1 / 53

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Landasan Pikir Pengelolaan Keuangan Daerah. UU 25/2004. UU 17/2003. UU 15/2004. UU 33/2004. UU 1/2004. PP. PP. PP. misal: SAP, dstnya. UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237. REVISI PP 105.

peggy
Download Presentation

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  2. Landasan PikirPengelolaan Keuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 Omnibus Regulation • Esensinya: • Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern”. • Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda (Pasal 182 & Pasal 194). Pemerintahan Daerah

  3. Pasal 21 HAK Pasal 22 KEWAJIBAN Tujuan UtamaPengelolaan Keuangan Daerah • Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. • Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Money Follows Fuction Masyarakat Kesejahteraan Rakyat Demokratisasi Otonomi Efisiensi & Efektivitas Sumber daya Pemberdayaan masyarakat Pasal 23 (1) (2) KELOLA & IMPLEMENTASI UU 32/2004 REVISI PP 105 Pemerintahan Daerah • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan Pengelolaan Keuda RKPD • Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent • Pasal 167 ayat (3): • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial

  4. PP. 36 / 1972 PP. 48 / 1973 Kep. MDN 22 / 1974 UU No. 18 / 1965 PP. 5 / 1975 PP. 6 / 1975 Per. MDN 11 / 1975 UU No. 5 / 1974 PP. 105 / 2000 Kep. Mendagri 29 / 2002 UU No. 22 / 1999 PP 58 / 2005 Per.Mendagri…/2006 UU No. 32 / 2004

  5. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Kewenangan UU No.32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kewenangan Sumber pendanaan UU No.33/2004 APBD BHP dan BP DAU DAK SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan APBN APBN Pinjaman Daerah

  6. PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Kewenangan UU No.32/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah • PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah • RPP RKA-SKPD Sumber pendanaan UU No.33/2004 APBD • PP 65/2001 • PP 66/2001 Desentralisasi PP 55/2005 Dana Perimbangan PP 56/05 SIKD Dekonsentrasi PP 57/2005 Hibah Kepada Daerah PP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa PP 23/2003 PP 54/2005 Pinjaman Daerah APBN

  7. LANDASAN YURIDISPP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

  8. LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Pasal 69 ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 82 Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah

  9. MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN? • Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan. • Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002 • Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya • Redaksional yang kurang tepat

  10. BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN • Menyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04 UU 32/04 dan UU 33/04 • Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan • Meneliti dan memperbaiki redaksional

  11. OMNIBUS REGULATIONS • PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA • BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA • MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

  12. memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman 1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk 3. Pemerimaan 4. Pengeluaran 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga Negara Daerah KEU NEG Negara Daerah

  13. 3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Pajak Hak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan Kewajiban pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketiga Penerimaan Pengeluaran tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda Keuangan Daerah

  14. 11 Hierarkis Pejabat KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda Koordinator KPKD PPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) P.PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb PA / PB PPTK Unit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Penerimaan Bendahara Pengeluaran

  15. 13 Pendapatan daerah Menambah ekuitas dana lancar Hak daerah Tidak perlu dibayar kembali Mengurangi ekuitas dana lancar Kewajiban daerah Tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali Penerimaan yang perlu dibayar kembali Pengeluaran yang akan Diterima kembali Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan daerah

  16. 14 Pendapatan Daerah PAD Dana Penimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Klasifikasi menurut fungsi Klasifikasi menurut program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan Daerah

  17. 15 Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil DAU DAK Hibah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

  18. 16 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dasar Urusan wajib Pedidikan Kesehatan Fasilitas sosial Belanja Daerah Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Urusan pemerintahan Urusan Pilihan Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata

  19. 17 Subsidi

  20. 18 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI • Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara • Terdiri dari : • . Pelayanan umum • Ketertiban dan keamanan • Ekonomi • Lingkungan hidup • Perumahan dan fasilitas umum • Kesehatan • Pariwisata dan kebudayaan • Agama • Pendidikan • Perlindungan sosial

  21. 19 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari : • Belanja pegawai • Belanja barang dan jasa • Belanja modal • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan sosial • Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta • Belanja tak terduga

  22. LINGKUP PERENCANAAN DAERAH • RPJPD = 20 tahun • RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun • RENSTRA SKPD = 5 tahun • RKPD = 1 tahun • RK-SKPD = 1 tahun

  23. Alur Perencanaan Program & Penganggaran Pedoman Pedoman RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu dijabarkan Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman RPJM NASIONAL RAPBN APBN RKP diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman dijabarkan Pedoman RPJM DAERAH RPJP DAERAH RKPD RAPBD APBD KUA Pemerintah Daerah Pedoman PPAS RENJA SKPD Pedoman Pedoman RENSTRA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

  24. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) RPJMD Jaring asmara MUSRENBANGDA RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RENSTRA SKPD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD RKSKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Sosialisasi kpd Masy Pengajuan Raperda APBD RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Raperda APBD

  25. PROSES PENYUSUNAN APBD RKPD RPJMD KUA FKPD POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Ang Sem APBD RAPBD RKA Penjabaran APBD RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD

  26. DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002 PP 58/2005 & PER MDN BARU • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA • ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD • STRATEGI & PRIORITAS APBD • RASK • RAPBD • PERDA APBD • KPTS KDH PENJABARAN APBD • DASK • RPJPD • RPJMD / RENSTRADA • RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD • KU APBD (KUA) • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) • RKA- SKPD • RAPBD • PERDA APBD SESDH DIEVALUASI • PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASI • DPA-SKPD

  27. BAGAN KODE PENYEMPURNAAN KEPMENDAGRI 29/2002 X XX XX XX XX XX XX X X XX XX XX XX XX XX XX XX kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode fungsi kode bidang pemerintahan kode organisasi kode unit organisasi kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode program kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode kegiatan kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening bagian belanja

  28. SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM RPJMD 5 tahun Dibahas bersama DPRD Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD

  29. STRUKTUR APBD • Pendapatan Daerah : • pendapatan asli daerah; • dana perimbangan; dan • lain-lain pendapatan daerah yang sah. • Belanja Daerah : • belanja pegawai; • belanja barang dan jasa; • belanja modal; • bunga; • subsidi • hibah; • bantuan sosial; • belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan • belanja tidak terduga. • Pembiayaan Daerah. • Penerimaan • Pengeluaran

  30. DOKUMEN PENGANGGARAN(RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : • pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya • pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. • pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

  31. PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD Membuat RAPERGUB Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) GUBERNUR menetapkan PER-GUB RAPERDA APBD Pengesahan MDN (30 Hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda DPRD GUBERNUR menetapkan PERDA & PER-GUB Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi Setuju Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERGUB PENJABARAN APBD Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERGUB APBD (3 hari) Hasil Evaluasi MDN (15 hari) MDN membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU

  32. PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Bupati/Walikota menetapkan PER-BUP/WAL RAPERDA APBD Pengesahan Gubernur (30 Hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda DPRD Bupati/Walikota menetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Penyempurnaan (7 Hari) Melewati Batas waktu Evaluasi Setuju Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Hasil Evaluasi GUBERNUR (15 hari) GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU Laporan kpd MDN

  33. PROSES PERUBAHAN APBD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum APBD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi Perubahan RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Pengajuan Raperda Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Rancangan Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Persetujuan Raperda Perubahan APBD Evaluasi Raperda Perubahan APBD

  34. JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH

  35. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA PROVINSI KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid Kasubbid Pj. Pelaksana TK Pj. Pelaksana TK

  36. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid SKPD Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK

  37. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SEKDAPROV Pj. Pengguna Anggaran KARO Kuasa Pengguna Angg. Kabag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

  38. MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

  39. PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD P K D KEPALA BIRO KEUANGAN SPM SPP-BT SPP-BS B P D PIMPRO/KASATKER BS BT F KE III BEND-P/BEND-R

  40. PROSES PENCAIRAN DANA – BS/BT PROSES PENCAIRAN DANA PK/BT – CARA KMDN 29 B U D SPM BT/PK KARO/KABAG KEUANGAN SETDA SPP-BT SPP-PK KA SKPD SBG PENGGUNA ANGGARAN BANK SATUAN PEMEGANG KAS BT PK F KE III Pimp Kegiatan

  41. PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU B U D PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM-LS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SP2D BANK SPP-LS P P T K F KE III

  42. PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU B U D SPM-UP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SP2D SPP-UP BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

  43. LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA NERACA LAK CALK IKHTISAR LK BUMN/BUMD IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LAIN

  44. Standar & Sistem Akuntansi Standar Akuntansi Input Process Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK • Relevan • Reliable • Complete • Comparable Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil

  45. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TA BERJALAN T A B E R I K U T N Y A 28 FEB 30 MARET 30 MEI 30 JUNI 30 JUNI BUD BPK BUD DPR(D) SKPD P E M B A H A S A N • MELAKSANAKAN APBD • MEMBUKUKAN TRANSAKSI • KEUANGAN AUDIT LKD PERSIAPAN RUU/ RAPERDA • MENYUSUN LAPORAN • KEUANGAN • LRA • NERACA • CALK • MENGKOMPILASI • LAPORAN KEUANGAN • LRA • NERACA • CALK MENYUSUN LAK UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

  46. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU LAPORAN KEUANGAN EKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITAS KHUSUS

  47. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN KINERJA TUJUAN TERTENTU MEMUAT OPINI • MEMUAT : • TEMUAN • KESIMPULAN • REKOMENDASI MEMUAT KESIMPULAN MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA

  48. JENIS OPINI • WAJAR TANPA PENGECUALIAN • ( UNQUALIFIED OPINION ) • WAJAR DENGAN PENGECUALIAN • ( QUALIFIED OPINION ) • TIDAK WAJAR • ( ADVERSED OPINION ) • PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI • ( DISCLAIMIER OF OPINION )

  49. 55 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan PEMBINAAN DPRD Perda APBD PENGAWASAN Pengendalian intern Pengelolaan Keuangan daerah Pemeriksanaan Ekstern BPK Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan Lihat juga : PP 79/2005

  50. 57 Jabatan fungsional bendaharawan KETENTUAN PERALIHAN 1. 2. Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006 Penyusunan Ang berdasarkan prestasi kerja Dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006 Laporan Keuangan atas dasar SAP

More Related