1 / 29

Real Estat

Real Estat. Wajib Pajak Real Estat ?. Wajib Pajak yang usaha pokoknya mencakup pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. KLU 2012 : 68110. PELAKU USAHA. Berbadan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi). Dalam Akta pendirian :

shirin
Download Presentation

Real Estat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Real Estat

  2. WajibPajakReal Estat ? WajibPajak yang usahapokoknyamencakup pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. KLU 2012 : 68110

  3. PELAKU USAHA • Berbadan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi). • Dalam Akta pendirian : • bertindak sebagai PENGEMBANG/Developer bagi PT • Bertujuan menyediakan perumahan bagi anggotanya • Memiliki sertifikat pengembang/developer dari lembaga berwenang atau tergabung dalam asosiasi pengembang seperti REI, APERSI, APERNAS)

  4. PRODUK REAL ESTAT Residensial Komersial Gedung Perkantoran Ritel Lahan Industri Kawasan Pergudangan • Perumahan (inc. Tanah kapling) • Rusun • Ruko • Rukan • Apartemen

  5. DASAR HUKUM

  6. NilaiPengalihanHak(PP 71/2008) DPP adalahJumlahBrutoPengalihan Nilaipengalihanadalahnilai yang tertinggiantaranilaiberdasarkanAktaPengalihanHakdenganNilaiJualObjekPajak(NJOP) tanahdan/ataubangunan yang bersangkutansebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang PBB.

  7. NilaipengalihanHakatas Tanah dan/atauBangunan NJOP NilaiAkta 100 juta Nilairiil 200 jt

  8. PembayaranPPh Final (pengalihanhakatastanahdan/ataubangunan)(SE-80/PJ/2009) Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuransebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal jumlah seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kurang dari jumlah bruto nilai pengalihan hak

  9. PPhPasal 22 (PenjualanBarang yang TergolongSangatMewah)(PMK-253/PMK.03/2009) Barang yang tergolongsangatmewah: • PesawatUdaraPribadidenganhargajuallebihdariRp 20 Miliar; • KapalPesiardansejenisnyadenganhargajuallebihdariRp 10 Miliar. • RumahbesertatanahnyadenganhargajualatauhargapengalihannyalebihdariRp 10 Miliardanluarbangunanlebihdari 500 m2 • Apartemen, Kondominium, dansejenisnyadenganhargajualataupengalihannyalebihdariRp 10 Miliardanatauluasbangunanlebihdari 400 m2 • Kendaraanbermotorrodaempatpengangkutanorangkurangdari 10 orangberupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dansejenisnyadenganhargajuallebihdariRp 5 Miliardandengankapasitassilinderlebihdari 3.000cc

  10. PPhPasal 22 (PenjualanBarang yang TergolongSangatMewah)(PMK-253/PMK.03/2009) • TarifPajak 5% darihargajualtidaktermasuk PPN danPPnBM. • Dipungutpadasaatpenjualan • PPhdapatdiperhitungkandlm SPT TahunanPPh WP Pembeli (PPh Non Final)

  11. PPN danPPn BM • DasarPengenaanPajak • Tarif PPN • Saatterutang PPN • SaatpembuatanFakturPajak • PPN yang dibebaskanataspengalihanhakatastanahdanbangunan • PPn BM

  12. DPP PPN Jumlahhargajualyaitunilaiberupauangtermasuksemuabiaya yang dimintaatauseharusnyadimintaolehpenjualkarenapenyerahanBarangKenaPajak, tidaktermasukPajakPertambahanNilai yang dipungutmenurutUndang-undanginidanpotonganharga yang dicantumkandalamFakturPajak).

  13. TARIF PPN Tarif PPN = 10% X DPP PPN DPP PPN adalahjumlahhargajual.

  14. Saatterutang PPN(PP 1 Tahun 2012) Terutangnya PPN atauPPnBMterjadipadasaat : • PenyerahanBarangKenaPajak • Pembayaransebelumpenyerahan BKP

  15. FAKTUR PAJAK(SE-50/PJ/2011) FakturPajakdibuatpadasaat: • Penyerahan BKP/JKP • Penerimaanpembayarandalamhalpembayaranterjadisebelumpenyerahan BKP/JKP

  16. FASILITAS PPN DIBEBASKAN (36/PMK.03/2007 stdd 125/PMK.011/2012 ) Fasilitas PPN dibebaskan atas Penyerahan: • Rumah Sederhana & Rumah Sangat Sederhana • Rumah Susun Sederhana • Pondok Boro • Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta • Perumahan Lainnya

