1 / 10

BENTUK SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGAWAS UN 2012

BENTUK SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGAWAS UN 2012. PENGELOMPOKAN SPJ . Honor Percetakan Perjalan Dinas ATK Lain-lain. BENTUK SPJ. Honorarium Sekretariat Inti Bentuk SPJ : Kwitansi atau Daftar Honor

senwe
Download Presentation

BENTUK SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGAWAS UN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BENTUK SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ) PENGAWAS UN 2012

  2. PENGELOMPOKAN SPJ • Honor • Percetakan • Perjalan Dinas • ATK • Lain-lain

  3. BENTUK SPJ • Honorarium Sekretariat Inti Bentuk SPJ : Kwitansi atau Daftar Honor a. Bila Kwitansi : ditandatangani oleh Penerima dan Bendahara Kota/Kab serta Ketua dan Bendahara Pengawas UN Provinsi b. Bila Daftar : ditandatangani oleh Penerima, Bendahara dan Ketua Sekretariat Inti Kota/Kab serta Ketua dan Bendahara Pengawas UN Provinsi Kedua bentuk tersebut harus disebutkan pajaknya. • Pengawas SMA, MA dan SMK a. Honor  sama dengan di atas (Ada pajak) b. Perjalanan Dinas besarannya di sesuaikan dengan Jarak Bentuknya SPJ nya berupa daftar perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Penerima, Bendahara dan Ketua Sekretariat Inti nti Kota/Kab serta Ketua dan Bendahara Pengawas UN Provinsi (Tanpa Pajak).

  4. PERPAJAKAN 1. PPh 21 : 2. PPh 22 : Sebesar 1,5% dari harga beli yang jumlahnya di atas 2.000.000, jika rekanan tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal. Ditambah PPn 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), bila nilai pembeliannya di atas 1.000.000. • 3. PPh 23, yaitu sebesar 2% jika memiliki NPWP dan bila tidak 4% dari jumlah bruto. • Bila pembelian konsumsi dari Rumah Makan atau Toko Kue dikenakan pajak PPh 22, tetapi bila konsumsinya berasal dari Catering dikenakan PPh 23.

  5. Contoh : 1. Bendahara FPIPS membeli Komputer dengan harga 10.000.000 (harga tidak termasuk PPN). a. PPh 22 : 10.000.000 x 1,5% = 150.000. b. PPN : 10.000.000 x 10% = 1.000.000 2. Bendahara FPIPS membeli Komputer dengan harga 11.000.000 (harga sudah termasuk PPN). a. PPh 22 : (100/110 x 11.000.000) x 1,5% = 150.000. b. PPN : (100/110 x 11.000.000) = 1.000.000 3. Bendahara FPIPS membeli konsumsi rapat (jasa katering) seharga 3.500.000. PPh 23 : 2% x 3.500.000 = 70.000.

  6. TARIF TRANSPORT

  7. 3. Konsumsi (masuk dalam SPJ nya sebagai Lain-lain) Bentuk SPJ : Kwitansi dari Tempat Kuitansi dibuat untuk belanja barang dengan ketentuan : • Pembelian sd Rp 250.000,- kuitansi tidak memakai meterai. • Pembelian dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- kuitansi dibubuhimeterai Rp 3.000,- • Pembelian di atas Rp 1.000.000,- kuitansi dibubuhimeterai Rp 6.000,- disertai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri faktur pajak standar. • Pembelian di atas Rp 5.000.000,- ke atas di samping kuitansi, NPWP dan faktur pajak juga harus dilengkapi dengan: • Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang/jasa; • Berita Acara Pemeriksaan Barang; • Berita Acara Serah Terima Barang; • PaktaIntegritas; • Jaminan Bank dan Keterangan Bank; • Surat Setoran Pajak.

  8. 4. Koordinasi Bentuknya Honor dan Perjalanan Dinas 5. ATK (pembelian kertas, pinsil, penghapus, tipex dll) Percetakan (penjilidan, fc dan sejenisnya) Bentuk SPJ : Kwitansi 6. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Data Bentuk SPJ : a. Honor (Kuitansi/daftar honor) b. Perjalan Dinas (daftar) c. Konsumsi (kuitansi) d. Percetakan (fc, penggandaan, penjilidan dll)

  9. 7. Perjalanan Dinas Pengiriman LJUN ke Provinsi Bentuk SPJ : Perjalan Dinas berupa Kwitansi atau Daftar Perjalanan Dinas.

  10. Temuan Itjen Dikti Kemendikbud: • Prediksi jumlah konsumsi, yaitu antara yang diundang dengan yang hadir terlalu jauh. • Ada kesamaan Nama dalam suatu kegiatan yang waktunya bersamaan. • Tidak sama antara Tanda tangan di Daftar Hadir dengan jumlah honor yang diberikan kepada peserta. • Tidak ada/kurang Tanda tangan Ketua dan bendahara pengawas UN kota/kabupaten • Honor dan transport tidak dapat disatukan

More Related