1 / 33

Solo, 24 April 2014

KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN EFFISIENSI ENERGI. Maritje Hutapea Direktur Konservasi Energi Disampaikan Pada : Seminar Nasional Effisiensi Energi Berkelanjutan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Solo, 24 April 2014. daftar isi. GDP( Trllion IDR). 3,943. 6.1%. 2,177.

roana
Download Presentation

Solo, 24 April 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DAN EFFISIENSI ENERGI Maritje Hutapea Direktur Konservasi Energi Disampaikan Pada : Seminar Nasional Effisiensi Energi Berkelanjutan Universitas Sebelas Maret Surakarta Solo, 24 April 2014

  2. daftar isi

  3. GDP(Trllion IDR) 3,943 6.1% 2,177 KEBUTUHAN ENERGI YANG TERUS MENINGKAT Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Kebutuhan Energi Energi (Juta SBM) 1,316 7.1% 712 Pertumbuhan Penduduk 256 Penduduk (Juta) 231 1.1%

  4. KEBUTUHAN ENERGI MASIH DIDOMINASI ENERGI FOSIL BauranEnergi Primer Nasional2012 *) 1.189Juta SBM PangsaEnergi Non Fosil < 5% Keterangan: - Tidak termasuk biomass dan penggunaan non-energy - *) Angka sementara sampai dengan Desember 2013

  5. KONSUMSI ENERGI FINAL 2012 Juta Barel Keterangan: - Tidak termasuk biomass dan penggunaan non-energi - *) Angka sementara sampai dengan Desember 2013

  6. INTENSITAS ENERGI PRIMER DAN FINAL *) Keterangan: - Tidak termasuk biomass dan penggunaan non-energi - *) Angka sementara sampai dengan Desember 2013

  7. POTENSI PENGHEMATAN ENERGI Sumber: Draft Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) 2011 Keterangan: - Tidak termasuk biomass dan penggunaan non-energi - *) Angka sementara sampai dengan Desember 2013

  8. SEKTOR ENERGI PENYUMBANG EMISI GAS RUMAH KACA • Isu Perubahan Iklim telah menjadi Isu global, regional dan nasional. • Perubahan Iklim terjadi sebagai akibat menumpuknya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). • Sektor Energi merupakan salah satu sektor penghasil emisi Gas Rumah Kaca. • Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca KomitmenPresidenpada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untukmengurangiemisi gas rumahkacapadatahun2020 26% (767 juta Ton) 41% Upayasendiridandukunganinternasional Upayasendiri Perpres No. 61/2011 RAN-GRK Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV Melaluipengembanganenergibaruterbarukandanpelaksanaankonservasienergidariseluruhsektor

  9. ARAH KEBIJAKAN ENERGI PRIMER MENURUT PERPRES No.5 TAHUN 2006 BAU Peraturan Presiden No. 5/2006 Konservasi Energi Target di 2025: - Elastisitas Energi < 1 - Penurunan Intensitas Energi 1% per Tahun 3200 Million BOE 5102 MBOE KONSERVASI ENERGI 3,1% 3221 MBOE 34.6% 17% EBT 2034 MBOE 1237 MillionBOE 33% 20,6% Coal DIVERSIFIKASI ENERGI 4 % 30% 27 % Gas 41.7% 21% 20% 48% Oil 2011 2015 2020 2025

  10. KEBIJAKAN DAN REGULASI KONSERVASI ENERGI • Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi • Peraturan Pemerintah No. 70/ tahun 2009 tentang Konservasi Energi • Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional • Instruksi Presiden No. 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air • Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak • Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik • Peraturan Menteri ESDM No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi • Peraturan Menteri ESDM No. 6 tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast • Keputusan Menteri ESDM No. 4051K/07/MEM/2013 tentang Catur Dharma Energi PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN STANDAR KOMPETENSI MANAJER DAN AUDITOR ENERGI • Peraturan Menteri ESDM No. 13 dan No. 14 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Manajer Energi • Keputusan Menteri Nakertrans No.321 dan323/MEN/XII/2011 tentang Standar Kompetensi Kerja Indonesia untuk Manajer Energi (SKKNI Manajer Energi) • Keputusan Menteri Nakertrans No. 614/MEN/IX/2012tentang Standar Kompetensi Kerja Indonesia untuk Auditor Energi (SKKNI Auditor Energi) • Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

  11. UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI “Setiap warga negara berhak memperoleh energi”(psl 19:1) • Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menyediakan energi melalui diversivikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi(psl20:1) • “KonservasiEnergiNasionalmenjaditanggungjawabPemerintah, Pemerintahdaerah, PengusahadanMasyarakat” • (psl25:1)

