1 / 70

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

LANGKAH STRATEGI. Pelaksanaan Anggaran yang Tertib , Efisien dan Efektif. 2019. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan. PERENCANAAN. Me- Reviu target capaian output, penyerapan anggaran dan jangka waktu pelaksanaan. 1.

shall
Download Presentation

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LANGKAH STRATEGI PelaksanaanAnggaran yang Tertib, EfisiendanEfektif 2019 Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  2. PERENCANAAN Me-Reviu target capaianoutput,penyerapananggarandanjangkawaktupelaksanaan 1 Menyusunjadwalpelaksanaankegiatandanpenarikandana 2 DIPA Menyusundanmenetapkanjuknispelaksanaankegiatan 3 DokumenPelaksanaanAnggaran yang digunakansebagaiACUANdalammelaksanakankegiatansebagaipelaksanaan APBN Memetakanmekanismepembayarantagihan (kontraktual/LS atauSwakelola/UP) 4 PRINSIP : DIPA sebagaidasarpengeluarannegara, berlakusatutahunanggaran, danalokasidana yang tertuangmerupakanbatas TERTINGGI (Pasal 3 PMK 190/2012) Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  3. MekanismePembayaran LS (LangsungPihakKetiga) UP (UangPersediaan/swakelola) MEKANISME PENYELESAIAN TAGIHAN PMK 190/2012 jo PMK178/2018 Pembayarantagihandilakukandenganpembayaran LS kepadapenyedia/bendahara/ pihaklainnya; Dalamhal LSTIDAK DAPAT dilakukan, pembayarandilakukandengan UP (Pasal 39 PMK 190/2012) PRINSIP : Pelaksanaankegiatandanpenggunaananggaran yang mengakibatkanpengeluarannegara, dilakukanmelaluipembuatanKOMITMEN(Pasal 29 PMK 190/2012) Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  4. Pengendalian UP/TUP Pengajuan UP dilakukansecararasional, sesuaikebutuhanriloperasionalkantorselamasatubulan 1 Melakukan revolving UP tunaiatau Minimal 50% penggunaan UP tunaisudahdapatdirevolving 2 Bendaharamenyusunrencanadanjadwalpertanggungjawaban, sertapengawasanataspenggunaan UP/TUP 3 MEKANISME PENYELESAIAN TAGIHAN PMK 190/2012 jo PMK178/2018 Membatasiperpanjanganpertanggungjawaban TUP sampaidua kali 4 Pembayaranmekanisme UP melaluikartukreditpemerintah(cashless). 5 PRINSIP : UP digunakanuntukmembiayaikeperluanoperasionalsehari-harikantor, bersifatuangkecil (petty cash), danmembiayaipengeluaran yang tidakdapatdilakukanmelaluimekanisme LS Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  5. MekanismePembayarandengan UP/TUP UP yang diajukanke KPPN berupa UP TUNAI dan/atau UP KKP kepada BP/BPP (sumberdana rupiah murni) 1 UP KKP adalahUangMukaKerjayang diberikandalambentukbatasanbelanja (limit) kreditkepadaBendaharaPengeluaran/BPP 2 MODERNISASI PEMBAYARAN MELALUI UP DENGAN KARTU KREDIT PMK 178/2018 UP Tunaidirevolving, jikapenggunaan minimal 50% daribesaran UP Tunai 3 KPPN memberitahukanke KPA, jikadalam 1 (satu) bulan UP Tunai, belumdiajukanpenggantian. 4 Jikasatubulansetelahdiberitahukanbelummengajukan UP tunai, KPPN akanmemotong UP Tunaisebesar 25% 5 PRINSIP : Pembayaranbelanjanegaramenggunakankartukreditpemerintah, danmenggunakan UP tunaidengansyarattertentudenganpernyataan KPA. Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  6. Besaran UP yang diberikan 1 Rp 100 JT → untukpagu yang bisadibayar UP s.d Rp2,4 M Rp 200 JT → untukpagu yang bisadibayar UP > Rp2,4 M s.dRp 6 M 2 3 Rp 500 JT → untukpagu > Rp 6 M MODERNISASI PEMBAYARAN MELALUI UP DENGAN KARTU KREDIT PMK 178/2018 • UP Tunaisebesar 60% daribesaran UP • UP KKP sebesar 40% daribesaran UP 4 Perubahanbesaran UP dan/ataubesaranproporsi UP Tunai→ kewenanganKanwilDJPb 5 UP Tunaidapatdiberikan 100% → dengankriteria : tidakterdapatpenyedia yang dapatmenerimapembayaranmelalui KKP (suratpernyataan KPA) danpagubelanja UP satkers.dRp 2,4 M 6 Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  7. KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) DALAM PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan – Kesempurnaan

