PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT

1. PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT RVS

2. Kebijakan Ekonomi Makro • Pertumbuhan (Growth) • Keadilan (Equity) • Stabilitas (Stability)

3. Pengertian Public Expenditure Management • Public Expenditure Management (PEM) adalah: • Suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya publik secara responsif, ekonomis, efisien dan efektif.

4. Elemen Utama Dalam PEM • 1. Aggregate Fiscal Discipline • (disiplin fiskal secara menyeluruh) • 2. Allocative Efficiency • (Efisiensi Alokasi) • 3. Operational Efficiency • (Efisiensi operasional)

5. Aggregate Fiscal Discipline • Total anggaran harus hasil dari keputusan yang eksplisit dan harus dilaksanakan, bukan sekedar daftar keinginan/belanja. • Jumlah keseluruhan ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan rinciannya. • Anggaran harus berkesinambungan pada jangka menengah.

6. Allocative Efficiency • Pengeluaran harus didasarkan pada prioritas dan keberhasilan program. • Sistem penganggaran harus mendorong realokasi dana dari program yang kurang mendapat prioritas pada program yang berprioritas tinggi, dan dari program yang kurang berhasil pada program yang lebih berhasil

7. Vision Mission Goals Objectives Policy-Program Review Results Commitments Resource Planning Human, Capital, IT Evaluation & Reporting Strategic Management Performance Management Budgeting & PEM Program & Service Delivery Leadership& Change Management

9. Operational Efficiency • Unit organisasi haruslah memproduksi barang dan jasa pada tingkat biaya (cost) yang mendorong tercapainya efisiensi dan pada tingkat biaya yang kompetitif dengan pasar.

10. PEM Tidak hanya menekankan prosedur yang baik tetapi juga menekankan efisiensi untuk mencapai outcome Sangat berkaitan dengan reformasi dan pengembangan manajemen dan institusi sektor publik. Tradisional Sangat menekankan pada norma dan prosedur (lebih berorientasi pada peraturan) Berkaitan hanya pada manajemen /administrasi yang berkaitan dengan penganggaran Perbedaan PEM dan Sistem Tradisional

11. PengaturanKelembagaan bagi AFD • 1. Rules (Aturan Main): • a. Penetapan (pembatasan) pengeluaran • total dan sektoral ditetapkan sebelum • rinciannya • b. Pengeluaran Total harus konsisten dengan • limit yang telah ditentukan. • c. Penetapan dibuat untuk jangka menengah • (3 tahun dan keputusan-keputusan rencana • anggaran dibuat dalam kerangka jangka • menengah) • (Medium Term Framework/MTF)

12. Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD • 2. Roles (Peran) • a. Peran Departemen Keuangan Harus • dominan dalam penetapan total • anggaran dan dalam negosiasi dengan • departemen teknis dan dalam rapat • kabinet. • b. Dalam implementasi anggaran, • Dep. Keuangan dapat melakukan suatu • tindakan tegas jika ternyata terjadi • pelanggaran batas total.

13. Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD • 3. Information (Informasi) • a. Medium Term Expenditure Framework • (MTF) memberikan suatu ‘baseline’ • untuk mengukur dampak anggaran dari • adanya perubahan kebijakan. • b. Pada tahap pelaksanaan anggaran, • pengeluaran dimonitor untuk • memastikan bahwa AFD dipenuhi.

14. Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative Efficiency • 1. Rules (Aturan Main) • a. Penetapan batas pengeluaran bagi • sektor/dinas dan kepala dinas • didorong untuk merealokasi dananya • pada batas yang telah ditetapkan. • b. Proses Realokasi harus didasarkan pada • temuan yang telah dievaluasi terhadap • keberhasilan program.

15. Pengaturan Kelembagaan Bagi Allocative Efficiency • 2. Roles (Peran) • a. Pemerintah (Daerah) harus • mempunyai kapasitas untuk • mendefinisikan tujuan dan prioritasnya • (daerah) , dan melakukan alokasi antar • sektor (bidang) konsisten dengan ‘medium- • term expenditure framework’.