  17. FASILITAS PPN DIBEBASKAN ATAS RS DAN RSS 36/PMK.03/2007 stdd 125/PMK.011/2012 • 1. Luas bangunan tidak melebihi 36 m2 • 2. Harga jual pada tidak lebih dari : (sesuai wilayah) Rp 88 juta Sumatera, Jawa, Sulawesi Kalimantan, Maluku, NTB, NTT, Jabodetabek, Bali, Batam, Bintan, Karimun RS & RSS Rp 95 juta syarat Rp 145 juta Papua, Papua Barat • 3. Rumah pertama yang dimiliki, dipakai sendiri, • tidak dijual dalam jangka waktu 5 tahun

  18. FASILITAS PPN DIBEBASKAN AtasRumahSusunSederhana 36/PMK.03/2007 stdd 125/PMK.011/2012 • 1. Harga jual tidak lebih Rp 75 juta • 2. Luas bangunan tidak lebih dari 21 m2 Rusunami syarat • 3. Pembangunan mengacu pada Permen PU • 4. Unit pertama yang dimiliki , dipakai • sendiri, tidak dijual dalam jangka • waktu 5 tahun

  19. Pondok Boro • adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, • yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan • yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah • dengan biaya sewa yang disepakati, • yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh.

  20. Asrama Mahasiswa & Pelajar • adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, • yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan atau Pemerintah Daerah • yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, • yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh.

  21. Perumahan Lainnya meliputi: • Rumah Pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi ketentuan sebagai rumah sederhana atau rumah sangat sederhana yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diperoleh; • Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam nasional.

  22. Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Harga Jual PPnBM atas Rumah Mewah, dll Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 • 1. Rumah dengan luas bangunan 400 m2 atau lebihatauhargajualbangunanRp 3jt/m2 ataulebih Obyek Pajak • 2. Apartemen, kondominium, town house dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih ataudenganhargabangunanRp 4jt/m2 ataulebih Tarif 20% dikalikan

  23. Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Harga Jual PPnBM atas Rumah Mewah, dll Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 • 1. Rumah dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih Obyek Pajak • 2. Town house non strata title luas bangunan 350 • m2 atau lebih • 3. Apartemen, kondominium, town house strata title • dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 • atau lebih Tarif 20% dikalikan

  24. PROSES BISNIS DAN ASPEK PAJAK REAL ESTATE PembelianLahan JasaPerantara PPh Pasal 21/23 PPh Pasal 4 (2) JasaKonstruksi Pematangan Tanah Konstruksi JasaKonstruksi PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 4 (2), PPN / PPnBM, PPh Pasal 22 Atas Rumah Mewah Penjualan PPJB Harga Jual dan Cara Pembayaran Mekanisme pembayaran : Cash Keras; Cash Lunak; Kredit Pemilikan Rumah (KPR) AJB + SSP PPh Psl 4 (2) Notaris / PPAT PPh OP KONSUMEN

  25. Proses Bisnis Real Estate PT. RumahMewah Jakarta mendirikanPerumahan Delia Indah dikota Jakarta. Perusahaan tersebutmembelitanahseluas 80.000 m², sehargaRp. 80.000.000.000 (hargaRp. 1.000.000,00/m²). ProsesBisnisnyasebagaiberikut

  26. Proses Bisnis Real Estate 1. PembelianLahan Perusahaan membelitanahdariTn Beckham danTn Beckham telahmembayarPPh Final ataspengalihantanah dan/ataubangunandenganmenggunakanharga NJOP (NJOP : Rp. 500.000,00/m²). DPP atashargabeliperusahaan sebesarRp. 1.000.000,00/m². Bukanobyek PPN

  27. Proses Bisnis Real Estate Pematangan Tanah SelanjutnyaWajibPajakmelakukanpematangantanahdanmenggunakanjasaperusahaankonstruksi PT. XYZ (PKP) denganmembayarRp. 100.000,00/m², sehinggaWajibPajakmembayaruntukkegiatantersebutsebesarRp. 8.000.000.000,00. Obyek PPN

  28. ProsesBisnis Real Estate JasaKonstruksi Perusahaan menggunakanjasaperusahaankonstruksi PT. DEF untukmembangunfasilitasumum, fasilitassosialdanmendirikan 100 rumahtipe 348/300 (LB/LT) dan 50 rumahtipe 300/300. Perusahaan membayarRp. 145.000.000.000,00 kepadaperusahaanjasakonstruksitersebut Obyek PPN

  29. ProsesBisnis Real Estate Penjualan Tanah dan/atauBangunan WajibPajaktelahmenjualseluruh unit rumah yang tersediadenganrincianmasing-masinghargaadalah : tipe 348/300 senilaiRp. 2.347.500.000,00/ unit rumahdantipe 300/300 senilaiRp. 2.126.400.000,00/ unit rumah

More Related