  8. LatarBelakangdanTujuan LatarBelakang Tujuan PenyempurnaanMekanismePembayaranAPBN Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless) Perlunyamodernisasisistempembayaran APBN secara non tunaiantara lain denganmenggunakankartukredit Meningkatkankeamanandalambertransaksi Mengurangipotensifrauddaritransaksisecaratunai MelaksanakanamanatPasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tentangPerubahanAtas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Mengurangicost of fund/idle cash daripenggunaan UP

  9. Dasar Hukum Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun2018tanggal7 Desember 2018tentangPerubahanAtas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Pasal 46 ayat 7 PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah “Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” “Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran UP melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri” Peraturan Menteri inimengatur mengenai tata carapembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalampenyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UPselain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeridan Satker Atase Teknis

  10. BelanjaPemerintah Belanja Modal BelanjaPegawai BelanjaBarang BelanjaSosial KeRekening : BiayaPemeliharaan, LanggananDaya KeRekening : >50 juta KeRekening : PenerimaBantuan KeRekening : Gaji, Tunjangan N O N T U N A I Belanja Modal paling banyak Rp50 juta Honor, PerjalananDinas, ATK, Konsumsi Diterimatunaiolehpenerimabantuan UangMakan, UangLembur T U N A I

  11. AlurPikir PembayarandenganUangPersediaandapatdigantikandenganalatpembayaran non tunaiberupaKartuKredit yang selamainitelahdisediakanpihakBank, sehinggadapatmenekanjumlah UP yang beredar. Langsung kepada Penerima Hak Pembayaran Langsung (LS) Mekanisme Pembayaran Diselesaikan dengan KartuKredit Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Corporate Card Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka UP Belanjabarang Persediaan, Sewa, Pemeliharaan Corporate Card Corporate Card BelanjaKeperluan Perjadin BelanjaBarang Operasional dan Non Operasional Contoh: Pegawai/Pejabat Pelaksana Perjadin Contoh: PPK, Kasubag TU Contoh: PPK, Kasubag TU

  12. KonsepPengelolaanUP Sebelum Saatini • Dana UP Tunai100% • KasTunai di Brankasdan/atauKas di Bank • Terdiridari UP Tunai(60%) dan UP KKP (40%) • UP Tunai di Brankasdan/atauKas di Bank • UP KKP di Rekening KUN

  13. JenisKartuKreditPemerintah PenggunaanKartuKreditPemerintah untukbelanjapemerintahdifokuskanpadakeperluanbelanjabarangoperasionalsertabelanja modal paling banyak Rp50 Juta yang merupakan bagianterbesardaripenggunaanUangPersediaan. BelanjaBarang OperasionaldanBelanja Modal Belanja Perjadin Jamuan Pemeliharaan ATK dipegangolehPelaksanaKegiatan/Belanja (Contoh: pejabatpengadaanbarang/jasa, pejabatstruktural, pelaksana, dan/ataupegawailainnya yang ditugaskanoleh KPA/PPK untukmelaksanakanpembelian/ pengadaanbarang/jasa) Penginapan Tiket dipegangolehPelaksana Perjadin (Contoh: Pegawai/PejabatPelaksana Perjadin)

  14. MekanismePengujiandanPembayaranKartuKreditPemerintah Penerbitan SPM-GUP KKP oleh PPSPM Penerbitan SP2D oleh KPPN Penerbitan SPP-GUP KKP oleh PPK TransaksidenganKartuKreditolehPemegangKartuKredit Pengujianoleh PPK danpenerbitanSPBy VerifikasiolehBendahara 6 5 3 4 1 2 SPP-GUP KKP SPM-GUP KKP • DaftarPembayaranTagihan • SPBy • BuktiPengeluaran • DaftarPengeluaranRiil PermintaanpenggantianUP KKP PendebitanRekeningolehBendahara • Dalamhalpengujianterdapatbukti-buktipengeluaran yang tidakmemenuhiketentuan, PPK menolakbukti-buktipengeluaran • Pengeluaran yang ditolakmerupakantanggungjawabpribadiPemegang KKP 7

  15. BAB II RuangLingkup 1 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran danpenggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaiantagihankepadanegaramelaluimekanisme UP selainSatkerPerwakilanRepublik Indonesia di luarnegeridanSatkerAtaseTeknis. 2 Penggunaaan Kartu Kredit Pemerintah dalam penyelesaiantagihankepadanegaramelaluimekanisme UPterbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal.

