PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

1. PERKAWINAN DI LUAR NEGERI Surini Ahlan Sjarif

2. Dapat terjadi : • Antara seorang WNI dengan sesama WNI • Antara WNI dan WNA • Pasal 56 UUP, menentukan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara seorang WNI dengan WNI serta seorang seorang WNI dengan WNA adalah sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana perkawinan berlangsung dengan memenuhi ketentuan UUP

3. Dalamwaktu 1 tahunsetelahsuamiistritersebutkembalike Indonesia makasuratbuktiperkawinanmerekaharusdidaftarkandikantorpencatatanperkawinandiwilayahhukumtempattinggalmereka. • Ketentuanpasal 56 tersebutmengambilalihdariketentuanpasal 83 dan 84 KUHPerdata. Jikadibandingkanketentuandalam UUP danKUHPerdatamengenaiperkawinandiluarnegerimakadapatdisimpulkanbahwapasal 83 dan 84 KUHPerdatatersebuttidakdapatdipisahkandariprinsip yang diaturdalampasal 26 KUHPerdata, sehinggadalamkonsep BW perkawinantersebuttidakmenimbulkanmasalah. Sementaramenurut UUP dalamhalsahnyaperkawinanharusmemperhatikanhukum agama. Sebagaimanadiaturdalam UUP. Hal initentusajaakanmenimbulkanmasalah.

4. PengaturanPerkawinan Campuran Akibat Hukum Terhadap Suami Istri Dan Anak-Anak yang Dilahirkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

5. Pengertian perkawinan • Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa • Bahagia hidup normal bersama anak-anak dengan damai dan sejahtera • Kekal hanya putus karena kematian / cerai mati

6. Perkawinan dapat dilakukan oleh • Satu warganegara (WNI) satu agama • Satu warganegara (WNI), beda agama • Berbeda kewarganegaraan satu agama • Berbeda warganegara berbeda agama

7. Pengertian perkawinan campuran Pasal 57 UU no 1 Tahun 1974 Perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

8. Rumusan hukum yang berlainan • GHR perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena pebedaan golongan • Ps 57 UU no 1 thn 1974 perkawinan antara orang Indonesia (WNI) dengan orang asing (WNA)

9. Perbedaan penafsiran • Apakah perkawinan campuran menurut pasal 57 UUno 1tahun 1974 termasuk juga perkawinan beda agama ? • Prof Koesnoe : perkawinan campuran tdk termasuk perkawinan beda agama

10. Dr Ichtiyanto perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU no 1 tahun 1974 mengandung 3 gagasan : • Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan ------- beda agama • Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak WNI • Perkawinan antara 2 (dua) orang asing (WNA)

11. Pasal 59 ayat (2)UU no 1 Tahun 1974 Perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia. Dilakukan menurut UU no 1 Tahun 1974 Artinya harus memenuhi syarat-syarat menurut UU tersebut yaitu syarat material dan syarat formil

12. Pasal 60 UU no 1 tahun 1974 • Ayat (1) ----- perkawinan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan “Hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi “ • Ayat (2) untuk membuktikan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi----dibuktikan dengan “surat keterangan “ yang diberikan pihak yang berwenang menurut hukum masing-masing pihak

13. Pasal 61 UU no 1 tahun 1974 • Ayat (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai yang berwenang • Ayat (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan diancam hukuman kurungan selama2nya 1 bulan

14. Keabsahan perkawinan • Menurut Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 ayat (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing agama dan kepercayaan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

15. Akibat perkawinan campuran • Terhadap pasangan suami istri Jika memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka perkawinannya sah Jika tidak memenuhi maka perkawinannya tidak sah

16. Terhadap anak yang dilahirkan • 1.Status keperdataan • perkawinan orang tuanya sah ----menjadi anak sah • perkawinan orang tuanya tidak sah menjadi anak luar kawin • 2.Status kewarganegaraan • anak sah -- menurut UU no 12 tahun 2006 • otomatis menjadi WNI • anak luar kawin jika ibu WNA ,ayah WNI maka • agar anak menjadi WNI ayah harus mengakui • anak tersebut sebelum anak berusia 18 tahun

17. PENUTUP Dalam perkawinan campuran hendaknya para pihak yang terlibat harus mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan baik bagi pasangan suami istri dalam perkawinan campuran tersebut terutama baik anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan sehingga hak anak untuk tumbuh dalam suasana yang konduktif dapat terwujud

18. Perkawinan campuran beda agama Perkawinan model sylvanus dan Gray Supiah menerapkan 2 kentuan agama yang mereka anut dalam perkawinan mereka

19. Paham yang berkembang dalam masyarakat ttg perkawinan beda agama 1 telahdiaturlaranganperkawinanmelaluipasal 8 huruf (f) 2telah diaturdalampasal 57 UU perkawinan Dalampengertianluas 3.paham yang berpendapat UU perkawinantidaksecarategasmengaturperkawinanbeda agama mengacupada GHR mengabaikanpasal 8 (f) Paham yang meyebut kanperkawinanbeda agama tidakdiatur . DalamuuPerkawinan

20. Paham tersebut sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran atas ketentuan pasal 8 (f) dan pasal 57 Pasal 8 huruf (f) sering diabaikan Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin Kata hubungan menimbulkan 2 penafsiran 1. penafsiran hubungan dalam ketentuan pasal 8 a,b,c,d,e adalah hubungan darah dan lain2 tidak diatur secara tegas larangan perkawinan beda agama 2.penafsiran hubungan adalah untuk melangsungkan perkawinan jelas berarti larangan perkawinan beda agama karena pada dasarnya semua agama menghendaki perkawinan seiman

21. Pasal 57 UU perkawinan Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam pasal 57 tersebut adalah perkawinan Antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Ada dua pendapat yang menafsirkan pasal 57 tersebut.

22. Pendapatpertamaperkawinancampurandalamartiluasyaitupendapat yang mengatakanperkawinancampuranadalahjugatermasukperkawinanbeda agama Pendapatkeduaperkawinancampurandalamartisempittidakmengenalperkawinancampuranbeda agama karena yang dimaksudperkawinancampurandalampasal 57 tersebuthanyalahperkawinancampuranbedakewarganegaraan

23. TERIMA KASIH