TUGAS PKN

1. TUGAS PKN • Nama Anggota : • Gindar Andika Asrul • Karis Raditya P • M Fahrizal • Teza Gisadafatthi T • Tommy Abdul Aziz

2. SISTEM POLITIK DI INDONESIA • Dalam kehidupan bersama terdapat berbagai organisasi atau lembaga yang merupakan bagian dari persekutuan hiidup manusia. • Ada lembaga ekonomi seperti pasar, bank, koperasi, perushaan, dan sebagainya. Lembaga social seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan panti asuhan. Di samping itu terdapat lembaga politik yg di bentuk warga untuk memenuhi kebutuhan warga di bidang politik. Lembaga politik itu misalnya partai politik. • Dalam kehidupan politik banyak terdapat lembaga politik. Lembaga politik dapat dibagi dua. • SUPRASTTRUKTUR POLITIK (lembag politik tingkat atas). • INFRASTRUKTUR POLITIK (lembaga politik tingkat bawah)

3. Suprastruktur politik di Indonesia • Suprastruktur politik adalah badan atau lembaga-lembaga Negara di tingkat kenegaraan yang tertuang dalam UUD 1945. • Suprastruktur politik di Indonesia menurut UUD 1945 adalah: • MPR • DPR • DPD • PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN • BPK (badan pemeriksa keuangan) • MA (mahkamah agung) • MK (mahkamah konstitusi) • Komisi Yudisial • Berdasarkan trias politika, lembaga-lembag negar tersebut dapat di kelompokan menjadi tiga kekuasaan. • Kekuasaan legislatif adalah keuasaan yntuk membentuk peratuan perudang-undangan. • Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan atau menyekenggarakan pemerintahan. • Kekuasaan yudikatif adalah kekuasan kehakiman. • Berikut adalah uraian lembaga-lembag yg termasuk supra suprastruktur di INDONESIA.

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) • MPR adalah lembaga Negara. MPR sekarang ini bukan lagi lembaga tertinggi Negara, MPR merupakan lembaga yang sederajat dari lembaga yg lainnya, seperti yg di sebutrkan dlm UUD 1945. • MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yg berasal dari pemilihan umum. • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • DPR adalah lembaga yang sama dengan MPR, dimana seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR. • DPR mempunyai 3 fugsi: • a. legislasi adalah membentuk undang-undang • b. anggaran adalah menetapkan Anggaran dan Pendapat Belanja • c. pengawasan adalah mengawasi jalannya pemerintahan

5. B. Infrastruktur politik • Infrastruktur politik adalah lembaga- lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Lembaga itu dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat.

6. Jenis – jenis infrastruktur politik • Partai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara R.I secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. • Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang umumnya untuk memenuhi kebutuhan di bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. • Kelompok Kepentingan Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. • Media Massa Media massa merupakan sarana komunikasi, termasuk orang-orang yang bergerak di bidang media massa. Media massa yang dimaksud meliputi media komunikasi dalam arti luas dan sempit.

7. C. Sistem Politik • 1. Pengertian sistem politik Sistem politik berarti berbagai macam kegiatan dan proses dari segenap lembaga atau struktur yang yang bekerja dalam suatu unit kesatuan. Kesatuan yang dimaksud adalah negara.

8. 2. Macam-macam sistem politik Menurut Fred W.Riggs jenis-jenis sitem politik yakni : • Eksekutif • Birokrasi • Legislatif • Partai politik Berdasarkan empat institusi tersebut ada enam tipe sistem politik. • Sistem politik asepali • Sistem politik prosepali • Sistem politik ortosepali • Sistem politik metasepali • Sistem politik heterosepali • Sistem politik suprasepali

9. Sistem politik menurut Ramlan Subakti • Sistem politik tradisional • Sistem politik totaliter • Sistem politik demokrasi

10. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi • Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda • Pemerintahan konstitusionl • Pemerintahan berdasarkan hukum • Pemerintahan mayoritas • Pemerintahan umum dengan diskusi • Pemilihan umum yang bebas • Konstitusi atau UUD yang demokratis • Prinsip Persetujuan • Partai politik lebih dari satu • Manajemen yang terbuka • Dll

11. D. Sistem Politik Demokrasi Pancasila • Setiap Negara memiliki system politik, system politik di Indonesia dapat disebut system politik demokrasi pancasila yang berdasarkan UUD 1945. • SIstem Politik di Indonesia • Sistem politik di Indonesia berdasar pada ketentuan – ketentuan dalam UUD 1945. • Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan oada tahun 2002. • Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 • Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic. Kedaulatan berada di tangan rakyau dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Indonesia menganut system pemerintahan Presidensial. • Lembaga legislative terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi Negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan Kabinet. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di bawahnya. • Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi Negara adalah menyusun kontitusi Negara, mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta menyusun GBHN. DPR berfungsi menyusun undang-undang.

12. Kedudukan presiden sejajar dengan lembaga tinggi Negara lainnya. Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. • MA bersifat independent dari intervensi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya menegakkan hokum dan kadilan meskipun penunjukan para hakim agung dilakukan presiden. • Lembaga tinggi Negara lainnya adalah BPK dan DPA. Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR selaku badan yang menyetujui anggarah belnja Negara APBN. DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan presiden yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasihat atau saran atau rekomendasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh presiden untuk masa bakti lima tahun. Jumlah anggota DPA adalah 45 orang. • Daerah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur dan daerah kabupaten/kota dikepalai oleh seorang bupati/walikota.

13. Sistem politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945 • Pokok-pokok system politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut. • bentuk Negara adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahan republic • kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. • Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk cabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya. • Parlemen terdiri atas dua badan (bicameral), yaitu DPR dan DPD • disamping DPR dan DPD, terdapat juga MPR. • tidak adanya sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi Negara. • Lembaga DPA ditiadakan dan dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden. • Kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR. • kekuasaan yudikatif berada pada mahkamah agung serta badan peradilan dibawahnya dan mahkamah konstitusi. • system kepartaian adalah multipartai • Pemilu diselenggarakan untuk memelih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota DPR,DPD,DPRD provinsi, dand DPD kabupaten/kota. • pemerintah daerah terdapat di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kiota. • Indonesia menjalankan otonomoi daerah dengan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. • Di tingkat pemerintah daerah terdapat lembaga eksekutif yaitu gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota • Adanya jaminan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 28 A-J UUD 1945 dan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

14. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila • Pancasila sebagai landasan demorasinya. • pancasila sebagai landasan demokrasi di Indonesia • Demokrasi di Indonesia berdasar atas Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa. UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Negara republic Indonesia juga berlandasan pada pancasila. • Setiap sila pancasila adalah suatu ajaran demokraasi. Sila ketuhanan yang maha esa berarti memberi kebebasan untuk menganut agama lain dan menghargai keyakinan orang lain. • Sila kemanusian yang adil dan beradap mengajak orang untuk memperlakukan semua orang sama berdasar harkat dan martbatnya. • Sila persatuan Indonesia bermakna bahwa persatuan lebih utama daripada perpecahan dan pertentangan. Demokrasi juga mengakui perbedaan, tetapi saling bergantung untuk kerja sama. • Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat dalam suatu Negara. Kedaulatan itu dijalankan melalui perwakilan dan dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan. • Sila keadilan social bagi seluruh rakyat indoenesia merupakan tujuan dari demokrasi Indonesia . demokrasi bukanlah tujuan tetapi alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pemerintahan demokrasi di Indonesia haruslah mengarah pada tercapainya keadilan social.

15. Prinsip Demokrasi Berdasar Pancasila • Menurut Ahmad Sanusi, prinsip-prinsip demokrasi yang berdasar Pancasila adalah sebagai berikut. • demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. • demokrasi berdasarkan HAM • demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat • demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat • demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan Negara • demokrasi berdasarkan otonomi daerah • demokrasi berdasarkan supermasi hokum (rule of law) • demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas • demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat

16. Kedelapan prinsip dasar meknanisme demokrasi tersebut adalah sebagai berikut.\ • Kedaulatan rakyat • Negara berdasarkan atas hokum • pemerintahan berdasarkan kontitusi (menganut paham konstitusionalisme) • pemerintahan yang bertanggung jawab • bentuk kesatuan republic • system perwakilan • system pemerintahan presidensial • tidak mengenal dadnya golongan oposisi

17. pelaksanaan demokrasi pancasila dalam pengambilan keputusan. • Demokrasi pancasila mengutamakan proses melalui voting jika musyawarah mufakat yang selnjutnya dapat dilakukan melaui voting jika musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai keputusan • Berdasrkan keteapan MPR No. 1/MPR/1993 Pasan 87 dan 92 Jo. Tap. MPR No. II/MPR/1999 pasal 79 dijelaskan bahwa pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat apabila hal ini tidak berhasil dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.

