1 / 28

MANAJEMEN KEAMANAN

MANAJEMEN KEAMANAN. Oleh: Irjen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si. KONSEP KEAMANAN. 1. REVOLUSI PARADIGMA KEAMANAN. GLOBALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI & HAM BANGKITKAN KESADARAN UNIVERSALUNTUK MENYELAMATKAN UMAT MANUSIA DARI ANCAMAN :. PERANG ETNIC CLEANSING (PEMBERSIHAN SUKU EX LIBYA)

richard-rivas
Download Presentation

MANAJEMEN KEAMANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN KEAMANAN Oleh: Irjen. Pol. Dr. Agus Wantoro, M.Si.

  2. KONSEP KEAMANAN 1 REVOLUSI PARADIGMA KEAMANAN GLOBALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI & HAM BANGKITKAN KESADARAN UNIVERSALUNTUK MENYELAMATKAN UMAT MANUSIA DARI ANCAMAN : • PERANG • ETNIC CLEANSING (PEMBERSIHAN SUKU EX LIBYA) • KONFLIK KOMUNAL • SEPARATIS/PEMBERONTAKAN • CAOS/KRISIS • PELEDAKAN/TERORISME • KONFLIK KEKERASAN/FISIK • ANCAMAN FISIK DAN NONFISIK • YANG MEMBAHAYAKAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA.

  3. KONSEP KEAMANAN 2 KESELAMATAN/KEAMANAN UMAT MANUSIA SEBAGAI ISU KRITIKAL DAN UNIVERSAL DALAM MEMAKNAI KEAMANAN SEBAGAI HAL UTAMA YANG HARUS DIPERHATIKAN, DISAMPING KEAMANAN NEGARA UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN TRADISIONAL YANG ANDALKAN KUAT MILITER MAUPUN NON MILITER ATAU ANCAMAN DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.

  4. LANJUTAN 3 BELAKANGAN INI KONDISI KETIDAK AMANAN (IN SECURITY) LEBIH BANYAK DISEBABKAN OLEH ANCAMAN-AMCAMAN NON TRADISIONAL (ANCAMAN MILITER TERKAIT IPOLEKSOSBUD SEPERTI : AKIBAT KETIDAK MAMPUAN/KEGAGALAN NEGARA MAUPUN DUNIA INTERNASIONAL DALAM MENGELOLA ASPEK-ASPEKIDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, IPTEK, LINGKUNGAN (GEOGRAFI)DEMOGRATI, SUMBER DAYA ALAM.

  5. LANJUTAN 4 SEMANGAT DEMOKRASI BERKEMBANG PESAT, MERUNTUHKAN DOMINASI NEGARA-NEGARA DENGAN SISTEM TOTALITER, OTORITER, YUNTA MILITER, MONARCHI, KINI MENGANUT SISTEM DEMOKRASI, MENJADIKAN WARGA NEGARA/RAKYAT/ WARGA MASYARAKAT MEMEGANG KENDALI PETA PEMERINTAHAN DAN TATA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

  6. LANJUTAN 5 TERJADI PERGESERAN PARADIGMA DALAM MEMANDANG/MEMAKNAI KEAMANAN YANG SEMULA BERORIENTASI/BERFOKUS PADA NEGARA/PEMERINTAH, (STATE SECURITY APPROACH), KINI BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN KEHIDUPAN UMAT MANUSIA (HUMAN SECURITY APPROACH)

  7. KONSEP KEAMANAN 6 DI INDONESIA, ISTILAH KEAMANAN TELAH DIAKOMODASI DI DALAM UUD’45 PASAL 30 YANG INTINYA MENGATUR TENTANG : • HANNEG DAN KAMNEG • DOKTRIN SISHANRATA DAN SISKAMRATA • KEKUATAN INTI TNI DALAM SISHANRATA DAN POLRI SEBAGAI KUAT INTI SISKAMRATA • TNI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA • POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS HARKAMTIBMAS, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT SERTA MENEGAKKAN HUKUM. • DISINI TERJADI KERANCUAN KENAPA TIDAK HARKAMNEG???

  8. LANJUTAN 7 ISTILAH KAMNEG JUGA DITEMUKAN DI KUHP YAITU MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KAMNEG. JUGA DIDALAM UU. NO. 2/2002 TENTANG POLRI DI TEMUKAN ISTILAH HARKAMTIBMAS, GAKKUM, LIN, YOM, YAN MAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI.

