SOSIALISASI

1. SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2010 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN JAKARTA 2009

2. Outline • DASAR HUKUM • STANDAR BIAYA UMUM 1. Pengertian 2. Kebijakan Umum 3. Kebijakan Khusus C. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS 1. Pengertian 2. Penjelasan Umum 3. Kebijakan Khusus D. KESIMPULAN

3. A. DASAR HUKUM • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) • “Keuangannegaradikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandanbertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilan”. • 2.PP Nomor 21 Tahun 2004 tentangPenyusunan RKAKL, Pasal 7 ayat (2) dan (4): “ Standar biaya yang ditetapkan dapat berupa standar biaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran”.

4. B. STANDAR BIAYA UMUM 1. Pengertian StandarBiayaUmum (SBU)adalahsatuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah. (PMK Standar Biaya Umum Tahun 2010, Pasal 1, PMK Nomor 01/PM.02/2009)

5. 2. KebijakanUmum 2. Penyesuaian besaran dilakukan, dengan alasan; - Dasar perhitungan satuan biaya - Hasil penelitian di lapangan - Inflasi/kewajaran. 1. Standar Biaya Umum 2010 disusun dengan tetap menggunakan komposisi Standar Biaya Umum 2009 3. Prosentase kenaikanhonorarium antara lain: - Pengelola Keuangansebesar 4,4% - Panitia Pengadaan sebesar 10,03% - Pengelola PNBP sebesar 4,34 % - Kegiatan Penelitian sebesar 32,97 % - Narasumber sebesar 15,28 % 4. Prosentase kenaikan belanja barang antara lain: - Konsumsi rapat sebesar 31,67 % - Pakaian dinas sebesar 27,43% - Kendaran oprsnl. sebesar 21,15 %

6. 3. KebijakanKhusus • Pemberian uang representasi dan fasilitas sewa kendaraan bagi pejabat negara diberikan secara at cost. • Uang makan PNS dinaikkan menjadi Rp20.000,00/hari. • Menambah Item standar biaya baru sesuai usulan departemen dan kebutuhan yaitu : - Honorarium kegiatan pelaksanaan SAP - Uang transpor kegiatan dalam kota - Honorarium tim pengelola web site - Pengadaan kendaraan operasional lapangan - Paket meeting ditambah paket full day dan half day dan diklasifikasikan sesuai dengan peserta - Indeks knosumsi Rapat untuk Rakor setingkat Menteri/ Eselon I/Setara • Pengurangan item standar biaya yaitu : - Diklat teknis fungsional PNS - Diklat ketrampilan masyarakat

7. C. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS 1. Pengertian Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau wilayah tertentu. * PMK Nomor 69/PMK.02/2008 tentang ”Penyusunan Standar Biaya Khusus” . dan * Perdirjen Anggaran Nomor 01/AG/2009 tentang ”Petunjuk Teknis Penyusunan SBK”.

8. 2. PENJELASAN UMUM • Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) adalahpanduan bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun dan menelaah SBK untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan dan/atau di wilayah tertentu. • Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) adalah Penganggaran Berbasis Kinerja. • Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) meliputi pengajuan SBK, institusi terkait dan pembagian wewenang, tata cara penyusunan SBK dan tata cara penelaahan SBK. • Arah kebijakan SBK mengupayakan tersusunnya standar biaya suatu kegiatan yang terdiri atas tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Standar Biaya tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai angka dasar dalam perencanaan pengalokasian dana untuk tahun berikutnya.

9. lanjutan • Pengajuan usulan kegiatan oleh Kementerian Negara/Lembaga diterima Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 31 Maret 2009 (sesuai Surat Dirjen Anggaran nomor 310/AG/2008 tanggal 17 Februari 2009). • Usulan SBK dilengkapi dengan Rekapitulasi Usulan SBK, Kerangka Acuan Kegiatan, Rincian Anggaran Biaya, dan data pendukung lain yang diperlukan.

10. 3. KEBIJAKAN KHUSUS SBK • Kegiatan yang diusulkan menjadi SBK adalah kegiatan pelayanan publik/birokrasi, kegiatan prioritas nasional, dan kegiatan prioritas K/L atau penunjang. • Kegiatan yang diusulkan menjadi SBK harus memenuhi kriteria sebagai berikut : • Merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga; • Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun; • Merupakan kegiatan yang mempunyai tahapan pelaksanaan untuk pencapaian keluaran (output). Kegiatan dimaksud dalam Aplikasi RKA-KL dapat berada di tataran kegiatan, sub kegiatan maupun detil sub kegiatan (grup akun); • mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur; • bersifat khusus/spesifik dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

11. Petunjuk Teknis Penyusunan SBK ini memuat beberapa hal baru sebagai penyempurnaan Petunjuk Teknis sebelumnya yaitu: • Penyusunan SBK terdiri dari tahapan pelaksanaan. Hal ini untuk mengetahui mekanisme dan proses pencapaian indikator kinerja maupun indikator keluaran Kementerian Negara/Lembaga. • Aplikasi SBK menyediakan fasilitas pencetakan catatan penelaahan, rekapitulasi usulan SBK, dan rekapitulasi persetujuan SBK serta pencetakan Lampiran PMK SBK untuk mempermudah penyusunan SBK.

12. D. KESIMPULAN • Standar Biaya Umum tahun 2010 digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam perencanaan anggaran dalam RKAKL tahun 2010. • Kriteria kegiatan yang dapat diusulkan menjadi Standar biaya Khusus adalah kegiatan yang sifatnya spesifik dilakukan Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur baik yang berasal dari level kegiatan, sub kegiatan, maupun detil sub kegiatan (grup akun). • Penyusunan SBK harus berpedoman dalam SBU yang telah ditetapkan, HSPK maupun standar biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. • Usulan SBK dapat disampaikan ke Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

13. TERIMA KASIH