110 likes | 226 Views
Gender Working Group. 14 – 15 Mei 2009. Latar Belakang. GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan dan anak korban tsunami banyak bantuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak menyentuh semua kebutuhan korban saat itu
E N D
Gender Working Group 14 – 15 Mei 2009
Latar Belakang • GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan dan anak korban tsunami banyak bantuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak menyentuh semua kebutuhan korban saat itu • Dampak bencana merusak institusi dan infrasturktur pemeritahan dan non pemerintah, GWG melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan dan memperkuat institusi yang rusak
Visi • Meningkatkan sistem koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi antara masyarakat, akademisi, NGO dan Pemerintah
Misi • Membantu dan mengawasi semua pihak dalam mewujudkan kebijakan dan program yang sensitive gender sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Aceh Madani
Prinsip-Prinsip • Non Diskriminasi • Transparansi • Sisterhood • Akuntabel • Sukarelawan (Voluntarism) • Pluralisme • Keadilan Gender • Kelestarian Lingkungan • Kearifan Local
Strategi dan Pendekatan Peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan perempuan (capacity building and women empowerment) Kampanye Jejaring kerja (Networking) Advokasi
keanggotaan • Lembaga/individu yang ingin menjadi anggota GWGmendapatkan rekomendasi dari satu lembaga anggota GWG • Menverifikasi anggota setiap 6 bulan • Ada perbedaan informasi antara anggota GWG dan anggota milis • Tidak ada batasan wilayah untuk keanggotaan GWG
Pendanaan • Pendanaan GWG berasal dari Donasi individu dan lembaga GWG
Capaian • Telah melakukan Strategic Planning I dan II pada Bulan April dan Oktober 2006 • Melakukan koordinasi rutin melalui pertemuan-pertemuan mingguan/bulanan • Anggota milis yang terlibatnya secara aktif dimilis • Telah melakukan upaya-upaya advokasi untuk kasus: keterwakilan perempuan dalam partai politik, Perubahan Biro PP menjadi Badan PP,dll • Melakukan kegiatan bersama (panitia bersama) atau kegiatan-kegiatan lembaga yang menjadi bagian dari kerja-kerja GWG
Tantangan • Rendahnya perspektif gender para penegak hukum, aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota parlemen, partai politik. • Banyak kebijakan yang tidak sensitif gender (Qanun Parlok, Kebijakan Kota Banda Aceh Ramah Gender, .....etc) • Pemberitaan media tidak sensitif gender • Tingginya angka kekerasan berbasis gender • Minimnya keterwakilan perempuan di institusi-instutisi politik (instrumen demokrasi) • Rendahnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan SDA
Rekomendasi • Melakukan audiensi ke gubernur dan Badan PP tentang kedudukan atau hubungan GWG dengan Badan PP (GWG menjadi bagian atau pisah dari Badan PP) • Melakukan verifikasi anggota • Menjajagi donasi rutin dari individu dan lembaga anggota GWG.