18. Sikap terhadap sisitem politik demokrasi pancasila • Demokrasi di Indonesia dapat dibedakan dengan demokrasi lain berdasar pada falsafah Negara yang mendasarinya. Berikut ini adalah perbedaan demokrasi pencasila dengan demokrasiliberal. • demokrasi pancasila berpaham pada kerakyatan, sedangkan demokrasi liberal berpaham individualitas. • demokrasi pancasila menekankan pada sifat social atau komunal, sedangkan demokrasi liberal bersifat bersifat individual. • Negara pancasila adalah paham nonsekuler, sedangkan demokrasi liberal adalah seluler. • Negara dalam demokrasi pancasila adalah sosialis religius • Demokrasi pancasila meliputi demokrasi politik, ekonomi dan social

19. perbedaan sisitem politk • Dua jenis system politik secarqa modern, yaitu system politik demokrasi dan sisitem politik otoriter. Kedua jenis sisitem politik ini banyak dijumpai di Negara-negara sekarang ini. • Banyak Negara-negara berusaha menuju pada system politik demokrasi karena dianggap system ini lebih baik dan mampu mendukung tercapainya keadilan masyarakat. • Kriteria untuk membedakan system politik demokrasi dan otoritarian terletak : • siapa pemegang kekuasaan dalam Negara tersebut • Luas tidaknya penggunaan kekuasaan

20. F.berperan serta dalam sisitem politik di Indonesia. • System politik Indonesia adalah system politik demokrasi. System demokrasi meskipun sulit untuk dijalankan, tetapi dianggap mampu memberikan keadilan dan penghargaan terhadap hak- hak warga Negara. • Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang nilai- nilai nya berdasarkan pancasila. Indonesia mengadakan system politik demokrasi pancasila tetapi dalam praktik yang dijalankan justru bukan demokrasi tapi otoritarian. Terlaksananya system politik demokrasi membutuhkan peran serta dan keterlibatan masyarakat. • Oleh karena itu, peran sserta masyarakat secara luar sangat duharapkan. Beberapa contoh peran masyarakat ialah: • aktif mengikuti bahkan terlibat dalam pendidikan demokrasi • mengikuti pemilu , baik pemilu nasional maupun pemilu local • membiasakan diri berperilaku demokratis • mengkritisi dan memberi masukan terhadap perilaku pejabat yg tidak demokratis • ikut menjadi anggota lembaga swadaya masyarakat • menjadi pemantau pemilu • aktif mengikuti rapat yang membahasa kepentingan umum.

21. g. pengembangan demokrasi di indonesia • perkembangan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Berikut adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. • perkembangan demokrasi dalam ketata negraan indonesai • Miriam budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa orde baru dapat dibagi tiga msa, yaitu: • tahun 1945-1950 • masa pemerintahan tahun 1945-1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin Negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. • tahun 1950-1959 • masa 1950-1959 ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis. • tahun 1959-1965 • masa 1959-1965 adalah periode demokrasi terpimpin dengan cirri-ciri, antara lain dominasi presiden. • tahun 1966-1998 • masa ini adalah masa pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan presiden suharto. Demokrasi masa itu dinamakan demokrasi pancasila dengan system presidensial.

22. masa depan demokrasi Indonesia • saat ini demokrasi tekah menjadi tolak ukur keabsahan politik semua bangsa di dunia. Namun masa depan demokrasi bergantung pada persyarat-persyaratan demokrasi. • Proses demokratisai terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi Negara tersebut, baik transisi dari system dictator maupun rezim militer kea rah system politik demokrasi. • Ada lima kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di Negara-negara berkembang, yaitu: • penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terjadinya prinsip kesedrajatan warga Negara. • Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga Negara, seperti pangan, kesehata, dan pendidikan • Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan social politik warga Negara. • Pengetahuan luas, pendidian, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga Negara khususnya masyarakat terpilih. • Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber public secara efisien • Pengakuan yang berkelanjutan dari Negara –negara demokratis trhadap praktik demokratis.

23. . Partisipasi Politik warga Negara • Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya. • Sementara pemerintah adalah orang-orang atau warga Negara yang memiliki dan mendapat amanat serta kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. • Ciri umum partisipasi politk adalah sebagai berikut • Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati. • Kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik • Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang efektif mempengaruhi kebijakan ataupun kegiatan yang gagal. • Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara atau sebaliknya • Kegiatan parisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar ataupun prosedur yang tidak wajar. • Kegiatan partisipasi merupakan kehendak murni warga Negara bukan suatu paksaan • Ada 4 tipe partisipasi politik, yaitu : • Partisipasi politik aktif • partispasi politik apatis • partisipasi politik pasif • partisipasi politik militant radikal

24. Partisipasi politik yang sesuai dengan system politik di Indonesia • ap politik yang demokratis dalam kehidupan bernegara • Ciri-ciri sikap politik yang demokratis : • Sikap Pluralis • Sikap Santun dan Antikekerasan • Sikap Kritis • Sikap Komitmen dan Bertanggung jawab • Sikap Mandiri dan Kompetitif • Sikap Terbuka • Sikap Bekerja Sama dan Saling Ketergantungan • Sikap Pengendalian Diri • Perilaku Berpolitik yang Baik dalam Kehidupan Bernegara • Perilaku politik dibedakan sebagai berikut : • Perilaku pemimpin lembaga Negara, pemimpin politik, dan pejabat pemerintah • Perilaku warga Negara biasa.