16. Roles (Peran) • b. Menteri (Kepala Dinas) dengan • otoritas yang memadai untuk • merealokasi dana pada ‘area of • responsibility’-nya melalui review • dalam rapat anggaran dan/atau • dalam rapat dengan DPR/D

17. Menteri • 3. Informasi • a. Menteri dan manajer menyiapkan • informasi atau menerima informasi • mengenai keberhasilan program yang • direncanakan dan yang sesungguhnya • dicapai. • b. Menerima informasi tentang dampak • dari pembiayaan yang dilakukan dalam • perspektif jangka menengah.

18. Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency • 1. Rules (Aturan Main) • a. Biaya operasional sangat terbatas, • karena itu para manajer diberi • diskresi untuk menggunakannya. • b. Biaya operasional secara progresif • harus dikurangi untuk meningkat- • kan efisiensi.

19. Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency • 2. Roles (Peran) • Manajer tingkat menengah berperan • menetapkan bagaimana berbagai • sumberdaya yang terbatas diguna- • kan. Untuk itu kepada mereka harus • diberikan diskresi untuk hal di atas.

20. Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency • 3. Informasi • a. Output yang dianggarkan harus • dirinci dari awal, dan output yang • dicapai harus dibandingkan • dengan yang ditargetkan. • b. Informasi tentang kinerja • keuangan dan organisasi • dipublikasikan pada berbagai • dokumen yang relevan.

21. 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM • Accountability • Suatu mekanisme untuk mendorong pemerintah/pegawai pemerintah bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukannya. • Transparency • Free atau low cost access kepada informasi yang dibutuhkan

22. 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM • Predictability • Peraturan perundangan yang jelas dan diterapkan sama untuk semua pihak. • Participation • Menyediakan informasi yang diperlukan untuk ikut mencek kegiatan-kegiatan pemerintah.

23. Pola Pengeluaran Pemerintah Di Negara Maju Pengeluaran Pemerintah semakin besar terhadap GDP/GNP Pengeluaran Pemerintah membesar untuk membiayai pelayanan sosial dan income transfer/social transfer Pengeluaran BUMN tidak menonjol Pengeluaran Pemerintah Daerah jumlahnya cukup significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat Di Negara Berkembang Pengeluaran Pemerintah semakin besar terhadap GDP, tetapi belum sebesar di negara maju Pengeluaran Pemerintah pada tahap awal pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur Pengeluaran BUMN sangat menonjol Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat

24. Public Expenditure Growth Paling tidak ada 4 teori yang dapat menjelaskan mengapa pengeluaran pemerintah cendrung meningkat: 1. Development Hypothesys View 2. Peacock & Wiseman Model 3. Wagner’s Law 4. Public Choice Theory

25. Development Hypothesys View • Pada awal pembangunan pemerintah mencurahkan dananya untuk pembangunan infrastruktur agar terbangun dasar yang kuat untuk lepas landas • Pada tahap berikutnya pemerintah memfokuskan pengeluarannya untuk membangun layanan sosial seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan perumahan • Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas dan memperkuat bidang layanan sosialnya • Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukan income transfer dan social benefit

26. Peacock & Wiseman Model • Pada awalnya peningkatan pengeluaran pemerintah muncul akibat adanya biaya perang • Setelah perang usai pengeluaran pemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasi ekonomi dan infrastruktur akibat perang • selanjutnya pengeluaran tetap tinggi untuk pengembangan layanan sosialnya

27. Wagner’s Law • Pengeluaran Pemerintah akan meningkat terus sejalan dengan peningkatan income per capita masyarakat • Peningkatan income per capita diikuti oleh semakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosial dan politik yang ada, yang menimbulkan konflik antar individu dan institusi. Untuk itu keterlibatan pemerintah dalamberbagai aspek masyarakatnyapun semakin tinggi • Karena itu pengeluaran pemerintahpun semakin lama semakin besar

28. Public Choice Theory Utility Maximizer Profit Maximizer S IG P G Budget Maximizer Vote Maximizer