  12. PERATURAN PEMERINTAH NO. 70/2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI L E G A L B A S IS UU NO. 30 / 2007 TENTANG ENERGI PP No.70/2009 TentangKonservasi Energi ISI 1 2 3 4 5 Pembinaan dan Pengawasan TanggungJawabPemerintahPusat/ Daerah, PengusahadanMasyarakat Standar dan label Kemudahan, Insentif dan Disinsentif PelaksanaanKonservasi Energi • “Penggunaenergi≥ 6.000 TOE, wajibmelakukanMANAJEMEN ENERGI, yaitu: • Menunjukmanajerenergi; • MelaksanakanAUDIT ENERGIsecaraberkala; • Melaksanakanrekomendasi • hasil audit energi; dan • Melaporkanpelaksanaan • konservasienergisetiaptahun “Label tingkat efisiensi energi berisi informasi mengenai tingkat penggunaan energi suatu peralatan pemanfaat energi”

  13. INPRES NO. 13/2011 TENTANGPENGHEMATAN ENERGI DAN AIR • Merupakan PENYEMPURNAANdari Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air. • MENGINSTRUKSIKANkepadapimpinanlembagapemerintahanbaikdipusatdandaerahuntukmelakukanlangkah-langkahdaninovasipenghematanenergidan air • Membentuk GUGUS TUGASdi lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air. • MembentukTIM NASIONAL PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR • Menyampaikan LAPORAN setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada UKP-PPP

  14. PIDATO PRESIDEN TENTANG “GERAKAN HEMAT ENERGI” (5 KEBIJAKAN) Pengendalian sistem distribusi BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum. Kendaraan pemerintah dilarang menggunakan BBM subsidi, baik pusat maupun daerah serta badan usaha milik negara maupun daerah Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan Konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi Penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan

  15. TINDAK LANJUT PIDATO PRESIDEN TENTANG “GERAKAN HEMAT ENERGI” • Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM • Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 12 Th 2012 yang berisi: pemberiansanksibagipenggunakendaraandinas yang menggunakan BBM bersubsidi • Diterbitkan beberapa regulasi oleh gubernur, walikota,dan bupati terkait pelarangan penggunaan BBM bersubsidibagikendaraandinas Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik; Peraturan Menteri ESDM No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi. Peraturan Menteri ESDM No. 15 tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah Keputusan Menteri ESDM No. 4051K/07/MEM/2013 tentang Catur Dharma Energi;

  16. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 01/2013TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BBM ... (1) Pokok-pokokpengaturan BBM, antara lain : • TransportasiJalan • PentahapanpembatasanpenggunaanBensin RON 88untukKendaraanDinasinstansiPemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD : • DilaksanakanuntukwilayahJawa Bali • Dilaksanakanmulai 1 Februari 2013 untukwilayah Sumatera dan Kalimantan • Dilaksanakanmulai 1 Juli 2013 untukwilayah Sulawesi • PentahapanpembatasanpenggunaanSolar untukKendaraanDinasinstansiPemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD : • Dilaksanakanmulai 1 Februari 2013, di Jabodetabek • Dilaksanakanmulai 1 Maret2013untukwilayahJawa Bali lainnya • Mobil Barangdenganjumlahrodalebihdari 4 (empat) untukpengangkutanhasilkegiatanperkebunan dan pertambangandilarang menggunakan Minyak Solarsubsidi • Mobil Barangdenganjumlahrodalebihdari 4 (empat) untukpengangkutanhasilkegiatankehutanandilarang menggunakan Minyak Solarsubsidi terhitung mulai 1 Maret2013.

  17. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 01/2013TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BBM ... (2) Pokok-pokokpengaturanBBM, antara lain : • TransportasiLaut Transportasilautberupakapalbarang non perintisdan non pelayaranrakyatterhitungmulai1 Februari2013 dilarangmenggunakanMinyakSolar subsidi.

  18. PERATURAN MENTERI ESDM NO.13/2012 TENTANG PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK • Bangunan Gedung Negara • Bangunan Gedung BUMN, BUMD dan BHMN • Rumah tinggal Pejabat; • Peneranganjalanumum, lampuhias, dan papanreklame. Listrik Penghematan 20 % dihitung dari rata-rata pemakaian listrik 6 bulan sebelum Permen terbit Pemakaian listrik dalam kategori minimal efisien