  9. LANJUTAN 8 • DI LINGKUNGAN POLRI KONSEP KEAMANAN, DIARTIKAN SEBAGAI : SUATU KONDISI DINAMIS ATAU KONDISI KEJIWAAN YANG MENGANDUNG UNSUR-UNSUR : • SECURE : PERASAAN AMAN, BEBAS DARI GANGGUAN KEKHAWATIRAN, ANCAMAN/ SERANAGN. • SAFETY : SELAMAT BEBAS DARI BAHAYA/KECELAKAAN/ BENCANA. • SURETY : KEPASTIAN/KEYAKINAN, BEBAS DARI HAMBATAN/KENDALA, KERAGU-RAGUAN. • PEACE : DAMAI, TENTRAM, TENANG, KERUKUNAN,BEBAS DARI GEJOLAK JIWA

  10. LANJUTAN 9 BERDASARKAN DESKRIPSI KONSEP KAM TSB MAKA MUNCUL SUATU PEMIKIRAN PENTINGNYA MENGANALISIS UNSUR-UNSUR/ASPEK-ASPEK YANG MEMUNGKINKAN SESUATU MENJADI TIDAK AMAN • HAL TERSEBUT MENCAKUP : ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN. • ANCAMAN : SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN. • GANGGUAN : ANCAMAN YANG SUDAH ADA. • HAMBATAN : KONDISI YANG MENGGANGGU KELANCARAN. • TANTANGAN : SESUATU YANG BERSUMBER DARI DALAM YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN, PENINGKATAN KEMAMPUAN UNTUK MAMPU MENGHADAPI ANCAMAN DAN GANGGUAN.

  11. LANJUTAN 10 SUMBER ANCAMAN/GANGGUAN DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MENCAKUP ASTAGATRA (GEO, DEMO, SUMDA, IPOLEKSOSBUD), YANG MENGHADIRKAN : • POTENSI GANGGUAN (PG) • AMBANG GANGGUAN (AG) • GANGGUAN NYATA (GN)

  12. REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (SECURITY SEKTOR REFORM)

  13. LANJUTAN

  14. LANJUTAN MUNCUL BERBAGAI ISTILAH/KONSEP TERKAIT DENGAN MASALAH KEAMANAN, SEPERTI : • KEAMANAN NEGARA (UUD 45 DAN KUHP) • KEAMANAN DALAM NEGERI (UU NO. 2/2002) • KEAMANAN UMUM/PUBLIC (PUBLIC SECURITY) • KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY), UNDP – 2004 • 5 MELIPUTI UNDP : ADA YG MENAMBAHKAN : • ECONOMIC SECURITY • ENVIROMMENTAL SECURITY • FOOD SECURITY • HEALTH SECURITY • PERSONAL SECURITY • COMMUNITY SECURITY • POLITIK SECURITY • ENERGY SECURITY • SOCIAL SECURITY • W0RK SECURITY • TECHNOLOGY SECURITY • AIPORT AND AVIATION SECURITY • INDUSTRIAL SECURITY • PRIVATE SECURITY

  15. LANJUTAN HAL TERSEBUT DAPAT DICERMATI DARI ISTILAH-ISTILAH BERIKUT INI : • KEAMANAN : • SUATU KONDISI/KEADAAN YANG : • BEBAS DARI BAHAYA (SECURE) • BEBAS DARI GANGGUAN (ORDER) • TERLINDUNGI/TERSEMBUNYI (SAFETY) • ADANYA RASA PASTI (SURETY) • TENTERAM (PEACE) • KEADAAN AMAN, TERATUR, SELAMAT PASTI DAN TENTERAM/DAMAI. (KEAMANAN MENUNJUK PADA KATA KEADAAN)

  16. LANJUTAN • PENGAMANAN : • UPAYA UNTUK MENJADIKAN AMAN/TIDAK BERBAHAYA, TIDAK RUSUH/KACAU/ TERGANGGU/ TERLINDUNGI, TERAYOMI, TERSELAMATKAN, TERCEGAH TINDAK PELA-NGGARAN HUKUM/NORMA YANG BERLAKU, TERWUJUDNYA RASA PASTI/KEPASTIAN DAN RASA TENTERAM. • UPAYA ATAU TINDAKAN UNTUK MEWUJUDKAN ATAU MEMELIHARA KEAMANAN. (PENGAMANAN MERUPAKAN KATA KERJA)

