1 / 19

Jumat , 29 Maret 2019

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. Jumat , 29 Maret 2019. Dasar Hukum Presensi Elektronik :. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

syen
Download Presentation

Jumat , 29 Maret 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EVALUASI DAN TINDAK LANJUTPELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN Jumat, 29 Maret 2019

  2. DasarHukumPresensiElektronik: 1. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparaturSipil Negara 2. PeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil 3. PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentangManajemenPegawaiNegeriSipil PeraturanPemerintahNomor 49 Tahun 2018 tentangManajemenPegawaiPemerintahDenganPerjanjianKerja PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara PemberianCutiPegawaiNegeriSipil; 6. PeraturanBupatiKlatenNomor 47 Tahun 2012 tentangHariKerja, Jam KerjadanApelPegawaiNegeriSipil Di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten 7. PeraturanBupatiKlatenNomor 2 Tahun 2014 tentangPemberianTambahanPenghasilankepada PNS di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten 8. PeraturanBupatiKlatenNomor 65 Tahun 2018 tentangPelaksanaanPresensiElektronik di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten 9. SuratEdaranSekretaris Daerah Nomor 800/0352/29 tanggal 23 Januari 2019 tentang Tata Cara PresensiElektronik di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten

  3. MaksuddanTujuan • PresensiElektronikadalahcaramengukurkehadiranpegawaidenganmenggunakanperalatanelektronik. • MaksudadanyaPresensiElektronik - untukmengoptimalkankinerja, peningkatanpelayanandanterwujudnyaprofesionalismeAparaturSipil Negara di lingkunganPemerintahKabupatenKlaten * TujuanpelaksanaanPresensiElektronikadalah: a. meningkatkandisiplin ASN; dan • menjaminakuntabilitastingkatkehadiran ASN secaracepatdanakurat. SasaranPenggunaanPresensiElektronik : - PNS, CPNS dan PPPK

  4. Program PelaksanaanPresensiEleketronik • Oktober 2018 : PeengadaanMesin Finger print sejumlah 88 Unit • 20 Desember 2018 PembagianMesin Finger Print ke Unit Kerja / OPD • 24 Januari 2019 SosialisasiPelaksanaanPresensiElektronikke OPD • BulanFebruari 2019 Pemasanganjaringan On Line Mesin Finger print • PertengahanBulanFebruari 2019 Rekonsiliasi data PresensiElektronik • AkhirBulanMaret 2019 RapatEvaluasidanTindaklanjutPelaksanaanPresesnsiElektronik Catatan : Data HasilPresensiElektronikBulanJanuari, FebruaridanMaret 2019 • BelumbisadijadikandasarterkaitadministrasiKepegawaiandanTamsil • MasaUjiCobadalamrangka proses pembiasaan, pembelajaran/Edukasi ASN agar terbiasadandapatmelaksanakanPresensiElektroniksesuaiketentuan MulaiBulan April 2019 (Tri Wulan II : DiharapakanHasilPresensiElektronikdapatdimanfaatknasebagaiamanatPerbupNomor 65 Tahun 2018 tentangPelaksanaanPresensiElektronik di Kab.Klaten PelaporanPresensiElektroniksebagai : 1. DasarpemberianTamsilbagi PNS oleh BPKD Kab.Klaten 2. DasarPembinaanDisiplin PNS bagiatasanlangsung/Pimpinan OPD dan BKPPD Kab. Klaten

  5. PRESENSI DAN ABSENSI ELEKTRONIK Presensielektronik • PeralatanPresensiElektronikdipasangpadaPerangkat Daerah dan unit kerjaterdekat yang diaturlebihlanjutolehSekretaris Daerah. • PemasangandanpemeliharaanperalatanPresensiElektronikdilaksanakanolehPerangkat Daerah • PemeliharaanjaringanPresensiElektronikdilaksanakanolehDinasKomunikasiInformatika. • PeralatanPresensiElektronikterkoneksidengan data base aplikasiPresensiElektronik di BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah. • Setiap ASN melaksanakanperekamanpresensielektronik. • Perekamanmenggunakan 2 indikator : - wajah / alismatadan, - sidikjari.