  16. Bab III PrinsipDasar …(1) Alatpembayarandenganmenggunakankartu yang dapatdigunakanSatker, untukmelakukanpembayaranatastransaksibelanjanegaradalampenggunaan UP KartuKreditPemerintah KartuKredit Corporate (corporate card) yang diterbitkanoleh Bank PenerbitKartuKreditPemerintah • Bank PenerbitKartuKreditPemerintahmerupakanbank yang samadengantempatrekening BP/BPP dibukadankantorpusat bank tersebuttelahmelakukankerjasamadenganDJPb • Bentuk Kerja Sama dilakukan dalam suatu penandatanganan PKS induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

  17. Bab III PrinsipDasar…(2) FLEKSIBEL A M A N EFEKTIF AKUNTABEL kemudahanpenggunaan(flexibility)kartudenganjangkauanpemakaian yang lebihluasdantransaksidapatdilakukan di seluruhmerchant yang menerimapembayaranmelaluimesinElectronic Data Capture (EDC)/media daring amandalambertransaksidanmenghindariterjadinyapenyimpangan(fraud) daritransaksisecaratunai efektifdalammengurangi UP yang menganggur(idle cash)danbiayadana(cost of fund)Pemerintahdaritransaksi UP akuntabilitaspembayarantagihannegaradanpembebananbiayapenggunaan UP KartuKreditPemerintah

  18. Bab IV ProporsiUangPersediaan...(1) UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah. Proporsi UP diatur sebagai berikut: UP Tunai sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,dan UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empatpuluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara UP Tunai UP KKP 40% 60%

  19. Bab IV ProporsiUangPersediaan...(2) Ilustrasi Perhitungan UP: UP Normal PerubahanBesaran UP PerubahanProporsi UP • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp300 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp200 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp 1,5 Miliar • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp900 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp600 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (70%) maka UP Tunai sebesar Rp350 juta • Proporsi UP KKP (30%) maka UP KKP sebesar Rp150juta

  20. Bab IV ProporsiUangPersediaan...(3) Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuanatas perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Persetujuanatas perubahan proporsi UP KKP dapatberupakenaikanataupenurunanproporsi UP KKP. Persetujuan atas kenaikan proporsi UP KKP Persetujuan atas penurunanproporsi UP KKP • Pertimbangan • kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP KKP, dan • frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun Pertimbangan kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun, dan terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA

  21. Bab V Organisasi Dan Manajemen Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Pemegang KKP Administrator KKP DitjenPerbendaharaan 1 7 Dit. PelaksanaanAnggaran 2 KanpusBank Penerbit KKP 8 ORGANISASI Bank Penerbit KKP KanwilDJPb 3 9 KPPN 10 4 KPA 5 11 PPK PPSPM 6 12 BP/BPP

  22. DitjenPerbendaharaan PKS Induk melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP terkait koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP dalam rangka standardisasi dan percepatan pelayanan pembayaran dengan KKP 1 Sosialisasi melaksanakan sosialisasipenggunaanKKP kepadaK/L danpara pemangku kepentingan TugasdanWewenang 2 Monev melakukanmonitoringdanevaluasiataspelaksanaanpembayarandenganKKP secara berjenjang dan berkala 3 4 Koordinasi melaksanakankoordinasidenganKantor Pusat Bank Penerbit KKP dan instansi terkait lainnya dalam halterjadipermasalahandalampelaksanaanKKP di tingkatpusatdandaerah

  23. DirektoratPelaksanaanAnggaran Rekapitulasi 1 menyusunRekapitulasiLaporanHasilMonev PelaksanaanPembayarandenganKKP Tingkat Pusat TugasdanWewenang Rekomendasi 2 dapatmemberikanrekomendasikepadaKepala KPPN untukmemberikansurattegurandan/ataupemotonganbesaran UP KKP kepadaKPA Rekomendasi 3 dapatmemberikanrekomendasikepadaPimpinan Unit Eselon I K/L terkaitperbaikanpelaksanaanpembayarandanpenggunaanKKP di lingkunganK/L bersangkutan

