40 likes | 222 Views
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT. Pada acara pemantapan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan dan penguji praktek (TPPP) Pendidikan luar sekolah Tanggal luar sekolah 27 maret 2002. BAPEDA PROPISI JAWA BARAT. LANDASAN HUKUM. . Pertama Landasan idiil, yaitu pancasila
E N D
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JAWA BARAT Pada acara pemantapan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan dan penguji praktek (TP\PP) Pendidikan luar sekolah Tanggal luar sekolah 27 maret 2002 BAPEDA PROPISI JAWA BARAT
LANDASAN HUKUM • .Pertama Landasan idiil, yaitu pancasila • Kedua landasan konstitusional, yaitu UUD 1945, TAP MPR No. IV\MPR\1999 • Tentang GBHN UU No 4\1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR , dan DPRD,UU no. 22\1999 tentang pemerintahan daerah , UU No 25\1999 tentang perimbangtan keuangan tentang perimbangan keuangan tentang pemerintahan pusat dan daerah: PP No 25\2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
PERUBAHAN PRAGDIGMA PEMBANGUNAN • Keterlibatan semua komponen masyrakat dalam proses memutuskan kebijakan kegiatan pembangunan : • Forum dialog dipandang dapat memperlektipkan kembali karakter silih asih; • Forum dialog dapat menjadi media memulihkan kepercyaan sebagai masarakat terhadfap eksetensi pemerintah (keterbukaan)
PROSES DIALOG • Dialog sunda 2010 • Dialog jawa barat 2010 • Dialog rencana pembangunan regional makro • Dialog pemberdayaan tata ruang wilayah • Dialog pemberdayaan ekonomi rakyat,dan • Dialog delapan kawasan andalan, kegiatan TSB OLeh unsur toma,para pakar dariu PT , Organisasi propesi , pemerhati dan Unsur bimokrat yang memiliki kepeduliaan aterhadap perbaikan kesistemaan seta kontribusi pemikiran yang produktip bagi kemajuaan daerah; • Dialog perumusan strategi oprasional strategi oprasional pengembangan sosial budya dan sumber daya manusia