  6. PRESENSI ELEKTRONIK • Setiap ASN wajibmelakukakanPresensiElektronik 2 kali dalamsetiapharikerja : 1. PresensiMasukKerja : dilaksanakan paling cepat 1 jam sebelummasukkerja 2. PresensiPulangKerja: dilaksanakan paling lambat 1 jam sesudah jam kerjaberakhir. • Perangkat Daerah yang memberlakukanpengaturan jam kerjasecara shifting, maka PNS yang bersangkutandapatmelakukanperekamanPresensiElektroniksesuaijadwal shift yang telahditetapkanolehKepalaPerangkat Daerah. • ASN yang melaksanakanlemburtetapmelakukanPresensiElektronikpulangkerja.

  7. PerbupNomor 47 Tahun 2013tentangHariKerjadanApel PNS di LingkunganPemerintahkabupatenKlaten • Jumlah Jam KerjaUmumefektifdalam 5 hariKerjaadalah 37,5 Jam, denganpengaturan : • Senin s/d. Kamis : 07.10 WIB s/d. 15.30 WIB • Jumat : 07.10 WIB s/d. 11.20 WIB Pengaturankerjauntuk yang 6 hariKerja : • Senin s/d. Kamis : 07.15 WIB s/d. 14.15 WIB • Jumat : 07.15 WIB s/d. 11.00 WIB • Sabtu : 07.15 WIB s/d. 13.00 WIB • ApelPagidilaksanakansetiapharisebelummengawali jam kerja. • Kehadiranpegawaipadaharikerja, jam kerjadanapeldibuktikandenganalatpencatatkehadiranelektronikdan manual. • PresensiElektroniktidakmenghilangkankewajiban ASN melaksanakanApelsebelummengawali jam kerja. • PembinaandanpengawasanterhadappelaksanaanHariKerja, Jam KerjadanApeldilakukanolehatasanlangsungmasing-masingpegawai, dandikoordinasikandengan BKPPD.

  8. ABSENSI ELEKTRONIK • ASN yang tidakmasukkantorkarenamelaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, sakit, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain tidakwajibmelakukanPresensiElektronik. • ASN yang tidakmasukkantormemberitahukanmelaluiaplikasi SAE. • ASN yang melaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain menyampaikansuratperintahataukeputusanPejabat yang berwenangsebagai data dukungsesuaiketentuan. • ASN yang sakitmenyampaikansuratketerangansakit/doktersebagai data dukung yang sah. • ASN yang izintidakmasukkerjakarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkanmenyampaikansuratketerangan. • ASN yang sebelum jam kerjaberakhirmendapatkantugas di luarkantordalamdaerahmelebihi jam kerja, sakitatauizinkarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkandapatmelakukanPresensiElektronikpulangkerjapadasaatakanmeninggalkantugasdenganseizinKepalaPerangkat Daerah.

  9. Aplikasi SAE (SistemInformasiPresensiElektronik) • Sebuahsisteminformasi yang dibangununtukmelakukanpengelolaan data presensidanAbsensi PNS di lingkunganPemerintahkabupatenKlaten. Ada 2 perangkat : • MesinElektronik : Fingerprint untukmencatatkehadiran • Layananpesansingkat (SMS) : melaporkanketidakhadiran PNS dengan SMS le Layanan SAPA BKPPD SMS ke No. 085802751751 atau 085802760760 carapendaftaran : SAPA REG namatanpagelar NIP barutanpaspasi

  10. ABSENSI / KETIDAKHADIRAN • ASN yang tidakmasukkantorkarenamelaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, sakit, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain tidakwajibmelakukanPresensiElektronik. • ASN yang tidakmasukkantormemberitahukanmelaluiaplikasi SAE. • ASN yang melaksanakanperjalanandinasluardaerah, tugasbelajar, cuti, pendidikandanpelatihanataumelakukantugaskedinasan lain menyampaikansuratperintahataukeputusanPejabat yang berwenangsebagai data dukungsesuaiketentuan. • ASN yang sakitmenyampaikansuratketerangansakit/doktersebagai data dukung yang sah. • ASN yang izintidakmasukkerjakarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkanmenyampaikansuratketerangan. • ASN yang sebelum jam kerjaberakhirmendapatkantugas di luarkantordalamdaerahmelebihi jam kerja, sakitatauizinkarenaadakeperluan yang dapatdipertanggungjawabkandapatmelakukanPresensiElektronikpulangkerjapadasaatakanmeninggalkantugasdenganseizinKepalaPerangkat Daerah.

