1 / 22

GOTONG ROYONG

GOTONG ROYONG. BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA. Pengertian Gotong-Royong yang ada di daerah lain di Indonesia : Poso (Sulawesi Tengah) : Mesale : Sintuwu Maroso Toraja : Situru Bugis : Akasituruang Key : Mareen Sumba : Tuamang Kupang : Mapubua ; Mepu ta Bua

stevie
Download Presentation

GOTONG ROYONG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GOTONG ROYONG BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA

  2. PengertianGotong-Royong yang adadidaerah lain di Indonesia : Poso (Sulawesi Tengah) : Mesale : SintuwuMaroso Toraja : Situru Bugis : Akasituruang Key : Mareen Sumba : Tuamang Kupang : Mapubua; MeputaBua Serui (Papua) : Aera Maluku Tengah : Masohi Timor-Timur : Sewisu

  3. KabupatenMeraukeBahasa Madrid : IsakodBekay Kapupaten Maluku Tenggara BahasaLuang/SermataKecamatan Babar (Tepa) : Narera – Maipo it Tarera Asmat : Cakasar Fak-fak : Komprakghadangge BahasaIararutu (ArguniBabo) Kaimana : Nararipi BahasaKamrau (Kaimana) : YowawAbanaWura Bahas Biak : KarararurKame BahasaBanggai (Sulawesi Tengah) : Polailing BahasaSukuSaluan : Mosampo, Ala-ala, Mosaud : Mopasa’anguTanga = menyatukanpendapat

  4. BahasaTolaki (Kendari) : Sana Turu, Metawang : baku bantu BahasaTalulandang (Toli-toli)/Sangir : Mapolasi BahasaBolangMandaow : Maposade Ende (Flores) : BouMondo : kemasama Batak Toba : Marsiadaperi KabupatenLandak : Balale Kalimatan Tengah : HandepatauHakadohop Kalimantan Selatan : Batolongan, KayuhBaimbai (mengayuhbersama-sama)

  5. SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI Ada 4 macamsikap yang paling menonjoldanseringditempuholehberbagainegaradalamrangkaperkembangangerakankoperasisbb : Antagonism Indifference Over Sympaty Well- Balance

  6. ANTAGONISM PadamulanyatimbulgerakakanKoperasidinegara-negara, pemerintahpadawaktuitumemperlihatkansikapmerintangiataumelakukanpengawasan yang kerasterhadapkoperasi. Sikap-sikaptsbditunjukkandengansistemperpajakan yang tidakadil , peraturan-peraturanatauundang-undang yang mencegahataumenyulitkandalamhalmenjalankanteknikke-koperasian Di negara-negaratotaliterterlihatpengawasanPemerintah yang berlebihanterhadapgerakanKoperasi. Koperasidi Italia FacisdanJerman Nazi sanagatdicurigaidanagaknyadibatasigerakanKoperasimelancarkanajaranpersamaanras agama didalamlapanganperekonomian

  7. INDIFFERENCE Sikap“acuhtakacuh” atautidakmemperhatikanternyatadaritidakadanyaperaturan-peraturan yang memungkinkankoperasibekerjasecarawajar. Sikappemerintahtsbsepertinyatidakmenggambarkansikapmenghalangigeakan, tetapitidak pula mengertibahwagerakankoperasiitumerupakanbagian yang dinamisdalamperekonomiansertasosialnegara-negaradannegaraberlakuseolah-olahgerakaninitidakada. Sikapiniseringmunculdinegara-negaraEropadimanakoperasibarulahir.