  24. KanwilDitjenPerbendaharaan • memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasiperubahanbesaranUP • memberikan persetujuan permohonan perubahan proporsi besaranUP KKP • menyusun Rekapitulasi LaporanHasilMonev pelaksanaanpembayarandenganKKP TingkatKanwil DJPb • menyampaikan Rekapitulasi LaporanHasilMonev pelaksanaanpembayarandenganKKP TingkatKanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran • dapat memberikanrekomendasi kepada Kepala KPPN untuk memberikan surattegurandan/ataupemotonganbesaran UP KKP 1 2 TugasdanWewenang 3 4 5

  25. KPPN TugasdanWewenang • melakukanpenelitianbesaran/proporsi UP KKP • menerbitkanSuratPersetujuanBesaran UP KKP Satker • melakukanpencatatankedalamKartuPengawasanUP/TUP KKP • dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan TUP KKP • menolak permohonan TUP KKP apabila tidak memenuhi ketentuan • menyampaikan persetujuan atau penolakan TUP KKP kepada KPA • melakukanpengujianatas SPM, menerbitkan SP2D, dan mengembalikan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP apabila tidakmemenuhipersyaratan • melakukankoordinasidenganSatkerterkait percepatanpenyelesaiantagihanKKP yang belumdibayarkan • melakukanevaluasipembayarandanpenggunaanKKP oleh KPA • menyusun RekapitulasiLaporanHasil Monev PelaksanaanPembayarandenganKKP Tingkat KPPNserta dapatmelakukankoordinasidenganSatker terkait penyusunanRekapitulasiLaporantersebut memintaSatkeruntukmelakukanpercepatanpenyampaianlaporan hasil Monev Tingkat Satker menyampaikanRekapitulasiLaporanHasil Monev PelaksanaanPembayarandengan KKP TingkatKPPNkepadaKanwilDJPb dapatmemberikansurattegurandan/ataumemotongbesaran UP KKP menerbitkanperubahansuratpersetujuanbesaran UP KKP Satker dalam hal dilakukan pemotonganbesaran UP KKP menyampaikan perubahansuratpersetujuanbesaran UP KKP SatkerkepadaSatkerdan Bank PenerbitKKP denganditembuskankeKanwilDJPb

  26. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TugasdanWewenang menerbitkan SuratPernyataanUP mengajukansuratpermohonanperubahanbesaran UP KKP keKPPN menetapkanPemegangKKP dan Administrator KKP melakukanPKS SatkerdenganPejabat Bank PenerbitKKP tempat rekening BP/BPPdibuka yang menjadimitrakerjanya menyampaikanfotocopyPKS SatkerkepadaKPPN menunjuksalahsatu PPK sebagaikoordinatordalamhalterdapatlebihdari 1 PPK untuk 1 DIPA menyetujui/menolaksebagian/seluruhnyaDaftarUsulanPemegangKKP dan Administrator KKP serta menetapkannya menyampaikanSuratPermohonanPenerbitanKKP kepada Bank PenerbitKKP membuat SuratPerjanjianPenggunaanKKP denganPemegangKKP memberikan persetujuan atas permintaankenaikan limitKKP dari Pemegang KKP dapatmelakukanpenarikanKKP karenapenyalahgunaanataukeadaantertentu menerbitkanSuratPeringatankepadaPemegangKKP menerbitkansuratpenarikanKKP melakukanpengawasansecara internal ataskewajibanpembayarantagihanKKP agar tidakmelewatibataswaktu/jatuh tempo pembayaran menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Internal melakukanMonitoring dan Evaluasi menyusundan menyampaikan LaporanHasilMonev PelaksanaanPembayarandenganKKP Tingkat Satkersecaratriwulanan kepada KPPN

  27. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengesahkansebagian/seluruhnyabukti-buktipengeluaran mencantumkankebutuhan UP KKP dalamSuratPernyataan UP menyampaikanDaftarUsulanPemegangKKP dan Administrator KKP kepada KPA melakukanpengujian 1 2 3 4 TugasdanWewenang menyampaikan SuratPemberitahuanPenolakankepadaPemegang KKP menolakbukti-buktipengeluaran apabila tidakmemenuhiketentuan PPK atasnama KPA menerbitkanSPBy menerbitkan DPT KKP 5 6 8 7 melakukanverifikasiatasindikasipenyalahgunaanKKP menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP/SPP-PTUP KKP menyampaikanSPBykepada BP/BPP 10 9 11

  28. Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) TugasdanWewenang melakukan pengujian atas SPP-GUP/SPP-PTUPKKP besertadokumen pendukung 1 4 menandatangani SPM-GUP/SPM-PTUP KKP menyampaikan SPM-GUP/ SPM-PTUP KKP beserta ADK kepada KPPN 2 5 menerbitkan SPM-GUP/SPM-PTUP KKP mengembalikan SPP-GUP/ SPP-PTUP KKP kepada PPK apabila belum sesuai dengan ketentuan menyimpan seluruh dokumen kelengkapan beserta bukti-bukti pendukung sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM 3 6