  19. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14/2012 TENTANG MANAJEMEN ENERGI ... (1) • Mewajibkanpengguna energi >6,000 TOE* per tahun untukmenerapkanmanajemen energiantara lain: • menunjuk manajer energi; • menyusun program konservasienergi; • melaksanakan audit energi secara berkala; • melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; • melaporkan pelaksanaan konservasienergikepadaPemerintah • Membentuk Tim Manajemen Energi yang diketuai Manajer Energi dengan tugas: • Melakukan perencanaan konservasi energi • Melaksanakan konservasi energi • Melakukan pemantauan dan evaluasi. • Pelaksanaan Penghematan Energi melalui: • Sistem Tata Udara • Sistem Tata Cahaya • Peralatan pendukung • Proses produksi dan/atau • Peralatan pemanfaat energi utama

  20. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14/2012 TENTANG MANAJEMEN ENERGI ... (2) KEGIATAN MANAJEMEN ENERGI • Capacity Building dan Sertifikasi Manajer dan Auditor Energi: - Manajer Energi = 84 orang - Auditor Energi = 39 orang • Implementasi SNI: ISO 50001 tentang Sistem Manajemen Energi. • Menyusun Revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Manajer Energi. • Menyediakan Sistem Pelaporan Manajemen Energi Melalui Pelaporan Berbasis Web-system.

  21. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14/2012 TENTANG MANAJEMEN ENERGI ... (3) PROGRAM KERJASAMA SNI : ISO 50001 DENGAN UNIDO “Promoting Energy Efficiency in Industrial Through System Optimization and Energy Management Standard” TUJUAN • Mengembangkankapasitasindustri di bidangefisiensienergi yang terintegrasikedalamsistemmanajemenperusahaanmelaluipendekatansistemoptimisasienergidanstandarmanajemenenergi ISO 50001. Adapun target industrinyameliputi 4 (empat) subsektorindustriyaitu : tekstildangarmen, makanandanminuman, kertassertaindustrikimia. KEGIATAN • 3kali “executive briefing” tentang ISO 50001 telahdilakukan, dihadirioleh 257 manajemenindustri. • 3 kali “2 days user training ISO 50001” telahdilakukan, dihadirioleh 272 perwakilanindustri. • 23CalonTenagaAhliNasionalSistemManajemenEnergi ISO 50001telahselesaimengikutirangkaianpelatihan (diberikanmelalui 3 modules) untuktenagaahli, yang dilaksanakanpada September 2012-September 2013. • 11 Pilot Companytelahmendapatkanpendampingandari para calontenagaahlinasional.

  22. PERATURAN MENTERI ESDM No. 6/2011TENTANG PEMBUBUHAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK LAMPU SWABALAST Lampu Hemat Energi Lemari Pendingin Air Conditioner Televisi Electronic Ballast Kipas Angin Rice Cooker Mesin Cuci Setrika Listrik • Sebagai turunan dari Permen tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Dirjen EBTKE Nomor 1287.K/06/DJE/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Kesesuain pada Lampu Swabalast;

  23. KEPUTUSAN MENTERI ESDM NO. 4051 K/07/MEM/ 2013 TENTANG CATUR DHARMA ENERGI

  24. PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN STANDAR KOMPETENSI MANAJER DAN AUDITOR ENERGI • Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2010 dan 14/2010 tentang Ketentuan dan Penerapan Standar Kompetensi untuk Manager Energi untuk Industri dan Sub Sektor Bangunan; • Kepmen Nakertrans Nomor Kep. 321 dan 323 /MEN/XII/2011tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi Sub Bidang Bangunan Gedung dan Sub Bidang Industri Untuk Jabatan Kerja Manajer Energi Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI Manajer Energi); • Kepmen Nakertrans Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi Untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI Auditor Energi); Sehubungan dengan implementasi SNI: ISO 50001 yang secara intensif dipromosikan ke industri, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 321 dan 323 akan segera direvisi

  25. PROGRAM-PROGRAM KONSERVASI ENERGI .. (1)

  26. PROGRAM-PROGRAM KONSERVASI ENERGI .. (2)

  27. PROGRAM-PROGRAM KONSERVASI ENERGI .. (3)

  28. PROGRAM-PROGRAM KONSERVASI ENERGI .. (4)

  29. MASALAH • Harga energi relatif murah karena disubsidi • Teknologi peralatan yang efisien energi relatif mahal dan pada umumnya masih di import • Mekanisme pendanaan yang kondusif untuk pengembangan energi efisien tidak tersedia • Kurang tersedianya insentif untuk proyek energi efisiensi • Kesadaran pengguna energi masih rendah TANTANGAN • Menghapus subsidi energi • Memproduksi teknologi / peralatan efisiensi / hemat energi • Meyakinkan lembaga perbankan / pembiayaan bahwa proyek efisiensi energi adalah bisnis yang prospektif • Menyediakan insentif • Melakukan kampanye hemat energi secara masif

  30. www.konservasienergiindonesia.info Terima Kasih

More Related