BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN UNTUK SMA KELAS XII PERS

1. BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN UNTUK SMA KELAS XII PERS

2. MENGEVALUASI PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS • Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peranan serta pekermbangan pers di Indonesia • Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia. • Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan media massa dalam masyarkat demokratis di Indonesia

3. Pengertian Pers • Secara Etimologis, Kata pers (Belanda), Press (Inggris), atau Presse (Prancis), berasal dari bahasa Latin, pressare dari kata premere, yang berarti tekan atau cetak. • Definisi terminologisnya ialah Media massa cetak. Dalam bahasa Belanda ialah gedrukten, atau drukpers, dalam bahasa Inggrisnya printed media atau printing press atau press. • Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti luas adalah semua media (mass communications) yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata lisan.

4. Pengertian Pers (lanjutan) • L. Taufik, Pers terbagi dua yaitu Pers dalam artisempit : surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan bulletin-bulletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media tercetak. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet. • Weiner, pengertian pers sebagai wartawan media atau media cetak, publisitas, peliputan berita, mesin cetak, naik cetak. • Alex Sour, pengertian pers sebagai media cetak yang mengandung penyiaran fakta, pikiran, ataupun gagasan dengan kata-kata tertulis.

5. Pengertian Pers (lanjutan) • Menurut Ilmu Komunikasi, pers memiliki arti : 1. Usaha percetakan atau penerbitan 2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita 3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi 4. Orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita 5. Media penyiaran berita yakni surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

6. Pengertian Pers (lanjutan) • UU No. 40/1999 Pasal 1 (a), Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Pengertian Pers (lanjutan) • Kesimpulan : Pers adalah segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan hiburan, keinginan, peristiwa, dan berita yang terjadi dalam wujud surat kabar, majalah, bulletin atau media cetak lain atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah semua media komunikasi, yaitu media cetak, media audio, media audio visual, dan media elektronik.

8. UU No. 40/1999 pasal 3 : • Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial • Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi Pungsi Pers

9. Pers berfungsi sebagai media Informasi (Information) Memberikan berbagai informasi yang penting dan bermakna bagi masyarakat untuk kehidupannya (berbagai bidang, aspek atau dimensi). Contoh Informasi tentang kebijakan, program dan peraturan negara kepada masyarakat agar cepat diketahui. Pers juga menjadi sarana informasi antarindividu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

10. Pers berfungsi sebagai media Pendidikan (Education) Pers memuat atau menyajikan tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Tegasnya, pers mendidik masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan.

11. Pers berfungsi sebagai media hiburan (Recreation) Pers hendaknya dapat menyuguhkan berita yang menyegarkan, humor atau jenaka yang mengandung daya imajinasi yang positif, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia (basic human needs). Misalnya, isi koran atau majalah yang bersifat hiburan dapat berbentuk cerpen, cerbung, cerber, TTS, karikatur dan lain sebagainya.

12. Pers berfungsi sebagai media kontrol sosial (Social control) • Kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, istilah kontrol sosial terkandung makna demokratic atau openmanagement yang di dalamnya terdapat unsur-unsur : • Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan (social participation) • Pertanggungjawaban pemerintah terhdp rakyat (social • responsibility) • Dukungan rakyat terhadap pemerintah (sosial support) • Kontrol masyarakat terhadap tindakan pemerintah (social • control)

13. Pers berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi • Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers memiliki bahan baku informasi yang diolah sehingga menghasilkan produk berita yang diminati oleh masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Pers dapat memanfaatkan alam sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil produksinya. • Pers sebagai lembaga ekonomi menyediakan jasa sosialnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh citra positif dan nilai jual atas program-program kerjanya. Misalnya, meliputi kegiatan bakti sosial, acara open house, atau kegiatan lainnya. Ditambah lagi bidang penjualan kolom advertising, kolom artikel atau kolom berita lainnya.

14. Hak-hak Pers menurut UU No.40/1999 pasal 4 • Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara • Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran. • Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi. • Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

15. Kewajiban Pers menurut UU No.40/1999 pasal 5 • Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. • Pers wajib melayani hak jawab • Pers wajib melayani hak koreksi

16. Peranan Pers menurut UU No.40/1999 pasal 6 • Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui • Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinnekaan • Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar • Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum • Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

17. Pers berperan sebagai Agen Pembangunan (?) • Pers merupakan media atau sarana untuk mensosialisasikan berbagai program pembangunan • Dengan sosialisasi tersebut akan menimbulkan kesadaran pada diri warga masyarakat untuk terlibat atau berpartisifasi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

18. Asas dan misi Pers • Asas Pers : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakayat yang berasaskan prinsif-prinsif demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. • Misi Pers : Ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan.

