200 likes | 213 Views
Peran Aplikasi SIPD e-Database dalam Dokumen Perencanaan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 & Permendagri 98 tahun 2018. Disampaikan pada : Sosialisasi Kebijakan & Bimbingan Teknis SIPD e-Database tahun 2019. Noviady Dwi Noorcahyo , ST, M.Si
E N D
PeranAplikasi SIPD e-Database dalamDokumenPerencanaanmengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 & Permendagri 98 tahun 2018 Disampaikan pada : SosialisasiKebijakan & BimbinganTeknis SIPD e-Database tahun2019 NoviadyDwiNoorcahyo, ST, M.Si KepalaSeksi Data & InformasiStatistik BappedaProvinsi Kalimantan Timur
Tempattgllahir : Samarinda, 3 November 1974 Alamat: Jl. H.A.M.M RifaddinPerumahan Grand TamansariC21/6 SamarindaSeberang Pendidikan : - SD 009 Samarinda (1987) - SMPN 1 Samarinda (1990) - SMAN 1 Samarinda (1993) - S1 (Teknik ManajemenIndustri) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1999) - S2 (Magister EkonomiPerencanaan Pembangunan) UniversitasMulawarmanSamarinda (2015) Pekerjaan: ASNBappeda Prov. Kaltim - StafBidangStatistik & Pelaporan (2000-2009) - StafBidangPengembangan SDM (2009-2015) - StafBidangPengkajian & PembiayaanPembangunan (2015-2017) - UPTB Pusat Data & InformasiBappeda Prov. Kaltim KepalaSeksi Data & InformasiStatistik (Feb 2017) Hobby : Travelling & Mancing oyoymaroyoy NoviadyDwiNoorcahyo, ST, M.Si yoyo.oyoy9911@gmail.com 082158065699
TujuandariSosialisasiKebijakan & BimbinganTeknisSIPD 2019 Memberikanpemahaman yang samakepada Tim Pokja SIPD dari OPD Provinsi Kalimantan Timur yang telahditunjuk oleh Kepala OPD masing-masing OPD dan Tim SIPD dariBappedaKabupaten/Kota se Kalimantan Timur dalampengisian data melaluiaplikasiSistemInformasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan proses keterkaitanantara E-Database dan E-Planning kedalamdokumenperencanaandaerahgunamewujudkan dan mengimplementasikanUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014tentangPemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun2017, Permendagri 98 tahun 2018sertaPerpres 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia.
KETERSEDIAAN DATA • DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DATA STATISTIK (DASAR MAUPUN SEKTORAL) PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); • Renstra dan Renja Perangkat Daerah; • Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan; • Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah; • Analisa Dokumen dan Study Kegiatan Pembangunan.
DASARHUKUM basis Data apa sajayangmenjadi untukpenyusunanrencana UU25TAHUN 2004 pembangunan daerah? Pasal31UU25th2004tentangSistem PerencanaanPembangunanNasional “Perencanaan Pembangunan didasarkan padadatadaninformasiyangakuratdan dapatdipertanggungjawabkan” UU23TAHUN 2014 1. kondisigeografisDaerah; 2. demografi; 3. potensisumber dayaDaerah; 4. ekonomidankeuanganDaerah; 5. aspekkesejahteraan masyarakat; 6. aspekpelayananumum; dan 7. aspekdayasaing Daerah. Pasal392: Informasi perencanaan pembangunan mencakup: Permasalahan, isu strategis, tujuan, kegiatan daerah sasaran,strategi,program,dan dalam rencana pembangunan harusdisusundenganberbasisdatadan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana data daninformasi ini dikelola?