  11. PERATURAN BKN NO 24 TAHUN 2017TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS • Cutiadalahkeadaantidakmasukkerja yang diizinkandalamjangkawaktutertentu • Ada 7 macamCuti1. CutiTahunan (12 haridalamsetahun) 2. CutiBesar ( paling lama 3 bulan) 3. CutiSakit 4. CutiMelahirkan 5. Cuti Karen AlasanPenting 6. CutiBersama 7. Cuti Di LuarTanggungan Negara

  12. PENGELOLAAN DATA PRESENSI ELEKTRONIK • Pengelolaan data PresensiElektronikdilakukanoleh: • a. Admin PD; dan • b. Admin PresensiElektronikKabupatenKlaten. • Admin PD mempunyaitugassebagaiberikut: • a. mengelola data PresensiElektronik; • b. melakukanverifikasi data PresensiElektroniksebulansekali; • c. membuatlaporan data PresensiElektronik; • d. melakukankoordinasidenganBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah danDinasKomunikasiInformatikadalampengelolaanPresensiElektronik; dan • e. melakukansinkronisasidenganBendaharaPerangkat Daerah terkait up date hasilverifikasilaporanpenggunaanPresensiElektronikoleh ASN padaPerangkat Daerah sebagaisalahsatudasarpembayarantambahanpenghasilan. • Admin PresensiElektronikKabupatenKlatenmempunyaitugassebagaiberikut: • a. mengaturhakakses admin; • b. melakukanverifikasi data PresensiElektronik; • c. melakukan backup data PresensiElektronik; dan • d. melakukanpengelolaanaplikasiPresensiElektronik.

  13. MEKANISME PELAPORAN • (1) Admin PD menyampaikanlaporanPresensiElektronikkepadaBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan Daerah danBadanPengelolaanKeuangan Daerah secarasistem. • (2) Laporandisampaikan paling lambatpadatanggal 5 (lima) bulanberikutnya. • (3) Apabilatanggalsebagaimanadimaksudpadaayat (2) bertepatandenganharilibur, makalaporandisampaikanpada 1 (satu) harikerjaberikutnya. • (1) Selainpenyampaianlaporanmenggunakansistem, Admin PD menyampaikanlaporanPresensiElektronikdalambentuk print out kepadaBadanPengelolaanKeuangan Daerah danBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah. • (2) SetiapKepalaPerangkat Daerah wajibmelakukanpengendalianpelaporanpresensielektronikdalambentuk print out di lingkungankerjanyamasing-masing.

  14. PEMANFAATAN PELAPORAN • (1) LaporanPresensiElektronikdijadikandasarbagi: • a. BadanPengelolaanKeuangan Daerah dalampenghitungantambahanpenghasilan yang diterima ASN; dan • b. BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah sebagaidalamrangkapenegakandanpembinaandisiplin ASN. • (2) LaporanpresensielektronikdigunakansebagaisalahsatudasarperhitunganremunerasipadaPerangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkanpolapengelolaankeuanganBadanLayananUmum Daerah. • PEMBINAAN • (1) KepalaPerangkat Daerah bertanggungjawabterhadappenggunaanPresensiElektronik di lingkungankerjamasing-masing. • (2) BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah melakukanpembinaanterhadappelaksanaanPresensiElektronikdengan monitoring danevaluasi.

  15. KETENTUAN PERALIHAN • (1) Perangkat Daerah yang belumtersediaperalatanPresensiElektronik, makapresensidanpelaporandilakukansecara manual. • (2) Apabilaterjadikerusakanpadaperalatanpresensielektronik, gangguanjaringan, gangguanlistriksertafaktor lain yang menyebabkanPresensiElektroniktidakdapatdilakukan, makamenggunakanpresensidanpelaporan manual sertamelaporkankeBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah dengantembusanDinasKomunikasiInformatikadanBadanPengelolaanKeuangan Daerah. • (3) ApabilaperalatanPresensiElektronikpadaPerangkat Daerah tidakterkoneksidenganaplikasi SAE, makaperbaikansecarasistemdilaksanakanolehDinasKomunikasiInformatikadanBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah.

  16. PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

  17. PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

  18. 31 – 35 harikerja

  19. Penghitungankewajibanmasukkerjadanmenaati jam kerjadihitungscrkomulatifsampaidenganakhirtahunberjalan

More Related