  8. OVER SYMPATY Adabeberapanegara yang memberikanperhatiansangatbesarterhadapgerakankoperasi. Pemerintahinginsekalimenjalankansegalasesuatusedapat –dapatnyabahkanmemberikanbantuan yang berlebih-lebihanuntukgerakankoperasi. Semuaitudilakukankarenasistemkoperasidianggapsebagaiorganisasirakyat yang baikdantepatuntukmengadakanperbaikanekonomidansosialmasyarakatdinegara-negarabersangkutan. Wujudsikap over sympatyiniialahmemberikandorongansecaraaktifuntukpembentukankoperasi-koperasisecaracepat. Namunhalinijustrumerugikankoperasiitusendirikarenakelangsunganhidupnyatergantungolehbantuanpemerintah Self-help tidaknampakpadahalseharusnya “helping peolple to help them servan”

  9. WEEL BALANCE Sikapini yang olehgerakanKoperasibenar-benardiharapkandaripemerintahsesuaidenganprinsip self-help darigerakankoperasisebagaiperkumpulansukarela. Sikap yang wajardiberikanPemerintahterhadapgerakankoperasiyaitumemberikanbantuandalambatas-batasprinsip-prinsipkoperasiyaitutidakmenghalangitetapijugatidakmemberibantuan yang berlebihan. Bantuanpemerintahantara lain berupaperaturanperpajakan yang adilmengingatkoperasibukanperusahaan yang mengejarkeuntungansebesar-besarnya.

  10. KEBIJAKSANAAN ? Kebijaksanaanadalahtindakan-tindakan yang dilakukanPemerintahdibidangke-koperasianbaik yang berupa“rintangan” terhadappertumbuhangerakankoperasimaupun yang bersifat“membantu” memajukangerakankoperasi. Kebijaksanaan-kebijaksanaanpemerintahumumnyadapatdikelompokkankedalamduabesaryaitu : Kebijaksanaan yang merintangi (termasukdidalamnya Antagonism dan yang menunjukkansikapacuktakacuh (Indefference)

  11. b. Kebijaksanaan yang membantu (termasuk pula Over Sympatyatau Well Balance) Kebijaksanaan Yang Merintangi SebagaicontohdiJermanpadawakguBismarkberkuasamelarangdiadakannyaKoperasitahun 1859 dimanatokohkoperasikreditSchultzeDelitch yang dudukdalamparlemendikerjaselamahidupnyakarenadianggapmembayakan. Di Norwegiagerakankoperasidihalang-halangipadaawalpertumbuhannya, tgokohnya Marcus Thranepeloporgerakankoperasidanpenggerakserikatburuhdipandangberbahayabagi yang berkuasa.

  12. Di Inggrismerintangiperkembangankoperasidenganmenggunakanpengawasan yang ketat. Di Rusiakoperasihanyasebagaialatpemerintah. Tindakanpaksaan yang demikianmenyebabkanunsursukarelamenjaditidakadalagi Di Jepangpemerintahmerintangipertumbuhankoperasidenganmemaksakankepadamasayrakatotomatismenghilankansendiri-sendidasarkoperasi. Kebijaksanaan Yang Membantu Tiap-tiapnegaramempunyaicampurtangandalamkehidupankoperasi, walaupunintensitasnyaberbeda.

  13. Mengenaiseberapacampurtanganpemerintahdapatkitalihatcontohsbb : Di negara-negaradimanaperekonomiandiaturolehpemerintah, tugasmemberidorongandenganpengawasandijalankanterutamamelaluiperencanaannasional, dimanatiapkoperasimengambilbagiantertentudanpengawasandijalankansecarasentralolehsuatubadandimanadudukwakil-wakildariPusatKoperasidisampingpetugas-petugasresmi. Di negara-negara yang sedangberkembangperanandipegangpemerintahlebihaktif. Karenacita-citakoperasidalambentuknya yang modern adalahasingbagimasyarakatdanpertumbuhan yang spontantidakterlalubisadiharapkansehinggaperludiaktifkan.

  14. Selainbersifatpolitismakabantuanbisaberupafinansial (keuangan) a.l : subsidi, kredit, jaminankhususnyamenyangkutpengembalian, danpermodalan. Bantuan lain dapatberupa : keringananpajak; kontrakdan lain-lain fasilitas, danbantuandalambentuktanahataubangunanuntukmeringankanbebanperkumpulankoperasi yang modalnyatidakmemadai.

