1 / 62

BEBERAPA KASUS Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

BEBERAPA KASUS Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Paripurna P. Sugarda. Kasus PT. Carrefour Indonesia Kasus PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus PT. Garuda Indonesia Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 Kasus Penjualan VLCC PT. Pertamina

missy
Download Presentation

BEBERAPA KASUS Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BEBERAPA KASUS Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Paripurna P. Sugarda

  2. Kasus PT. Carrefour Indonesia Kasus PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus PT. Garuda Indonesia Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 Kasus Penjualan VLCC PT. Pertamina Kasus Proyek Logo Baru PT. Pertamina Kasus Retail PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)

  3. PT. Carrefour Indonesia • PT. Carrefour Indonesia melakukan perjanjian dengan para pemasok yang memuat syarat-syarat perdagangan (Trading Terms) dan berlaku selama 1 tahun • Trading Terms yang ditetapkan antara lain: Listing Fee, Minus Margin, Anniversary Discount, Common Assorted Cost, Store Remodeling Discount, Opening Cost / New Store, Opening Discount

  4. Listing Fee • Adalah biaya pemasok untuk memasok produk baru pada PT. Carrefour Indonesia • Berfungsi sebagai jaminan apabila barang tidak laku dan hanya ditetapkan sekali • PT. Carrefour Indonesia menetapkan Listing Fee pada pemasok per item produk per gerai PT. Carrefour Indonesia

  5. Minus Margin • Adalah syarat bahwa pemasok menjamin bahwa harga produk yang dijual oleh pemasok pada PT. Carrefour Indonesia tidak lebih mahal dari harga produk yang sama yang dijual pada pesaing PT. Carrefour Indonesia • Bila ditemukan bukti tertulis bahwa harga beli PT. Carrefour Indonesia lebih mahal dari pesaingnya, maka PT. Carrefour Indonesia berhak mendapat kompensasi dari pemasok sebesar selisih dari harga beli PT. Carrefour Indonesia dengan harga jual pesaing

  6. Market Power PT. Carrefour Indonesia PT. Carrefour Indonesia memiliki (market power) yang lebih besar dibandingkan dengan peritel lain di pasar hypermarket, karena: • PT. Carrefour Indonesia merupakan peritel pasar modern yang terbesar di pasar hypermarket dengan memiliki 16 gerai dan beberapa gerai adalah yang terluas dibandingkan gerai peritel hypermarket lain • PT. Carrefour Indonesia termasuk pelopor/incumbent di pasar ritel modern dengan konsep hypermarket; • Posisi gerai PT. Carrefour Indonesia banyak terletak di lokasi strategis yg memberikan akses signifikan kepada konsumen • Gerai PT. Carrefour Indonesia memiliki tingkat kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang tinggi • Jenis item produk yang dijual termasuk yang paling lengkap

  7. Akibat Market Power Timbulkan ketergantungan bagi para pemasok, karena: • PT. Carrefour Indonesia memiliki kemampuan akses untuk menjual produk kepada konsumen yang lebih besar melalui banyaknya jumlah gerai • Gerai PT. Carrefour Indonesia sebagai tempat promosi untuk menaikan citra produk pemasok dan promosi produk baru • Prosentase nilai penjualan produk pemasok di gerai PT. Carrefour Indonesia cukup signifikan dibandingkan dengan total nilai penjualan produk pemasok • Gerai PT. Carrefour Indonesia banyak terdapat di lokasi yang strategis • Dengan masuknya produk di gerai PT. Carrefour Indonesia , Pemasok akan lebih mudah memasukkan produknya ke gerai pesaing PT. Carrefour Indonesia

  8. Akibat Ketergantungan Pemasok Pemasok memiliki bargaining power yang lemah dalam bernegosiasi dengan Terlapor dalam menyepakati syarat-syarat perdagangan (trading terms)

  9. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 PT. Carrefour Indonesia telah melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf b

