal • Ps 16 AB

  12. MENOLAK RENVOI HPI Indonesia H Inggris Indonesia Inggris (hk nasional)

  13. ANTI RENVOI • Tidak logis : menunjuk terus menerus • Menyerahkan kedaulatan legislatif : HPI asing mengganti kaidah HPI kita • Ketidak pastian

  14. PRO RENVOI • Keuntungan praktis • Menunjuk hukum asing adalah konsesi • Keputusan-keputusan yang berbeda • Harmoni keputusan-keputusan

More Related