  17. LANJUTAN • KETAHANAN : • DAYA TAHAN, KEKUATAN UNTUK TETAP PD KEADAANNYA/KEDUDUKANNYA MESKIPUN MENGALAMI BERBAGAI HAL, TIDAK LEKAS RUSAK, KUAT, SANGGUP MENANGUNG/MENDERITA. • KEKUATAN, KEMAMPUAN, DAYA TAHAN DAN KEKUATAN YG MENJADI TUJUAN SUATU BANGSA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN YG DATANG DARI LUAR ATAUPUN DARI DLM, YG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA (KESATUAN NASIONAL) • PERTAHANAN : • PERIHAL BERTAHAN (MEMPERTAHANKAN), KUBU ATAU BENTENG UNTUK MEMBELA DIRI ATAU MENANGKAL SERANGAN. • SEGALA USAHA UNTUK MENCEGAH, MENANGKAL, MENANGKIS SERANGAN LAWAN, MELINDUNGI DAN MEMBELA KEPENTINGAN NASIONAL/TERHADAP SEGALA SERANGAN PAKSAAN, ANCAMAN DARI PIHAK LUAR/WILAYAH NEGARA (PERTAHANAN NASIONAL)

  18. LANJUTAN PASAL 30 UUD’ 45 (1) TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. (2) UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERTAHANANDAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI KEKUATAN UTAMA, DAN RAKYAT, SEBAGAI KEKUATAN PENDUKUNG. (3) TENTARA NASIONAL INDONESIA TERDIRI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT, DAN ANGKATAN UDARA SEBAGAI ALAT NEGARA BERTUGAS MEMPERTAHANKAN, MELINDUNGI, DAN MEMELIHARA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN NEGARA. (4) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ALAT NEGARA YANG MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERTUGAS MELINDUNGI, MENGAYOMI, MELAYANI MASYARAKAT, SERTA MENEGAKKAN HUKUM. (5) SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, HUBUNGAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, SYARAT-SYARAT KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.

  19. LANJUTAN

  20. LANJUTAN • KAMDAGRI : • SUATU KEADAAN YG DITANDAI DENGAN TERJAMINNYA KAM & TIBMAS, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, SERTA TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. • KAMNAS : (KONSEP KAM MENYELURUH/COMPREHENSIVE SECURITY) – RUU KAMNAS : • TOTALITAS PUAN NEG UNTUK MELINDUNGI APA YG DITETAPKAN SBG NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES) YG PENCAPAIANNYA MRPK SEBUAH PROSES TERUS MENERUS DGN MENGGUNAKAN SEGALA ELEMEN POWER DAN RESOURCES YG ADA SERTA MELINGKUPI SEMUA ASPEK KEHIDUPAN.

  21. LANJUTAN KAMNAS MELIPUTI : • KAM INDIVIDU • KAM MASYARAKAT • KAM NEG • HAN NEG KAM LUGRI (EXTERNAL SECURITY) KAMDAGRI, FUNGSI-FUNGSI: • LINMAS • GAK KUMTIB • KOM INFO • EKO, KEUANGAN KAMLUGRI, FUNGSI-FUNGSI: • HUB LUGRI • KOM INFO • KEUANGAN • INTELIJEN • HAN

  22. PERUBAHAN PARADIGMA 8. PERUBAHAN PARADIGMA KEAMANAN MEMBAWA KONSEKUENSI ATAS BERBAGAI ASPEK : • ASAL ANCAMAN : • LUAR NEGERI (BORDERLESS – GLOBLALISASI) • DALAM NEGERI (PEMBERONTAKAN TEROR, BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL, KEMISKINAN, KEBODOHAN, KETERBELAKANGAN) • SIFAT ANCAMAN : • ANCAMAN TRADISIONAL • ANCAMAN NONTRADISIONAL (DUKUNGAN, TEKNO CANGGIH, NETWORK, PUAN FINANSIAL, DLL)