  15. SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH INDONESIA Sikapdankebijaksanaanpemerintah Indonesia terhadapKoperasidibagidalamduabagianbesaryaitu : Sebelumadanyaperaturankoperasidi Indonesia Setelahadanyaperaturan-peraturankoperasi yang terddiridari : Masasebelumkemerdekaan Masasetelahkemerdekaan

  16. SebelumAdaPeraturanKoperasi 1895 : R. Aria WiriaatmadjamendirikansemacamkoperasiSimpanPinjam yang diperuntukkanbagipriyayi 1898 : Idea inidikembangkanoleh de Volff J.V. Westerodedenganmenambahpetanisebagaianggotakoperasi 1908 : dengantumbuhnyagerakankebangsaan , makadikembangkan type Rochdale. 1912 : SerikatDagang Islam mulaimengembangkanKoperasiSimpanPinjam type Schultze

  17. 2. StelahAdaPeraturanKoperasi • MASA SEBELUM KEMERDEKAAN 1915 : DiterbitkanPeraturan Raja No.413/1915 yang isinyamenetapkanBadan Usaha yang menamakandiriKoperasiharusmemenuhisyarattertentu : • AktedalambaahasaBelanda • Membayarmaterai F 50,- BanyakKoperasiberguguransebabtidakmampumemenuhipersyaratantsb. 1927 : dikeluarkanPeraturanPerkoperasian No. 91 tahun 1927 yang isinyamengaturpertumbuhanKoperasidanhanyaberlakubagiBumiPutera.

  18. 1933 : dikeluarkanPeraturanperkoperasian No. 108 tahun 1933 yang isinyatidakjauhberbedadenganPeraturanperkoperasian No. 91 tahun 1927. BedanyakalauPeraturanPerkoperasian No.91 tahun 1927 merekaharustaatpadahukumadat, makaPeraruranPerkoperasian No. 108 tahun 1933 merekaharustundukpadahukumbarat. 1942 : zamanpenjajahanJepang, yang berlakuadalahperaturan-peraturandaruratPerangdanKoperasimerupakanalatsajadariPemerintah.

  19. MASA SETELAH KEMERDEKAAN : Dikeluarkanperaturan No. 147 tahun 1949 yang isinyatidakjauhberbedadenganPeraturanPerkoperasian No.91 tahun 1q927. 1958: pertama kali dibentukUndang-undangKoperasi. SaatItudi Indonesia hanyaadasatuUndang-undangyaitu UU Koperasi No.79 tahun 1958. 1959 : dengandikeluarkanPeraturanPemerintah No. 60 tahun 1959, yang merupakanpenyempurnaandariUndang-undangKoperasi no.79 tahun 1958, makamulailahcampurtanganPemerintahterhadapKoperasi yang sesuaidenganpolitikpadawaktuitu. Jumlahkoperasimulaiberkembangdenganpesat, tetapidarisegiorganisasidanusahamasihtertinggal.

  20. 1965 : padatahuninidikeluarkanUndang-undang No.14 tahun 1965 tentangPerkoperasiandanUndang-undanginihanyaberlaku 2 tahunkarenatahun 1967 dicabut. 1967 : padatahuninidiundangkanUndang-undangPokokPerkoperasian No. 12 tahun 1967 . : padatahuninidindangkanUndang-undangPerkopersian No. 25 tahun 1992 menggantikanundang-undangPerkoperasian No. 12 tahun 1967. ORDE BARU : kebijaksanaandasarpengembanganKoperasidinamakankebijaksanaantiaptahap :

  21. Tigatahapan yang seringdibseutdenganpola KUD terdiridari : PemerintahmemperkenalkankonsepKoperasi, mengambilinisiatifberdirinya, membimbingpertumbuhandisertaidenganbantuanfasilitas (tahapoficialisasi) Kooperasidiharapkansemakin “mandiri”. Koperasiharusdapatmengambilrencanakegiatanusahadanpelaksanaansertapermodalannyasendiriuntukmengurangiketergantunganpadapemerintah (tahap de-oficialisasi/debirokratisasi) Koperasisudahbenar-benarmencapaikedudukanotonomiberswadayadanberdiridiaatas kaki sendiri (tahapotonomi)

  22. POLA KUD OTONOMI DE-OFFICISIALISASI/DE-BIROKRATISASI KUD (WELL BALANCE) PEM OFICIALISASI (OVER SYMPATy)

More Related