19. Konsep Demokrasi menurut Andi Mustari Pide (Pakar Negarawan) • Secara etimologis, kata demos berarti rakyat, dan cratein atau kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi artinya rakyat yang berkuasa (government of rule by the people). • Demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dengan kedaulatan rakyat dilaksnakan oleh para wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. • Demokrasi dalam arti material disebut sebagai demokrasi yang asasnya dipengaruhi oleh kultur dan historis atau sejarah suatu bangsa.

20. Masyarakat Demokratis (?) Masyarakat yang …. • menyelesaikan konflik secara damai; • tidak menggunakan kekerasan atau paksaan; • perubahan secara damai; • pergantian kekuasaan secara konstitusional; • menghargai adanya keanekaragaman; • menegakkan keadilan; • menjunjung tinggi adanya kebebasan yang dimiliki anggota masyarakatnya

21. Unsur Pokok Dalam Demokrasi • Partisifasi rakyat dalam pemerintahan • Jaminan Hak Asasi Manusia atau hak dasar warga negara

22. Negara dikatakan demokrasi (Miriam Budiardjo • Pemerintah atau eksekutif • Parlemen atau Badan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif • Badan-badan peradilan sebagai lembaga yudikatif • Partai-partai Politik • Pemilihan Umum (Pemilu) • Pers atau media massa yang bebas dan bertanggung jawab

23. Pilar Demokrasi (Mahfud MD) • Lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat • Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam arti sempit • Lembaga Yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang • Adanya pers sebagai alat kontrol masyarakat

24. Tujuan dari pelaksanaan fungsi kontrol Pers (1) • Menjaga agar UU yang telah dibuat oleh wakil rakyat dijalankan dengan baik oleh semua pihak • Melindungi Hak-hak asasi manusia dari tindakan kesewenangan oleh siapa pun • Melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat • Menjaga agar jalannya pemerintahan sesuai aturan • Mewujudkan agar perencanaan negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bangsa. • Menjaga agar penggunaan budget negara sesuai sasaran

25. Tujuan dari pelaksanaan fungsi kontrol Pers (2) • Menjaga agar aparat pemerintah menjalan tugas dengan baik dan mengabdi kepada rakyat • Ikut mewujudkan administrasi negara sesuai dengan aturan • Melakukan koreksi agar pemerintah menempatkan pejabat sesuai dengan kualitas dan aspirasi rakyat • Membantu tegaknya rule of law (pemerintah berdasarkan hukum) • Mendukung pemerintahan dalam menjalankan open management • Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dll.

26. Perkembangan Pers di Indonesia (1) Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Dari pers Nasional inilah yang selanjutnya berkembang sebagai Pers Indonesia.

27. Perkembangan Pers di Indonesia (2) • Pers Nasional atau Pers Indonesia dimulai • sejak masa : • Pergerakan • Demokrasi Liberal • Demokrasi Terpimpin • Orde Baru • Alam Reformasi

28. Perkembangan Pers di Indonesia (3) Pers Masa Pergerakan : • Masa bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda sampai saat masuknya Jepang. • Pers masa ini tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan penjajahan (munculnya pergerakan modern Budi Utomo, 20 Mei 1908). • Pers saat ini berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan merupakan refleksi dari isi hati bangsa terjajah. • Pers mejadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa.

29. Perkembangan Pers di Indonesia (4) Contoh Harian yang terbit pada masa pergerakan : • Harian Sedio Tomo sebagai kelanjutan dari harian Budi Utomo (Yogyakarta), Harian Darmo Kondo (Solo oleh Sudaryo Cokrosisworo), Harian Utusan Hindia (Surabaya, HOS. Cokroaminoto), Fadjar Asia (Jakarta, Haji Agus Salim), Majalah mingguan Pikiran Rakyat (Bandung, Ir. Soekarno), Majalah berkala Daulat Rakyat (Moh.Hatta dan Sutan Syahrir). • Catatan : karena sifat dan isi pergerakan adalah anti penjajahan maka dapat tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, caranya dengan memberangus dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan. Saat inilah berdiri pula Kantor berita Nasional Antara (13 Desember 1937).