  23. MENCERMATI POIN 8 9. MAKA PERLU DISUSUN KONSEP KEAMANAN YG KONPREHENSIF TERLEPAS DARI EGO SEKTORAL DAN KEPENTINGAN SESAAT, DENGAN CARA : MENEMPATKAN KEAMANAN YANG ORIENTASI PADA TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA DALAM MEWUJUDKAN SUATU TATANAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR. KEAMANAN MERUPAKAN SESUATU YANG AZASI, DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN TEORI, KONSEP, KONDISI, FAKTUAL OBYEKTIF, PERKEMBANGAN DAN TUNTUTAN DINAMIKA MASYARAKAT DAN KOMPLEKSITAS KEPENTINGAN.

  24. LANJUTAN FORMAT KEAMANAN TIDAK TERLEPAS DARI PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGI GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL DAN LOKAL. SEHINGGA DALAM PENGELOLAANNYA PERLU SINERGITAS SESAMA AKTOR KEAMANAN DAN ELEMEN (UNSUR) BANGSA (STAKE HOLDER). IMPLEMENTASI KEAMANAN, SANGAT DI PENGARUHI DAN MENYENTUH PADA BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN, TERUTAMA PERKEMBANGAN KESADARAN AKAN ARTI PENTINGNYA DEMOKRASI DAN HAM, YANG SEMULA BERORIENTASI PADA : STATE CENTERED SECURITY BERGESER MENJADI STATE CENTERED SECURITY AND PEOPLE CENTERED SECURITY  DISEBUT CONPREHENSIVE SECURITY

  25. LANJUTAN KEAMANAN CONPREHENSIVE SEBAGAI RESPONS ATAS KOMPLEKSITAS PAN KIAN RUMITNYA ANCAMAN YANG BERKEMBANG, BAIK YANG BERSIFAT KONVENSIONAL/TRADISIONAL, TRANSNASIONALMAUPUN YANG BERDAMPAK KONTIJENSI SEPERTI : KEJAHATAN JALANAN, KONFLIK KOMUNAL, TERORISME MONEY LAUNDRING, HUMAN TRAFFICKING, POPLE SMUGGLING, NARKOTICA, ORGANIZE CRIME, CLIMATE CHANGE, GLOBAL WARMING, HEALTH PAMDEMIC, KRISIS MONETER, KRISIS GLOBAL, IMIGRAN. SINERGIKAN REGULASI, PENANGANAN/PENGELOLAAN ADANYA KEJELASAN AKTOR UTAMA/LEADER DAN AKTOR PENDUKUNG, TIDAK DI KABURKAN KARENA ADANYA AGENDA TERSENDIRI, KEPENTINGAN TERSELUBUNG.

  26. LANJUTAN • RESPON TERHADAP ANCAMAN : • PERGESERAN PARADIGMA KEAMANAN, AKIBATKAN PERUBAHAN RESPON TERHADAP ANCAMAN. KEAMANAN BERORIENTASI PADA UMAT MANUSIA (HUMAN SECURITY DAN PUBLIC SECURITY) MAKA RESPONNYA HARUS DISESUAIKAN, DENGAN CARA-CARA YANG LEBIH HUMANIS/MANUSIAWI DAN DEMOKRATIS. • SEDANGKAN STATE SECURITY DENGAN MENGGUNAKAN SOP BAKU YANG TETAP MEMATUHI KETENTUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL, REGULASI TERKAIT DAN KEPENTINGAN KEBERLANGSUNGAN BANGSA DAN NEGARA.

  27. LANJUTAN TANGGUNG JAWAB. KEAMANAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA MENJADI TANGGUNG JAWAB NEGARA NAMUN DI EMBAN OLEH SEMUA STAKE HOLDER (APARAT KEAMANAN DAN MASYARAKAT). NILAI INTI (CORE VALUE). KONSEP KEAMANAN YANG SEMULA HANYA BERFOKUS PADA KEAMANAN NEGARA (STATE SECURITY) MENJADI KEAMANAN PUBLIK (PUBLIC SECURITY) DAN KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY). KONSEP KEAMANAN YANG MENGAKOMODASI SEMUA KEPENTINGAN SERING DISEBUT SEBAGAI COMPREHENSIVE SECURITY.

  28. I A T R E M K S H I A

More Related