E N D
Visi pembangunan lingkungan hidup ” Menjadikan lingkungan hidup sebagai paradigma etika dan perilakubaru bagi kehidupan individu, keluarga, komunitas, masyarakat hingga kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan penting untuk tidak saja keluar dari krisis ekonomi dan politik, melainkan juga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara Indonesia menuju milenium ketiga”
DESENTRALISASI PLH 1. Pelayananpubliklancar, efektif,murah 2. Demokrasipartisipasimasyarakat 3. Kebijakanlebihbaikaspiratif 4. PeluangkeadilanLH jdfaktorpentingdlm perencanaanpemb.daerah 5. Pemutusanrantaimengurangipeluang KKN birokrasi
Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (PLH) Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 : “Bumi, air dankekayaanalam yang terkandungdidalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakansebesar2nya untukkemakmuranrakyat “1. SDA harusdimanfaatkansecarabijaksana2. Pemanfaatan SDA harusdenganmelestarikankemampuanlingkunganhidup3. Generasisekarangmemikulkewajibanterhadapgenerasimendatang
LangkahkebijakanPLH untukmewujudkan“Pembangunan berkelanjutan” Yaitu : Pembangunan yang memenuhikebutuhankitasekarangtanpamengurangikemampuangenerasi yang akandatanguntukmemenuhikebutuhanmereka • Pengelolaan SDA • Pengelolaandampakpembangunan • Pembangunan SDM
KendalaKebijakan PLH • Hambatanstruktural • Lemahnyaprakondisipenegakanhukumnasional • Melemahnyapelaksanaanhukumnasionaldilapangan(aparat vs masyarakat) • Lemahnyaidentifikasi program yang berbasismasalahriildilapangan
KendalaStruktural • Kelembagaan lingkungan hidup baru • Ego sektoral • Persepsi yang berbeda tentang PLH dan pembangunan
KendalaStruktural Masalah LH Prosesperencanaan PLH Rekomendasi PLH kpdInstansiterkait (lintassektoral ) Perencanaan Pembangunan Daerah AksiNyata PLH
10 ISSUE LINGKUNGAN • 1. Pencemaranudaradankerusakanatmosfer • 2. Kebutuhandanpencemaran air • 3. Kerusakandanpencemaranpesisirlaut • 4. Kerusakanhutandanlahan • 5. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) • 6. DegradasidanKeamanankeanekaragamanhayati • 7. Kebutuhandandiversivikasi energi • 8. Limbahdomestik • 9. B3 danLimbah B3 • 10. Bencanalingkunganhidupdanalam
STRATEGI PLH DI INDONESIA I. PELAYANAN MASYARAKAT 1. PengentasanKemiskinan Pendidikanmenjadi bag pentingdalamprosespemberdayaanmasyarakat 2. Perubahanpolakonsumsidanproduksi Menyebabkaneksploitasi SDA meningkatdanberimplikasiluasbagilingkungan 3. Dinamikakependudukan Masalahpenduduk (jumlah,sebarandankualitas) berpengaruhbagilingkungan Kerusakanlingkungan + pencemaran = Jumlahpenduduk x konsumsi/kapita x besardampakpilihan/jenisbahan
4. Pengelolaandanpeningkatankesehatan Pembangunan pelayanankesehatan (al.pelayanan,pengendalianpenyakitmenular) 5. Pengembanganperumahandanpemukiman Pembangunan kuantitasdankualitaspemukiman,berpengaruhlangsungthdkesehatanmasyarakat 6. Sistemperdagangan global & instrumenekonomi Prosesglobalisasibisamempercepatperusakanlingkungan
KETERKAITAN BUDAYA MANUSIA DENGAN LINGKUNGAN Resources (SDA) Satisfy of wants Human Opportunity Environmental Appraisal Environmental Opportunity Ecosystem Human & Culture STUCk
II.PENGELOLAAN LIMBAH • Perlindunganatmosfir • Pengelolaan B3 • Pengelolaanlimbah B3 • Pengelolaanlimbahradioaktiv • Pengelolaanlimbahpadatdancair
III. PENGELOLAAN SUMBERDAYA TANAH • Penatagunaansumberdayatanah • Pengelolaanhutan • Pengembanganpertanianpedesaan • Pengelolaansumberdaya air
IV. PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM • Konservasikeanekaragamanhayati • Pengembanganbioteknologi • Pengelolaanterpaduwilayahpesisir
PenegakandanPengembanganHukumLingkungandi Era Reformasi Cara pandangmanusiaterhadaplingkungan: • Antroposentrisme = manusiasebagaipusatalamsemesta • Ekosentrisme= Manusiaadalahbagiandarialamsemesta Krisislingkunganadalahmasalah moral ygdiakibatkankesalahan fundamental dalampemahamandancarapandangmanusiaterhadapalam
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 1. REFORMASI LEGISLASIPartisipasipublik 2. REFORMASI PENGADILAN • PrinsipIndependensi • PrinsipProfesional • PrinsipPartisipasi • PrinsipTransparansi • Mudahdiaksesdancepatpelayanannya
3. REFORMASI APARATUR PENEGAK HUKUM • Profesionalisme • Integritas & komitmen moral 4. REFORMASI BUDAYA HUKUM Selamareformasilegislasi,reformasipengadilandanreformasiaparaturbelumditegakkan, sulituntukmenumbuhkanbudayahukum.
A C T I O N 1. Perlukomitmen & gerakanbersamamembentukpolahidupramahlingkungan (“peka&kritis”mulai dari diri sendiri,rumah,sekolah dst) 2. Membangkitkan masa yang kritis (critical mass) agar isu lingkungan menjadi isu politis sehingga lahir kebijakan2 yang pro lingkungan hidup (Walhi, April 2008)