DASARHUKUM PENGELOLAANDATADANINFORMASIPEMBANGUNANDAERAH Kenapaharus dikeloladalam SIPD UU23TAHUN2014 Pasal274UU23th2014:Perencanaan Mewujudkanpembangunandaerah sebagaibagianintegralpembangunan pembangunan Daerah didasarkan pada datadaninformasiyangdikeloladalam nasional Pasal258UU 23/2014 Sistem InformasiPembangunanDaerah Terhubungdengansysteminformasi pemerintahandaerahsebagaibagiandari informasiyangharusdisajikankepada PERMENDAGRI86TAHUN 2017 masyarakat Pasal391UU23/2014 Pasal 144 Peremendagri 86 th 2017 : Perencanaanpembangunan Daerahdidasarkan Bagiandariupayapembinaanumumdi bidangpembangunandaerah,khususnya terkaitperencanaanpembangunandaerah padadatadaninformasiyangdikeloladalam SistemInformasiPembangunanDaerah BagaimanadatadaninformasipembangunandalamSIPD dikelolauntukpenyusunanrencanapembangunandaerah Pasal374UU 23/2014
DASARHUKUM PERENCANAAN BERBASIS APLIKASI AmanatUU 25/2004dan UU23/2014, bahwaperencanaanpembangunan daerahharus: Pasal14Permendagri862017:PenyusunanRPJPD, RPJMD,danRKPDdilakukanberbasispadae-Planning. 1. Berbasisdatadaninformasi 2. Satukesatuandalamsystem pembangunannasional 3. Terhubungdenganinformasi pemerintahandaerah 4. Menjadimediapembinaan umumpembangunandaerah Permendagri86/2017 Data pembangunan daerah dalam e-database SIPD menjadi acuan dalam merumuskan masalah pembangunan,sertaacuan dalampenentuantarget programdankegiatandaerah Permendagri98/2018 E-planning Kemendagri mewujudkan database Bagaimanamewujudkanamanat UU25/2004danketentuandalam UU23/2014tentangperencanaan pembangunandaerah? terpadurencanapembangunandaerah Permendagri98/2018 Konsultasidanevaluasirencanapembangunandaerah menggunakanaplikasie-planning Permendagri98/2018
TAHAPAN PENGUMPULAN, PENGISIAN DAN EVALUASI DALAM E-DATABASE SIPD(Mengacupada Surat Edaran) Evaluasiterpadu e Database (Forum Evaluasisecarakeseluruhanaplikasidanpengelolaane-Database) Pengumpulandanpengisian data (SE Nomor 050/3320/Bangda ttg Petunjuk Pengelolaan e-database) Verifikasi Data FORUM DATA (Pemetaanketersediaandankebutuhan data sertapembagiantugaspengumpulandanpengisian data antar OPD) Pembentukan Tim 5 4 3 2 1
Proses pengumpulandanpenginputan data sipd (SE Nomor 050/3320/Bangda ttg Petunjuk Pengelolaan e-database) PengumpulandanPenginputan data menggunakanpolabottom up
KELEMBAGAAN TERKAIT DATA UU 23/2014 Pasal 274 Supply Data StatistikDasar BPS Prov/Kab/Kota Fungsipengelolaandanpemanfaatan data untukperencanaan yang dikeloladalam SIPD BAPPEDA Koordinasiterkaitpengumpulan data sektoral (verifikasi data sektoral) PembinaanTeknispengelolaan data sektoral MenyerahkanHasil Data Sektoral Supply Data Sektoral Supply Data Sektoral DinasStatistik PD Teknis PembinaanTeknisStatistik PengumpulandanPenyediaan data sektoral Lampiran UU 23/2014 UrusanStatistik • Pembinaanteknisterkaitstatistiksektoral: • metodepengumpulan data statistiksektoral • metodepelaksanaansurveistatistiksektoral • definisi, satuandanmetodepenghitunganstatitiksektoral
STRUKTUR PERMENDAGRI NO. 98/2018 BABI KETENTUAN UMUM BABII DATABERBASIS ELEKTRONIK/ E-DATABASE BABIII PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK/ E-PLANNING BABIV MONITORINGDAN EVALUASIBERBASIS ELEKTRONIK/ E-MONEV BABV PELAPORAN BERBASIS ELEKTRONIK/ E-REPORTING 13 31 BAB PASAL BABVI PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BABVII MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASIDALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BABVIII HAKDAN KEWAJIBAN PENGGUNA APLIKASISISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BAB IX PEMBAHARUAN SISTEM BABX PEMBINAAN BABXI PENDANAAN BABXII KETENTUAN PERALIHAN BABXIII PENUTUP
TidakAktif : Aktif : Kota Samarinda Kota Bontang Kota Balikpapan KabupatenKutaiTimur KabupatenKutai Barat KabupatenBerau KabupatenKutaiKertanegara KabupatenPaser KabupatenPenajamPaser Utara Kabupaten Mahakam Ulu EvaluasiPelaksanaan SIPD di Kabupaten/Kota
PENUTUP • Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan SIPD sebagai legaldatabase dalam perencanaan pembangunan daerah • Diharapkan SIPD supayalebih users friendly • Dukungan Server yang memadaidariKemendagri • SistematauAplikasi SIPD tidakberubah-ubah • Dukungan Data dari Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota terkait elemen data SIPD dalam rangka penyempurnaan elemen data • Kelembagaanpengelola data Perangkat Daerah perludiperkuatdalamhalkapasitaspersonil dan pendanaan. • TugasBappeda, DinasStatistikdanPerangkat Daerah : • Mendorongketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkanuntukperencanaan • Koordinasipengumpulandanpemanfaatan data untukperencanaan