  10. Pasal 19 huruf a Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; 

  11. Pasal 19 huruf b b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

  12. Melalui persyaratan Minus Margin, PT. Carrefour Indonesia terbukti telah menghalangi pelaku usaha lain dalam melakukan kegiatan dalam jenis usaha yang sama di wilayah DKI Jakarta Fakta: salah satu pemasok produk Susu menghentikan pasokannya pada Hypermarket Giant (pesaing PT. Carrefour Indonesia) karena takut dikenakan sanksi Minus Margin

  13. Melalui persyaratan Minus Margin, PT. Carrefour Indonesia telah menghambat persaingan usaha dengan cara tidak jujur dan melawan hukum  Minus Margin menimbulkan hambatan persaingan bagi pelaku usaha pesaing PT. Carrefour Indonesia berupa hambatan dari segi perolehan barang dan dari segi penentuan harga back

  14. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.Penguasaan Pasar • Pangsa pasar mi instan nasional,sampai dengan akhir tahun 2005 dikuasai oleh: - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., sebesar 70% - PT. Karunia Alam Segar, sebesar 20% - 12 produsen lainnya secara bersama-sama menguasai 10%

  15. Pasal 25 ayat (2) UU No.5 tahun 1999 (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usahaatau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebihpangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

  16. Jabatan Rangkap • PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan bagian dari perusahaan kelompok “Group Indofood”, dimana PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai perusahaan induk yang memiliki 31 perusahaan anak • Terjadi Jabatan Rangkap dalam Group Indofood yang melibatkan 3 orang yaitu Anthoni salim, Fransiscus Welirang, dan Benny S. Santoso

  17. = Anthoni Salim = Benny S. Santoso = Frannsiscus Welirang

  18. Pasal 26 UU No. 5 tahun 1999 Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan–perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

  19. First Pasific Company 51,5% PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 99,98% 50% 49% PT. Prima Intipangan Sejati PT. PT. Surya Pangan Indonesia PT. Nissinmas 91% PT. Myojo Prima Lestari Pemilikan Saham

  20. Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

  21. Sifat Larangan Posisi Dominan Rule of Reason back

  22. PT. Garuda Indonesia • Computerized Reserved System (CRS) = sistem reservasi yang dimiliki maskapai penerbangan untuk melakukan booking seat secara otomatis oleh biro perjalanan swasta • Beberapa CRS di dunia, antara lain: Sistem Sabre, Sistem Galileo, Sistem Amedeus, Sistem Worldspan, Sistem Abacus • Maskapai penerbangan (termasuk Garuda) umumnya menggunakan lebih dari 1 CRS

  23. PT Abacus Indonesia adalah anak perusahaan PT. Garuda Indonesia dan merupakan distributor tunggal Sistem Abacus • PT. Garuda Indonesia melakukan proteksi terhadap PT. Abacus Indonesia : “Sistem ARGA (Automated Reservation of Garuda Airways) hanya disertakan pada Sistem Abacus” • ARGA = sistem reservasi untuk booking tiket penerbangan Garuda jalur domestik

  24. Akibatnya…. • Biro perjalanan swasta hanya bisa menggunakan Sistem Abacus untuk penjualan segmen domestik • 10 Oktober 2001 : PT Vayatour (biro perjalanan swasta) menerima pemutusan perjanjian sepihak dari PT. Abacus Indonesia yang diikuti pemutusan hubungan ke sistem Abacus • Alasan pemutusan : PT Vayatour tidak memenuhi target minimal penjualan

  25. PT. Garuda Indonesia menawarkan koneksi langsung ke sistem ARGA pada PT. Vayatour tanpa harus menggunakan sistem Abacus, dengan syarat PT. Vayatour menyiapkan perangkat pendukung lengkap • PT. Abacus Indonesia keberatan karena dengan koneksi langsung, maka dual acces pada sistem ARGA yang dimiliki secara ekslusif melalui sistem Abacus kehilangan eksklusivitasnya

  26. 28 Mei 2002 : PT. Abacus Indonesia mengirimkan surat pada PT. Vayatour untuk tetap menggunakan sistem Abacus • PT Vayatour menuduh PT. Abacus Indonesia dan PT. Garuda Indonesia telah menyalahgunakan posisi dominannya.

