Roadmap Indonesia Menjadi ASEAN ICT Leading Nation

2. Roadmap Indonesia Menjadi �ASEAN ICT Leading Nation�

4. Tugas DETIKNAS Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

5. Strategic Objectives & Programs

6. 6 Program Owner dan Members

7. Palapa Ring

8. Tujuan

9. 9

12. e-Education

14. Ruang Lingkup

15. Jadwal

16. National Single Window

17. Tujuan

18. Ruang Lingkup

20. Nomor Identitas Nasional

21. Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas(Commonalities)

23. 23 Kemajuan Sudah terbangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Data Center Kependudukan Departemen Dalam Negeri serta sudah dilakukan pemutakhiran data kependudukan per Kab/Kota untuk memantapkan terwujudnya database kependudukan berbasis NIK Nasional. 26 Juli 2008 telah dilakukan rapat lintas sektor, terkait dengan pembangunan Datawarehouse dan konektifitas NIK dengan 14 instansi sebagai berikut : Dirjen Imigrasi, Polri, Depkes, Depdiknas, BPN, Depag, Depsos, Deplu, Menpan, Bin, Bnp2tki, Depkominfo, Depnakertrans, Menkoprekonomian.

24. e-Anggaran & e-Procurement

25. e-Anggaran/Pengadaan

26. e-Anggaran adalah sistem anggaran yang melebur anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam satu format anggaran, yang diharapkan akan mengurangi alokasi yang tumpang-tindih. Pada saat ini sudah mempublikasikan RKA-K/L dari setiap departemen dan diterbitkan peraturan bersama dengan Bappenas dan instansi terkait lainnya, kemudian sedang dilakukan penerapan 3 pilar sistem penganggaran baru yaitu : unified budgeting, medium term expenditur framework, Performance based budgeting. E-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (e-SPAN) DJA-PAP2 Progress e-Anggaran

27. e-Procurement adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet, proses ini akan menjadi transparan dan dapat mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan adil (fair). Telah disosialisasikan dan di uji coba ke beberapa Instansi Pusat dan Daerah diantaranya : Bappenas, Depkeu, Pemprov Sumbar dll. FS owner agar memanfaatkan dan mensinergikan inisiatif yang telah ada di Dep. Kominfo, Dep. PU, dll. Progress e-Procurement

28. Software Legal

29. Surat edaran Surat edaran Menkominfo nomor 10/M.Kominfo/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 mengenai : Penyampaian Buku dan CD Petunjuk Pendataan Penggunaan Komputer Personal dan Landasan Pengelolaan Sumber Daya TIK Dikirimkan ke : Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Komisi, Kementrian / Lembaga Setingkat Menteri, Lembaga Tinggi, Pemerintah Provinsi

30. Progres Pendataan Sumber Daya TIK Instansi : Kab. Kebumen, Sragen, Minahasa Prov. Jawa Barat, Kaltim Kota Magelang, Solok Membutuhkan pembelajaran pengisian data Helpdesk : info_sd_tik@depkominfo.go.id Sosialisasi & Workshop Software Legal: 28-29 Okt �08 : KPDE se Sumatera di Medan 30,31 Okt � 1 Nov 08 : KPDE se Jawa di Yogyakarta 6-7 Nov �08 : KPDE se Indonesia Timur di Gorontalo

32. Government Chief Information Officer

33. Informasi bukan lagi menjadi komoditas, tetapi sudah menjadi aset organisasi di pemerintahan, korporasi maupun organisasi lainnya; Peran teknologi informasi bukan lagi sebagai alat ataupun infrastruktur organisasi, lebih lanjut sebagai mitra, enabler atau penghela pertumbuhan; Dalam perjalanannya pembangunan teknologi informasi di pemerintahan dilakukan secara otonomi sampai unit terendah, hal ini menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi yang menyebabkan kurang intergrasinya sistem informasi yang dibangun; Perlu Pemimpin dan organisasi pengelola informasi di suatu organisasi, Chief Information officer.

36. Government Internet Infrastructure Sharing

37. Tujuan

38. Skema Sistem

39. ICT GovernanceICT Evaluation

40. Hasil Yang Dicapai Buku Panduan Tata Kelola TIK Kode Etik dan Piagam Evaluasi TIK Evaluasi di 3 Instansi

41. Inpres 5 Tahun 2008

42. 42 Inpres 5 Tahun 2008 Kebijakan Peningkatan Daya Saing Global dengan Program Percepatan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui percepatan program-program flagship Detiknas: E- Pendidikan E- Procurement Palapa Ring National Single Window

43. 43 Inpres 5 Tahun 2008 Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UUITE (Target September 2009) PP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik PP Lawful Interception PP Perlindungan Data Strategis Internet Gratis untuk SMU sederajat diseluruh Indonesia (Target Desember 2008 dan berlanjut) Pelayanan internet gratis pada 7.000 SMU dan sederajat dan berlanjut hingga mencapai 17.000 SMU dan sederajat

44. Saran & EndorsmentYang Dibutuhkan

45. Tindak Lanjut Inpres No 5 Th 2008 Tindak lanjut Flagship Programs : Pertemuan FS Owner dengan member untuk membahas : Keterkaitan / Sinergi program Konsolidasi Budget Monitoring bersama terkait benefit realization Evatik dan Tata Kelola TIK Mendorong pelaksanaan good IT governance di seluruh instansi, melalui SE Wakil Ketua Tim Pengarah DETIKNAS Mendorong pelaksanaan belanja negara dengan paradigma less capex more opex Regulasi yang mendorong implementasi TIK Internet murah, khususnya untuk Edukasi Belanja TIK Nasional dengan pendekatan Less Capex More Opex Multiyears Contract Government Internet Infrastructure Sharing (GIIS) Government Data Information Sharing System Pembentukan GCIO di setiap Kementerian dan Lembaga Revitalisasi Industri TIK Menyetujui e-Health dan President Acountability System sebagai Flagship Program Detiknas

46. 46

47. 47

49. 49 Progress Flagship Program

50. Mengoptimalkan Keputusan Menteri perindustrian No.11 Tahun 2006 tentang TKDN Insentif perpajakan (PP No. 1 tahun 2007). Kewajiban operator agar dalam presentasi tertentu dari belanja Capex dan Opex harus dibelanjakan di dalam negeri.

52. Industri TIK Industri Pengolah Data/Komputer Jenis-jenis produk yang sudah dapat dibuat didalam negeri saat ini antara lain : CPU, monitor komputer, keyboard, mouse dan peripheral. Beberapa industri komputer merk nasional (Relion, Ion, Mogen dll). Industri Piranti Lunak Saat ini diperkirakan + 200 perusahaan industri perangkat lunak (software house) yang umumnya terkonsentrasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Industri Telekomunikasi Saat ini ada beberapa industri yang bergerak dibidang telekomunikasi termasuk pendukungnya (Inti, Harif Daya, CMI, SKP, LEN, DI, Quasar,dll). Secara umum teknologi telekomunikasi sudah dikuasai oleh industri dalam negeri seperti : perangkat (pesawat telepon dan kelengkapannya), jaringan / switch (PSTN), teknologi masa depan seperti Next Generation Network (Aplication layer, Transport Layer dan Access Layer). Industri Kabel Optik Terdapat 7 Pabrik Kabel Optik dalam negeri yang sebagian besar merupakan perusahaan PMA. Total Kapasitas terpasang dari seluruh pabrik kabel optik tersebut sebesar 930,000 fiber-km per tahun. Kapasitas yang terpasang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri