1 / 13

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Syarif As’ad. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan. Konsepsi Umum. Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan

michel
Download Presentation

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Syarif As’ad Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

  2. Konsepsi Umum • Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan • Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa penghimpunan atau penyaluran dana dengan menawarkan berbagai skema, yang diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

  3. Lembaga Keuangan Syariah memiliki esensi yang berbeda dengan bank konvensional yaitu: tujuan, mekanisme, kekuasaannya, serta ruang lingkup dan tanggungjawab (menuju sosio ekonomi masyarakat yang Islami  “berkeadilan”)

  4. Peran Intermediasi Lembaga Keuangan • Merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun Individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi yang lain

  5. Bentuk Intermediasi • Intermediasi Denominasi money balancing • Intermediasi Risiko kontrol sektor bisnis • Intermediasi Jatuh Tempo pembatasan • Intermediasi informasi seputar keuangan • Intermediasi Lokasi membantu keterjangkauan bisnis • Intermediasi Mata Uang konversi

  6. Intermediasi Keuangan Sekuritas Skunder Sekuritas Primer Arus Tabungan Arus Pembiayaan

  7. Prinsip Operasional LKS • Bebas “Maghrib”  Maysir (Spekulasi), Gharar (penipuan-ketidakpastian), Haram (segi dzat atau cara), Riba (tambahan), Batil (batal) • Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah • Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah

  8. Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah • Bank Indonesia • Dept. Keuangan • Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah • Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

  9. Bank Indonesia (BI) • BI sebagai bank central yang bertujuan mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter (termasuk pencetak uang), menjaga kelancaran devisa serta mengatur dan mengawasi bank. • BI mengatur dan mengawasi dual system banking sejak perundangan No.7 th 1992 PP.No.2 th 2008 (tujuan dan tugas BI)

  10. Dept. Keuangan RI

  11. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DSN-DPS) • DSN di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1999, terdiri para Fuqaha’ dan pakar ekonomi • Bertugas melaksanakan tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah • DSN terdiri dari pengurus pleno (56 anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 anggota) yang dipilih berdasarkan rapat pleno DSN MUI

  12. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah (DSN-DPS) • DPS merupakan wakil DSN yang berada pada lembaga keuangan syariah • Bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN • Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang

  13. Badan Arbitrase Syariah Nasoinal(Basyarnas) • Merupakan lembaga yang menengahi perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan ketentuan hukum syariah • Berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan ditempat yang dianggap perlu • Berdiri sejak 2003 oleh Kejagung dan MUI (No.kep.-09/MUI/XII/2003) • Perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di anatara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”

More Related