  27. Pasal 14 UU No. 5 tahun 1999 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

  28. Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 tahun 1999 (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

  29. Jabatan Rangkap • Jabatan rangkap terkait dengan 2 orang yaitu Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka • Keduanya memiliki kedudukan sebagai anggota Direksi PT Garuda Indonesia sekaligus sebagai Komisaris PT Abacus Indonesia

  30. Pasal 26 huruf b UU No.5 tahun 1999 Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan–perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

  31. Pelanggaran PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia dan PT. Abacus Indonesia telah melanggar pasal 14, pasal 15 ayat (2), dan pasal 26 huruf b UU No.5 tahun 1999 back

  32. Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 • Pengadaan tinta sidik jari dilakukan oleh Divisi Logistik KPU melalui pengumuman pelelangan No.1238/15/XII/2003 • Syarat untuk mengikuti prakualifikasi pengadaan tinta, antara lain: - Calon peserta prakualifikasi harus berbentuk konsorsium dengan jumlah anggota minimal 3 perusahaan dan surat perjanjian konsorsium harus disahkan notaris - Tiap anggota konsorsium harus memiliki SIUP besar dan surat ijin usaha lain dengan klasifikasi bidang usaha pemasokan barang ATK - Tiap anggota konsorsium harus memiliki pengalaman kerja dalam sub bidang pemasokan barang ATK min. 3 thn terakhir

  33. 32 konsorsium perusahaan mendaftarkan diri • Dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Biro Logistik dan Panitia Pengadaan KPU  8 konsorsium memenuhi persyaratan

  34. 8 Konsorsium yang memenuhi syarat • Konsorsium PT Mustika Indra Mas (PT. MIM) • Konsorsium PT Multi Mega Service (PT. MMS) • Konsorsium PT. Senorotan Perkasa (PT. SP) • Konsorsium PT Tricipta Adimandiri (PT. TA) • Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada (PT.YH) • Konsorsium PT Fulcomas Jaya (PT. FJ) • Konsorsium PT Wahgo International Corporation (PT. WIC) • Konsorsium PT Lina Permai Sakti (PT. LPS)

  35. Tidak semua Konsorsium memenuhi persyaratan • Panitia pengadaan lalu mengeluarkan SK No. 09.A/SK/KPU/tahun 2004 ttg Penetapan Spesifikasi Teknis dan Cara Penunjukan Langsung Pengadaan Tinta Sidik jari pemilu 2004 yg isinya a.l. “untuk kecepatan waktu mengingat pelaksanaan Pemilu sudah sangat mendesak, maka pengadaan tinta sidik jari pemilu Legislatif Tahun 2004 dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung”

  36. Konsorsium PT.MIM, Konsorsium PT.MMS, Konsorsium PT.SP, Konsorsium PT.TA, Konsorsium PT.YH mengadakan pertemuan dengan mengikut sertakan Konsorsium PT. Nugraha Karya Persada sebanyak 4 kali selama Februari 2004 • Pertemuan menghasilkan kesepakatan: • Tinta yg akan digunakan adalah tinta yang ditawarkan oleh Konsorsium PT.Nugraha Karya Persada krn Konsorsium PT.tersebut mrpkn salah satu pemasok tinta impor dari India • Melakukan pengaturan harga penawaran dgn kesepakatan bahwa siapapun yg nanti menjadi pemenang di antara Konsorsium2 tsb, akan melibatkan yang lain utk melaksanakan pekerjaan

