PENGGELEDAHAN, PENYITAAN & INTERSEPSI

1. PENGGELEDAHAN, PENYITAAN &INTERSEPSI Flora Dianti, SH, MH

2. FILOSOFI UPAYA PAKSA • Sangatmelanggar HAM, sehinggapenggunaanupayapaksaharusdihindari. • Jikamemangterpaksaharusdilakukan, makapelaksanaannyaharus Due Process of Law. • Semakinbanyakdilakukanupayapaksa, makasemakinjelekprosesperadilanpidanatsb.

3. PENGGELEDAHAN

4. PENGGELEDAHAN (1) DEFINISI: Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP KEWENANGAN: Penyidik (Pasal 32) TATA CARA/PROSEDUR: Ps. 33 KUHAP 1. Izin Ka.PN 2. duaSaksiJkDisetujuiPenghunirmh 3. + Ka. RT dan RW jika tdk disetujui 4. BeritaAcara + Turunannya

5. PENGECUALIAN Pasal 35Kecualitertangkaptgn, tidakdiperkenankanmemasuki: • RuangandimanasdgberlangsungRapat MPR/DPR, DPRD, DPD; • Ruangandimanasdgberlansungupacarakeagamaan/ibadah • Ruangandimanasdgberlangsungsidangpengadilan.

6. PENGGELEDAHAN (2) • Pengecualian: Pasal 34 (1), danPasal 35 KUHAP • JenisPenggeledahan: • Pasal 32 KUHAP 1. PenggeledahanRumah 2. PenggeledahanPakaian 3. PenggeledahanBadan

7. SEIZURE penyitaan

8. PENYITAAN (1) • DEFINISI: Pasal 1 butir 16 KUHAP • Kewenangan: PenyidikPasal 38 (1) • Tata Cara / Prosedur: 1. IzinKetua PN: Pasal 38 (1) Pengecualian: Pasal 38 (2) 2. Benda yang dapat disita: Pasal 39 KUHAP 3. DalamhalTertangkapTangan: Ps.40, 41

9. PENYITAAN (2) Penyimpanan Benda Sitaan: Ps.44 (1) - RUPBASAN Tanggung Jawab a/Benda Sitaan: Ps. 44 (2) - Tanggung jwb Fisik Benda Sitaan - Tanggung jwb yuridis 

10. PENYITAAN (3) Benda Sitaan yang Cepat Rusak: Pasal 45 - Tingkat PenyidikandanPenuntutan - Tingkat Persidangan: ijin hakim perkara - DisaksikanolehTsk/Tdw PengembalianbendaSitaan: Ps.46 KUHAP - Sebelumdansesudahputusandgn syarat2. - Dikembalikan, dirampas, dimusnahkan, ataudipakaikembali u/perkara lain

11. PEMERIKSAAN SURAT • KUHAP Pasal 47-49 • PERKEMBANGAN SEKARANG: • BAGAIMANA DENGAN DATA ELEKTRONIK? • BAGAIMANA TATACARA DALAM MELAKUKAN UPAYA PAKSA PEMERIKSAAN DATA ELEKTRONIK? • BAGAIMANA PEMBUKTIAN?

12. INTERSEPSI

13. Lawful Interception • Lawful Interception (LI) is the legally approved surveillance of telecommunication services, • has become an important tool for law enforcement agencies (LEAs) around the world • for investigating and prosecuting criminal activities and terrorism. • Most countries have passed laws that require telecommunication service providers to support LEAs with duly authorized requests to identify, monitor, and deliver all of the electronic communication of specified individuals and groups.

14. PENYADAPAN INFORMASI • DEFINISI • mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut. • Departemen Komunikasi Dan Informatika, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006, Ps. 1 Angka 7.

15. PENYADAPAN • DIATUR oleh UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi, UU No. 30 Tahun 2002 TentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi (UU KPK), UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU ITE, PeraturanPemerintah No. 52 Tahun 2000 TentangPenyelenggaraan Telekomunikasi, (Permenkominfo) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

17. Wiretapping

18. KEWENANGAN • KPK DAN KEPOLISIAN • Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 • Penyelidikan, penuntutan, danpemeriksaandisidangpengadilanterhadaptindakpidanakorupsi, dilakukanberdasarkanhukumacarapidana yang berlaku, kecualiditentukan lain dalamUndang-undangini.

19. KewenanganPenyadapan • Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 UU KPK: kewenangan KPK melakukanpenyadapanuntukmelaksanakantugaspenyelidikan, penyidikan, danpenuntutanterhadaptindakpidanakorupsi • PS.55 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika: PENYIDIKAN TP PSIKOTR

20. Ps. 55 UU 5 th 1997 Penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat: • melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung; • Membuka, memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan psikotropika yang sedang dalam penyidikan; • MENYADAP pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika.

21. TATACARA • Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggarn Telekomunikasi: • untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat MEREKAM INFORMASIyang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

22. TATACARA (2) • Rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses pembuktian di persidangandengandiajukanbeserta transkrip rekamannya. • Penyadapanpadatahappenyelidikandanpenyidikan: transkriphasilpenyadapandibuatolehpenyidik yang melakukanpenyadapandandimasukkandalamBeritaAcaraPemeriksaan (BAP).

23. TATACARA(2) • Hanya bagian yang dianggap memiliki urgensi yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yang sedang diperiksa saja yang diperdengarkan. • Jangkawaktu: • KPK: tidakdiatur • Kepolisian (TP Psikotropika): 30 hari

24. FUNGSI PENYADAPAN • Terkait dengan pembuktian dalam persidangan. • Mengungkap pihak-pihak dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi. • untuk mengetahui suatu laporan atau pun peristiwa sebagai peristiwa pidana atau tidak • Dapat membantu pengembalian uang negara.

25. NEXT ASSIGNMENT • PRA PENUNTUTAN • PENUNTUTAN (DEFINISI, PROSEDUR, KOMPETENSI, WEWENANG PENUNTUT UMUM)