30. Perkembangan Pers di Indonesia (5) Pers Masa Penjajahan Jepang : • Pada masa ini pers nasional mengalami kemunduran besar, dibawah tekanan penderitaan dan pengekangan kebebasan lebih dari zaman Belanda karena dijadikan alat pemerintah Jepang dan pro Jepang. • Harian yang muncul saat itu : Asia Raya (Jakarta), Sinar Bary (Semarang), Suara Asia (Surabaya), dan Tjahaya (Bandung). • Keuntungan yang didapat dari insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang : Pengalaman menggunakan alat-alat dan fasilitas, Bahasa Indonesia makin sering dan luas digunakan dalam pemberitaan, membuat rakyat menjadi lebih kritis dalam berpikir.

31. Perkembangan Pers di Indonesia (6) Pers Masa Revolusi Fisik (1945-1949) : • Pers berperan sebagai alat mempertahankan kemerdekaan dan patriotisme nasional. • Saat ini pers ada dua : (1). Pers Nica (Belanda) yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara sekutu dan Belanda. (2). Pers Republik : pers yang dioterbitkan oleh orang Indonesia. • Pers Republik menyuarakan semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan sekutu. Sebaliknya Pers NICA berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima Belanda berkuasa lagi di Indonesia. • Pada masa ini lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Pengusaha Surat Kabar (SPS).

32. Perkembangan Pers di Indonesia (7) Pers Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) : • Pers berperan sebagai pranata sosial masyarakat demokrasi yang bebas sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan sesuai UUDS 1950. • Fungsi Pers masa ini : sebagai perjuangan kelompok partai atau aliran politik

33. Perkembangan Pers di Indonesia (8) Pers Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) : • Dikeluarkannya dekrit Presiden (Ir. Soekarno), 5 Juli 1959 : kembali ke UUD 1945 dan Manifesto Politik yang menterjemah-kan Pancasila sebagai Nasakom, menciptakan dominasi PKI dan komunisme sebagai ideologi perjuangan. • Realitanya, prinsif demokrasi (atas dasar sila ke-4) telah terjadi penyimpangan, konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang (diktator otoriter). • Pers nasional saat itu menganut konsep pers otoriter yang merupakan terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden dan mengindokrinasikan manifesto Politik (Manipol) serta menggerakkan aksi-aksi massa yang revolusioner dan ketetapan pemerintah lainnya. Tegasnya : Pers sebagai alat propaganda politik Ideologi Nasakom.

34. Perkembangan Pers di Indonesia (9) Pers Masa Orde Baru (1966-1998) : • Lahirnya UU No. 11/1966 tgl. 12 Desember 1966 tentang Pers. Pers sebagai pranata sosial yang melembaga di bawah ideologi Pancasila dan UUD 1945. Kemudian diubah dengan UU No. 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam UU ini mengakui dan menjamin hak kebebasan pers WNI, menghapus SIT, tetapi memberlakukan SIUPP. • Pers : media vital komunikasi pembangunan, orde baru yang mulanya bersikap terbuka dan mendukung pers, berbalik menekan kebebasan pers (tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah/terlalu berani mengkritik pemerintah) dibreidel atau dicabut SIUPP. Contoh yang dialami majalah Tempo.

35. Perkembangan Pers di Indonesia (10) Pers Masa Reformasi (1998 sampai saat ini) : • Ditandai dengan keluarnya UU Nomor 40/1999 tentang Pers. • Pers Nasional kembali menikmati kebebasan pers sesuai alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakayat Indonesia. • Pemerintah sangat mempermudah izin penerbitan Pers, akibatnya banyak sekali penerbitan pers (koran-koran, majalah atau tabloid baru bermunculan).

36. Kode Etik Jurnalistik • Kode: sistem pengaturan-pengaturan (system of rules). • Etik : norma perilaku.Perbuatan dikategorikan etis apabila perbuatan tsb. Sesuai dengan aturan-aturan yang menuntun perilaku baik manusia, sebaliknya yang tidak etis apabila segala aturan tingkah laku yang ada dilanggar atau tidak diindahkan. • Jurnalistik: profesi dalam kegiatan tulis menulis berita atau kewartawanan. • Kode Etik Jurnalistik : sejumlah aturan dasar yang mengikat seluruh profesi kewartawanan dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wartawan.

37. Kode Etik Jurnalistik Ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya menurut M. Alwi Dahlan, Ph.D • Etik Institusional yaitu sistem aturan, peraturan, kebijaksanaan yang dikembangkan oleh institusi. • Etik Personal : sistem nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan pribadi yang menimbang tindakan yang hendak dilakukan. • Etik Profesional : menentukan cara pemberian yang paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak, dalam proporsi yang wajar.