  29. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) TugasdanWewenang menyampaikan kebutuhan UP KKP Satker kepada PPK 01 1 melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKP yang dikelola oleh masing-masing BP 02 2 melakukan pengujian atas SPBy, pengujian ketersediaan dana UP KKP, dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy 03 3 mengajukan permintaan penggantian UP KKP kepada PPK 04 4 menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 05 5 mengajukan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP KKP kepada PPK 06 6 melakukan pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran atas pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak ke kas Negara sebelum melakukan pembayaran tagihan KKP 07 7 melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening BP/BPP ke rekening Bank Penerbit KKP setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP/BPP 08 8

  30. PemegangKartuKreditPemerintah TugasdanTanggungjawab membuat SuratPerjanjianPenggunaanKKP dengan KPA menandatanganiBAST KKP danSuratPerjanjianPenggunaanKKP menggunakanKKP sesuaidengankewenangannya melakukan aktivasiKKP dan request/aktivasi PIN KKP membubuhkantandatanganpadakolomtandatangan merahasiakannomorkartu, PIN, CVV, danmasaberlakuKKP secara aktifmemeriksakondisidanrinciantransaksiKKP dilarangmemberikaninformasimengenai data diridantransaksiKKP kepadasiapapun memilihmerchant TransaksiPerdaganganMelaluiSistemElektronikyang menyediakanfasilitaskeamananuntuktransaksisecaradaring dapatmengajukanpermohonanpenonaktifkankepada Administrator KKP mengumpulkandokumenberupae-billing/DaftarTagihanSementara, SuratTugas/SuratPerjalananDinas/Perjanjian/Kontrak, danbukti-buktipengeluaran membuatDaftarPengeluaranRiilKegiatanOperasional Dan Belanja Modal DenganKKP dan/atauDaftarPengeluaranRiilKegiatanPerjalananDinasJabatanDenganKKP menyampaikanDaftarPengeluaranRiilKegiatanOperasional Dan Belanja Modal DenganKKP dan/atauDaftarPengeluaranRiilKegiatanPerjalananDinasJabatanDenganKKP kepadaPPK dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit KKP

  31. Administrator KartuKreditPemerintah TugasdanWewenang memintakenaikan limit KKP secarasementara atau permanenkepada Bank PenerbitKKP menginformasikannilaikenaikan limit KKP, periodepermanen, sertanomordannamaKKP kepada Bank PenerbitKKP menginformasikannilaikenaikan limit KKP, periodekenaikan limit KKP, sertanomordannamaKKP kepada Bank PenerbitKKP dalamhalpermintaankenaikan limitsecarasementara 07 06 08 mengajukanpermintaanpengembalian limit KKP ke limit awalkepada Bank PenerbitKKP apabila limit KKP tidakkembalike limitawal 05 04 02 01 03 menginformasikannilaiketerlanjuranpembayaran, nomordannamaKKP, bukti-buktipembayaran/pemindahbukuan yang sah, dannomorrekening BP/BPP untukpenyetorankembali melakukanaktivasiKKP danrequest/ aktivasiPIN KKP melakukan monitoring pengembalian limit KKP secarasementarake limitawal memintapenyetorankembaliatasKeterlanjuranpembayarankepada Bank PenerbitKKP melaluisuratelektronikdan/atausaranatercepatlainnya

  32. Kantor Pusat Bank PenerbitKartuKreditPemerintah TugasdanWewenang memastikanstandardisasipelayanandalampercepatanpenandatangananPKS Satkerbesertaaddendum telahdilaksanakanpadaseluruh cabang Bank Penerbit KKP yang menjadimitrakerjaSatkerbaik di tingkatpusatdan/ataudaerah melakukanPKS induk denganDJPb terlebih dahulu sebelum melakukan PKS Satker PKS Induk StandardisasiPercepatan PKS memastikanstandardisasipelayanandalampenggunaan/pembayaranKKP telah dilaksanakan padaseluruh cabang Bank Penerbit KKP yang menjadimitrakerjaSatkerbaik di tingkatpusatdan/ataudaerah memastikanstandardisasipelayananpenerbitanKKP telahdilaksanakanpadaBank Penerbit KKP StandardisasiPenggunaan/ Pembayaran KKP StandardisasiPenerbitan KKP

  33. Bank PenerbitKartuKreditPemerintah TugasdanWewenang melakukanpembahasanrancanganPKS Satkerdengan KPA menandatanganiPKS Satker mengirimkanrangkap 1 (satu) asliPKS SatkerkepadaKPA melakukanverifikasiatasSuratPermohonanPenerbitanKKP dandokumenpendukungtermasukjuga verifikasiataspersetujuanpemberian limit KKP menerbitkanKKP, rekapitulasipenerbitanKKP, dantandaterimaKKP menolaksebagian/seluruhpermohonanpenerbitanKKP denganmenyampaikansuratpemberitahuanpenolakankepadaKPA melakukankenaikan limit KKP secarasementaraataupermanen menolakpermintaankenaikan limitKKP apabila informasipermintaankenaikan limit KKP secarasementaraataupermanentidakterpenuhi melakukanpengembalian limit KKP ke limitawal menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKP kepada Satker melakukan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran ke rekening BP/BPP memberitahukankepadaAdminintrator KKP untukmemperbaikipermintaanpenyetorankembali apabila informasipermintaan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran tidakterpenuhi menutup KKP berdasarkansuratpenarikan membebaskanSatkerdaribiayapenggunaan KKP mengenakan biayamaterai dalampenggunaanKKP melakukanpenurunan limit KKP Satkersecarapermanen berdasarkanperubahansuratpersetujuanbesaran UP KKP Satkerdari KPPN

  34. Bab VI UP KartuKreditPemerintah Besaran UP KartuKreditPemerintahdihitungdariproporsi UP KartuKreditPemerintahatauperubahanproporsi UP KartuKreditPemerintah yang telahdisetujuiolehKepalaKanwilDJPb. UP KartuKreditPemerintahmerupakanbagiandari UP yang dikelola BP/BPP.

  35. Permintaan UP KartuKreditPemerintah...(1) BP PPK KPA PPSPM KPPN SuratPersetujuanBesaran UP KKP Satker SuratPernyataan UP SuratPernyataan UP SPP-UP Tunai SPM-UP Tunai SP2D-UP Tunai RencanaKegiatan Berdasarkankebutuhan UP KKP, PPK mencantumkankebutuhan UP KKP dalamSuratPernyataan UP BP menyampaikankebutuhan UP KKP Satkerkepada PPK Diterbitkansetelahdilakukanpenelitianbesaran/proporsi UP KKP SuratPernyataan UP diterbitkanoleh KPA 3 1 2 4 Dalamhalterdapatperubahanbesaran UP KKP atauperubahanproporsi UP KKP setelahadanyapenyampaian SPM-UP, Satkermengajukansuratpermohonanperubahanbesaran UP KKP kepada KPPN dilampiridenganSuratPernyataan UP dari KPA dansuratpersetujuanperubahanbesaran UP/proporsi UP KKP dariKanwilDJPb

  36. JenisKartuKreditPemerintah • Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenisKKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP • Jumlah Kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Tiket Penginapan KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal SewaKendaraan ATK Pemeliharaan Jamuan KKP untukkeperluanbelanjaperjalanandinasjabatandipegangolehpelaksanaperjalanandinas dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa.

  37. KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal 1 BELANJA BARANG OPERASIONAL • belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya 2 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL • belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya 3 BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN • belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi 4 • belanja sewa, antara lain belanjasewakendaraan, gedung, peralatan BELANJA SEWA 5 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN • belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya • belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja BBM dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 6 7 • belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau BELANJA PEMELIHARAAN LAINNYA 8 • belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,- BELANJA MODAL

  38. KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan • Digunakan untuk komponen pembayaran: • biaya transpor • penginapan, dan/atau • sewa kendaraan dalam kota Batas tertinggi dan estimasi penggunaan KKP untuk keperluan BelanjaBarangOperasional/Belanja Modal Serta Belanja Perjalanan Dinas Jabatan berpedoman pada PMK mengenai Standar Biaya Masukan

  39. PemegangKartuKreditPemerintah dan/atau Administrator KartuKreditPemerintah...(1) AnggotaKepolisianNegara RepublikIndonesia Prajurit TentaraNasional Indonesia PegawaiLainnya Pejabat Negara PegawaiNegeriSipil • Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai Satker yang memenuhi syarat, KPA dapat menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang KKP dan Administrator KKP • Pegawai lainnya adalah pegawai nonPNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga Negara/lembaga independen/lembaga lainnya selain lembaga nonstruktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum • Pejabat yang memiliki kewenangan yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai nonPNS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

  40. PemegangKartuKreditPemerintah dan/atau Administrator KartuKreditPemerintah...(2) Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas

  41. BatasanBelanja(Limit)KartuKreditPemerintah KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Paling banyak Rp50.000.000,00untuk pertama kali untuksetiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan Paling banyak Rp20.000.000,00untukpertama kali untuk setiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan • Total limit KKP Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP • Total besaran UP KKP, penggunaan UP KKP, dan/atau persetujuan TUP KKP dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP • Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP

  42. Bab VII Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan, Dan PenggunaanKartu Kredit Pemerintah Penetapan Pemegang KKP dan Administrator KKP Penerbitan KKP Penyerahan dan Penggunaan KKP DJPbmelakukanperjanjiankerjasamaindukdengan Kantor Pusat Bank PenerbitKKP 5 3 6 Pengajuan KKP 1 KPA melakukanperjanjiankerjasamaSatkerdenganPejabat Bank PenerbitKKP yang menjadimitrakerjanya 4 2

  43. KPA menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP • Bank Penerbit KKP merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka • Dalam hal terdapat perbedaan bank antara rekening BP dengan rekening BPP, KPA melakukan PKS Satker dengan masing-masing Pejabat Bank Penerbit KKP tempat rekening BP/BPP dibuka 2 PenandatangananPerjanjianKerjaSama Satker...(1) Bank Penerbit KKP Satker PKS PKS KPA melakukankerjasamadenganPejabat Bank Penerbit KKP 2 • KPA menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP • Bank Penerbit KKP merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka • PerjanjiankerjasamaSatkerdimaksudmengacupadaPKS indukantaraDJPbdenganPimpinan Bank PenerbitKKP, yang paling sedikitmemuatdefinisi, tujuanperjanjiankerjasama, ruanglingkupPKS, pagujenisbelanja yang bisadibayarkanmelalui UP danbesaranfasilitaskreditSatker, hakdankewajibanSatkerdan Bank PenerbitKKP, tatacarapenagihandanpembayarantagihanKKP, jenisdanbesaranbiaya(fee), pajak-pajak, penyelesaianperselisihandanhukum yang berlaku, jangkawaktuperjanjian, berakhirnyadanakibatpengakhiranperjanjian, alamatdanwakilparapihak, SuratReferensi, keadaankahar(force majeure), kerahasiaaninformasi/data,danketentuanpenutup

  44. Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintahdan Administrator KartuKreditPemerintah 3 • Berdasarkan PKS Satker, PPK menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP dan Administrator KKP kepada KPA • Jumlah usulan Pemegang KKP dan Administrator KKP disesuaikan dengan kebutuhan Satker, besaran UP KKP, frekuensi kegiatan yang dibiayai melalui UP KKP, dan/atau banyaknya KKP yang akan diterbitkan • Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) DIPA, KPA menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator untuk menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP danDaftar Usulan Administrator KKP • KPA menyetujui/menolak sebagian/seluruhnya Daftar Usulan Pemegang KKP danDaftar Usulan Administrator KKP • KPA menetapkandaftarPemegangKKP dandaftar Administrator KKP dalamsatusuratkeputusan KPA KPA PPK Keputusan KPA DaftarUsulanPemegang KKP DaftarUsulan Administrator KKP

  45. PengajuanKartuKreditPemerintah Dan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah...(1) 4 5 • KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP kepada Bank Penerbit KKP dilampiri: • Surat Referensi • formulir aplikasi KKP dari bank berkenaan • fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku • fotokopi NPWP • fotokopi Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN, dan • fotokopi surat keputusan penunjukkan KPA • Penerbitan KKP dilakukan paling lambat6(enam) hari kerja setelah hasil atas verifikasi terpenuhi • KKP disampaikan kepada KPA melalui sarana pengiriman tercepat paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKP diterbitkan • Dalam hal hasil atas verifikasi tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP menolak sebagian/seluruh permohonan penerbitan KKP dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada KPA. • Penyampaian surat pemberitahuan penolakan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi tidak terpenuhi • Ketentuan mengenai penerbitan dan penyampaian KKP berlaku mutatis mutandis dalam hal permohonan penerbitan KKP disetujui sebagian Bank Penerbit KKP KPA Pemegang KKP Surat Pemberitahuan Penolakan • SuratPermohonan • Lampiran Tolak Setuju • KKP • Rekapitulasi • Tanda Terima • KKP • Rekapitulasi • Tandaterima

  46. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah...(1) 6 Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah • Format Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah 01 02 03 04 KPA menandatangani BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKP Pemegang KKP menandatangani BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP pada saat menerima KKP KPA menyerahkan KKP kepada Pemegang KKP disertai BAST KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP Surat Perjanjian Penggunaan KKP ditandatangani oleh KPA dan Pemegang KKP Surat Perjanjian Penggunaan KKP antara KPA dan Pemegang KKP, paling sedikit memuat definisi/pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup perjanjian, penerbitan dan penerimaan KKP, penggunaan KKP, hak dan kewajiban para Pihak, PIN, limit KKP, pemegang KKP, penghentian perjanjian, sanksi, dan penyelesaian perselisihan

  47. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah...(2) 6 Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Tanda Tangan • SetelahaktivasiKartudan PIN selesaidilakukan, status KKP secaraotomatisaktifdansiapdigunakan • Penggunaan KKP dilakukan untuk pembayaran belanja barang operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan • MenggunakanKKP sesuaidengankewenangannyasetelahterlebihdahuludilakukanaktivasikartudan PIN KKP untukpertamakali • Aktivasi KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Request/aktivasi PIN KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Informasi/Data Media Daring Rahasia Penonaktifan Kartu Kredit Pemerintah Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang menyediakanfasilitaskeamananuntuktransaksisecara daring. Dilarangmemberikaninformasimengenai data diridantransaksiKartuKreditPemerintahkepadasiapapun Merahasiakannomorkartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlakuKartuKreditPemerintah Dapat mengajukan permohonan penonaktifkankepada Administrator KKP danmenyimpanKKP ditempatyang amandalam hal KKP tidakdipergunakandalamjangkawaktulama Memeriksa AktifmemeriksakondisidanrinciantransaksiKartuKreditPemerintahuntukmemastikantidakterdapattransaksi yang salah/tidakdiakui(dispute) secaraperiodik

  48. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah...(3) 6 Kenaikan Batasan Belanja (Limit) Mekanisme Pengajuan Kenaikan Limit • Satkermelalui Administrator KKP dapatmemintakenaikanlimit KKP secarasementara/permanenkepada Bank Penerbit KKP • Permintaan kenaikan limitKKP harus mendapat persetujuan dari KPA • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara sementara dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • persetujuan TUP KKP • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara permanen dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • perubahanbesaran UP KKP • Pengajuan permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanendilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara sementara, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP(semula-menjadi) • periode kenaikan limitKKP (mulai-berakhir), dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara permanen, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP (semula-menjadi) • periode permanen, dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP menolak permintaan kenaikan limitKKP • Total limitKKP yang diberikanoleh Bank Penerbit KKP kepada1 (satu) Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP

  49. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah...(4) 6 Administrator KKP 02 04 01 03 Administrator KKP mengajukan permintaan pengembalian limit KKP ke limitawal kepada Bank Penerbit KKP dalam hal limitKKP yang dinaikkan secara sementara tidak kembali ke limitawal setelah periode berakhir Pengajuan permintaan pengembalian limitkepada Bank Penerbit KKP dilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya Bank Penerbit KKP melakukan pengembalian limitKKP ke limitawal paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan permintaan dari Administrator KKP Administrator KKP melakukan monitoring pengembalian limitKKP secara sementara ke limit awal

  50. Bab VIII Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah Pengujian Pengujian • Tagihan(e-billing)/ DTS • ST/SPD/Perjanjian/Kontrak • Bukti-buktiPengeluaran Pengujian SP2D Pemegang KKP PPK BP/BPP PPSPM KPPN Pengesahan SPM-GUP KKP Mengesahkansebagian/seluruhnya dokumendanbukti-buktipengeluaran Permintaanpenggantian UP KKP BerdasarkandokumenkemudianmembuatDaftarPengeluaranRiil Berdasarkandokumen, PPK melakukanpengujian Mengumpulkandokumen Menerbitkan SP2D pengujian atas SPP-GUP KKPbeserta dokumen pendukung BP/BPP melakukanpengujian 1 2 BP/BPP mengajukanpermintaanpenggantian UP KKP ke PPK 4 11 7 3 8 10 DaftarPengeluaranRiil Menerbitkan DPT KKP MenerbitkanSPBy 6 Surat Pemberitahuan Penolakan 5 SPBy PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak Menerbitkan SPP-GUP KKP 9 SPP-GUP KKP 12 Pendebitan & Pungut/Potong/Setor Pajak

More Related