  37. 17 Februari 2004, KPU mengumumkan pemenang tender yaitu Konsorsium PT.MIM, Konsorsium PT. FJ, Konsorsium PT.WIC, dan Konsorsium PT.LPS • 20 februari 2004, Konsorsium PT.MIM mengadakan pertemuan dengan Konsorsium PT.MMS, Konsorsium PT.SP, Konsorsium PT.TA, Konsorsium PT.YH untuk membahas pembagian kerja dan modal dalam pengadaan tinta sidik jari

  38. Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. back

  39. Penjualan VLCC PT. Pertamina • PT. Pertamina berniat melakukan divestasi 2 buah kapal tanker VLCC dengan alasan finansial • Untuk melakukan divestasi VLCCPT. Pertamina melakukan penunjukan langsung Goldman Sachs (Singapore) Pte. sebagai financial advisor dan arranger

  40. Pertimbangan penunjukan langsung Goldman Sachs (Singapore) Pte. • Rapat Direksi PT. Pertamina dengan Dewan Komisaris PT. Pertamina memutuskan Divestasi VLCC harus selesai dalam waktu 1 (satu) bulan; • Keterbatasan kemampuan PT. Pertamina untuk menjual tanker VLCC; • Goldman Sachs (Singapore) Pte.memiliki kredibilitas dan kemampuan yang sudah mendunia serta memiliki jaringan yang luas untuk mencari calon pembeli potensial di luar negeri; • Goldman Sachs (Singapore) Pte.memiliki pengalaman dalam penjualan aset; • Goldman Sachs (Singapore) Pte. selama ini bekerja pada PT. Pertamina tanpa retainer fee

  41. Berdasarkan saran dari Goldman Sachs (Singapore) Pte., PT. Pertamina melakukan penjualan 2 kapal tanker VLCC melalui penawaran tender yang diikuti oleh 43 calon peserta tender • PT. Pertamina memilih 3 peserta yang memenuhi persyaratan yaitu Frontline, Ltd., Essar Shipping, Ltd., dan Overseas Shipholding Group, Inc., dengan Essar Shipping, Ltd. sebagai pihak yang mengajukan penawaran tertinggi • Essar Shipping, Ltd.,kemudian ternyata tidak memenuhi beberapa syarat pembayaran

  42. Frontline, Ltd. kemudian melakukan revisi penawaran dengan harga yang lebih besar dari 2 peserta lainnya • Frontline, Ltd. Juga menunjuk PT Perusahaan Pelayaran Equinox untuk bertindak sebagai agennya dalam pembelian VLCC • Berdasarkan pertimbangan yang diajukan oleh Goldman Sachs (Singapore), Pte. terkait penawaran yang diajukan para peserta dan revisi penawaran Frontline, Ltd. PT. Pertamina menyetujui Frontline, Ltd. sebagai pemenang tender

  43. Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan,baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: …. (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

  44. Diskriminasi yang dilakukan PT. Pertamina • Penunjukan langsung Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebagai financial advisor dan arranger • Penerimaan revisi penawaran harga hanya dari Frontline, Ltd

  45. Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

  46. Tindakan yang melanggar pasal 22 Persekongkolan PT. Pertamina, Goldman Sachs (Singapore), Pte., Frontline, Ltd., dan PT. Perusahaan pelayaran Equinox dalam mengatur Frontline, Ltd. sebagai pemenang tender back

  47. Proyek Logo Baru PT. Pertamina • PT. Pertamina mengeluarkan kebijakan penggantian logo dalam rangka perbaikan citra dan penyesuaian visi & misi perusahaan • PT. Pertamina melakukan penunjukan langsung pada LANDOR sebagai Branding Consultant untuk melakukan penggantian logo

  48. Pertimbangan penunjukan langsung: “…reputasi dan pengalaman LANDOR selama ± 30 (tiga puluh) tahun dalam bisnis merancang logo-logo perusahaan dunia khususnya perusahaan-perusahaan minyak dunia…” • Penunjukan juga didasarkan pada alasan keterbatasan waktu

  49. Beberapa Branding Consultant di Indonesia

  50. Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: …. (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

More Related