38. Ciri dari suatu Kode Etik • Kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi profesi ybs. Sesuai dengan aturan organisasi dan bukan dari pihak luar. • Sanksi bagi yang melanggar kode etik bukan pidana, melainkan bersifat moral atau mengikat secara moral pada anggota kelompok tersebut. • Daya jangkau suatu kode etik hanya berlaku pada anggota organisasi yang memiliki kode etik tersebut bukan pada organisasi lain.

39. Aturan main (rules of the game) Pers Nasional • Landasan Idiil : Falsapah Pancasila (Pembukaan • UUD 1945) • Landasan Konstitusional : UUD 1945 • Landasan Yuridis : UU Pers (UU No. 40/1999) • Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik • Landasan Etis : Tata Nilai yang berlaku dalam • masyarakat

40. Kebebasan Pers (Kemerdekaan Pers) • Kebebasan Pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui pers, seperti harian, majalah, bulletin dan sebagainya. Kebebasan pers merupakan manifestasi dari freedomof speech (kebebasan berbicara) • Kebebasan pers diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada : filsafat negaranya, pola pertumbuhan politiknya, hakikat manusianya, masyarakat dan negaranya, hubungan antara rakyat dan negara, hakikat pengetahuan, serta kebenaran dan moral.

41. Ciri Kebebasan Pers Indonesia • Pers yang bebas dan bertanggung jawab • Pers yang sehat • Pers sebagai penyebar informasi yang objektif • Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisifasi masyarakat • Pers yang melakukan kontrol sosial yang konstruktif • Terdapat interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarkat.

42. Prinsif pertanggungjawaban Pers Nasional (UU No. 40/1999 pasal 5) • Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. • Pers wajib melayani hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. • Pers wajib melayani hak koreksi, yaitu hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membertulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

43. Menurut S. Tasrif, diakui dan dijaminnya Kebebasan Pers dalam suatu negara bila memenuhi tiga syarat sbb : • Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit bagi suatu penerbitan pers kepada pemerintah. • Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers. • Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.

44. Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (1) • Teori Libertarian : hubungan antara pers dengan pemerintah bersifat bebas, bahkan pers mempunyai fungsi mengawasi pemerintah. • Teori Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial) : pers harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. • Teori otoritarian : pemerintah mengawasi pers melalui surat izin terbit (SIT), sensor, dan pemberangusan.

45. Teori Pers dalam hubungannya dengan Negara (2) • Teori media pembangunan (totalitarian) : pers harus menerima pengawasan dari pemerintah dan menjalankan tugas pembangunan nasional. • Teori Media demokratik partisipan : tetap menghendaki kebebasan pers, namun menentang adanya komersialisasi dan monopolitik pers oleh swasta sehingga perlu dikembangkan media partisifasi dan interaktif yang berukuran kecil.

46. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasasn Pers (1) • Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Contoh kesalahn penyebutan nama tersangka dan kurang jelasnya suatu gambar atau peristiwa. • Peradilan oleh pers (trial by pers) : pemberitaan yang terus menerus pada satu pihak, sedangkan pihak lain yang terlibat tidak diberitakan akan menghasilkan berita yang tidak seimbang. Seseorang merasa diadili oleh pers karena pemberitaan yang tidak seimbang tersebut.

47. Bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasasn Pers (2) • Membentuk opini yang menyesatkan : Tulisan yang dimuat oleh pers kadang dapat menciptakan opini yang sebaliknya dari seseorang. Opini ini tercipta justru menyesatkan karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. • Tulisan-tulisan bernada fitnah dan provokasi : tulisan yang dimuat amat vulgar, dapat memicu keterlibatan pihak lain dan memancing emosi. • Berita bohong : berita yang tidak kuat sumbernya dapat menciptakan berita yang tidak benar.

48. Penyakit Pers (syamsul Mu’arif) • Pornografi • Character assasination (pembunuhan karakter) • Berita palsu • Provokasi dan iklan yang menyesatkan • Wartawan yang tidak profesional (biasa mendapat julukan wartawan bodreks)

49. Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (1) • Agar kebebasan pers yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan/sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawab pers. • Agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi untuk kehidupan sehari-hari.

50. Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (2) • Agar insan pers dapat bertanggung jawab untuk memberikan timbal balik yang positif kepada pemerintah, khususnya untuk membantu terlaksananya program-program pemerintah • Mendorong terwujudnya masyarakat yang demokratis, cerdas, partisifatif, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsanya.