1 / 9

PELANGGARAN NOTARIS DI PASAR MODAL

PELANGGARAN NOTARIS DI PASAR MODAL. FADILLA OCTAVIANI RIZKI HAPSARI TAMI JUSTISIA NOTARIAT FHUI 2013. Peran Notaris Dalam Pasar Modal. Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pernyataan Penerbitan Waran Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran

nigel-horn
Download Presentation

PELANGGARAN NOTARIS DI PASAR MODAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELANGGARAN NOTARIS DI PASAR MODAL FADILLA OCTAVIANI RIZKI HAPSARI TAMI JUSTISIA NOTARIAT FHUI 2013

  2. Peran Notaris Dalam Pasar Modal Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pernyataan Penerbitan Waran Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Perjanjian Perwaliamanatan Partij (Akta Para Pihak) NOTARIS Berita Acara RUPS: Tempat RUPS Pengumuman & Pemanggilan Agenda Rapat (Quorum) DPS Hadir dengan kuasa Identitas pihak yang hadir Quorum kehadiran Quorum pengambilan keputusan Pertanyaan, tanggapan, dan keberatan RUPS menjadi PT Terbuka ( IX.J.1) Relaas (Akta Pejabat)

  3. Pelanggaran di Bidang Pasar Modal • Kewajiban menyampaikan laporan/dokumen ke Bapepam oleh Notaris • Kewajiban menaati kode etik ( 66 UUPM) Administratif Pelanggaran Teknis • Pelanggaran yang ada unsur pidana: • Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Per-UU di bidang Pasar Modal (109 UUPM) TINDAK PIDANA Kejahatan* *Umumnya kejahatan (overtrading) diancam sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran (misdriff)

  4. Peraturan Terkait Notaris di PM Peraturan Jabatan Notaris • Klien tidak ttd di hadapan notaris • Penurunan tarif • Akta tidak dibacakan • Salah dalam memberikan tindakan hukum • Melaksanakan tugas di luar wilayah kerja • Menjelek-jelekkan rekan sesama Notaris Peraturan Notaris Kode Etik Peraturan VIII.D.1 ttg Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal

  5. Kasus Pelanggaran Notaris di PM 2 Kuasa dari PS PT SP di British Virgin Island kepada PT Ciptadana Securities (“PT CS”) untuk hadir di RUPSLB III PT SP Pada tahun 2009, PT Star Pasific, Tbk (“PT SP”) melakukan Right Issue (Konversi Saham) Namun, saham PS minoritas tidak dikonversi (terdapat perlakukan berbeda) 1 3 Bapepam menjatuhkan SANKSI ADMINISTRATIF berupa pembekuan kegiatan usaha selaku notaris PM selama 3 (tiga) bulan Salah satu investor melapor PT SP (Terlapor) dan Notaris X (Turut terlapor) kepada Bapepam Surat kuasa tidak ada legalisasi oleh Notaris/Pejabat dan Perwakilan RI di British Virgin Island 4 6 5 7 Pelanggaran : Pasal 66 UU PM jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN jo. Pasal 3 Kode Etik Notaris

  6. Pembahasan Kasus (1)“Tidak Sahnya Surat Kuasa” Kuasa kepada PT CS tidak sah karena tidak digelisasi Notaris/Pejabat dan Perwakilan RI di British Virgin Island. Sehingga kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan tidak dapat diperhitungkan Dasar Hukum: Surat Dep. Kehakiman 1 Mei 1978 ttg Dokumen Luar Negeri Permen LN No. 9 tgl 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda Putusan MA RI No 3038K/Pdt/1981 Iklan panggilan pemegang saham Anggaran Dasar PT SP, Tbk Pernyataan Ketua Rapat dalam RUPSLB Legalisasi seharusnya oleh: Deplu BVI, Perwakilan RI di BVI dan Kemenlu RI

  7. Pembahasan Kasus (2) “TJ Notaris” Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Dasar Hukum: Peraturan Bapepam No VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris (Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan PJN dan Kode Etik, serta senantiasa bersikap independen) Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris jo Pasal 3 Kode Etik Notaris (Notaris dalam dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkai dalam perbuatan hukum) Tanggung Jawab Notaris untuk: Memastikan bahwa si pemberi kuasa adalah pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan si penerima kuasa adalah yang berhak mewakili berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa, sekaligus wajib memeriksa keabsahan dari surat kuasa tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

  8. Pembahasan Kasus (3)“Kesulitan Bapepam dalam Pemeriksaan Notaris” • Kesulitan Bapepam (Tim pemeriksa) adalah ketika pemanggilan, notaris menolak hadir ((sebanyak 2 kali) dengan alasan perlunya izin MPD (Pasal 66 UU JN) • “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang...” • Namun, Izin dari MPD sebenarnya tidak diperlukan karena: • Pemeriksaan oleh Bapepam bukan untuk kepentingan peradilan • Laporan yang diajukan bukan dalam lingkup perkara pidana • Dasar Hukum, Kewenangan Bapepam untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap UU PM, yaitu: • Pasal 100 UU Pasar Modal • Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

  9. Selesai

More Related