Download
1 / 9
100 likes | 325 Views
Anotasi Revisi Permentan 26/2007 Perbaikan Birokrasi Perkebunan Diantara Persoalan KONVERSI HUTAN SECARA ILEGAL dan Kerentanan Terhadap Korupsi. Grahat Nagara , Yayasan Silvagama. Pendahuluan.
E N D
AnotasiRevisiPermentan 26/2007PerbaikanBirokrasi Perkebunan DiantaraPersoalan KONVERSI HUTAN SECARA ILEGAL danKerentananTerhadapKorupsi Grahat Nagara, YayasanSilvagama
Pendahuluan • Hubunganekspansisawitdandeforestasicenderungberiringan. Catatan 60% lahanpertanian di awalidenganpembukaanhutan (Gibss, 2010). • Deforestasisemakintidakterkendali, karenaburuknyatatakelola. CatatanKementerianKehutanan 3,5 jutahektarusahasawittumpangtindih di dalamkawasanhutan. Pemberian IUP di hutanseringmenjadi modus: ekonomisuntukpengadaantanahdanmemberisubsidibagipengusaha (Sheill, 2009). • Tidakherankalau Kalimantan Barat misalnyameskipun 5,3 jutahektarIzin Usaha Perkebunan sawittelahditerbitkan, kenyataannyahanya 1 jutadiantaranya yang ditanami (Cassonet al., 2007) • Persoalanpenegakanhukumdanpengendaliandiperumit pula denganterjadinyakorupsi. • KasusAmran di KabupatenBuol. • KasusSuwarna di Provinsi Kalimantan Timur.
RevisiPermentan 26/2007 TidakSecaraEfektifMenjadiInstrumenUntukMencegahKonversiHutanIlegal • DalamPermentan 26/2007 ada 2 (dua) pembatasan agar IUP tidakmenjadijalanbagikonversihutansecarailegal: • Menguatkanposisipemerintahpusatc.q. KementerianKehutananuntukPasal 15 huruf g. merubahpersyaratan “pertimbanganteknisinstansiKehutanan” menjadiPasal 19 g. “pernyataanKementerianKehutananlahan yang dimohonkankawasanhutan”. • Pembatasanpembukaanlahangunapersiapanoperasiusahaperkebunan. DalamrevisiPermentan 26/2007, Pasal 41 membatasipembukaanlahansebesar 100 hektar.
RevisiPermentan 26/2007 TidakSecaraEfektifMenjadiInstrumenUntukMencegahKonversiHutanIlegal • DenganPasal19 g. “pernyataanKementerianKehutananlahan yang dimohonkankawasanhutan”. • Kriteria yang adamasihbersifatformil, akibatnyamasihmemungkinkanpenerbitanIzin Usaha Perkebunan meskipunalokasiruang yang adatidakdimungkinkanuntukdilepaskan. DalamPermenhut P.33/2010 jo. P.44/2011 dinyatakanhanyakawasanhutanproduksi yang dapatdikonversi yang dapatdilepaskan. Hal inimenimbukanketidakjelasanhukum, bagaimanamungkinusahadibolehkandilakukan di lokasi yang tidakdiperbolehkan?
RevisiPermentan 26/2007 TidakSecaraEfektifMenjadiInstrumenUntukMencegahKonversiHutanIlegal • Denganpembatasanpembukaanlahanuntukkepentinganpersiapanseluas100 hektar. • Berbedapengaturandengandispensasipembukaanlahan yang diaturdalamPermenhut P.33/2010. • MenurutPermenhut P.33/2010 luasandispensasipembukaanlahanadalah 20%. SementaradalamrevisiPermentan 26/2007 100 hektar. • MenurutPermenhut P.33/2010 dispensasipembukaanlahanharusdiizinkanolehMenteriKehutanan. PersiapanPembukaanLahan DispensasiPembukaanLahan
RevisiPermentan26/2007 danKerentananKorupsi • Persoalankerentanankorupsi di sektorperkebunanadalahbesarnyakewenanganBupatidalambirokrasiusahaperkebunandengandiskresi yang luas. • Sementaratransparansidanmekanismepengendaliantidakdiaturdengantegas. PenentuanKawasanHutan RencanaMakro Perkebunan Rencana Tata Ruang Pertimbangantekniskehutanan PembinaandanPengawasan
RevisiPermentan 26/2007 danKerentananKorupsi • UpayauntukperbaikansebenarnyamulaiterlihatdalamrevisiPermentan 26/2007 (per 19 Juni) diantaranya: • Second line enforcement (Pasal 44). • Perbaikanmekanismetransparansi (Pasal 41). • Evaluasipusat-daerahuntukusahaperkebunan (Pasal 43). Perizinan Evaluasi MekanismeTransparansi Pengendalian
RevisiPermentan 26/2007 danKerentananKorupsi • Keseluruhanperbaikantersebut di sisi lain masihharusdiujidalampraktik. • Mekanismepenyampaianinformasikepadaperizinan BIG atauDirjen Perkebunan tersebutmengartikanbahwainformasiperizinanmenjadihakpublik (??). • PengendalianolehKementerianPertaniansendiriefektivitasnyaakansangatbergantungpadainformasi yang diterimanya. Padahal, tidakdiaturbagaimanadenganperlakuanrevisiPermentan 26/2007 terhadap IUP yang diterbitkansebelumrevisi. Perizinan Evaluasi MekanismeTransparansi Pengendalian
